Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) SIGn Jurnal Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Kalabbirang Law Journal Qisthosia IBLAM Law Review Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Sovereign: International Journal of Law Indonesian Research Journal on Education Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Rahman, Sufirman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Wahyuningsih, Rini; Rahman, Sufirman; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar kurang optimal, dikarenakan sumber daya manusia pada Kementerian Sosial atau LPKS sangat kurang sehingga kadang ada ABH yang bisa kabur karena lemahnya pengawasan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah: faktor aturan hukum yang kurang tegas, faktor kurangnya koordinasi, faktor jumlah SDM pembimbing kemasyarakatan dan faktor finansial. The research objective is to analyze the optimization of the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center. 2) Analyze and evaluate the factors that influence the optimization of the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center. This research uses the type of empirical legal research. The results of this research show that: 1) Optimizing the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center is less than optimal because human resources at the Ministry of Social Affairs or LPKS are so lacking that sometimes ABH can escape due to weak supervision. 2) Factors that influence the optimization of the implementation of the protection of the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center are the lack of strict legal regulations, the lack of coordination, the number of human resources for social guidance and financial factors.
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Zaenal, Ashar Asy’ari; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum atas peran dan kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa tanah dan implikasi hukum putusan penyelesaian sengketa tanah atas peran dan kewenangan BPN terhadap para pihak yang bersengketa. Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kekuatan hukum dan peran BPN terkait penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan melalui pengaduan ke BPN di mana dalam proses penyelesaiannya BPN bertindak sebagai mediator diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang kemudian terhadap kesepaktan yang dicapai dapat membuatkan akta perdamaian kepada kedua belah pihak yang kekuatan hukumnya dapat disamakan dengan kekuatan hukum putusan pengadilan yang tercantum di dalam pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan juga pasal 130 ayat (2) HIR.2). Impilkasi hukum terkait Putusan atau kesepakatan mediasi tersebut mengikat sehingga dapat langsung dilaksanakan pihak yang bersengketa. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tiap-tiap kesepakatan atau perjanjian yang dibuat berlaku layaknya Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. The research objective is to analyze the legal strength of the role and authority of BPN in resolving land disputes and the legal implications of land dispute resolution decisions regarding the role and authority of BPN towards the parties to the dispute. This type of research is empirical normative legal research. The results of this research show that: 1). The legal power and role of BPN regarding the resolution of land disputes submitted through complaints to BPN where in the resolution process BPN acts as a mediator is mandated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN No. 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, which then based on the agreement reached can make a deed of peace to both parties whose legal force can be equated with the legal force of the court decision as stated in article 1858 paragraph (1) of the Civil Code and also article 130 paragraph (2) HIR.2). The legal implications related to the mediation decision or agreement are binding so that it can be directly implemented by the parties to the dispute. As stipulated in Article 1338 of the Civil Code, every agreement or agreement made applies like law to the parties who make it.
Implementasi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Busdir, Riska Lisa; Rahman, Sufirman; Qamar, Nurul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Mamuju Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Mamuju Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris dimana hukum dipandang sebagai fenomena sosial. Artinya dalam proses penelitian bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat, seberapa besar pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan menggandeng peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan sarana untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat khususnya bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, guna mengetahui dampak dari pelanggaran lalu lintas, serta upaya represif lain yang dilakukan seperti teguran, tilang, dan penyitaan. Teguran dilakukan kepada anak pelanggar lalu lintas dengan cara menyuruh anak pelanggar lalu lintas menulis surat pernyataan dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dan faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum terdiri dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor budaya masyarakat. This study aims to determine law enforcement efforts by the traffic unit Police for traffic violations committed by school children in Central Mamuju and factors that become obstacles in law enforcement of traffic violations committed by school children in Central Mamuju. The research approach used in this study is empirical legal research. In empirical legal research where law is seen as a social phenomenon. This means that in the research process, how the law operates in society, how much influence the law has on society by cooperating with laws and regulations that collide with the real situation of society. The results showed that socialization is a means to convey or notify the community, especially for students who are the main objects as road users, in order to find out the impact of traffic violations, as well as other repressive efforts carried out such as reprimands, speeding tickets, and confiscation. Reprimands are carried out to children of traffic violators by making children of traffic violators write a statement letter and promise not to commit violations again and factors that affect the effectiveness of the law consist of legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, and community cultural factors.
Efektivitas Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Muis S, Abdul; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan hak atas tanah pada tahapan Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa guna memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).Efektivitas penyidik dalam penanganan tindak pidana siber di wilayah hukum Polres Gowa tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya, dan penyidik dalam memberikan kepastian hukum lebih banyak lanjut ke tahapan penuntutan dibanding dengan mengambil upaya hukum lain. 2).Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan hak Atas Tanah yaitu (1)faktor sarana dan prasarana, (2)faktor hukum, (3)faktor budaya, (4)faktor masyarakat, dan (5)faktor penegak hukum. The research objective is to analyze the National Police Investigators in enforcing the law on criminal acts of usurping land rights at the Investigation stage in the Legal Area of the Gowa Resort Police to provide legal certainty. This research uses primary data obtained directly from the field. Primary data in this research is data obtained directly from the Gowa Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim). The results of this research show that: 1). The effectiveness of investigators in handling cyber crimes in the jurisdiction of the Gowa Police is not much different from the process of investigating other conventional crimes, and investigators in providing legal certainty go further to the prosecution stage than by taking other legal measures. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of usurpation of land rights are (1) facilities and infrastructure factors, (2) legal factors, (3) cultural factors, (4) community factors, and (5) law enforcement factors.
Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat Annisa, Winda Nurul; Rahman, Sufirman; Qahar, Abdul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat desa Banrimanurung, Bangkala Barat Jenepontodan kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini terkait peran Kepala Desa banrimanurung dalam penyelesaian sengketa tanah di desa mrnunjukkan bahwa: (1) Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Masyarakat meskipun tidak sepenuhnya efektif, kepala desa telah mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah pertanahan di desa dan menjaga ketertiban di wilayahnya dengan memberikan Solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa. (2) Mediasi yang dilakukan dikantor desa yang dipimpin oleh Kepala Desa pada intinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena mediasi yang dilakukan oleh kantor desa berbentuk perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun kalah atau dikenal dengan win-win solution namun apabila perjanjian perdamaian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian perdamaian maka hal tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat dan harus mematuhi hasil dari perjanjian tersebut. The research objective is to analyze the role of the village head in resolving land disputes in the Banrimanurung village community, West Bangkala Jeneponto and the legal power of dispute resolution by the village head. This research uses an empirical type of legal research. The results of this research regarding the role of the Banrimanurung Village Head in resolving land disputes in the village show that: (1) The role of the Village Head in resolving land dispute problems in the community, although not completely effective, the village head has been able to carry out his functions and authority to resolve land problems in the village and maintain order in the area by providing solutions to all problems faced in the village. (2) Mediation carried out at the village office led by the Village Head essentially does not have binding legal force because mediation carried out by the village office takes the form of a peace agreement between both parties in which neither party wins or loses or is known as win-win. solution, but if the peace agreement is stated in the form of a peace agreement then this has become law for the parties who made it and must comply with the results of the agreement.
Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdata Ramadani, Selyana Fitri; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis force majeure dalam kontrak perjanjian hutang piutang menurut KUHPerdata: (2) mengetahui akibat hukum perjanjian hutang piutang dengan alasan force majeure. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dan dibuktikan untuk mengatahui suatu peristiwa sebagai keadaan force majeure. (2) Penyelesaian utang piutang dalam keadaan force majeure dapat dilakukan berupa renegosiasi kontrak antara para pihak yang terlibat, restrukturisasi utang, atau pengurangan bunga. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan juga jika penyelesaian utang piutang debitur meninggal dunia dan debitur memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutangnnya akan berlanjut dan tanggungannya diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan jika debitur tidak memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutang tersebut telah dianggap selesai. The research objective is to analyze the force majeure in debt and receivable agreements according to the Civil Code: (2) to determine the legal consequences of debt and receivable agreements based on force majeure. This research uses a normative legal research type. The results of this research show: (1) Settlement of debt and receivable agreements based on force majeure can be carried out by referring to the provisions of Article 1244-1245 of the Civil Code which stipulates that four elements must be fulfilled and proven to recognize an event as a force majeure. majeure. (2) Settlement of debts and receivables in a force majeure situation can be done through contract renegotiation between the parties involved, debt restructuring, or interest reduction. If an amicable settlement is not reached, then the dispute can be brought to court also if the debtor dies and the debtor has heirs then the debt and receivables agreement will continue and the debt will be given to his heirs, whereas if the debtor has no heirs then the debts and receivables agreement has been considered complete.
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Badri KM, M. Paridon; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan dan (2) mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilaya Hukum Polres Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlidungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri; (2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi. The research objective is to analyze the form of legal protection for children as victims of sexual violence at the investigation stage and (2) determine the factors that cause sexual violence against children. This research, if you look at the type, is empirical legal research and was conducted in the Majene Police Legal Area. The results of this research show that: (1) The form of legal protection for children as victims of sexual violence against children is not yet optimal even though many victims' rights have been fulfilled and the police provide protection, but in terms of facilities and infrastructure there are still deficiencies. . such as the number of personnel in the PPA Unit is still insufficient and other facilities such as places for victims do not yet exist so victims must be examined in their own homes; (2) Factors that cause sexual violence against children include environmental factors, law enforcement factors, technological factors, vulnerability factors and supervision factors. Of these factors, the most frequent are environmental factors and technological factors.
Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Satrio, M. Isfan Fajar; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berada di Kab. Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 5 orang penyidik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) faktor yang dapat meningktkan dan mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman (beralkohol), faktor teknologi dan faktor pengaruh korban dalam ranah kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial; (2) proses hukum terhadap nak yang mnejadi korban tindak pidana pencabulan di kecamatan anrepai kabupaten polewali mandar telah di atur hukumnya dalam KUHP, KUHAP dan undang-undang sangat efektif aturan hukum tersebut berdasarkan dengan penegakan hukum baik itu di pihak kepolisian. The research objective is to analyze the factors that cause criminal acts of sexual abuse of minors in the district. Polewali Mandar. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with 5 investigators. The results of this research show that: (1) factors that can increase and influence criminal acts of sexual abuse of minors, namely low education and economic factors, environmental and residential factors, drinking (alcoholic) factors, technological factors and victim influence factors in the realm of criminology can be categorized into theories that are not oriented to social class; (2) the legal process for children who are victims of criminal acts of sexual abuse in Anrepai sub-district, Polewali Mandar district has been regulated in the Criminal Code, Criminal Procedure Code and very effective laws. These legal regulations are based on law enforcement, both on the part of the police.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Anugerah, Muh. Reza; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama yang mengenai penengakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bahwa efektivitas peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya. Terdapat faktor yang mempengaruhi peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in terms of recovering state losses for national economic recovery and the factors that influence this. This type of research is empirical legal research, namely research that examines phenomena that occur in society related to eradicating criminal acts of corruption, especially those related to law enforcement of criminal acts of corruption carried out by the South Sulawesi Regional Police. The research results show that the effectiveness of the role of police investigators in criminal acts of corruption in terms of recovering state losses is less effective because there are several obstacles in the implementation system. Some factors influence the role of police investigators in criminal acts of corruption in terms of recovering state losses, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and cultural factors.
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene Ridwan R, Muhammad; Rahman, Sufirman; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian tindak pidana pada Kejaksaan Negeri Mejene. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Restorative justice pada Kejaksaan Negeri Majene dilaksanakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti yakni pada tahap II telah dilaksanakan. Penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana dapat dikatakan efektif karena tindak pidana dihentikan dengan cara menghentikan perkara pada tahap penuntutan sebelum perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal tersebut berkesesuaian dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan restorative justice. 2) Prinsip restorative justice bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala sehingga selain peran serta masyarakat sangat dibutuhkan juga dukungan atau partisipasi dari korban serta keluarganya dan pelaku serta keluarganya. Sebab, hal tersebut menjadi sangat penting karena dalam proses pelaksanaan restorative justice melibatkan tidak hanya korban dan pelaku melainkan juga melibatkan keluarga para pihak. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing Restorative Justice in resolving criminal acts at the Mejene District Prosecutor's Office. This research method is a type of empirical research. The research results show that: 1) in stage II, Restorative justice at the Majene District Prosecutor's Office was carried out when the suspect and evidence were handed over. The application of restorative justice in the process of resolving criminal acts can be said to be effective because criminal acts are stopped by stopping the case at the prosecution stage before the criminal case is transferred to the district court, this is by the principles of fast, simple and low cost in the implementation of restorative justice. 2) The principle of restorative justice aims to restore the situation to the way it was before so that apart from community participation, support or participation is also needed from the victim and his family and the perpetrator and his family. Because this is very important because the process of implementing restorative justice involves not only the victim and perpetrator but also the families of the parties
Co-Authors Abbas, Ilham Abdul Rauf AD, Hermayanti Adrianto, Rio Aflinda, Devi Evany Ahdar, M. Bahri Ahmad A, Saiyed Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul Al A’Raaf, Fajar Alfaisar, Fantri Amalia, Rezky Nurul Amus, Andi Zainal Akhirin Anggraini Nur, Yunita Angriani, Angriani Aninda MR, Aninda MR Annisa, Winda Nurul Anugerah, Muh. Reza Arief, Anggreany Arsy, Muhammad Asriati Asriati, Asriati Asruddin Badaru, Badaruddin Badaru, Baharuddin Badri KM, M. Paridon Buana, Andika Prawira Burhan Burhan, Burhan Busdir, Riska Lisa Dessi, Nur Isa Djanggih , Hardianto Effendi, Achmad Fadel Fahri Bachmid Fajriyah, Laeli Faradikta, Religia Hadjar, Sri Wulan Halizah, Nurul Harapansyah, Mohamad Hardianto Djanggih, Hardianto Hasmin Hasmin, Hasmin Herisandi, Herisandi Heriyadi, Misi Ikram, Muhammad Iqbal Maulana Irianti, Fitriani Israyani, Triana Nur Kamran, Muhammad Kamri Ahmad Karni, Andi Waisal Khalid, Hasbuddin Kharismawati, Kharismawati Makkuasa, Anzar Mashendri, Mashendri Megawati - Mohammad Arif Muhammad Hidayat Muhammad Ishak Muhammad Rifai Muhammad Rinaldy Bima Muis S, Abdul Naufal, M. Azharil Nis, Ulfah Purnamasari Nurfajri, Muhammad Nurmiati Nurmiati Nurul Qamar Poernomo, Sri Lestari Prawira Buana, Andika Purnomo, Sri Lestari Qahar, Abdul Ramadani, Selyana Fitri Ramadhani, Andi Putri Ramadhani, Rezky Aulia Rasma Samma Raya, Media Imas Razak, Askari Razak, Azkari Ridwan R, Muhammad Risma, Andi Riswana, Riswana Rizal, Andi Muhammad Rusdani, Ummul Mukminin Sahban, Sahban Satriawan, Rio Satrio, M. Isfan Fajar Seftyana, Dea Angela Siti Ulfah Soenandar, Dadang Subhan, Akhmad Sumarling, M. Arisman Syukur, Muhammad Mukhlis Wahyuddin Wahyuddin Wahyuningsih, Rini Wijaya, Bayu Krisna Wiratama, Muh. Adhitya Wirawan, Muhammad Akmil Yunus, Ahyuni Zaenal, Ashar Asy’ari Zainuddin, Z. Zainuddin, Zainuddin