Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Effendi, Achmad Fadel; Rahman, Sufirman; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia. Tujuan penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 5 orang personil subbidang wabprof yang menangani perkara pelanggaran kode etik profesi polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) efektivitas penegakan penegakkan pelanggaran kode etik profesi anggota kepolisian daerah sulawesi selatan adalah kurang efektif karena dengan adanya penjatuhan sanski terhadap personil polri yang terbukti melakukan pelanggaran tidak sebanding dengan pelanggaran yang diperbuat; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan pelanggaran kode etik anggota kepolisian daerah sulawesi selatan adalah faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum serta faktor kesadaran hukum karena masih banyak anggota kepolisian khususnya di kepolisian daerah sulawesi selatan banyak melakukan pelanggaran. The research objective is to analyze the effectiveness of enforcing violations of the professional code of ethics for the police of the Republic of Indonesia. This research aims to use primary data through interviews with 5 WABPROF sub-sector personnel who handle cases of violations of the National Police's professional code of ethics. The results of this research show that: (1) the effectiveness of enforcing violations of the professional code of ethics for members of the South Sulawesi regional police is less effective because the imposition of sanctions on police personnel who are proven to have committed violations is not commensurate with the violations committed; (2) factors that influence the effectiveness of enforcing violations of the code of ethics for members of the South Sulawesi regional police are legal structure factors, legal means and facilities factors as well as legal awareness factors because there are still many police members, especially in the South Sulawesi regional police, who carry out many.

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Herisandi, Herisandi; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resort Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik. The research objective is to analyze the law enforcement against criminal acts of theft with weights in the Makassar City Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of criminal acts without permission to access other people's electronic systems at the Soppeng Resort Police is not running effectively because during the investigation process the Investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that at the time of implementing the criminal sanctions they are then included in the Minutes of Investigation by Investigators took quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of criminal acts without permission from accessing other people's electronic systems at the Soppeng Resort Police, several aspects hinder the investigation process by Investigators, including Evidence; Witnesses; Investigator.

Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Alfaisar, Fantri; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, dan 2). Untuk mengetahui. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan minimnya kompetensi penyidik dalam memahami nilai kerugian keuangan negara. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti: substansi hukum, struktur hukum, sarana, dan budaya hukum. Substansi hukum, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. The research objective is to analyze the effectiveness of investigators' competence in criminal acts of corruption in the Mamuju City Police Department, and 2). To know. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Mamuju City Police, then carried out quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of the competency of investigators regarding criminal acts of corruption at the Mamuju City Police Department is not working effectively. This is due to the investigators' lack of competence in understanding the value of state financial losses. 2). Factors that influence the effectiveness of investigators' competence in criminal acts of corruption in the Mamuju City Police are influenced by various aspects such as legal substance, legal structure, facilities and legal culture. Legal substance, especially the Corruption Eradication Law, gives investigators the authority to conduct investigations.

Analisis Hukum Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Aninda MR, Aninda MR; Rahman, Sufirman; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah; (2) Akibat hukum dari terjadi wansprestasi dalam perjanjian jual beli rumah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah bahwa: (1) Konsumen yang membeli rumah tidak sesuai yang dijanjikan dalam perjanjian maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dengan memberikan hak kepada konsumen. (2) Akibat hukum terjadinya wanprestasi yang dilakukan developer dalam perjanjian jual beli rumah konsumen dapat menuntut tanggungjawab dari pihak developer. Tuntutan wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi. The research objective is to analyze the legal protection for consumers in the event of default in a house sale and purchase agreement; (2) The legal consequences of a breach of contract in the house sale and purchase agreement. This research uses a normative type of doctrinal legal research. Normative legal research is research carried out with an approach to legal norms or substance, legal principles, legal theory, legal postulates and legal comparisons. The results of the research show that there is a form of legal protection for consumers in house sale and purchase agreements that: (1) Consumers who buy a house that does not comply with what was promised in the agreement can be said to have broken their promise or defaulted, by giving rights to the consumer. (2) The legal consequences of default by the developer in the consumer's home sale and purchase agreement can demand responsibility from the developer. Claims for breach of contract can be in the form of cancellation of the agreement, fulfilment of the agreement, payment of compensation, cancellation of the agreement with compensation, or fulfilment of the agreement with compensation.

Efektivitas Penyidikan Pelanggaran Pidana Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Heriyadi, Misi; Rahman, Sufirman; Buana, Andika Prawira
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, lokasi penelitian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Makassar masih kurang efektif. Karena instrument hukum yang tidak tegas, aparat penegak hukum yang tidak jujur dan tidak bekerjasama dengan pihak terkait lainnya. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Makassar yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor keuntungan, faktor geografis dan faktor Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement for violations of excisable goods made from tobacco at the Makassar Customs Intermediate Type B Supervision and Service Office and the factors that influence law enforcement for violations of tobacco products excisable goods at the Makassar Customs Intermediate Type B Supervision and Service Office. The research method used by the author is an empirical legal research method. Empirical legal research method, research location at the Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Customs B Makassar and data collection methods using interviews. The research results found that law enforcement regarding violations of excisable tobacco products at the Makassar Customs and Excise Office is still less effective. Due to unclear legal instruments, law enforcement officials are dishonest and do not cooperate with other related parties. Factors inhibiting law enforcement against violations of excisable tobacco products at the Makassar Customs and Excise Office, namely law enforcement officers, profit factors, geographical factors and community factors,

Eksistensi Kewenangan Kepala Desa Dalam Terwujudnya Peralihan Hak Atas Tanah Nis, Ulfah Purnamasari; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Eksistensi Kepala Desa dalam terwujudnya peralihan hak atas tanah di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi kewenangan kepala desa dalam terwujudnya peralihan hak atas tanah dikabupaten mamuju sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa dan berdasarkan Peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa kepala desa sama sekali tidak berhak untuk mengurus peralihan hak atas tanah baik yang belum bersertifikat maupun untuk tanah yang sudah bersertifikat. Peran Kepala Desa dalam bidang pertanahan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak. karena jual beli, hibah dan penyertaan modal berupa bidang tanah kedalam satu Perusahaan. Syarat utama untuk mendaftarkan peralihan hak alias balik nama ini adalah akta yang dibuat oleh PPAT. Kemudian ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu: Faktor dari kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan pertanahan dan Faktor dari Kepala Desa yang belum memahami mengenai aturan dibidang pertanahan. The research objective is to analyze the existence of the Village Head in realizing the transfer of land rights in Mamuju Regency. This research uses an empirical juridical approach, descriptive-analytical. The results of this research indicate that the existence of the village head's authority in realizing the transfer of land rights in Mamuju Regency is by Government Regulation No. 72 of 2005 concerning Villages and based on Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration that the village head has no right to manage the transfer of land rights. land, both uncertified and land that has been certified. The role of the Village Head in the land sector is matters relating to the transfer of rights. due to buying and selling, grants and capital participation in the form of land plots into one company. The main requirement for registering the transfer of rights, aka change of name, is a deed made by PPAT. Then there are 2 influencing factors, namely: the factor of the lack of public awareness of land regulations and the factor of the Village Head who does not yet understand the regulations in the land sector.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Kriminalitas Geng Motor Oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Sumarling, M. Arisman; Rahman, Sufirman; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis faktor yang mempengaruhi aksi kriminalitas geng motor dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui pengumpulan data dan wawancara sebanyak 2 Orang Terpidana dan 5 Orang anggota Unit 3 Intelmob Yon A Pelopor, wawancara dilakukan di bulan Januari 2025. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Beberapa faktor yang mempengaruhi aksi kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor seperti, miras, ajakan, lingkungan, narkoba, prostitusi, identitas, perilaku resiko, pengangguran dan narsistik. (2) Penegakan hukum terhadap aksi kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor dengan upaya tindakan preentif, preventif dan represif oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. The research objective is to analyze the factors that influence motorbike gang criminality and the efforts made by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police. This research uses primary data through data collection and interviews with 2 convicts and 5 members of Unit 3 Intelmob Yon A Pelopor, interviews were conducted in January 2025. Data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) Several factors influence criminal acts carried out by motorbike gangs, such as alcohol, solicitation, environment, drugs, prostitution, identity, risk behaviour, unemployment and narcissism. (2) Law enforcement against criminal acts carried out by motorbike gangs with preemptive, preventative and repressive measures by the South Sulawesi Police Mobile Brigade Unit.

Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu Naufal, M. Azharil; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penerapan pelaksanaan diskresi kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu telah diterapkan dengan beberapa alasan, yakni pertama bahwa diskresi Kepolisian memang telah diatur dalam ketentuan hukum, kedua bahwa diskresi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian merupakan suatu hak untuk menyelesaikan permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas dan ketiga bahwa penetapan diskresi merupakan suatu keputusan yang tidak dapat dituntut di depan hukum. (2) Salah satu tugas dari Kepolisian Polres Pasangkayu adalah mengupayakan Harkamtibmas dan dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mempunyai hak dan wewenang untuk membuat atau mengeluarkan diskresi dalam penyelesaian setiap masalah. Diskresi telah diupayakan dalam rangka Harkamtibmas namun penerapannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni : yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the implementation of the discretion of the Indonesian National Police in the framework of Harkamtibmas in the jurisdiction of the Pasangkayu Police. The type of research used is empirical legal research. The results of the research show that (1) the implementation of discretion by the Indonesian National Police in the framework of Harkamtibmas in the legal area of the Pasangkayu Police has been implemented for several reasons, namely firstly that police discretion has indeed been regulated in legal provisions, secondly that discretion in carrying out police duties is a right to resolve problems for broader benefits and thirdly that a discretionary determination is a decision that cannot be prosecuted before the law. (2) One of the tasks of the Pasangkayu Police is to strive for Harkamtibmas and in its implementation the police have the right and authority to make or issue discretion in resolving every problem. Discretion has been attempted within the framework of Harkamtibmas but its implementation has not been optimal because it is influenced by several factors, namely: legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

The Effectiveness of Law Enforcement for Criminal Fraud via WhatsApp in the Legal Area of the Pasangkayu Police Harapansyah, Mohamad; Rahman, Sufirman; Badaru, Badaruddin
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 1 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i1.790

Fraud through WhatsApp has become one of the most frequently reported forms of cybercrime. The modus operandi used by the perpetrators is very diverse, ranging from offering goods or services at low prices but not in accordance with reality, asking for money on behalf of the victim's friends or family, to utilizing the victim's personal data for illegal purposes. Not a few people who are victims of this fraud have experienced significant financial losses, even up to billions of rupiah. Fraud through WhatsApp in Indonesia has become an increasingly worrying problem because according to data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) in 2024 states that online fraud is the highest type of cybercrime, reaching 32.5% of total reported cases. This research is a type of empirical legal research oriented to primary legal materials (the results of field research) and the research was conducted at the Pasangkayu Resort Police on the grounds that the selection of the location of the research was based on the consideration that based on the existing facts there were several significant cases in recent years. Law enforcement of fraud crimes through WhatsApp in the jurisdiction of the Pasangkayu Resort Police has not been carried out effectively because in its implementation there are still many unresolved police reports and public complaints that are not followed up due to several things, namely due to policy inconsistency, complexity of reporting and the speed of handling cases is still very low. The lack of effective law enforcement in handling fraud crimes through WhatsApp in the Pasangkayu Resort Police Jurisdiction is due to various factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

The Effectiveness of Law Enforcement for Criminal Fraud via WhatsApp in the Legal Area of the Pasangkayu Police Harapansyah, Mohamad; Rahman, Sufirman; Badaru, Badaruddin
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 1 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i1.790

Fraud through WhatsApp has become one of the most frequently reported forms of cybercrime. The modus operandi used by the perpetrators is very diverse, ranging from offering goods or services at low prices but not in accordance with reality, asking for money on behalf of the victim's friends or family, to utilizing the victim's personal data for illegal purposes. Not a few people who are victims of this fraud have experienced significant financial losses, even up to billions of rupiah. Fraud through WhatsApp in Indonesia has become an increasingly worrying problem because according to data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) in 2024 states that online fraud is the highest type of cybercrime, reaching 32.5% of total reported cases. This research is a type of empirical legal research oriented to primary legal materials (the results of field research) and the research was conducted at the Pasangkayu Resort Police on the grounds that the selection of the location of the research was based on the consideration that based on the existing facts there were several significant cases in recent years. Law enforcement of fraud crimes through WhatsApp in the jurisdiction of the Pasangkayu Resort Police has not been carried out effectively because in its implementation there are still many unresolved police reports and public complaints that are not followed up due to several things, namely due to policy inconsistency, complexity of reporting and the speed of handling cases is still very low. The lack of effective law enforcement in handling fraud crimes through WhatsApp in the Pasangkayu Resort Police Jurisdiction is due to various factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Title

Found 69 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 69 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 69 Documents
Search