Articles
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan ]]>
<![CDATA[Burhan, Burhan]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan kurang efektif, 2) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze and evaluate the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police and the factors that influence the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police. This research is empirical. The results of this research show: 1) the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police is less effective, 2) The factors that influence the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police are the legal substance factor, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak Angkat Melalui Hak Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam ]]>
<![CDATA[Fajriyah, Laeli]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Abbas, Ilham]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang dan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang jika dilihat dari putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek sudah terlaksana, namun kurang adanya pengetahuan hukum dari para pihak berperkara tentang penetapan anak angkat dan hak wasiat wajibah untuk anak angkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor hukum, penegak hukum serta faktor pengetahuan hukum masyarakat. The research objective is to analyze the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court and to analyze the factors that influence the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court. This research method uses an empirical research type. The results of this research show that the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court is seen from decision number 12/Pdt.G/2021/PA.Ek, has been implemented, but there is a lack of legal knowledge from the parties involved in the case. regarding the determination of adopted children and mandatory testamentary rights for adopted children. Legal, law enforcement and community legal knowledge Factors influence the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik ]]>
<![CDATA[Rauf, Abdul]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Pinrang, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pemberian hak-hak kepada korban. 2). Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan melalui elektronik adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pinrang Resort Police, then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). Law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police is not running optimally. This is because the rights given to victims have not been fulfilled. 2). What factors influence law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of electronic fraud is the legal structure.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Kepala Desa Di Dalam Distribusi Bantuan Desa Dalam Menghindari Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ]]>
<![CDATA[Ahmad A, Saiyed]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Tana Toraja, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, kurang berjalan secara efektif dikarenakan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terdapat kekurangan sumber daya dan kurangnya harmonisasi antara aparat penegak hukum lainnya. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Tana Toraja Resort Police then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police is not running effectively due to the process of investigating criminal acts of corruption in village funds, there is a lack of resources and a lack of harmonization between other law enforcement officials]]>
<![CDATA[Hak Hadhanah Kepada Suami Karena Istri Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Rusdani, Ummul Mukminin]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Zainuddin, Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hadhanah dan untuk mengetahui prespektif kompilasi hukum islam dalam pemberian hadhanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Terdapat perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara hadhanah yang memiliki kondisi ibu murtad, pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek menetapkan diberikan kepada ayah dengan pertimbangan menjaga agama anak sebab ibu kandung murtad sedangkan dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hadhanah diberikan kepada ibu kandung meskipun ibu kandung dari anak berstatus murtad dengan dasar pertimbangan menjaga jiwa, dari kedua putusan antara menjaga agama dan menjaga jiwa anak, hal yang perlu di prioritakan yakni kepentingan terbaik bagi anak sehingga pertimbangan hakim dalam memberikan hadhanah kepada ayah dengan pertimbangan ibu murtad dinilai kurang efektif sebab kelangsungan hidup anak harus lebih diutamakan karena dengan terjaganya kelangsungan hidup anak maka menjaga agama anak nantinya akan tercapai jika kelangsungan hidup anak terjaga, terlepas dari status ibu murtadi namun ibu dinilai pihak yang cukup kompeten dalam merawat anak. The research objective is to analyze the basic considerations of judges in determining hadhanah and to find out the perspective of the compilation of Islamic law in granting hadhanah. This research uses an empirical normative research type. The results of this research show that there are differences in the opinions of judges in deciding hadhanah cases where the mother is an apostate, in Decision Number 176/Pdt.G/2021/PA.Ek it is determined that it is given to the father with the consideration of protecting the child's religion because the biological mother is an apostate, whereas in Decision Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hadhanah is given to the biological mother even though the child's biological mother has the status of an apostate based on considerations of protecting the soul, from the two decisions between protecting the religion and protecting the child's soul, things are necessary The priority is the best interests of the child so that the judge's consideration in giving hadhanah to the father considering the mother is an apostate is considered less effective because the child's survival must be prioritized because by ensuring the child's survival, safeguarding the child's religion will later be achieved if the child's survival is maintained, regardless of The mother's status is apostate but the mother is considered competent enough to care for the child.]]>
<![CDATA[Analisis Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik ]]>
<![CDATA[Ahdar, M. Bahri]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan good governance dan konsep negara kesejahteraan Dan Mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan publik yang baik demi mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahaan yang baik (good governance) dalam sistem ketatanegaraan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Bentuk pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan good governance dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang telah dibuat. Pembuatan peraturan ataupun kebijakan tersebut juga harus memperhatikan tata cara prosedur pembuatan peraturan atau kebijakan yang baik. Dengan demikian saling mematuhi aturan adalah hal yang paling baik demi terwujudnya tujuan dari dibentuknya peraturan itu sendiri. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dan dipatuhi berkait dengan pelayanan publik yang sesuai dengan good governance. Unsur pertama adalah keterbukaan, unsur ini membawa konsekuensi kepada pemerintah untuk tidak menyampaikan berbagai informasi yang selayaknya diterima oleh warga masyarakat. The research objective is to analyze good public services as a means of realizing good governance and the concept of a welfare state and to know and analyze the implementation of good public services to realize good governance in the state administration system. The method used is normative legal research. The results of the research show that good forms of public service as a means of realizing good governance can be realized if the implementation is per the laws and regulations that have been made. Making regulations or policies must also pay attention to good procedures for making regulations or policies. Thus, obeying each other's rules is the best thing for realizing the goals of the regulations themselves. Several elements must be considered and complied with about public services that are by good governance. The first element is openness, this element has consequences for the government not to convey various information that should be received by citizens.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Kharismawati, Kharismawati]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Abbas, Ilham]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyelidikan berbasis ilmiah (Scientific Crime Investigation) dalam pembuktian perkara pembunuhan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian Empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu pengetahuan melalui metode Scientific Crime Investigation (SCI) adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam penanganan tindak pidana. Perbedaan pembuktian secara ilmiah dengan pembuktian secara langsung terhadap tersangka ataupun saksi, yang mana saksi itu manusia, cenderung memberikan keterangan palsu, berbeda dengan pemeriksaan secara Scientific Crime Investigation (SCI) yang berbasis ilmu pengetahuan Pembuktian perkara pidana secara Scientific Crime Investigation (SCI) tidak lepas dari bantuan pihak Laboratorium Forensik yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan. The research objective is to analyze the effectiveness of scientific-based investigations (Scientific Crime Investigation) in proving murder cases. This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary data and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the application of science through the Scientific Crime Investigation (SCI) method is a breakthrough in the evidentiary process in handling criminal acts. The difference between scientific evidence and direct evidence against suspects or witnesses, where the witnesses are humans, tend to give false information, which is different from scientific crime investigation (SCI) examinations which are based on science. Scientific crime investigation (SCI) proof of criminal cases cannot be separated. from the assistance of the Forensic Laboratory which is a place to check evidence using science.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Rifai, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan terhadap Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Konflik antar sekolah yang ditimbulkan oleh remaja di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan/sekolah. 2). Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar adalah: Upaya Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan. Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. The research objective is to analyze the efforts to overcome brawls between teenagers in Makassar City and 2) to find out and analyze the factors that cause brawls between teenagers in Makassar City. This type of research is empirical. The results of the author's research found that: 1) Conflict between schools caused by teenagers in Makassar City was caused by several factors such as family factors, environmental factors, and educational/school factors. 2). The efforts made by the police in dealing with violent crimes such as fights between students are: Pre-emptive efforts are efforts or attempts to prevent crime from the start or early on, Preventive efforts are efforts carried out to prevent the occurrence of crime with control measures and supervision. Repressive efforts are efforts or actions carried out directly against members of violent crimes, such as taking action to deter the perpetrators and not committing crimes again.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Wirawan, Muhammad Akmil]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Qahar, Abdul]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia?; Bagaimanakah perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?. Metode kajian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini ialah “Normatif (yuridis normatif). Kesimpulan dari kajian ini ialah: Kepastian hukum terhadap penerima jaminan fidusia serta eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada waktu eksekusi berjalan, pemberi fidusia tetap mempertahankan barang yang menjadi objek jaminan. Eksekusi jaminan sebelum dan sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum vonis MK tersebut, polisi sudah terlibat dalam pengamanan eksekusi berdasarkan Peraturan Kepala Polri No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menafsirkan bahwa kuasa eksekutorial seperti pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bermakna sama seperti sebelumnya selama setiap pihak terkait dapat secara suka rela menerima pelaksanaan eksekusi serta mengaku telah wanprestasi/cedera janji. The research objective is to analyze the legal protection for recipients of fiduciary guarantees.; What are the differences in the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019? The study method used in preparing this thesis is "Normative (normative juridical). The conclusion of this study is Legal certainty for recipients of fiduciary guarantees and the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. While the execution is underway, the fiduciary still retains the goods that are the object of collateral. Execution of guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019 is issued. Before the Constitutional Court's verdict, the police had been involved in securing the execution based on Chief of Police Regulation no. 8/2011 concerning Securing the Execution of Fiduciary Guarantees. The difference in the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, interprets that the executorial power as in Article 15 paragraph (2) of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which has the same meaning as before as long as each related party can voluntarily accept the execution and admit that they have defaulted/breached their contract.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) ]]>
<![CDATA[Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) kurang efektif. Kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dikarenakan sosio-kultural di Indonesia yang belum siap untuk relokasi dan pergantian identitas saksi pelapor tindak pidana korupsi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). 2) Analyze and evaluate the factors that influence the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). This research uses the type of empirical legal research. The results of the research show that: 1) the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is less effective. The lack of effective legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency is due to the socio-cultural situation in Indonesia which is not yet ready for the relocation and change of identity of witnesses reporting corruption crimes. 2) Factors that influence the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.]]>
