Claim Missing Document
Check
Articles

Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional Marthin Susanto; Nuradilla Maharani Rosyaputri; Ikhsan Sugiri; Adinda Putri Maharani; Herli Antoni
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2023): Desember : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v2i3.973

Abstract

International terrorism is a crime that must fulfill an international element, involving more than one country as perpetrator, victim and funding. The main aim of this crime is to attack world peace and security. To deal with international terrorism crimes, regulations are needed at both the national and international levels. The International Criminal Court (ICC) has an important role in handling terrorism crimes. The aim of this research is to evaluate the effectiveness and challenges faced by the ICC in handling criminal acts of terrorism. To overcome these challenges, stronger international cooperation is needed in exchanging information and extradition of terrorist perpetrators. Apart from that, it is also necessary to increase the capacity and resources of the ICC to increase its effectiveness in handling terrorism cases.
Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb Adilah Rahman; Adisty Maharani; Anzira Sania Desivha; Reza Dio Wijatmika; Herli Antoni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i3.1895

Abstract

This research examines more deeply the analysis of legal certainty for victims of Doni Salmanan's fraud in trading through an application called QUOTEX. In relation to the decision of the Bale Bandung District Court number 576/Pid.Sus/2022/PN BlB, in which the Panel of Judges gave a verdict of imprisonment and confiscation of assets owned by the defendant generated through trading by utilizing his victims for profit and the assets were confiscated by the state. However, in the verdict there was no decision at all to provide compensation to the victim of Doni Salmanan's fraud, in this case the element of legal justice for the victim was not fulfilled by this decision. However, the aspect of legal certainty for the victim is very strong so that the defendant gets a death sentence and a fine for his actions. The legal certainty in question is a guarantee that the law is carried out properly in processing the rights and obligations of the defendant for his crime. Material law as an element of legal certainty has been carried out and linked to various laws and regulations relating to the case. Law No. 8/1999 on Consumer Protection for the losses suffered by the victim as a consumer, Law No. 19/2016 on the Amendment to Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions because the case involved electronic networking devices, and Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering because in the prosecution the defendant was deemed to have disguised his wealth generated through criminal acts.
Implementasi Pemberian Hak Restitusi Oleh Pelaku Kepada Korban Kekerasan Seksual Christina Febri Silalahi; Esa Nur Hakam; Goldman Mediyana; Nabiella Putri Nastiti; Herli Antoni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i3.1896

Abstract

This study aims to reinforce the implementation of material and formal law in a crime of sexual violence, in terms of granting restitution from the perpetrator to the victim for his actions, providing legal protection and utilizing criminal law in the trap of a crime of sexual violence. Restitution as referred to in this study is the provision of material from the perpetrator to the victim for his crime because he committed sexual violence which caused the victim to experience physical and psychological suffering, to restore the condition and condition of the victim after the crime, the perpetrator must provide restitution to the victim, the amount of restitution determined by court ruling. In protecting victims of sexual violence to avoid all forms of threats and intimidation, Indonesia has institutions to carry out their obligations. Namely, through the Witness and Victim Protection Agency whose duties, functions and authorities have been granted in accordance with the law. This aims to protect victims who are very vulnerable to all forms of threats and intimidation. Legal protection was also given before the crime occurred, namely by Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Someone who commits a crime of sexual violence will receive legal consequences, in the form of imprisonment, fines, and restitution to the victim, the amount of which is determined by the court. However, if restitution is insufficient, the State is obliged to provide compensation to the victim for the lack of restitution given to the victim.
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM KASUS RICHARD ELIEZER PADA KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Asqia Azahra Kalina; Devinka Aria Pramesti; Herli Antoni; Syahrul Bahar; Tegar Yudha Permana
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16651

Abstract

Pembuktian Ini membuktikan bahwa ia memainkan peran penting dalam hukum pidana, karena pada dasarnya dimulai pada saat insiden hukum yang diketahui. Menurut hukum, bukti dibatasi melalui prinsip bukti. Dalam pengembangan sistem bukti dan bukti, salah satunya adalah teman pengadilan. Amicus curiae adalah pihak ketiga yang tertarik dengan kasus ini. Kasus ini hanya mengungkapkan pendapat kepada pengadilan, tidak berlawanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum standar menggunakan peraturan dan metode (peraturan dan metode). Gunakan penelitian hukum yang ditentukan ini untuk menemukan kebenaran yang Anda cari atau perspektif hukum yang ditulis dari buku hukum. Posisi Amicus curiae di Richard Eliezer adalah pihak eksternal, tertarik pada kasus inidengan adil dan tepat. Pendapat Amicus curiae dapat membahas berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan dengan kasus. Richard Eliezer menerima perlindungan dari Asosiasi Perlindungan Saksi dan Korban. Dan ada 122 Akademisi yang tergabung dalam Persatuan Akademisi Indonesia yang juga telah melakukan hal yang sama, yang telah menyampaikan komentar tertulis sebagai Amicus curiae, pada uji materi Permendikbud 30/2021 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, presentasi Amicus curiae dibuat sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap Richard Eliezer, Orang yang ditunjuk sebagai Justice Collabolator. Kata Kunci : Amicus curiae, Richard Eliezer
PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Studi Kasus: Tedy Minahasa) Laila Yuniar Irsan; Ray Rafi Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15196

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan internasional yang mempengaruhi orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk polisi dan selebriti. Peran pemerintah dalam mencegah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba ditekankan, dan pentingnya kampanye kesadaran dan pendidikan di semua sektor ditekankan. Tujuan Undang-Undang Narkotika disebutkan, dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN). Diuraikan BNN bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencegah dan memerangi kejahatan terkait narkoba, meningkatkan rehabilitasi pecandu narkoba, dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Kata kunci: Penyalahgunaan narkotika, pemerintah, Badan Narkotika Indonesia (BNN)
PENETAPAN SURAT PENGKAPAN OLEH ICC MENJADIKAN RUANG SEMPIT BAGI PUTIN MENGINJAKAN KAKI DI 123 NEGARA Mass Achmad Rifqy; Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15197

Abstract

Metode penelitian ini berfokus pada penerbitan surat dari ICC yang menyebabkan kesulitan bagi Putin untuk menginjakkan kaki di 123 negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan orang lain menemukan informasi tentang surat pernyataan ICC untuk Putin dan juga sebagai media pembelajaran bersama. Metode artikel ini disusun menggunakan metode resrarch hukum dengan pendekatan normatif yuridis yang mengacu pada peraturan hukum internasional. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data secon dary adalah studi literatur atau data literatur seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan surat dari ICC menyebabkan Putin kesulitan untuk pergi ke 123 negara. Penerapan undang-undang Statuta Roma 1998 terhadap dugaan pelanggaran hukum Putin, norma hukum yang berlaku untuk semua karena itu adalah prinsip kemanusiaan.
ANALISIS YURIDIKSI INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN Fahri Fadilah; Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15202

Abstract

Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis Yuridiksi terhadap Surat yang di terbitkan oleh Mahkamah International Criminal Court (ICC) dalam kasus Vladimir Putin yang bertujuan untuk mencari tau alasan Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) dalam Surat perintah yang di keluarkan untuk menangkap Vladimir Putin. Jenis Penelitian yang digunakan terkait dengan permasalahan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan dan studi pustaka yang ada atau aturan-aturan yang berlaku kepada hukum internasional serta pendekatan kasus dan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deksripsi analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Yuridiksi dari Mahkamah pidana internasional serta surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang tidak termasuk kedalam yuridiksi Mahkamah pidana internsional jika ditinjau dari alasan di keluarkannya surat perintah penangkapan. Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Yuridiksi ICC, Vladimir Putin
Analysis of the Explosion of the Pertamina Plumpang Depo in Review From Government Regulation No. 14 of 2015 Concerning the National Development Master Plan Khaerunisa, Kamila; Ratnadewanti, Dewi; Alvandi, Agung; Hotimah, Husnul; Antoni, Herli
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v3i1.16398

Abstract

At present, industrial progress has been very rapid in various parts of the world, not to be missed in Indonesia. One of the industries engaged in Indonesia is oil and gas which is held by PT. Pertamina. The Pertamina Plumpang depot, where the oil is stored, has experienced two fires, first in January 2009 and also in March 2023 which spread to residents' settlements. The problem that was revealed after the plummpang incident was that the government could judge that the issuance of a building permit (IMB) was not the right decision, moreover the settlement is very close to the Pertamina depot which is at risk of fire hazard. This paper aims to provide an understanding of how this can happen and who will be responsible in this casebased on Government Regulation number 14 of 2015 concerning the National Development Master Plan. This paper was prepared based on a descriptive qualitative research method, with a case study approach. It can be concluded that the second explosion of the Plummpang depot which caused many victims of residents was due to the finding of an inaccurate IMB grant
The Implementation of Preliminary State Defense Education in Shaping the Character and State Defense Awareness of Students at Pakuan University Based on Pancasila Values Hermanita, Meisya Nayara; Winarto, Yogi; Wanti, Bilqis Azzahra; Anugrah, Lugas; Antoni, Herli
AIM: Journal of Islamic Education Management Vol. 2 No. 3 (2025): AIM:Journal of Islamic Education Management
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/aim.v2i3.42993

Abstract

This study analyzes the implementation and effectiveness of the Preliminary State Defense Education (PPBN) program at Pakuan University in shaping student character and enhancing national defense awareness based on Pancasila values. As globalization intensifies and individualistic ideologies increasingly influence youth, instilling civic responsibility and national identity has become more challenging. Employing a qualitative-descriptive approach, this research evaluates program outcomes through document analysis, stakeholder reports, and thematic insights into student engagement. The findings indicate that PPBN—though conducted over only three days—has succeeded in introducing core values such as nationalism, solidarity, and social responsibility. However, the short duration and varying levels of student motivation limit long-term value internalization. To improve effectiveness, the study recommends integrating civic values into broader curricular and extracurricular programs, incorporating digital and immersive learning tools, and expanding partnerships with external institutions. Alumni involvement and gamification are also proposed as innovative strategies to maintain student interest and deepen experiential learning. Overall, PPBN is a strategic initiative in national character education, yet it requires continuous innovation and policy support to remain relevant and impactful. This study contributes to the discourse on civic education in higher education and offers insights for curriculum developers and policymakers seeking to strengthen national identity in a globalized era.
Tinjauan Yuridis Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 Ningrum, Sevti Prana; Iskandar, Eka Ardianto; Antoni, Herli
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5970

Abstract

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Sifat penelitian yang penulis terapkan adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang berlaku.  Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Terkait pelanggaran administratif, bahwa dari uraian yang disampaikan oleh Pelapor pada laporannya patut diduga adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Bahwa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abel Apri Nabila Achmad Asy’ari Abdullah Toran Achmad Maulana Fakhri Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli Adilah Rahman Adillah, Alya Sophia Adinda Putri Maharani Adisty Maharani Aditya Tampubolon Adly Muhammad Mahdy Agus Tina Wulandari Agustin, Arini Aulia Ahmad Shobari Aisyah Tsabitah Ulayya Alamsyah, Muhamad Sadam Alief Anugrah Alvandi, Agung Amallia, Nesty Anisha Nabila Anugrah, Lugas Anzira Sania Desivha Ari Maulana Arsysta Indry Asmak UI Hosnah Asqia Azahra Kalina Aura Fisqiyah Rahmadillah Bambang Heriyanto Cahyani, Gisella Tiara Cevhyra Lusiana Christina Febri Silalahi Daffa Ramadhan Damanik, Fioren Christiovani Dan Riadi Pratama Dara Nurul Salsabillah Darmawan, Muhammad Fadly Defira Azar Della Ayu Wulandari Dena Aji Devara Calista Putri Devinka Aria Pramesti Dewi, Elya Kusuma Dienullah, M. Dhava DP, Sapto Handoyo. Edi Rohaedi Eka Ardianto Iskandar Elisabet, Tasya Esa Nur Hakam Esfandiary, Jennifer Kayla Fachrina, Qorin Fadzar Rambu Alam Fahri Fadilah Fahrunnisa Fahrunnisa Falsya Fitriany Faras Nurfadillah Fatika Karmila Faturachman, Fauzan Azima Furqon Mubarok Galih Firmansyah Putra Gisella Tiara Cahyani Goldman Mediyana Gunawan , Nazla Primanita Gusma, Almabiyan Halimah Citra Hana Nafisah Hanif Hawari Mohamad Hardana, Firdi Henny Nuraeny Hermanita, Meisya Nayara Hilda Husnul Khotimah Hj. Lilik Prihatini Husnul Hotimah, Husnul Ikhsan Sugiri Indira Putri Elharisa Kirana Indra Trinanda Darmawan Irawan, Hany Fauziyyah Irfan Maulana, Irfan Jason A.R. Simanungkalit Jeandira Amelia Sudrajat Jenifer Otnie Jihan Khoirunnisa Karmila, Fatika Kayza , Salwa Khaerunisa, Kamila Khafiel Ramadhan Putra Riyano Khairani, Nisya Hamidah Khairunnisa Ramadhani Kristoffel, Chesario Own Kurnianto, Febry Laila Yuniar Irsan Lestari, Lutfiah Liem, Yohanes Liu, Fanny Lutfiyana Dewi Wahyuni M. Farhan Yusuf Marselina, Dina Marthin Susanto Mass Achmad Rifqy Maulana, Muhammad Syahrul Melisa Berliana Mochammad Daffa Dzakwan Setiawan Muhamad Firli Haikal Muhamad Sadam Alamsyah Muhamad Zaqi Rafliansyah Muhammad Alwan Ramadhana Muhammad Aryawinata Sanusi Muhammad Daniel Nurrohmat Muhammad Dhanu Fitransyah Muhammad Jahran Rivaldi Muhammad Lazuardy Muhammad Rafi Nabiella Putri Nastiti Nabila, Salsa Putri Nabila, Yesariza Nadila Isna Nadila Khairunisa Naziha Afsi Nice Electra Ningrum, Sevti Prana Nissa, Haura Chairun Novia, Elsa Ari Nuradilla Maharani Rosyaputri Nurhalimah , Siti Paparang, Marcelina Fitriani Parreño, Jasmin L. Pratama, Revand Arya Prayoga, Ananta Dwi Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono Purwati, Siti Ayu Resa Puspika Sari, Siti Julaeha Putra, Fauzan Kurnia Putra, Rivan Mandala Putri, Nasya Aliyyah Putri, Risma Syntia Qristiana Qristiana Rahma Anisa Rahmanda, Mita Riza Raihan Heryadi Raihan, Muhammad Raka Putra Rakha Elwansyah Giri Subagja Ramadhana, Muhammad Alwan Rangga, Ferdinandus Kaki Ratnadewanti, Dewi Ray Rafi Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki Retno Dwi Astuti Revand Arya Pratama Reza Dio Wijatmika Reza Fahrezi Ridho Ahmad Bukhori Ristia, Silvi Rivan Mandala Putra Rizky Bayu Rizqi, M. Arya Roby Satya Nugraha Roravianita Roravianita Rusli Fadli Sabil Ryanzada Saepul Dahyar Saleh, Weldy Jevis Salsabillah, Dara Nurul Samuel Samuel Sapto Handoyo Sapto Handoyo D.P. Saputro, Fahreza Sarah Angelina Panggabean Sarah Fatwa Sari, Ameliya Ratna Sari, Desi Puspita Saripah Muhamad Ahmad Alkasadi Shafia Zahra Shahzada, Rafi Shenny Shenny Sholehah, Siti Bilkis Sinaga, Mangatur Untung Siti Bilkis Sholehah Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Sri Juwita Putri Surya Afif Rahmandika Syafina Ramadhanti Triana Syahrul Bahar Tegar Yudha Permana Tri Kurnia Tubagus Aswin Ulumuddiin, Muhamad Humam Wahyu Fatur Rahmawan Wanda Sri Wahyuni Wanti, Bilqis Azzahra Winarto, Yogi Yesariza Nabila Yulinsa, Lisa Yuliyanti yuliyanti Yusabbihu Zafarina Sa`diah Yustia O. Pradini Zilvania Sofi