p-Index From 2021 - 2026
9.206
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Al-Qisth Law Review JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JURNAL ILMIAH LIVING LAW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Gagasan Hukum Pemuliaan Hukum Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Journal of Student Research AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Student Scientific Creativity Journal Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Jurnal Dialektika Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Journal of Law, Education and Business Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Student Research Journal Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Cendikia Pendidikan El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Activa Yuris: Jurnal Hukum Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan PESHUM Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Hukum dan Sosial Politik Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Claim Missing Document
Check
Articles

PENETAPAN SURAT PENGKAPAN OLEH ICC MENJADIKAN RUANG SEMPIT BAGI PUTIN MENGINJAKAN KAKI DI 123 NEGARA Mass Achmad Rifqy; Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15197

Abstract

Metode penelitian ini berfokus pada penerbitan surat dari ICC yang menyebabkan kesulitan bagi Putin untuk menginjakkan kaki di 123 negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan orang lain menemukan informasi tentang surat pernyataan ICC untuk Putin dan juga sebagai media pembelajaran bersama. Metode artikel ini disusun menggunakan metode resrarch hukum dengan pendekatan normatif yuridis yang mengacu pada peraturan hukum internasional. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data secon dary adalah studi literatur atau data literatur seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan surat dari ICC menyebabkan Putin kesulitan untuk pergi ke 123 negara. Penerapan undang-undang Statuta Roma 1998 terhadap dugaan pelanggaran hukum Putin, norma hukum yang berlaku untuk semua karena itu adalah prinsip kemanusiaan.
ANALISIS YURIDIKSI INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN Fahri Fadilah; Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15202

Abstract

Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis Yuridiksi terhadap Surat yang di terbitkan oleh Mahkamah International Criminal Court (ICC) dalam kasus Vladimir Putin yang bertujuan untuk mencari tau alasan Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) dalam Surat perintah yang di keluarkan untuk menangkap Vladimir Putin. Jenis Penelitian yang digunakan terkait dengan permasalahan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan dan studi pustaka yang ada atau aturan-aturan yang berlaku kepada hukum internasional serta pendekatan kasus dan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deksripsi analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Yuridiksi dari Mahkamah pidana internasional serta surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang tidak termasuk kedalam yuridiksi Mahkamah pidana internsional jika ditinjau dari alasan di keluarkannya surat perintah penangkapan. Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Yuridiksi ICC, Vladimir Putin
PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Studi Kasus: Tedy Minahasa) Laila Yuniar Irsan; Ray Rafi Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15196

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan internasional yang mempengaruhi orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk polisi dan selebriti. Peran pemerintah dalam mencegah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba ditekankan, dan pentingnya kampanye kesadaran dan pendidikan di semua sektor ditekankan. Tujuan Undang-Undang Narkotika disebutkan, dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN). Diuraikan BNN bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencegah dan memerangi kejahatan terkait narkoba, meningkatkan rehabilitasi pecandu narkoba, dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Kata kunci: Penyalahgunaan narkotika, pemerintah, Badan Narkotika Indonesia (BNN)
PENETAPAN SURAT PENGKAPAN OLEH ICC MENJADIKAN RUANG SEMPIT BAGI PUTIN MENGINJAKAN KAKI DI 123 NEGARA Mass Achmad Rifqy; Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15197

Abstract

Metode penelitian ini berfokus pada penerbitan surat dari ICC yang menyebabkan kesulitan bagi Putin untuk menginjakkan kaki di 123 negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan orang lain menemukan informasi tentang surat pernyataan ICC untuk Putin dan juga sebagai media pembelajaran bersama. Metode artikel ini disusun menggunakan metode resrarch hukum dengan pendekatan normatif yuridis yang mengacu pada peraturan hukum internasional. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data secon dary adalah studi literatur atau data literatur seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan surat dari ICC menyebabkan Putin kesulitan untuk pergi ke 123 negara. Penerapan undang-undang Statuta Roma 1998 terhadap dugaan pelanggaran hukum Putin, norma hukum yang berlaku untuk semua karena itu adalah prinsip kemanusiaan.
ANALISIS YURIDIKSI INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN Fahri Fadilah; Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15202

Abstract

Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis Yuridiksi terhadap Surat yang di terbitkan oleh Mahkamah International Criminal Court (ICC) dalam kasus Vladimir Putin yang bertujuan untuk mencari tau alasan Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) dalam Surat perintah yang di keluarkan untuk menangkap Vladimir Putin. Jenis Penelitian yang digunakan terkait dengan permasalahan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan dan studi pustaka yang ada atau aturan-aturan yang berlaku kepada hukum internasional serta pendekatan kasus dan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deksripsi analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Yuridiksi dari Mahkamah pidana internasional serta surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang tidak termasuk kedalam yuridiksi Mahkamah pidana internsional jika ditinjau dari alasan di keluarkannya surat perintah penangkapan. Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Yuridiksi ICC, Vladimir Putin
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM KASUS RICHARD ELIEZER PADA KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Asqia Azahra Kalina; Devinka Aria Pramesti; Herli Antoni; Syahrul Bahar; Tegar Yudha Permana
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16651

Abstract

Pembuktian Ini membuktikan bahwa ia memainkan peran penting dalam hukum pidana, karena pada dasarnya dimulai pada saat insiden hukum yang diketahui. Menurut hukum, bukti dibatasi melalui prinsip bukti. Dalam pengembangan sistem bukti dan bukti, salah satunya adalah teman pengadilan. Amicus curiae adalah pihak ketiga yang tertarik dengan kasus ini. Kasus ini hanya mengungkapkan pendapat kepada pengadilan, tidak berlawanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum standar menggunakan peraturan dan metode (peraturan dan metode). Gunakan penelitian hukum yang ditentukan ini untuk menemukan kebenaran yang Anda cari atau perspektif hukum yang ditulis dari buku hukum. Posisi Amicus curiae di Richard Eliezer adalah pihak eksternal, tertarik pada kasus inidengan adil dan tepat. Pendapat Amicus curiae dapat membahas berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan dengan kasus. Richard Eliezer menerima perlindungan dari Asosiasi Perlindungan Saksi dan Korban. Dan ada 122 Akademisi yang tergabung dalam Persatuan Akademisi Indonesia yang juga telah melakukan hal yang sama, yang telah menyampaikan komentar tertulis sebagai Amicus curiae, pada uji materi Permendikbud 30/2021 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, presentasi Amicus curiae dibuat sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap Richard Eliezer, Orang yang ditunjuk sebagai Justice Collabolator. Kata Kunci : Amicus curiae, Richard Eliezer
Analysis of the Explosion of the Pertamina Plumpang Depo in Review From Government Regulation No. 14 of 2015 Concerning the National Development Master Plan Khaerunisa, Kamila; Ratnadewanti, Dewi; Alvandi, Agung; Hotimah, Husnul; Antoni, Herli
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v3i1.16398

Abstract

At present, industrial progress has been very rapid in various parts of the world, not to be missed in Indonesia. One of the industries engaged in Indonesia is oil and gas which is held by PT. Pertamina. The Pertamina Plumpang depot, where the oil is stored, has experienced two fires, first in January 2009 and also in March 2023 which spread to residents' settlements. The problem that was revealed after the plummpang incident was that the government could judge that the issuance of a building permit (IMB) was not the right decision, moreover the settlement is very close to the Pertamina depot which is at risk of fire hazard. This paper aims to provide an understanding of how this can happen and who will be responsible in this casebased on Government Regulation number 14 of 2015 concerning the National Development Master Plan. This paper was prepared based on a descriptive qualitative research method, with a case study approach. It can be concluded that the second explosion of the Plummpang depot which caused many victims of residents was due to the finding of an inaccurate IMB grant
Tinjauan Yuridis Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 Ningrum, Sevti Prana; Iskandar, Eka Ardianto; Antoni, Herli
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5970

Abstract

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Sifat penelitian yang penulis terapkan adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang berlaku.  Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Terkait pelanggaran administratif, bahwa dari uraian yang disampaikan oleh Pelapor pada laporannya patut diduga adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Bahwa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Tanah dan Bangunan Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI Fatika Karmila; Asmak Ul Hosnah; Herli Antoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1646

Abstract

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan menjadi alternatif penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan restorative justice oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian, efektivitas pendekatan, serta kendala dan faktor pendukung implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap regulasi, dokumen hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh minimnya kapasitas aparat, ketidakpastian regulasi teknis, serta resistensi budaya hukum masyarakat. Namun, restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara dengan cepat, efisien, dan memulihkan hubungan sosial antar pihak. Implikasinya, pendekatan ini layak diintegrasikan secara sistematis dalam sistem peradilan pidana nasional melalui peningkatan pelatihan, kolaborasi lintas lembaga, dan reformulasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif
The New Criminal Code And Personal Data Protection In The Digital Era A Critical Analysis Of The Concept Of The Application Of The New Criminal Code Nugraha, Roby Satya; Hosnah, Asmak Ul; DP, Sapto Handoyo.; Antoni, Herli; Prihatini, Lilik; Saleh, Weldy Jevis; Parreño, Jasmin L.
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.11849

Abstract

 AbstractThe purpose of this study is to explain and describe that storing personal data in digital form is considered practical and makes everyone's activities easier, but it has a negative impact in the form of increased crime that follows technological developments, protecting electronic information such as personal data is an important action to protect personal data that is very vulnerable to criminal acts. This journal examines the concept of implementing the 2023 Criminal Code in protecting personal data in the digital era. This study uses a normative legal method with an analysis of statutory regulations. The results of the study show that protecting personal data is the responsibility of the government so that the 2023 Criminal Code has regulated the protection of personal data stored in digital form in criminal acts against informatics and electronics, the implementation of the 2023 Criminal Code will be the basis for regulations that strengthen positive law in protecting personal data that is electronic and stored digitally, law enforcement and written regulations can minimize criminal acts against personal data. In addition to the rules written in the 2023 Criminal Code, real actions are also needed to implement these rules, so that all parties providing justice need to pay attention to the law and provide justice, the public is also expected to be careful in using personal data so that it is not misused by irresponsible parties. Key Words: Criminal Code 2023, Protection of personal data.
Co-Authors ., Suhermanto Abd. Rasyid Syamsuri Abel Apri Nabila Achmad Asy’ari Abdullah Toran Achmad Maulana Fakhri Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli Adilah Rahman Adillah, Alya Sophia Adinda Putri Maharani Adisty Maharani Aditya Tampubolon Adly Muhammad Mahdy Adrian Juliansyah Rahmat Agus Tina Wulandari Ahmad Aurelio Gulam Ranaya Ahmad Shobari Aisyah Tsabitah Ulayya Alamsyah, Muhamad Sadam Alief Anugrah Alvandi, Agung Amallia, Nesty Ananda, Putry Anisha Nabila Anzira Sania Desivha Ari Maulana Arini Aulia Agustin Arsysta Indry Asmak UI Hosnah Asqia Azahra Kalina Athira, Yukova Miska Aulia, Agis Aura Fisqiyah Rahmadillah Azahra, Nazwa Azalia, Anashya Azhar, Bintang Bambang Heriyanto Cahyani, Gisella Tiara Cevhyra Lusiana Christina Febri Silalahi Citra, Amelia Kurnia Daffa Ramadhan Dan Riadi Pratama Dara Nurul Salsabillah Darmawan, Muhammad Fadly Defira Azar Della Ayu Wulandari Dena Aji Devara Calista Putri Devinka Aria Pramesti Dewi, Elya Kusuma Dienullah, M. Dhava Dimas Ragil Sudiro Putro DP, Sapto Handoyo. Edi Rohaedi Eka Ardianto Iskandar Elhaj Nadhif Lukman Elisabet, Tasya Esa Nur Hakam Esfandiary, Jennifer Kayla Fachrina, Qorin Fadzar Rambu Alam Fahri Fadilah Fahrunnisa Fahrunnisa Falsya Fitriany Faras Nurfadillah Fatika Karmila fatika syahda, Illa Faturachman, Fauzan Azima Fioren Christiovani Damanik Firdi Hardana Firmansyah, Alif Furqon Mubarok Galih Firmansyah Putra Gisella Tiara Cahyani Goldman Mediyana Gunawan , Nazla Primanita Gusma, Almabiyan Halimah Citra Hana Nafisah Hanif Hawari Mohamad Henny Nuraeny Hilda Husnul Khotimah Husnul Hotimah, Husnul Ikhsan Sugiri ILHAM FAUZI Indira Putri Elharisa Kirana Indra Trinanda Darmawan Indradewa, Rhian Ipanda, Nessa Irawan, Hany Fauziyyah Irfan Maulana, Irfan Jainaya, Kapiya Jason A.R. Simanungkalit Jeandira Amelia Sudrajat Jenifer Otnie Jihan Khoirunnisa Kayza , Salwa Keisya Rahma Ayu Khaerunisa, Kamila Khafiel Ramadhan Putra Riyano Khairani, Nisya Hamidah Khairunnisa Ramadhani Kinari, Qoshi Fadilah Marsya Kristoffel, Chesario Own Kurnianto, Febry Kurniawan, Abas Kusumawati, Niken Aulia Laila Yuniar Irsan Liem, Yohanes Lilik Prihatini Lindryani Sjofjan Liu, Fanny Lutfiah Lestari Lutfiyana Dewi Wahyuni M. Farhan Yusuf Marselina, Dina Martha, Putri Marthin Susanto Mass Achmad Rifqy Masyairna, Ina Maulana, Muhammad Syahrul Melisa Berliana Mochammad Daffa Dzakwan Setiawan Muhamad Firli Haikal Muhamad Humam Ulumuddiin Muhamad Sadam Alamsyah Muhamad Zaqi Rafliansyah Muhammad Alwan Ramadhana Muhammad Aryawinata Sanusi Muhammad Daniel Nurrohmat Muhammad Dhanu Fitransyah Muhammad Jahran Rivaldi Muhammad Lazuardy Muhammad Najwan Muhammad Rafi Muhammad Raihan Nabiella Putri Nastiti Nabila Azzahra Nabila, Salsa Putri Nabila, Yesariza Nadila Isna Nadila Khairunisa Naziha Afsi Nice Electra Ningrum, Sevti Prana Nissa, Haura Chairun Novia, Elsa Ari Nuradilla Maharani Rosyaputri Nurahmah Mulyana , Raysa Nurhalimah , Siti Paparang, Marcelina Fitriani Parreño, Jasmin L. Permana, Rifka Tria Pratama, Revand Arya Prawira Hadiwijaya Prayoga, Ananta Dwi Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono Purwati, Siti Ayu Resa Puspika Sari, Siti Julaeha Putra, Fauzan Kurnia Putra, Rivan Mandala Putri, Nasya Aliyyah Qristiana Qristiana Rahma Anisa Rahmanda, Mita Riza Raihan Heryadi Raka Putra Rakha Elwansyah Giri Subagja Rakha, Mahardika Ramadhana, Muhammad Alwan Rangga, Ferdinandus Kaki Ratnadewanti, Dewi Ray Rafi Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki Retno Dwi Astuti Revand Arya Pratama Reza Dio Wijatmika Reza Fahrezi Ridho Ahmad Bukhori Risma Syntia Putri Ristia, Silvi Rivan Mandala Putra Rizky Bayu Rizqi, M. Arya Roby Satya Nugraha Roravianita Roravianita Rusli Fadli Sabil Ryanzada Saepul Dahyar Saifanah Insani, Naia Saleh, Weldy Jevis Salsabillah, Dara Nurul Samuel Samuel Sapto Handoyo Sapto Handoyo D.P. Saputro, Fahreza Sarah Angelina Panggabean Sarah Fatwa Sari, Ameliya Ratna Sari, Desi Puspita Saripah Muhamad Ahmad Alkasadi Sebina, Natasya Shafia Zahra Shahzada, Rafi Shenny Shenny Sholehah, Catherina Dewi Sholehah, Siti Bilkis Simanjuntak, Angelica Clara Anaztasia Sinaga, Mangatur Untung Siti Bilkis Sholehah Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Sri Juwita Putri Surya Afif Rahmandika Syafina Ramadhanti Triana Syahkir Rifaldy Syahrul Bahar Tatang Tatang Tegar Yudha Permana Thoriq, Muhammad Tri Kurnia Tubagus Aswin Vito Arviansyah Wahyu Fatur Rahmawan Wanda Sri Wahyuni Wibowo, Aryo Yesariza Nabila Yulinsa, Lisa Yuliyanti yuliyanti Yusabbihu Zafarina Sa`diah Yustia O. Pradini Zilvania Sofi