p-Index From 2021 - 2026
9.206
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Al-Qisth Law Review JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JURNAL ILMIAH LIVING LAW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Gagasan Hukum Pemuliaan Hukum Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Journal of Student Research AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Student Scientific Creativity Journal Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Jurnal Dialektika Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Journal of Law, Education and Business Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Student Research Journal Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Cendikia Pendidikan El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Activa Yuris: Jurnal Hukum Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan PESHUM Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Hukum dan Sosial Politik Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Yuridis Hukum Udara Internasional terkait Jatuhnya Pesawat Tempur Rusia karena Penembakan Turki Fauziah, Sifa; Masyairna, Ina; Fauzi, Ilham; Kurniawan, Abas; Antoni, Herli
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 4 No. 3 (2024): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v4i3.1418

Abstract

This issue started when Russian military aircraft entered Turkish airspace during Russia's counter-terrorism operation in Syria, which borders Turkey. The Russian Air Force's Sukhoi Su-24 military aircraft is one of the types of aircraft involved in the incident. Russia's involvement in the Syrian conflict allowed these military aircraft to operate in Syrian airspace. In November 2015, a Russian fighter jet was shot down by Turkey for violating Turkish airspace. Turkey then apologized to Russia, which was well-received. Russia gradually lifted sanctions imposed on Turkey, including the travel ban for Russian citizens wishing to visit Turkey, and allowed Russian tour companies to reopen travel routes to Turkey. In international law, countries are recognized to have equal status and rights, and the right to enforce their jurisdiction or national law only within their own territory. A country's authority is limited to its own territory, whether on land, water, or in the air. A country has the right to regulate people and objects within its territory, based on the principles of territoriality known in international law. Therefore, aircraft must seek permission before crossing the airspace of a country and comply with the applicable regulations during flight.
Analisis Dampak Kawasan Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Gunungputri Wibowo, Aryo; Kusumawati, Niken Aulia; Athira, Yukova Miska; Ananda, Putry; Antoni, Herli
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2637

Abstract

Industry is one of the most important sectors in developing the Indonesian economy. This sector has become the largest supply tool in increasing the country's GDP for approximately the last 10 (ten) years, especially with the establishment of industrial estates or areas in an area. The industrial estate is a central place for all manufacturing or industrial activities complete with adequate infrastructure, then managed by companies in the industrial estate. The establishment of an area in an area can have an impact on the environment around the industrial area, such as people who feel disturbed by the negative impacts resulting from the industrial area in the form of pollution and environmental pollution in the residential areas of the surrounding community, but in addition to the negative impact of the existing industrial area always coexists also with a positive impact, one example of the positive impact of the development of the local community's economic sector. This research aims to elaborate the impact of the existence of industrial estates on the community environment around the Gunungputri sub-district industrial area. This research uses Normative research by identifying legislation related to the research theme.Industri merupakan satu dari sekian sektor penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi alat suplai terbesar dalam peningkatan PDB negara selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, apalagi dengan berdirinya kawasan atau wilayah industri di suatu daerah. Kawasan industri merupakan tempat sentral segala aktivitas manufaktur atau industri yang lengkap dengan sarana-prasarana yang memadai, kemudian diurus oleh perusahaan dalam kawasan industri tersebut. Berdirinya kawasan disuatu wilayah dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar kawasan industri, seperti masyarakat yang merasa terganggu dengan dampak negatif yang dihasilkan dari kawasan industri berupa polusi dan pencemaran lingkungan di wilayah pemukiman masyarakat sekitar, namun disamping dampak negatif dari kawasan industri yang ada selalu berdampingan juga dengan dampak positif salah satu contoh dampak postif berkembang­nya sektor perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi dampak keberadaan kawasan industri di lingkungan masyarakat sekitar kawasan industri kecamatan Gunungputri. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan identifikasi terhadap peratu­ran perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.
Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Antoni, Herli; Hosnah, Asmak Ul; Simanjuntak, Angelica Clara Anaztasia
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i02.10471

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dengan dampak fisik dan psikologis yang mendalam. Meski sudah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, proses hukum yang lambat, dan kurangnya dukungan bagi korban. Selain itu, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menghambat penanganan kasus ini secara efektif. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak perlu ditingkatkan melalui peningkatan edukasi masyarakat, pelatihan aparat, dan penyediaan layanan pendampingan yang komprehensif. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk pelaporan dan edukasi sangat penting. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Selain itu, KUHP Baru diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. 
PERLINDUNGAN JURNALIS DIDAERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA Antoni, Herli; Sjofjan, Lindryani; Iskandar, Eka Ardianto; ., Suhermanto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9638

Abstract

 The aim of this research is to analyze and describe the protection of journalists working in areas of armed conflict from the perspective of International Criminal Law in the case of the shooting of a journalist at the largest news agency in Arabia called Al Jazeera, journalist Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh was shot and killed by Israeli soldiers while she and fellow journalists were covering an Israeli army attack on the Jenin City area in the Palestinian West Bank on May 11 2022. Based on this case, the journalist was carrying out his work in an area of armed conflict. is the most dangerous job, because they have to be as close as possible to the conflict area to cover the news. Journalists have an important role in areas of armed conflict, namely conveying the current situation and conditions in areas of armed conflict to the general public. Therefore, journalists who are working in areas of armed conflict must be protected by laws and regulations. In terms of International Criminal Law, the protection of journalists is regulated in International Humanitarian Law which is contained in the 1949 Geneva Convention, the Rome Statute, the 1907 Hague Convention, and Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention. Key Words: International Humanitarian Law, Journalist, Armed Conflict Area AbstrakTujuan Penelitian ini untuk menganalis dan menggambarkan tentang suatu perlindungan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata dari segi Hukum Pidana Internasional terhadap kasus penembakan seorang jurnalis dikantor berita terbesar di arab yang bernama kantor Al Jazeera yang bernama wartawati Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel pada saat dia dan rekan wartawan sedang meliput serangan tentara Israel di wilayah bagian Kota Jenin di Tepi Barat Palestina pada tanggal 11 Mei 2022. Berdasarkan pada kasus tersebut, wartawan yang sedang melakukan pekerjaan nya di daerah konflik bersenjata merupakan pekerjaan yang paling berbahaya, karena mereka harus sedekat mungkin berada di daerah konflik untuk melakukan peliputan berita. Wartawan memiliki peranan penting di daerah konflik bersenjata, yaitu menyampaikan situasi dan kondisi terkini di daerah konflik bersenjata kepada masyarakat umum. Maka dari itu, wartawan yang sedang bekerja di daerah konflik bersenjata harus dilindungi oleh hukum dan peraturan. Dari segi Hukum Pidana Internasional, perlindungan wartawan diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yan termuat dalam Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma, Konvensi Den Haag 1907, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Key Words: Hukum Humaniter Internasional, Wartawan, Daerah Konflik Bersenjata
IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI GERAKAN BOIKOT PRODUK PRO-ISRAEL TERHADAP PERINDUSTRIAN DI INDONESIA Antoni, Herli; Sebina, Natasya; Tatang, Tatang; Rakha, Mahardika; Ipanda, Nessa
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.10850

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mejelaskan secara eksplisit bahwa sejak dahulu Israel menyerang dan mengusir paksa penduduk Palestina dari tanah  mereka sendiri. Namun, pada Oktober 2023 hingga Januari 2024 Palestina mengalami hari-hari terburuknya, ketika 1.460 orang di Gaza tewas dalam 48 jam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif di dukung dengan kajian empiris yang menggunakan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya yang diambil dari perilaku masyarakat yang terjadi di media sosial maupun kehidupan nyata. Adapun masalah dalam kasus ini bagaimana dampak dari boikot produk pro Israel pada beberapa industri, yang berpengeratuh terhadap ekonomi di indonesia. Dengan demikian adanya aksi boikot ini menyebabkan penurunan pendapatan yang dialami oleh para pelaku industri yang berdampak terhadap pekerja hingga terjadinya resiko pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan pengangguran. Beberapa orang berpendapat bahwa aksi boikot tersebut tidak efisien untuk memberikan dampak penekanan ekonomi terhadap Israel melainkan aksi tersebut dapat berdampak terhadap pelaku industri hingga penurunan ekonomi di Indonesia. Kata Kunci: Palestina, boikot, BDS, industri. AbstractThe aim of this research is to explain explicitly that Israel has long attacked and forcibly evicted the Palestinian population from their own land. However, from October 2023 to January 2024 Palestine experienced its worst days, when 1,460 people in Gaza were killed in 48 hours. This research uses normative legal research methods supported by empirical studies that use actual facts or situations taken from people's behavior that occurs on social media and in real life. The problem in this case is what the impact of the boycott of pro-Israel products will be on several industries, which will have an impact on the Indonesian economy. Thus, this boycott action causes a decrease in income experienced by industry players which has an impact on workers, causing the risk of layoffs and increasing unemployment. Some people argue that the boycott action is not efficient in having an economic impact on Israel, but rather that this action can have an impact on industrial players and cause an economic decline in Indonesia. Keywords: Palestine, boycott, BDS, industry.
Ketidaktransparanan Penegakan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Keadilan Sosial di Indonesia Kinari, Qoshi Fadilah Marsya; Sholehah, Catherina Dewi; Antoni, Herli
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.795

Abstract

The lack of transparency in law enforcement in Indonesia has caused various problems, including injustice and reduced public trust in the legal system. This study aims to explore the impact of legal non-transparency on the principle of social justice based on Pancasila, especially the fifth principle. Using a literature review method, this study identifies that unfair and discriminatory legal practices, such as in the case of e-KTP project corruption, exacerbate social inequality and strengthen negative perceptions of legal integrity. Transparent law enforcement is seen as an important solution to address this problem. This study recommends legal system reform by increasing transparency, accountability, and public access to the judicial process to achieve equitable justice in accordance with the values of Pancasila.
Inovasi Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Era Digital Elhaj Nadhif Lukman; Prawira Hadiwijaya; Syahkir Rifaldy; Adrian Juliansyah Rahmat; Herli Antoni
RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2025): Januari: RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/risoma.v3i1.569

Abstract

Pancasila education as a fundamental subject in shaping the nation's character needs to be adapted to technological developments in the digital era. Innovative learning methods that utilize information and communication technology can increase the effectiveness of learning and the relevance of Pancasila values for the younger generation. This journal discusses various innovations in learning methods that can be applied in Pancasila education, the challenges faced, and their impact on the understanding and application of Pancasila values among students.
KASUS ABORSI DI KALANGAN REMAJA: RESIKO BAGI PELAKU BESERTA UPAYA DALAM PENCEGAHAN Azahra, Nazwa; Nurahmah Mulyana , Raysa; Saifanah Insani, Naia; Aulia, Agis; Antoni, Herli
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.9555

Abstract

Aborsi merupakan tindakan dalam menghilangkan nyawa seseorang yang masih terdapat didalam kandungan. Pada proses aborsi, hal yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan janin atau embrio pada rahim yang sama sekali belum memiliki kemampuan untuk hidup. Tindakan aborsi seringkali menjadi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang yang memiliki niat untuk mengugurkan kehamilan dikarenakan masyarakat atau orang tersebut tidak siap ataupun tidak mampu untuk bertanggung jawab atas janin tersebut. Tindakan aborsi di Indonesia menjadi tindakan yang seringkali terjadi meskipun tindakan ini sudah menjadi suatu tindakan pidana yang dilarang secara tegas didalam Undang-Undang Tindak Pidana. Tindakan aborsi juga menjadi tindakan yang seringkali terjadi di kalangan remaja dikarenakan faktor seks bebas ataupun dikarenakan oleh pelecehan seksual yang terjadi kepada pelaku aborsi. Tindakan aborsi terbagi kedalam dua jenis yang dimana terdapat Aborsi Articialis Therapicus yang dimana pengguguran dilakukan oleh pihak medis yang dimana pengguguran ini dilakukan guna untuk menyelamatkan nyawa dari ibu janin tersebut yang terindikasi terancam. Sedangkan terdapat pula Aborsi Provocatus Criminalis yang dimana pengguguran ini dilakukan guna untuk menghilangkan riwayat dari adanya hubungan seksual diluar pernikahan. Aborsi Provocatus Criminalis dilakukan bukan oleh pihak medis sehingga pihak medis tidak ikut serta dalam tindak pidana tersebut. Tentunya, aborsi pada kalangan remaja memiliki banyak sekali resiko baik resiko kesehatan mereka serta beresiko juga terhadap mental atau psikologis mereka.
Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPLH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sri Juwita Putri; Qristiana Qristiana; Nadila Khairunisa; Alief Anugrah; Herli Antoni
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.309

Abstract

In Article 80 of the Law on Environmental Protection and Management, it has been regulated regarding government coercive administrative sanctions aimed at stopping violations and taking action to restore environmental functions. According to Law no. 32 of 2009 regarding the protection and management of the environment which is already stated in Article 1 paragraph (14) which states that environmental pollution is the entry or inclusion of living things. The data analysis method used is qualitative with research results based on certain statutory norms related to environmental protection and management. In Indonesia there have been several cases that are quite detrimental and endanger the region itself. To protect the area from these things, the government also issued an Environmental Protection and Management Act aimed at protecting and preventing the environment from environmental crimes from irresponsible actors as well as informing or guiding local communities and entrepreneurs to protect their environment. Fine criminal sanctions are carried out to overcome and restore the environment, and pay compensation to the government as an environmental supervisor. The principle of ultimum remedium is applied here, namely criminal sanctions that are given after administrative sanctions have been given once to the perpetrators of crimes in the form of imprisonment and also fines. Imprisonment sanctions as an ultimatum remedium support the enforcement of norms and strengthen administrative sanctions if they are not implemented optimally.
Pancasila Sebagai Strategi Ketahanan Bangsa di Era Disinformasi Digital Nabila Azzahra; Dimas Ragil Sudiro Putro; Vito Arviansyah; Herli Antoni
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 2 No. 4 (2024): Desember: GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v2i4.4505

Abstract

In the era of digitalization, strengthening national identity is important, with the concept of National Defense as the main strategy. Defending the Nation emphasizes the obligation of every citizen to maintain the country's defense and security, especially amidst the threat of digitalization which can change cultural values and national identity. This research aims to examine the role of the concept of National Defense in strengthening national identity and increasing public awareness of the importance of defending the country. By maintaining the principles of Bhinneka Tunggal Ika and Pancasila, defending the country becomes a means of protecting Indonesia's unity, culture and sovereignty in the digital era.
Co-Authors ., Suhermanto Abd. Rasyid Syamsuri Abel Apri Nabila Achmad Asy’ari Abdullah Toran Achmad Maulana Fakhri Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli Adilah Rahman Adillah, Alya Sophia Adinda Putri Maharani Adisty Maharani Aditya Tampubolon Adly Muhammad Mahdy Adrian Juliansyah Rahmat Agus Tina Wulandari Ahmad Aurelio Gulam Ranaya Ahmad Shobari Aisyah Tsabitah Ulayya Alamsyah, Muhamad Sadam Alief Anugrah Alvandi, Agung Amallia, Nesty Ananda, Putry Anisha Nabila Anzira Sania Desivha Ari Maulana Arini Aulia Agustin Arsysta Indry Asmak UI Hosnah Asqia Azahra Kalina Athira, Yukova Miska Aulia, Agis Aura Fisqiyah Rahmadillah Azahra, Nazwa Azalia, Anashya Azhar, Bintang Bambang Heriyanto Cahyani, Gisella Tiara Cevhyra Lusiana Christina Febri Silalahi Citra, Amelia Kurnia Daffa Ramadhan Dan Riadi Pratama Dara Nurul Salsabillah Darmawan, Muhammad Fadly Defira Azar Della Ayu Wulandari Dena Aji Devara Calista Putri Devinka Aria Pramesti Dewi, Elya Kusuma Dienullah, M. Dhava Dimas Ragil Sudiro Putro DP, Sapto Handoyo. Edi Rohaedi Eka Ardianto Iskandar Elhaj Nadhif Lukman Elisabet, Tasya Esa Nur Hakam Esfandiary, Jennifer Kayla Fachrina, Qorin Fadzar Rambu Alam Fahri Fadilah Fahrunnisa Fahrunnisa Falsya Fitriany Faras Nurfadillah Fatika Karmila fatika syahda, Illa Faturachman, Fauzan Azima Fioren Christiovani Damanik Firdi Hardana Firmansyah, Alif Furqon Mubarok Galih Firmansyah Putra Gisella Tiara Cahyani Goldman Mediyana Gunawan , Nazla Primanita Gusma, Almabiyan Halimah Citra Hana Nafisah Hanif Hawari Mohamad Henny Nuraeny Hilda Husnul Khotimah Husnul Hotimah, Husnul Ikhsan Sugiri ILHAM FAUZI Indira Putri Elharisa Kirana Indra Trinanda Darmawan Indradewa, Rhian Ipanda, Nessa Irawan, Hany Fauziyyah Irfan Maulana, Irfan Jainaya, Kapiya Jason A.R. Simanungkalit Jeandira Amelia Sudrajat Jenifer Otnie Jihan Khoirunnisa Kayza , Salwa Keisya Rahma Ayu Khaerunisa, Kamila Khafiel Ramadhan Putra Riyano Khairani, Nisya Hamidah Khairunnisa Ramadhani Kinari, Qoshi Fadilah Marsya Kristoffel, Chesario Own Kurnianto, Febry Kurniawan, Abas Kusumawati, Niken Aulia Laila Yuniar Irsan Liem, Yohanes Lilik Prihatini Lindryani Sjofjan Liu, Fanny Lutfiah Lestari Lutfiyana Dewi Wahyuni M. Farhan Yusuf Marselina, Dina Martha, Putri Marthin Susanto Mass Achmad Rifqy Masyairna, Ina Maulana, Muhammad Syahrul Melisa Berliana Mochammad Daffa Dzakwan Setiawan Muhamad Firli Haikal Muhamad Humam Ulumuddiin Muhamad Sadam Alamsyah Muhamad Zaqi Rafliansyah Muhammad Alwan Ramadhana Muhammad Aryawinata Sanusi Muhammad Daniel Nurrohmat Muhammad Dhanu Fitransyah Muhammad Jahran Rivaldi Muhammad Lazuardy Muhammad Najwan Muhammad Rafi Muhammad Raihan Nabiella Putri Nastiti Nabila Azzahra Nabila, Salsa Putri Nabila, Yesariza Nadila Isna Nadila Khairunisa Naziha Afsi Nice Electra Ningrum, Sevti Prana Nissa, Haura Chairun Novia, Elsa Ari Nuradilla Maharani Rosyaputri Nurahmah Mulyana , Raysa Nurhalimah , Siti Paparang, Marcelina Fitriani Parreño, Jasmin L. Permana, Rifka Tria Pratama, Revand Arya Prawira Hadiwijaya Prayoga, Ananta Dwi Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono Purwati, Siti Ayu Resa Puspika Sari, Siti Julaeha Putra, Fauzan Kurnia Putra, Rivan Mandala Putri, Nasya Aliyyah Qristiana Qristiana Rahma Anisa Rahmanda, Mita Riza Raihan Heryadi Raka Putra Rakha Elwansyah Giri Subagja Rakha, Mahardika Ramadhana, Muhammad Alwan Rangga, Ferdinandus Kaki Ratnadewanti, Dewi Ray Rafi Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki Retno Dwi Astuti Revand Arya Pratama Reza Dio Wijatmika Reza Fahrezi Ridho Ahmad Bukhori Risma Syntia Putri Ristia, Silvi Rivan Mandala Putra Rizky Bayu Rizqi, M. Arya Roby Satya Nugraha Roravianita Roravianita Rusli Fadli Sabil Ryanzada Saepul Dahyar Saifanah Insani, Naia Saleh, Weldy Jevis Salsabillah, Dara Nurul Samuel Samuel Sapto Handoyo Sapto Handoyo D.P. Saputro, Fahreza Sarah Angelina Panggabean Sarah Fatwa Sari, Ameliya Ratna Sari, Desi Puspita Saripah Muhamad Ahmad Alkasadi Sebina, Natasya Shafia Zahra Shahzada, Rafi Shenny Shenny Sholehah, Catherina Dewi Sholehah, Siti Bilkis Simanjuntak, Angelica Clara Anaztasia Sinaga, Mangatur Untung Siti Bilkis Sholehah Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Sri Juwita Putri Surya Afif Rahmandika Syafina Ramadhanti Triana Syahkir Rifaldy Syahrul Bahar Tatang Tatang Tegar Yudha Permana Thoriq, Muhammad Tri Kurnia Tubagus Aswin Vito Arviansyah Wahyu Fatur Rahmawan Wanda Sri Wahyuni Wibowo, Aryo Yesariza Nabila Yulinsa, Lisa Yuliyanti yuliyanti Yusabbihu Zafarina Sa`diah Yustia O. Pradini Zilvania Sofi