Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.932
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Al-Qisth Law Review JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JURNAL ILMIAH LIVING LAW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Journal of Student Research AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Student Scientific Creativity Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Jurnal Dialektika Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Journal of Law, Education and Business Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Student Research Journal Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Cendikia Pendidikan Activa Yuris: Jurnal Hukum Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan PESHUM AIM: Journal of Islamic Education Management
Herli Antoni
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan No., RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat Email: Antoniherli96@gmail.com
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Tanah dan Bangunan Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI Fatika Karmila; Asmak Ul Hosnah; Herli Antoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1646

Abstract

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan menjadi alternatif penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan restorative justice oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian, efektivitas pendekatan, serta kendala dan faktor pendukung implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap regulasi, dokumen hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh minimnya kapasitas aparat, ketidakpastian regulasi teknis, serta resistensi budaya hukum masyarakat. Namun, restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara dengan cepat, efisien, dan memulihkan hubungan sosial antar pihak. Implikasinya, pendekatan ini layak diintegrasikan secara sistematis dalam sistem peradilan pidana nasional melalui peningkatan pelatihan, kolaborasi lintas lembaga, dan reformulasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif
The New Criminal Code And Personal Data Protection In The Digital Era A Critical Analysis Of The Concept Of The Application Of The New Criminal Code Nugraha, Roby Satya; Hosnah, Asmak Ul; DP, Sapto Handoyo.; Antoni, Herli; Prihatini, Lilik; Saleh, Weldy Jevis; Parreño, Jasmin L.
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.11849

Abstract

 AbstractThe purpose of this study is to explain and describe that storing personal data in digital form is considered practical and makes everyone's activities easier, but it has a negative impact in the form of increased crime that follows technological developments, protecting electronic information such as personal data is an important action to protect personal data that is very vulnerable to criminal acts. This journal examines the concept of implementing the 2023 Criminal Code in protecting personal data in the digital era. This study uses a normative legal method with an analysis of statutory regulations. The results of the study show that protecting personal data is the responsibility of the government so that the 2023 Criminal Code has regulated the protection of personal data stored in digital form in criminal acts against informatics and electronics, the implementation of the 2023 Criminal Code will be the basis for regulations that strengthen positive law in protecting personal data that is electronic and stored digitally, law enforcement and written regulations can minimize criminal acts against personal data. In addition to the rules written in the 2023 Criminal Code, real actions are also needed to implement these rules, so that all parties providing justice need to pay attention to the law and provide justice, the public is also expected to be careful in using personal data so that it is not misused by irresponsible parties. Key Words: Criminal Code 2023, Protection of personal data.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/Puu-Xxii/2024 Terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Rakha Elwansyah Giri Subagja; Bambang Heriyanto; Herli Antoni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.1869

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait uji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memunculkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berprofesi dosen Pegawai Negeri Sipil dalam praktik advokat pro bono, mengingat prinsip independensi advokat yang harus bebas dari intervensi negara dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis dasar pertimbangan putusan MK, implikasinya terhadap kebebasan berserikat, dan dampaknya terhadap akses keadilan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan kajian doktrin, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perbandingan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memberikan peluang pemberian bantuan hukum gratis oleh dosen PNS sebagai bentuk pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi, namun berpotensi melemahkan prinsip independensi advokat yang secara internasional diakui fundamental dalam menjaga integritas peradilan.
PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERNASIONALISME DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI DAN DI MASYARAKAT INDONESIA Samuel, Samuel; Kayza , Salwa; Nurhalimah , Siti; Antoni, Herli
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arus globalisasi kini sedang meningkat di seluruh dunia, fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia saat ini. Arus globalisasi ini membawa beragam produk mulai dari teknologi yang semakin canggih, perubahan budaya dalam satu negara, bahkan hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan pendekatan mengajar yang semakin inovatif dan modern. Jadi, globalisasi ini memiliki banyak sekali dampak positif dan negatif yang tentu saja harus kita perhatikan adalah dampak positifnya. Namun, masih ada saja manusia-manusia yang terjebak dalam arus globalisasi ini dan menuju ke jalan yang salah. Sebagian besar yang terdampar dalam aliran globalisasi ini merupakan anak-anak dan remaja di era ini. Peran pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk keberlanjutan dan menjaga diri manusia dari dampak makin kejamnya arus globalisasi. Salah satu hal penting yang bisa ditanamkan, terutama kepada anak-anak di Sekolah Dasar, adalah pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Di mana peran Pancasila ini berupaya untuk memberitahukan nilai-nilai terbaik yang harus dipatuhi dan melindungi diri dari dampak negatif globalisasi yang semakin tidak terbendung. Disebabkan peran Pancasila sebagai benteng melawan pengaruh arus globalisasi, pembangunan semangat kebangsaan di kalangan siswa sekolah dasar adalah sangat penting untuk memastikan anak-anak memahami pentingnya mencintai tanah air. Oleh karena itu, peran Pancasila serta pembangunan rasa nasionalisme pada era globalisasi ini sangatlah krusial bagi siswa sekolah dasar. Hal ini perlu ditanamkan sedini mungkin agar generasi berikutnya dapat menjaga pergaulan di tengah arus globalisasi.
Memperkuat Ekonomi melalui Kewarganegaraan: Peran Warga Negara dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Sarah Angelina Panggabean; Della Ayu Wulandari; Agus Tina Wulandari; Furqon Mubarok; Herli Antoni
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.10348

Abstract

This research aims to explore the role of citizens in encouraging economic sustainability through active participation in various sectors. Using the literature study method, this study analyzes data related to the contribution of citizens to the Indonesian economy. Key findings show citizen participation in responsible consumption, social entrepreneurship, tax awareness, and policy advocacy has an impact on the country's economy. Consumption of local products accounts for 57% of Indonesia's GDP, with the trend of purchasing MSME products increasing by 25% during the pandemic. In addition, social entrepreneurship initiatives such as "Zero Waste Indonesia" play a role in creating jobs and supporting the circular economy. However, challenges such as low financial literacy at 38%, cumbersome bureaucracy, and distrust of institutions hinder citizen participation. Supporting factors such as civic education encouraging cooperation, digital technology penetration which reached 77%, and government policies that support local products contribute to strengthening the role of citizens. Despite the challenges, active citizen participation in the economy can accelerate economic sustainability through more conscious consumption, innovation in social entrepreneurship, and supportive policies.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS MARIE COLVIN YANG TEWAS DITANGAN PEMERINTAH SURIAH DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Nabila, Yesariza; Handoyo, Sapto; Antoni, Herli
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21576

Abstract

Peristiwa tewasnya Marie Colvin, seorang jurnalis asal Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Suriah menjadi salah satu bukti nyata lemahnya pelindungan hukum terhadap jurnalis di wilayah konflik bersenjata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum internasional dan hukum humaniter internasional dalam menjamin keselamatan jurnalis yang meliput di zona konflik dengan fokus pada instrumen hukum yang berlaku dan hambatan dalam penerapannya secara konkret. Melalui pendekatan yuridis normatif, deskriptif analitis dan analisis kasus, penelitian ini menelaah sejumlah instrumen seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Jurnalis secara yuridis dikategorikan sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan, namun dalam praktiknya, masih terjadi kekosongan perlindungan ketika negara menjadi pihak yang diduga sebagai pelaku. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif, keterbatasan yurisdiksi, serta kerumitan dalam proses pembuktian menjadi tantangan utama dalam menjamin akuntabilitas atas kematian Marie Colvin. Diperlukan penguatan instrumen internasional, peningkatan kerja sama lintas negara, serta pembentukan prosedur yang lebih responsif dalam menangani pelanggaran terhadap jurnalis di wilayah konflik. Kata kunci: Jurnalis, Konflik Bersenjata, Marie Colvin, Hukum Humaniter Internasional, Suriah.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS MARIE COLVIN YANG TEWAS DITANGAN PEMERINTAH SURIAH DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Nabila, Yesariza; Handoyo, Sapto; Antoni, Herli
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21576

Abstract

Peristiwa tewasnya Marie Colvin, seorang jurnalis asal Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Suriah menjadi salah satu bukti nyata lemahnya pelindungan hukum terhadap jurnalis di wilayah konflik bersenjata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum internasional dan hukum humaniter internasional dalam menjamin keselamatan jurnalis yang meliput di zona konflik dengan fokus pada instrumen hukum yang berlaku dan hambatan dalam penerapannya secara konkret. Melalui pendekatan yuridis normatif, deskriptif analitis dan analisis kasus, penelitian ini menelaah sejumlah instrumen seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Jurnalis secara yuridis dikategorikan sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan, namun dalam praktiknya, masih terjadi kekosongan perlindungan ketika negara menjadi pihak yang diduga sebagai pelaku. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif, keterbatasan yurisdiksi, serta kerumitan dalam proses pembuktian menjadi tantangan utama dalam menjamin akuntabilitas atas kematian Marie Colvin. Diperlukan penguatan instrumen internasional, peningkatan kerja sama lintas negara, serta pembentukan prosedur yang lebih responsif dalam menangani pelanggaran terhadap jurnalis di wilayah konflik. Kata kunci: Jurnalis, Konflik Bersenjata, Marie Colvin, Hukum Humaniter Internasional, Suriah.
Tinjauan Yuridis Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 Ningrum, Sevti Prana; Iskandar, Eka Ardianto; Antoni, Herli
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5970

Abstract

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Sifat penelitian yang penulis terapkan adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang berlaku.  Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Terkait pelanggaran administratif, bahwa dari uraian yang disampaikan oleh Pelapor pada laporannya patut diduga adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Bahwa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
DAMPAK KECANDUAN FILM PORNO TERHADAP KEKERASAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR Yustia O. Pradini; Jason A.R. Simanungkalit; Raihan Heryadi; Herli Antoni
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i1.903

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan isu serius yang memerlukan pemahaman mendalam untuk pengembangan kebijakan dan upaya pencegahan yang lebih efektif. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas aksesibilitas terhadap konten porno, memberikan kontribusi pada perdebatan tentang dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan penekanan pada faktor risiko yang mendorong tindakan tersebut. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk catatan kasus, wawancara dengan korban dan ahli, serta analisis statistik. Hasil penelitian menyoroti hubungan yang signifikan antara paparan terhadap film porno dan peningkatan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, serta sejumlah faktor risiko, termasuk lingkungan keluarga yang tidak stabil, ketidaksetaraan gender, dan aksesibilitas terhadap materi pornografi anak. Analisis psikologis dan sosial pelaku memberikan pemahaman lebih lanjut tentang motivasi dibalik kejahatan ini. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak jangka panjang terhadap korban, termasuk konsekuensi psikologis dan sosial. Dengan merinci faktor-faktor yang terlibat dan memberikan wawasan kritis, penelitian ini berfungsi sebagai panduan bagi pengembangan kebijakan pencegahan dan pendidikan yang lebih efektif. Pemahaman mendalam tentang hubungan antara film porno dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat memberikan dasar bagi tinakan yang proaktif dalam melindungi generasi muda dari dampak kerugian tersebut.
PENIPUAN BERBASIS SKEMA PIRAMIDA: TINJAUAN MENURUT KUHP Thoriq, Muhammad; Jainaya, Kapiya; Azhar, Bintang; Firmansyah, Alif; Antoni, Herli
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 3 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i3.9508

Abstract

Pyramid scheme-based fraud is a form of economic crime that is increasingly occurring in Indonesia. This fraud has a mode where the perpetrator takes advantage of large profits quickly through recruiting new members. This criminal scheme is basically unsustainable and has the potential to harm many parties, especially participants at lower levels or levels. This research aims to analyze pyramid schemes as a form of fraud from the perspective of criminal law in Indonesia, especially from the perspective of the Criminal Code (KUHP). The method used is a normative juridical approach by analyzing relevant articles, such as Article 378 of the Criminal Code concerning criminal acts of fraud, as well as making comparisons with other more specific regulations such as the Consumer Protection Law and Financial Services Authority (OJK) regulations. The results of the analysis show that even though the Criminal Code does not explicitly regulate pyramid schemes, the elements in Article 378 of the Criminal Code can be imposed on the perpetrator, knowing that the perpetrator has the intention to obtain profits for themselves unlawfully by deceiving other people. There is a need for more comprehensive legal updates or implementing regulations in order to provide legal certainty and protection to the public from fraudulent acts under the guise of investment.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abel Apri Nabila Achmad Asy’ari Abdullah Toran Achmad Maulana Fakhri Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli Adilah Rahman Adillah, Alya Sophia Adinda Putri Maharani Adisty Maharani Aditya Tampubolon Adly Muhammad Mahdy Agus Tina Wulandari Agustin, Arini Aulia Ahmad Shobari Aisyah Tsabitah Ulayya Alamsyah, Muhamad Sadam Alief Anugrah Alvandi, Agung Amallia, Nesty Anisha Nabila Anugrah, Lugas Anzira Sania Desivha Ari Maulana Arsysta Indry Asmak UI Hosnah Asqia Azahra Kalina Aura Fisqiyah Rahmadillah Azalia, Anashya Azhar, Bintang Bambang Heriyanto Cahyani, Gisella Tiara Cevhyra Lusiana Christina Febri Silalahi Citra, Amelia Kurnia Daffa Ramadhan Damanik, Fioren Christiovani Dan Riadi Pratama Dara Nurul Salsabillah Darmawan, Muhammad Fadly Defira Azar Della Ayu Wulandari Dena Aji Devara Calista Putri Devinka Aria Pramesti Dewi, Elya Kusuma Dienullah, M. Dhava DP, Sapto Handoyo. Edi Rohaedi Eka Ardianto Iskandar Elisabet, Tasya Esa Nur Hakam Esfandiary, Jennifer Kayla Fachrina, Qorin Fadzar Rambu Alam Fahri Fadilah Fahrunnisa Fahrunnisa Falsya Fitriany Faras Nurfadillah Fatika Karmila Faturachman, Fauzan Azima Firmansyah, Alif Furqon Mubarok Galih Firmansyah Putra Gisella Tiara Cahyani Goldman Mediyana Gunawan , Nazla Primanita Gusma, Almabiyan Halimah Citra Hana Nafisah Hanif Hawari Mohamad Hardana, Firdi Henny Nuraeny Hermanita, Meisya Nayara Hilda Husnul Khotimah Hj. Lilik Prihatini Husnul Hotimah, Husnul Ikhsan Sugiri Indira Putri Elharisa Kirana Indra Trinanda Darmawan Irawan, Hany Fauziyyah Irfan Maulana, Irfan Jainaya, Kapiya Jason A.R. Simanungkalit Jeandira Amelia Sudrajat Jenifer Otnie Jihan Khoirunnisa Karmila, Fatika Kayza , Salwa Khaerunisa, Kamila Khafiel Ramadhan Putra Riyano Khairani, Nisya Hamidah Khairunnisa Ramadhani Kristoffel, Chesario Own Kurnianto, Febry Laila Yuniar Irsan Lestari, Lutfiah Liem, Yohanes Liu, Fanny Lutfiyana Dewi Wahyuni M. Farhan Yusuf Marselina, Dina Martha, Putri Marthin Susanto Mass Achmad Rifqy Maulana, Muhammad Syahrul Melisa Berliana Mochammad Daffa Dzakwan Setiawan Muhamad Firli Haikal Muhamad Sadam Alamsyah Muhamad Zaqi Rafliansyah Muhammad Alwan Ramadhana Muhammad Aryawinata Sanusi Muhammad Daniel Nurrohmat Muhammad Dhanu Fitransyah Muhammad Jahran Rivaldi Muhammad Lazuardy Muhammad Rafi Nabiella Putri Nastiti Nabila, Salsa Putri Nabila, Yesariza Nadila Isna Nadila Khairunisa Naziha Afsi Nice Electra Ningrum, Sevti Prana Nissa, Haura Chairun Novia, Elsa Ari Nuradilla Maharani Rosyaputri Nurhalimah , Siti Paparang, Marcelina Fitriani Parreño, Jasmin L. Permana, Rifka Tria Pratama, Revand Arya Prayoga, Ananta Dwi Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono Purwati, Siti Ayu Resa Puspika Sari, Siti Julaeha Putra, Fauzan Kurnia Putra, Rivan Mandala Putri, Nasya Aliyyah Putri, Risma Syntia Qristiana Qristiana Rahma Anisa Rahmanda, Mita Riza Raihan Heryadi Raihan, Muhammad Raka Putra Rakha Elwansyah Giri Subagja Ramadhana, Muhammad Alwan Rangga, Ferdinandus Kaki Ratnadewanti, Dewi Ray Rafi Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki Retno Dwi Astuti Revand Arya Pratama Reza Dio Wijatmika Reza Fahrezi Ridho Ahmad Bukhori Ristia, Silvi Rivan Mandala Putra Rizky Bayu Rizqi, M. Arya Roby Satya Nugraha Roravianita Roravianita Rusli Fadli Sabil Ryanzada Saepul Dahyar Saleh, Weldy Jevis Salsabillah, Dara Nurul Samuel Samuel Sapto Handoyo Sapto Handoyo D.P. Saputro, Fahreza Sarah Angelina Panggabean Sarah Fatwa Sari, Ameliya Ratna Sari, Desi Puspita Saripah Muhamad Ahmad Alkasadi Shafia Zahra Shahzada, Rafi Shenny Shenny Sholehah, Siti Bilkis Sinaga, Mangatur Untung Siti Bilkis Sholehah Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Sri Juwita Putri Surya Afif Rahmandika Syafina Ramadhanti Triana Syahrul Bahar Tegar Yudha Permana Thoriq, Muhammad Tri Kurnia Tubagus Aswin Ulumuddiin, Muhamad Humam Wahyu Fatur Rahmawan Wanda Sri Wahyuni Wanti, Bilqis Azzahra Winarto, Yogi Yesariza Nabila Yulinsa, Lisa Yuliyanti yuliyanti Yusabbihu Zafarina Sa`diah Yustia O. Pradini Zilvania Sofi