Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.448
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Spektrum Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Konstitusi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Magnum Opus Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Al-Dustur Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Hukum Adigama Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady Law Development Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Bina Hukum Lingkungan Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Riwayat: Educational Journal of History and Humanities RechtIdee Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Dinamika Hukum Lex Scientia Law Review Jurnal Serina Abdimas
Ade Adhari
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 118 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 118 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA Adhari, Ade
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.538 KB)

Abstract

PETI merupakan salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi, mengancam keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, tindak pidana tersebut mendatangkan bahaya bagi lingkungan hidup beserta unsur-unsur di dalamnya (ruang, benda, daya, keadaan, dan makluk hidup). Mempertimbangkan hal tersebut, dan sejalan dengan konsensus global penanggulangan PETI harus ditempuh melalui kebijakan kriminal yang memadukan antara kebijakan non-penal dan penal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan non-penal dan penal yang dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi PETI. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Hasil penelitian menunjukan kebijakan non-penal berorientasi mengatasi sebab-sebab munculnya PETI, antara lain melalui reformasi kesadaran hukum, penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat, dan meningkatkan fungsi pengawasan pemerintah. Sementara itu, kebijakan penal dilakukan dengan berorientasi pada usaha menanggulangi PETI dengan mengandalkan sanksi pidana. Sehingga rekomendasi yang diajukan adalah PETI harus ditanggulangi dengan sarana non-penal dan penal.
Penerapan Berat Barang Bukti Sebagai Syarat Pemberian Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkotika Analisis Putusan Tinggi Mataram Nomor:89/PID.SUS/2020/PT.MTR Marsel Mulyadi; Adhari, Ade
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2237

Abstract

The Indonesian state is a legal state, and is not based on mere power, and every legal state definitely has a constitution and laws (laws) that regulate the running system for everything in the country. The first starts from the relationship between citizens and the second to the relationship between citizens and the State. Regulations from one of the legal studies or fields of law in Indonesia and every individual has the right to legal protection and legal certainty as stated in the law (1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph 1), and One of the laws in Indonesia is Criminal Law. In Indonesia, it is a law or regulation that regulates the conditions under which a person can be punished for an act he or she commits. Criminal law in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP). And specifically regarding legal certainty in providing medical rehabilitation to narcotics addicts. From the research results, several conclusions were obtained that according to the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, that a person is a narcotics addict whose weight of evidence is below the provisions stipulated in the Circular Letter Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 is obliged to undergo medical rehabilitation and this is supplemented by Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on this theory, a narcotics addict is obliged and entitled to undergo medical rehabilitation.
Menakar Kepastian Hukum Pemidanaan Penyertaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMR Vincent Trauman; Ade Adhari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3125

Abstract

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smr. Terpidana Edi Hasmoro telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan ada orang-orang yang membantu dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Edi Hasmoro yakni, Asdar, Syamsudin (Aco), Nispuhadi (Ipuh), Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci), Darmawan (Awang). Namun terhadap keenam orang tersebut hingga saat ini tidak pernah dimintakan pertanggung jawaban pidana sehingga telah membuat hukum menjadi tidak pasti. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum pemidanaan penyertaan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.?. Dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa terhadap keenam orang tersebut telah terbukti memenuhi Unsur Penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP sehingga telah menciptakan ketidak pastian hukum dalam pemidanaan.
Kepastian Pemberatan Pemidanaan Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 Dave Hamonangan; Ade Adhari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3435

Abstract

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara kolektif kepada orang lain yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses peradilan yang berlaku. Perbuatan main hakim seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasus yang terjadi di Desa Lalimbue Jaya Kabupaten Konawe. Kasus perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan disertai perusakkan serta pembakaran terhadap rumah milik korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Penjatuhan sanksi pemberatan pidana sudah sepatutnya diberikan kepada para terdakwa sebagai hukuman dari hasil perbuatan main hakim sendiri yang dilakukannya. Pemberatan pidana juga dapat menjadi efek jera bagi para pelaku sehingga nantinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan penelitian adalah pendekatan Undang-Undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum terkait putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021. Kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum diterapkan secara taat dan konsisten, tetapi majelis hakim dalam memutus perkara dalam kasus putusan ini tidak menerapkan kepastian hukum tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, sudah sangat tepat jika majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman pidana yang disertai dengan pemberatan pidana terhadap para terdakwa. Mengingat, hasil dari perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh para terdakwa ini menyebabkan kerugian secara materiil bagi keluarga korban dan juga mengakibatkan hilangnya nyawa korban.
Konsistensi Pemberatan Pidana dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Narkotika Sebagai Predicate Crime Gilbert Winata; Ade Adhari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3453

Abstract

Pemberatan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan narkotika sebagai predicate crime merupakan isu penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memperkuat jaringan kriminal yang mengancam stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi penerapan pemberatan pidana dan mengidentifikasi disparitas sanksi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang terkait dengan narkotika. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk mengungkap pola pemberatan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, terdapat disparitas signifikan dalam putusan pengadilan pada kasus serupa. Disparitas ini dipengaruhi oleh subjektivitas hakim, ketidakkonsistenan sistem peradilan, dan perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks. Reformasi sistem peradilan, seperti penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, penyusunan pedoman hukum yang rinci, serta penguatan kerja sama internasional, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu yang menggabungkan efek jera, keadilan, dan rehabilitasi guna mengatasi dampak luas Tindak Pidana Pencucian Uang dan kejahatan narkotika, sekaligus menciptakan keadilan substantif.
Kebijakan Pemberatan Sanksi Pidana bagi Pimpinan Pengurus Pondok Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Arya Sulistiawan; Ade Adhari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3481

Abstract

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren Indonesia menunjukkan adanya penyalahgunaan otoritas oleh pimpinan lembaga pendidikan keagamaan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2020-2023 mencatat 127 kasus kekerasan seksual di pesantren, dengan 45% pelaku merupakan pimpinan pesantren yang memanfaatkan relasi kuasa dalam melanggengkan tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemberatan sanksi pidana bagi pimpinan pondok pesantren sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kendala implementasi kebijakan pemberatan sanksi, meliputi aspek yuridis seperti ketiadaan aturan khusus yang mengatur pemberatan sanksi bagi pemimpin lembaga pendidikan keagamaan, serta aspek praktis dalam pembuktian penyalahgunaan otoritas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin lembaga pendidikan keagamaan, serta penguatan mekanisme penegakan hukumnya.
Optimalisasi Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak sebagai Kurir Narkotika; Revisi Regulasi dan Dukungan Sosial Audrey, Jessica; Adhari, Ade
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i1.10554

Abstract

This study aims to explore the optimization of the implementation of diversion in handling children involved as drug couriers, with a focus on the legal regulation revisions and social support required. The research uses a normative legal study methodology with a qualitative approach, relying on descriptive analysis of existing regulations and relevant scholarly journals. The primary data sources consist of laws and regulations on juvenile criminal justice, while secondary sources are derived from legal literature published in the last ten years. The findings conclude that diversion plays an important role in addressing cases of children involved as drug couriers, but its implementation in Indonesia is still hindered by insufficiently comprehensive legal policies and inadequate social support, thus requiring regulatory revisions and inter-agency coordination to ensure its effectiveness. Social support, such as rehabilitation programs, alternative education, and economic empowerment, is crucial to creating new opportunities for these children, while technology can strengthen monitoring and evaluation of the diversion process to ensure its continuity as a rehabilitation effort based on restorative justice principles.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA Adhari, Ade
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.538 KB)

Abstract

PETI merupakan salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi, mengancam keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, tindak pidana tersebut mendatangkan bahaya bagi lingkungan hidup beserta unsur-unsur di dalamnya (ruang, benda, daya, keadaan, dan makluk hidup). Mempertimbangkan hal tersebut, dan sejalan dengan konsensus global penanggulangan PETI harus ditempuh melalui kebijakan kriminal yang memadukan antara kebijakan non-penal dan penal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan non-penal dan penal yang dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi PETI. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Hasil penelitian menunjukan kebijakan non-penal berorientasi mengatasi sebab-sebab munculnya PETI, antara lain melalui reformasi kesadaran hukum, penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat, dan meningkatkan fungsi pengawasan pemerintah. Sementara itu, kebijakan penal dilakukan dengan berorientasi pada usaha menanggulangi PETI dengan mengandalkan sanksi pidana. Sehingga rekomendasi yang diajukan adalah PETI harus ditanggulangi dengan sarana non-penal dan penal.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Aneka Bintang Gading Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings Goce, Azzahra Natazia Ristina; Adhari, Ade
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.02 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11339

Abstract

Manusia dan badan hukum merupakan subjek dalam hukum pidana, sebagai subjek hukum tentu keduanya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perkara yang terjadi karena kelalaian subjek hukum tersebut. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus penistaan agama yang terjadi melalui media sosial Holywings yang berada di bawah naungan PT. Aneka Bintang Gading ini terjadi karena promosi minuman alkohol untuk meningkatkan hasil penjualan dengan menggunakan nama dua tokoh agama, yakni Muhammad dan Maria yang memicu amarah masyarakat sehingga melaporkannya kepada pihak berwajib. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penistaan melalui media social Holywings. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pengumpulan data sekunder yang bersifat deksriptif, kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teknik analisis data deduktif. Dalam kasus ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dasar pertimbangan telah terpenuhinya unsur dari delik penistaan agama dan agen bertindak untuk dan/atau atas nama kepentingan orporasi.
Analisis Keadilan dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Obscuur Libel Bryan, Bryan; Adhari, Ade
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i10.13806

Abstract

In the words judiciary and court both contain the word "fair" which indirectly indicates that the justitiabelen expects to obtain justice through the judicial process conducted in court. However, the law enforcement process does not always run smoothly. In fact, sometimes law enforcement is hindered due to deficiencies in the indictment which results in the indictment being materially defective so that it must be declared null and void and an acquittal is issued, as happened in the case of the Jakarta High Court Decision Number 253/PID.SUS/2021/PT.DKI. The formulation of the problem raised is the Analysis of Justice in Release Decisions Due to Unclear and Complete Charges and legal remedies for Analysis of Justice in Release Decisions Due to Unclear and Complete Accusations (Study of Decision of the Jakarta High Court Number 253/PID.SUS/2021/PT.DKI). The type of research used is normative by using secondary data collected by library research. The data is presented descriptively and analyzed using deductive logic with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that in this decision the judge has safeguarded the rights of the accused as a form of fulfilling justice in the perspective of numerical equality but, on the other hand, the decision handed down by the judge does not reflect corrective justice. There are preventive measures to avoid acquittal decisions by collaborating between investigators and public prosecutors.
Co-Authors Adityo Saputra Ahmad Redi, Ahmad Al Hadid, Andi Pangerang Ali Masyhar Allyssa, Allyssa Alvira Damayant Amad Sudiro, Amad Amelia Elisabeth Putri Kusuma Amri, Ibra Fulenzi Andriano, Raphael Anggi Octavelia Putri N Anis Widyawati Anjani, Isabella Merlin aprilia, indah Aprilia, Indah Siti Arif Al Jibran, Farel Arifin, Alfredo Juniotama arrifa, Reisa Arya Sulistiawan Audrey, Jessica Aurellia, Chyntia Axel Putra, Muhammad Belicia Widhyana Yulia Putri Bryan Bryan Calvin Rafly Hadi Pradana Cheung, Sherlyn Nathalia Daniel Hasudungan Nainggolan Danurdara, Dewa Gede Agung Oka Dave Hamonangan Deo Syahputra, Bearlly Devi Ulan Dari Dian Latifiani Didik Purnomo, Didik Edo Bintang Joshua Eliza Della Kanaya Elizabeth, Vivi Ferdian Soni Ferdinand De Lapasha Gen Yaish Ibrahim Gilbert Winata Goce, Azzahra Natazia Ristina Haga, Christian Samuel Lodoe Hans Poliman Helda Rahmasari Hermawan, Nabila Tasya Husen, Nur Afni Hutabarat, Rugun Romaida Ilham, Rianza Naufalfalah Indah Siti Aprilia Indra Dohara Siburian Jeremy Nicholas Joshua Steven Ongaran Julian Devara Asyraf Julita, Marcella Junior, Austin Kaendo, Karen Eklesia Gabriella Lambertus Josua Tallaut Leona Citra Maranatha Lin Yan Che Mahabar, Regina Victoria Rambu Ngana Margamu Desy Putri Dewi Margaret Mutiara Manurung Marsel Mulyadi Milenia, Angelica Christin Nainggolan, Daniel Hasudungan Naomi, Sherryl Natashya, Jasmine Niella Tasya Ullie Niken Febriana Dwi Nurizki, Andhika Raka Ongaran , Joshua Steven Ongaran, Joshua Steven Pujiyono Pujiyono Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen Ramdhani, Dwi Sukma Rannu, Delycia Anwar Renardi Idfidian, Teuku Richard Janwardo Rio Kurniawan Rionardo Farlus Patitan Rizky Setiawan Sanjaya, Dixon Saputra, Rama Adi Sherlyn, Sherlyn Sherryl Naomi Sheryn Lawrencya Shidarta Shidarta Sidharta, Sidharta Sihaloho, Afpryanto Silviana Putri, Szyva Simanjuntak, Irene Gracia Sindi Fitria Singhs, Arief Dermawan Sitabuana, Tundjung Suryani, Leony Sondang Tania, Neysa Tasya Renwarin, Chrisjane Thie, Naysa Andrea Trayama, Yoga Tundjung Herning Sitabuana Viano Lewi Kong Ateng, Kenny Vincent Trauman Virriantaka Wayan P. Windia Wijaya, Natasya Winata, Tania wong, Sherryl naomi Yohen, Samantha Maria Yuwono Prianto Zebua, August Delta