p-Index From 2021 - 2026
22.674
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Pandecta Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jurnal Komunikasi Hukum Journal of Indonesian Legal Studies AKRUAL: Jurnal Akuntansi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY International Journal of Community Service Learning WIDYA LAKSANA International Journal of Social Science and Business Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Veteran Law Review Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ganesha Law Review Jurnal Suara Hukum Target : Jurnal Manajemen Bisnis Jurnal Bali Membangun Bali Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Media Informatika Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal Equity of Law and Governance Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Case Law Jurnal Manajemen Perhotelan Journal of Artificial Intelligence and Digital Business International Journal of Organizational Behavior and Policy Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi Jurnal SUTASOMA Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research PESHUM JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan) Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara JICL
Claim Missing Document
Check
Articles

JURIDICAL REVIEW OF THE GRANTING OF INHERITANCE RIGHTS TO DAUGHTERS IN BALINESE CUSTOMARY LAW BASED ON THE DECISION OF THE THIRD GREAT ASSEMBLY (PESAMUHAN AGUNG III) OF THE MAIN COUNCIL OF PAKRAMAN VILLAGES (MUDP) BALI IN 2010. DECISION NO. 01/KEP/PSM-3MD Rajuniper Manurung; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6264

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of the Decision of the Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) regarding the distribution of inheritance for Balinese Hindu women and explain the obstacles faced in implementing this decision. The research method that used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method, using data collection techniques through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research is that the 2010 MUDP Decision is a progressive step that opens opportunities for Balinese Hindu daughters to obtain inheritance rights, although proportionally only half of what male heirs receive and still subject to certain conditions. The legal consequences of granting inheritance rights to women in the Balinese customary law community indicate a significant normative change, although it has not yet been fully realized in practice.
DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP MASYARAKAT: KRISIS SUPREMASI SIPIL DAN PERAN MILITER DALAM DINAMIKA POLITIK Seni Kamalia Rizki Fathullah; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang memastikan kekuasaan politik berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer berfungsi sebagai alat pertahanan yang sepenuhnya tunduk pada kontrol sipil. Penelitian ini mengeksplorasi dampak revisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47, terhadap supremasi sipil dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dampak sosio-psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI dapat mengancam supremasi sipil melalui perluasan peran militer dalam 16 kementerian/lembaga sipil. Hal ini berimplikasi pada militerisasi birokrasi, melemahnya meritokrasi ASN, dan dampak psikologis berupa ketidakamanan serta disorientasi identitas sipil. Selain itu, normalisasi otoritarianisme dan degradasi empati juga muncul. Pembatasan ruang demokratis terjadi melalui operasi teritorial dan intimidasi, sementara proses legislatif menjadi tertutup dengan minim partisipasi publik. Kesimpulan penelitian menegaskan risiko regresi demokrasi akibat kaburnya batas antara domain militer dan sipil. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan, seperti evaluasi implementasi Pasal 47 dan penguatan kerangka hukum, untuk menjaga supremasi sipil.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI Miftahul Anam; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi poligami di Indonesia dan memberikan gambaran utuh mengenai (1) pengaturan hukum poligami di Indonesia serta (2) analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Poligami di Indonesia diatur secara ekstensif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. (2) Analisis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami mengungkapkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia. Ini dibuktikan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, proses pelaksanaan pemberian izin poligami juga selaras dengan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pengelolaan Pesisir Tianyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis Tri Hita Karana Mendukung One Map Policy Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Made Wiratini; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 6 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i6.7258

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis penyusunan kebijakan konservasi SDA dalam merespon degradasi kawasan pesisir Desa Tianyar, Bali. Untuk mengetahui mekanisme program kerja kemitraan kerjasama dalam mengatasi degradasi kawasan pesisir Tianyar, Bali melalui penguatan kelembagaan sosial Yayasan Yowana Bhakti Segara. Dukungan Pemerintah desa, desa adat dan masyarakat Tianyar. Jenis penelitian lapangan, sumber data primer, sekunder dan tersier. Informan, responden ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi, wawancara, angket/kuisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. Hasil temuan penting penelitian bahwa kebijakan satu peta pengelolaan kawasan pesisir dengan pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana  relevan dalam merespon persoalan degradasi kawasan pesisir Tianyar dengan program konservasi berkala melalui pelibatan komunitas konservasi yang terdiri dari kelompok nelayan di bawah koordinasi Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar dan Desa Adat. Sinergi pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana mendukung One Map Policy menitikberatkan pada nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan sumber daya pesisir, memastikan pemanfaatan yang bijaksana, partisipasi masyarakat yang aktif, serta menjaga kelestarian lingkungan laut dan pantai. Rancangan kebijakan one map policy dengan pendekatan nonkonservatif berbasis Tri Hita Karana memberikan dampak bagi penguatan kelembagaan melalui kerjasama kemitraan antara Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar, Desa Adat dan masyarakat untuk dibukakan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Tianyar. keterlibatan masyarakat tersebut meliputi pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, pengawasan berbasis masyarakat, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi. Rakomendasi kebijakan ini semestinya diakomodasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem dalam pemetaan kawasan zonasi konservasi kawasan pesisir di Kabupaten Karangasem Bali melalui keterlibatan purbisipasi publik.
Integrating State Sovereignty and International Obligations: A Comparison of Indonesian and Philippine International Law into Domestic Constitutional Systems Ni Ketut Sari Adnyani; Kadek Dedy Suryana; Ni Made Wiratini; Komang Putri Komang Febrinayanti Dantes; Princess Alyssa D. Tee-Anastacio
Lampung Journal of International Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v7i2.4909

Abstract

Indonesia and the Philippines integrate international law into their constitutional systems to uphold global commitments, protect human rights, and strengthen the rule of law. This study examines how both countries regulate state sovereignty and position international obligations within the national legal order by addressing two questions: how sovereignty is constructed in the Indonesian and Philippine constitutions and how each state views the relationship between sovereignty and international obligations; and how international law, including treaties and customary rules, is integrated into their domestic legal systems. Using a normative-comparative approach, the study analyzes similarities and differences in the acceptance, ratification, and implementation of international norms at the national level. The findings indicate that although both countries uphold state sovereignty, they differ in how international law is adopted and given binding force. These differences demonstrate how constitutional structures and political-legal orientations influence the implementation of international obligations and shape the relationship between national and international law.
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Melalui Perekaman e-KTP dalam Pengelolaan Daftar Pemilih Pemilu Luh Eka Sudiarini; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani; I Nyoman Budiada
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 3 No. 3 (2026): Juli: Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v3i3.1799

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of the political rights of people with disabilities through the issuance of electronic identity cards (e-KTP) in the management of the voter registry. Political rights are part of human rights, and their fulfillment must be guaranteed without discrimination, including for people with disabilities. The issuance of e-KTPs is a key requirement in civil registration that influences the determination of the permanent voter list, thereby playing a strategic role in ensuring citizens’ political participation. This study employs a normative legal method using both a statutory and a conceptual approach. Research data were obtained through a literature review of laws and regulations, scholarly literature, and documents related to population administration and the conduct of elections. The results show that e-KTP registration plays a crucial role in guaranteeing the political rights of people with disabilities, as it serves as the basis for compiling the voter list. Therefore, inclusive, accessible, and nondiscriminatory population administration services are necessary to ensure democratic and fair elections that provide equal opportunities for all citizens.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah Pertanian yang Terkena Ketentuan Absentee (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 PK/Pdt/2016) Cindy Marito Sihombing; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.13476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik atas tanah pertanian yang didalilkan terkena ketentuan kepemilikan tanah secara absentee serta akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 PK/Pdt/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendektan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 PK/Pdt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 1972 tetap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena tidak pernah dibatalkan, dicabut, atau dihapus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Novum berupa surat administratif tidak secara otomatis menghapus kekuatan pembuktian sertifikat karena tida memuat tindakan pengambilalihan atau pembatalan hak atas tanah. Tidak tepenuhinya kewajiban peralihan hak atas tanah yang terkena ketentuan absentee juga tidak mengakibatkan hak milik hapus secara otomatis, melainkan dapat menimbulkan akibat hukum berupa pengambilalihan oleh Pemerintah dalam rangka landreform dengan pemberian ganti kerugian. Penelitian ini menemukan adanya konflik penerapan norma antara kepastian hukum formal melalui sertifikat dan ketentuan materiil mengenai penguasaan tanah absentee. Putusan Mahkamah Agung tetap mempertahankan kekuatan pembuktian SHM dan menyatakan SHGB yang diterbitkan di atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bentuk penyelesaian yang mencerminkan nilai pro justitia.
Coastal Area Conservation Based on Responsible Management Principles: an Indonesia-Malaysia Legal Study Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Purnamawati
Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 7 No 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: This study reviews regulations in Indonesia (for example, Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands) as well as policies and regulations in Malaysia that are more integrated into spatial and environmental planning. Research methods: The study uses a normative, empirical, and comparative juridical approach with data collection methods through literature studies, interviews, and documentation, and is analyzed qualitatively and comparatively to assess the effectiveness of coastal conservation in Indonesia and Malaysia based on the principles of responsible management. Results and discussion: The finding that Indonesia has fairly comprehensive regulations but less than optimal implementation suggests that legal reform should not always add new regulations, but rather strengthen the effectiveness of existing regulations. Harmonization of cross-sectoral regulations (environment, spatial planning, fisheries) is crucial. Strengthening derivative legal instruments (PP, Perda, technical guidelines) is necessary to ensure that conservation principles are truly implemented. Implication: Implications for environmental law enforcement, given the differences in law enforcement effectiveness between Indonesia and Malaysia, Indonesia needs to strengthen coordination between institutions (central and regional).
The Impact of QRIS Digital Transformation and Payments on Consumer Behavior Awareness I Gusti Ayu Purnamawati; Ni Ketut Sari Adnyani
Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 7 No 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: This study analyzes the Impact of QRIS digital transformation and payments on consumer behavior awareness. Research methods: This research design employed a quantitative approach using primary data sourced from surveys or questionnaires. The questionnaires were then measured using the Guttman scale. Furthermore, the researcher employed a purposive sampling method to facilitate the selection of respondents Buleleng Regency, Bali Province. Purposive sampling is a sampling technique that involves determining specific characteristics that align with the research objectives, thus hopefully addressing the research problem. Results and discussion: Through the researcher's analysis, it can be concluded that digital transformation and payments (QRIS) have a positive and significant effect on public awareness of consumer behavior. Multiple linear regression analysis was used to answer the hypothesis formulation for the dependent variable, namely consumer awareness, which was regressed onto the independent variables, namely digital transformation and payments. Through the researcher's analysis, it can be concluded that digital transformation and payments (QRIS) have a positive and significant effect on public awareness of consumer behavior. Implication: Technological developments have advanced significantly, and people have begun utilizing technology to facilitate their daily activities. Due to technological advancements, cash payments have been transformed into digital payments such as QRIS. When QRIS was launched by Bank Indonesia, many people were found to be becoming consumptive without realizing it
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari abram purba Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Ariawan, Detha Djoni Asrini, Ni Kadek Putus Ave Christina Hananda Ayu Agustini, Ni Komang Ayu Dewi Rachmawati Ayu Eka, Dewa Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Bhalqis N Firmansyah Cindy Marito Sihombing Cucumandalin, I Ketut Samuel Dani Ilham Dani Ilham Des Alpin Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Erisa Agus Tiana Umi Saputri Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Febrianta, Komang Panji Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Apsari Hadi Gusti Ayu Komang Danu Antari Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I Dewa Gede Herman Yudiawan I G A Lokita Purnamika Utami I Gede Agus Deva Arthamahendra I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Yoga Esa Mahendra I Gede Yudi Wisnawa I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I Gusti Ngurah Budiyasa I Gusti Ngurah Kesa Janardana I Kadek Agus Yudi Luliana I KETUT SUDANTRA I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Nyoman Budiada I Putu Agus Yudha Artama I Putu Dwika Ariestu I Putu Dwika Ariestu I Putu Ngurah Wage Myartawan I Wayan Artawan I Wayan Gede Wisnu I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I Wayan Lasmawan I WAYAN WINDIA I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Gita Prayascita Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Budi Hartayani Kadek Dedy Suryana Kadek Dedy Suryana Kadek Dhyan Wahyuni Kadek Dwi Ayu Lestari Kadek Dwi Elvitriana Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Oktavianiasih Kadek Sri Indriyani Kadek Sumarni Kadek Surya Alit Dharma Putra Kadek Tia Yuliastari Kadek Widiantika Kadek Widya Puspayani Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Ayu Asiti Sari Ketut Ayu Astiti Sari Ketut Meri Kertiasih Ketut Pastika Jaya Ketut Sinta Suryaningsih Ketut Yuli Widiasari Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dandi Permana Yudha Komang Derin Rediasa Komang Dewi Suryaningrat Komang Diah Prabawati Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrianayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Putri Komang Febrinayanti Dantes Komang Tria Anggreni komang_mangku_ayu_ervina kartini Krisnangga Nayotama, Putu Ararya Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem Luh Ayu Sri Wahyuni Luh Eka Sudiarini Luh Gede Intania Purnami Putri Sukartha Luh Putu Devina Praditha Putri M.Cs S.Kom I Made Agus Wirawan . M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Ashisri Irmawanthi Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Maria Avelina Abon Maria Widiastuti mario silitonga Marlia Marlia Mas Adipa Putra, Putu Eka Miftahul Anam Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Marsya Gayatri Arthania Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Restini Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri Ni Komang Febrinayanti Dantes Ni Komang Githa Chandra Dew Ni Komang Intan Kumala Sari Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Sukma Imagy Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Wiratini Ni Made Wiratini Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Diah Luckyta Maharani Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Eka Sri Widiani Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Ningsih, Putu Maysi Merta Nur Widyas Junior Timbeng Nyoman Tri Antika Dewi Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Pratiwi , Ni Kadek Mira Pratiwi, Ni Kadek Mira Princess Alyssa D. Tee-Anastacio Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi Putri, Made Kharisma Putu Agung Anditha Herlambang Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Ocha Dana Parwata Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Purnama Dewi Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putu Yogi Satya Eka Vinaya Putus Asrini, Ni Kadek Rachmawati, Ayu Dewi Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rajuniper Manurung Rama Laksana, Dewa Agung Budi Randy Ray Sinaga Ratna Artha Windari Rediasa, Komang Derin Restini, Ni Ketut Salles, Sergio Salwa Shafira Saputra, I Nyoman Pasek Hadi Selli Handini Selviana Jima Seni Kamalia Rizki Fathullah Seni Kamalia Rizki Fathullah Si Ngurah Ardya Sinaga, Randy Ray Sitio, Yehuda Joshwilly Suci Putri, Agatha Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Tahani Zulfa Pranoto Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Veronika Wulandari Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yasepa, Komang Bino Yasmiati, Ni Luh Wayan Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudiawan Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni