Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Fenomena Bangkitnya Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Bali I Made Sarjana
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol 6 No 2 (2016): RUANG IMAJINER DAN RUANG PUBLIK DI BALI
Publisher : Pusat Kajian Bali Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.037 KB)

Abstract

-
Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Sustainable Livelihoods di Pemuteran Bali Utara I Ketut Sardiana; I Made Sarjana
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol 11 No 2 (2021): Volume 11 No. 2. Oktober 2021
Publisher : Pusat Kajian Bali Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2400.008 KB) | DOI: 10.24843/JKB.2021.v11.i02.p05

Abstract

This study aims to analyze the development of Community Based Ecotourism (CBE) in Pemuteran Village, North Bali, in sustainable livelihoods (SL) perspective. The most interesting finding from this study is the central role of a social entrepreneur named Agung Prana who inspired the local community to build knowledge and practice of tourism. Coral reef restoration as the core of ecotourism development in Pemuteran Village. This initiative received broad support from stakeholders, marked by the establishment of local institutions and regulations that support environmental conservation and local economic development. This activity has succeeded in improving the quality of life and maintaining the sustainability of the livelihoods of the local community, despite the change in the focus of the development sector from agriculture to tourism.
PRAKTEK PERIKATAN DENGAN STRUKTUR NOMINEE OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF FREEDOM OF CONTRACT I Made Yonathan Hadi Sanjaya; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.335 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i06.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keabsahan hukum terhadap perjanjian nominee ditinjau berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan perjanjian pinjam nama (Nominee) dalam kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Dalam memperoleh hak milik atas tanah di wilayah Indonesia tersebut WNA menggunakan alternatif dengan mengadakan perjanjian nominee dengan pihak WNI. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dalih dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, dan karena adanya sistem hukum perjanjian bersifat terbuka. Tujuan penulisan penelitian ini untuk menemukan kepastian hukum dikarenakan kekosongan norma terhadap penegasan perjanjian nominee yang sebagaimana diketahui belum diaturnya dalam KUHPerdata maupun pada ketentuan khusus terkait dengan nominee tersebut. Nominee tentunya tidak lepas dari tanggungjawab Notaris yang terlibat langsung terhadap pembuatan perikatan yang secara hukum bertentangan dengan ketentuan Perdata dan juga secara administrasi. Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan dan tidak multitafsir. Asas kebebasan berkontrak memiliki batasan dalam membuat perjanjian yaitu harus adanya itikad baik. Perjanjian nominee dibuat dengan itikad buruk karena bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada WNA. Dan pihak notaris yang turut serta dalam mengesahkan perjanjian tersebut telah melanggar UUJN serta Kode Etik Notaris. The purpose of this study is to find out and understand the law that still occurs in Indonesia when it comes to property rights to land of Indonesian citizens by foreign nationals in obtaining ownership rights to land in the territory of Indonesia. Foreigners use alternatives by entering into candidate agreements with Indonesian citizens. As the freedom of contract which is the pretext in the implementation of the agreement, and because of the existence of an open legal system, the agreement. The purpose of this paper is to find legal certainty due to vague norms and norms for affirmation of nominee agreements which have not been regulated in the Civil Code or special provisions related to these nominees. Nominees certainly cannot be separated from the responsibilities of a Notary who is directly involved with an engagement that is contrary to the provisions of the Civil Code and also administratively. In writing this study used normative legal research methods. By using an approach to the legislation (The Statute Approach). Based on the research method, it was found that there was a bad faith in making the nominee agreement, even though it was made based on freedom of contract. Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code has provided limitations on freedom of contract. And of course the related parties, especially Notaries, have violated the UUJN and the Notary Code of Ethics.
Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Konsumen terkait Peredaran Obat Tradisional berbahan Kimia Obat Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Obat Tradisional merupakan obat-obatan yang dibuat dengan ramuan bahan-bahan alami seperti dari tumbuhan-tumbuhan, hewan, bahan mineral yang telah ada secara turun temurun yang digunakan sebagai alternatif sarana pengobatan oleh manusia yang dilakukan berdasarkan pengalaman. Hingga sekarang Badan POM masih mendapati obat tradisional yang masih dicampur dengan bahan kimia obat. Atas uraian tersebut adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana perlindungan kepada konsumen terhadap obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) dan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh BPOM dan pemerintah terkait sanksi apa yang diberikan kepada pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat (BKO). Tujuan dari penelitian ini yaitu guna menjaga serta melindungi semua konsumen terhadap pelaku usaha penjual obat-obatan tradisional berbahan kimia obat. Penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian normatif, dimana berdasarkan buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil yang di dapatkan dari penelitian penulis yaitu bahwa obat tradisional berbahan kimia obat merupakan obat yang dilarang peredarannya oleh BPOM dan pemerintah. Pertanggung jawaban hukum atau sanski yang di jatuhkan atau di berikan kepada pelaku usaha yang curang yang dengan sengaja menjual dan/atau memproduksi obat tradisional (BKO) yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan UUPK No.8 Tahun 1999. Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Hukum, Obat tradisional, BPOM, Konsumen. ABSTRAK Traditional Medicines are medicines made with natural ingredients such as from plants, animals, mineral materials that have existed for generations which are used as alternative means of treatment by humans based on experience. Until now, the POM Agency still finds traditional medicines that are still mixed with medicinal chemicals. Based on this description, the problems that will be discussed are how to protect consumers against traditional medicines made from medicinal chemicals (BKO) and what legal actions are taken by BPOM and the government regarding what sanctions are given to traditional medicine business actors made from medicinal chemicals (BKO). The purpose of this research is to maintain and protect all consumers against business actors selling traditional medicines made from medicinal chemicals. The research used is a normative research type, which is based on books and applicable laws and regulations. The results obtained from the author's research are that traditional medicines made from medicinal chemicals are drugs that are prohibited from circulation by BPOM and the government. Legal liability or sanctions imposed or given to fraudulent business actors who intentionally sell and/or produce traditional medicines (BKO), namely administrative sanctions and criminal sanctions. In accordance with the laws and regulations of UUPK No. 8 of 1999. Keywords: Legal Responsibility, Traditional Medicine, BPOM, Consumers.
Perspesi Masyarakat Terhadap Daya Dukung Pariwisata Pedesaan Bali: Pendekatan Asset Based and Community-Driven Development I Ketut Surya Diarta; I Made Sarjana; Putu Udayani Wijayanti
SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Vol. 10, No. 2 Juli 2010
Publisher : Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jalan PB.Sudirman Denpasar, Bali, Indonesia. Telp: (0361) 223544 Email: soca@unud.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10311.286 KB)

Abstract

-
Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta Tania Novelin; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p02

Abstract

Abstract This paper’s purpose is to find out and examine the Notary’s role in responding provisions of the Fingerprints of the Facilitators in the deeds of deeds and also to know and examine the consequences for Notaries for the Minutes of deeds with different fingerprints affixed to the Facilitators. The method of legal research in this journal applies normative legal research, with an approach to law and analysis of legal concepts. The results showed that Notaries were free to use any interpretation regarding which fingerprints to be used and were free to determine which fingerprints were affixed to those who were able to sign or only parties who were unable to sign. In this case, the notary must consistently do it during his / her duties. Regarding the consequences for the Notary for the minimum number of deeds with different fingerprints on the faces, it is not further regulated in the statutory regulations so that the Notary cannot be sanctioned due to the inconsistency. Abstrak Tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang peran Notaris dalam menyikapi ketentuan pembubuhan sidik jari Para Penghadap dalam minuta akta dan juga mengetahui dan mengkaji konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari Penghadapnya berbeda-beda. Metode penelitian hukum dalam jurnal ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan UU dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran manapun mengenai sidik jari mana yang akan dipakai dan bebas menentukan pembubuhan sidik jari dilakukan juga bagi Para Penghadap yang mampu untuk tanda tangan ataukah hanya penghadap/para pihak yang tidak mampu untuk tanda tangan. Dalam hal ini, Notaris harus konsisten melakukannya selama menjalankan tugas jabatannya. Mengenai konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari penghadapnya berbeda-beda tidak diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan sehingga Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi akibat dari inkonsistensinya.
AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM ONLINE Ida Ayu Made Widyari; I Nyoman Sirtha; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i02.p11

Abstract

Fiduciary security institutions are regulated through legislation, Act No. 42 of 1999. This law governs the obligation of the registration of fiduciary security in order to provide legal certainty to the interested parties and this fiduciary security registration gives the rights of preference to the fiduciary recipient of other creditors. In 2013, the Government issued a regulation to Administration System of Fiduciary Security Registration electronically in order to improve services to people who need legal services in the field of fiduciary security. Laws of Fiduciary Security are positive law applicable to the fiduciary security, but there are some things that are not regulated in the law, that is, the registration done with the online system and the legal consequences that are not registered. This study used normative legal research, which explains the existence of the absence of norms in the Law of Fiduciary Security, i.e. the registration done with the online system and the legal consequences of fiduciary security which are not registered. This study used a source of legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that registration of fiduciary security with the online system is regulated through the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning the electronic imposition of Fiduciary Security and Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2013 concerning the System for Registration of Fiduciary Security done Electronically. The legal consequence of the Agreement of Fiduciary Security which is not registered with the online system is that it does not produce the collateral agreement of the fiduciary security so that the collateral character such as droit de suite and the rights of preference is not inherent in the creditor of the grantor of the fiduciary security and it does not have the executorial power.
TANGGUNGJAWAB PENGURUS LPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAKRAMAN I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa; I Ketut Mertha; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i02.p02

Abstract

One of the non-bank financial institutions in Indonesia, especially in Bali is the Village Credit Institutions (LPD). As a non-bank financial institutions, the different LPD system implemented by the banking system in general, which tends to prioritize its activities to pursue distinct profit entity with LPD more mengutakan the interests and welfare of the community by providing a wide range of easiness. Along with the development and existence are increasingly being recognized and trusted by the public, then there is also improvement of its regulation of LPD that until today has undergone improvements to the issuance of Bali Provincial Regulation No. 3 of 2007 on Credit Institutions Desa (LPD). From this background, this thesis research moved from the management arrangements and accountability form LPD relating to the financial management of the Pakraman and customers. This study uses normative law research with the consideration that the starting point of the research is the analysis of the norm vague in terms of monitoring the implementation of the LPD, the approach used to address the problem is the approach of legislation, the conceptual approach and the approach to history while the legal materials used are legal materials legislation and analysis used is the analysis of grammatical interpretation, interpretation of systematic and historical interpretation that subsequent analysis based on relevant theories. The results of this study came to the conclusion that the management arrangements end of the financial Pakraman conducted by LPD, by adhering to the precautionary principle in order to LPD remain healthy, with provision concerns such as: capital adequacy, lending limits, the system klasivikasi loans, provision of spare borrowing hesitation (CPRR) sufficient, liquidity management, work plan and budget plan revenue expenditure (RK-RAPB) LPD and reports. LPD form of accountability in financial management and customer Pakraman where the board to submit a report on the activities, developments and liquidity LPD regularly every month and report every three months to the level of supervisor, BPD, PLPDK, and prajuru village.
Tanggung Jawab Notaris Terkait Penyelundupan Hukum Dalam Hal Perjanjian Nominee Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p12

Abstract

The purpose of this study is to understand the validity of the lease agreement followed by the nominee agreement and the responsibilities of the notary in making the nominee deed. This research is a normative legal research. The research approach used is a statutory approach and a legal concept approach. The results of this study indicate that the legality of land leasing by foreigners followed by a nominee agreement is null and void, and the responsibility of the Notary regarding the nominee agreement in the Supreme Court Decision Number: 193 / PDT / 2015 / PT.DPS is subject to civil sanctions punished by compensation, namely compensating for losses by paying all costs incurred because of this case.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa yang diikuti dengan perjanjian nominee dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta nominee. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan statutori dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas sewa tanah oleh pihak asing yang diikuti dengan perjanjian nominee batal demi hukum, dan Tanggung jawab Notaris terkait perjanjian nominee dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 193 / PDT / 2015 / PT.DPS dikenai sanksi perdata yang dihukum dengan santunan, yaitu mengganti kerugian dengan membayar semua biaya yang timbul karena kasus ini.
HAK PAKAI ATAS RUMAH HUNIAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN KAWIN Eddy Nyoman Winarta; I Gusti Ngurah Wairocana; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i01.p04

Abstract

Di Indonesia peraturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dimana dalam UUPA diatur mengenai larangan atas kepemilikan tanah hak milik bagi orang asing. Sebagai solusi untuk memenuhi keinginan dari orang asing (WNA) untuk memiliki rumah dan tanah di Indonesia, Pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPA) dan diatur secara lebih khusus lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini salah satunya mengatur pemilikan rumah tempat tinggal untuk pasangan perkawinan campuran. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan Hak Pakai atas Rumah Hunian bagi Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan campuran?; dan (2) Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan campuran terhadap tanah yang telah dimiliki atas nama Warga Negara Indonesia tanpa membuat perjanjian kawin sebelumnya? Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif , interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hak pakai atas tanah bagi Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan campuran, jika mereka menikah dengan perjanjian perkawinan maka Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya, hak atas tanah ini bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. Sebaliknya, apabila pasangan perkawinan campuran tersebut tidak memiliki perjanjian perkawinan maka harta yang dimiliki selama perkawinan menjadi harta bersama pasangan tersebut, pihak Warga Negara Asing ikut memiliki setengah dari harta tersebut; dan (2) Akibat hukum bila dalam perkawinan campuran telah memiliki tanah atas nama warga negara Indonesia tanpa membuat perjanjian kawin sebelumnya, yang dalam hal ini tidak ada pemisahan harta, maka bagi Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki tanah dengan status Hak Milik, dalam masa setahun perkawinannya harus melepaskan Hak Miliknya menjadi tanah negara dan kemudian mengajukan permohonan kembali untuk dijadikan Hak Pakai.
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan