Claim Missing Document
Check
Articles

PREDATORY PRICING DALAM E-COMMERCE DENGAN CARA FLASH SALE PADA MASA PANDEMI DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA Namira Sista; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui konsep predatory pricing di dalam penentuan harga dan untuk mengetahui bagaiamana perlindungan hukum yang diterima oleh pelaku usaha lain. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan secara spesifik pada Pasal 20 Undang–Undang No 5 Tahun 1999 perihal kegiatan jual rugi. Hasil studi menunjukkan bahwa berbeda dengan di negara lain, kegiatan jual rugi di Indonesia ditandai dengan adanya penawaran harga dibawah harga produksi yang ditawarkan oleh seseorang pelaku usaha belum tentu dapat disebut dengan kegiatan jual rugi. Hal ini juga diamati terdapat atau tidak pelaku usaha lain yang keluar dari pasar akibat pelaku usaha yang melakukan jual rugi.Pada riset ini online marketplace yang mencoba penawaran harga dibawah rata-rata tidak melengkapi unsur suatujual rugi terhadap peraturan yang ada di hukum Indonesia, sebab tidak terpenuhinya suatu unsur terdapat pelaku usaha lain yang keluar dari pasar. Walaupun demikian, adanya kegiatan jual rugi berpeluang terjadi, maka peran pemerintah sangat dirahapkan dalam pengendalian tersebut. Kata Kunci: Jual Rugi, Pangsa Pasar, E-commerce, Penjualan Kilat ABSTRACT This research aims to to determine the concept of predatory pricing in determining prices and to find out how other business actors receive legal protection. This wasa normative research that used a specific approach in Article 20 of Law No. 5 of 1999 concerning selling and loss activities. The study indicate that in contrast to other countries, selling at a loss in Indonesia is marked by the existence of a price offer below the production price offered by a business actor, which may not necessarily be called a selling at a loss. It is also observed whether or not other business actors have left the market due to business actors selling at a loss. In this research, online marketplaces that try to offer prices below the average do not complement the elements of a sale and loss against existing regulations in Indonesian law, because if one element is not fulfilled, there are other business actors who leave the market. Nevertheless, the existence of selling and loss activities has the opportunity to occur, so the role of the government is highly expected in this control. Keywords: Selling Loss, Market Share, E-commerce, Flash sale
USAHA MEMAKSIMALKAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PENJASORKES MENGGUNAKAN STRATEGI TUTOR SEBAYA MELALUI VARIASI PERMAINAN I Made Sarjana
Daiwi Widya Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.101 KB) | DOI: 10.37637/dw.v3i1.44

Abstract

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD Negeri 1 Panji di kelas V pada semester II tahun ajaran 2015 bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran penjasorkes menggunakan metode Tutor sebaya. Data hasil penelitian ini dikumpulkan dengan cara pemberian tes prestasi belajar. Dalam menganalisis data yang diperoleh digunakan metode analisis deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari data awal, data siklus I dan data Siklus II. Dari data awal diperoleh rata-rata kelas baru mencapai nilai 71,94 dan ketuntasan belajarnya baru mencapai 40%. Data ini jauh di bawah harapan mengingat KKM mata pelajaran Penjasorkes di sekolah ini adalah 75. Pada siklus I sudah terjadi peningkatan yaitu rata-rata kelasnya mencapai 73,28 dan prosentase ketuntasan belajar mencapai 54% Pada siklus II perolehan rata-rata kelas sudah mencapai 76,91 dan persentase ketuntasan belajarnya sudah mencapai 94%. Data pada Siklus II ini sudah sesuai harapan akibat penggunaan model pembelajaran yang sifatnya konstruktivis. Simpulan yang diperoleh adalah metode Tutor sebaya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INJEKSI WHITENING ILEGAL I Nyoman Gian Erlangga; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.468 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p12

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi injeksi whitening ilegal serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha injeksi whitening ilegal atas konsumen yang dirugikan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen injeksi whitening ilegal adalah perlindungan yang preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah pemerintah menetapkan suatu peraturan untuk melindungi konsumen sedangkan represif adalah perlindungan terakhir yang berupa sanksi atau denda. Banyak pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan injeksi whitening ilegal atau tanpa ijin edar. Dalam hukum perlindungan konsumen dianut prinsip pertanggungjawaban yang mutlak. Tanggung jawab dari pelaku usaha adalah melakukan usaha tersebut sesuai dengan SOP yang ada, salah satunya merupakan seorang dokter dan produknya harus diuji di BPOM. Serta terdapat tanggung jawab bagi pelaku usaha karena merugikan konsumen untuk mengkonsumsi produk ilegal. Jika pelaku usaha menyebabkan konsumen rugi, maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab baik dengan uang, jasa/barang, dan tanggungan karena perlindungan konsumen menerapkan prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak). The purpose of this study is to understand the legal protection for consumers who suffer losses due to consuming illegal whitening injections and to find out the responsibility of illegal whitening injection business actors for consumers who are harmed. This type of research is normative legal research. Legal protection obtained by consumers of illegal whitening injections is preventive and repressive protection. Preventive legal protection is the government stipulates a regulation to protect consumers while repressive is the last protection in the form of sanctions or fines. Many business actors produce and market whitening injections illegally or without marketing authorization. In consumer protection law, the principle of absolute responsibility is adhered to. The responsibility of business actors is to carry out the business in accordance with existing SOPs, one of which is a doctor and their products must be tested at BPOM. And there is a responsibility for business actors for harming consumers to consume illegal products. If a business actor causes a consumer to lose, then the business actor is responsible for money, services/goods, and dependents because consumer protection applies the principle of strict liability (absolute liability).
PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS Made Bella Meisya Prihantini; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.131 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p01

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaPengaturan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 sampai Pasal 59 dan Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja sama halnya seperti perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja tetap dimana pekerja harian lepas berhak mendapatkan jaminan sosial BPJS. This paper aims to find out how the legal protection of casual daily workers in the event of an occupational accident based on labor laws. The method used is the normative legal writing method. The results of this study indicate that legal arrangements for casual daily laborers are regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower from Article 56 to Article 59 and legal protection for casual daily workers in the event of an accident as well as legal protection provided for permanent workers where casual daily workers are entitled to BPJS social security.
AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN SEPIHAK E-MARKETPLACE YANG MENUTUP LAPAK PENJUALAN PELAKU USAHA ONLINE I Gusti Ayu Amara Dewi H.; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p02

Abstract

Tujuan studi ini ditujukan untuk mengkaji akibat hukum dari perbuatan sepihak e-marketplace yang menutup lapak penjualan pelaku usaha online. Adapun penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif yang meneliti permasalahan norma berupa norma kabur dan didasarkan pada pendekatan konsep serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan hukum yang dikaji oleh penulis, dapat dipahami bahwa jual-beli secara online yang dilakukan oleh pelaku usaha pada e-marketpalce harus senantiasa didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peratutan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Selanjutnya berkaitan dengan perbuatan sepihak e-marketplace yang melakukan penutupan terhadap lapak penjualan pelaku usaha online dapat menimbulkan akibat hukum berupa gugatan yang diajakan pada pengadilan atas dugaan dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh pihak e-marketplace. The purpose of this study is to examine the legal consequences of the unilateral act of e-marketplaces that have closed the sales stalls of online business actors. Investigation is included as normative legal research which examines the problem of norms in the form of norms and is based on conceptual approaches and regulations. Based on the results of the investigation of legal issues reviewed by the author, it can be applied that online buying and selling carried out by business actors on e-market palce must always be based on the provisions contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 71 of 2019. Furthermore, related to the unilateral act of e-marketplace which closes the sales stalls of online business actors, it may result in legal consequences in the form of a lawsuit filed at the court for allegedly violating the law by the e-marketplace.
POTENSI RISIKO WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI DI PT. TUNAS JAYA SANUR Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i08.p5

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai potensi risiko wanprestasi dalam perjanjian konstruksi di PT. Tunas Jaya Sanur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris, menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Pelaksanaan perjanjian konstruksi di PT. Tunas Jaya Sanur dilaksanakan serta dibedakan menjadi 2 (dua) macam perjanjian kemitraan yakni perjanjian kemitraan yang dilakukan antara individu dengan swasta dan dengan pemerintah. Terhadap perjanjian kemitraan yang dilakukan dengan swasta dibuat dan didasarkan pada ketentuan KUHPerdata yang tunduk pada ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320 serta Pasal 1338. Sedangkan terhadap perjanjian kemitraan yang dilakukan dengan pemerintah maka didasarkan atas tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ternyata terjadi permasalahan maka akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat ataupun diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERKAITAN DENGAN PREDATORY PRICING DALAM BISNIS LAYANAN ONLINE FOOD DELIVERY Ni Komang Sri Adnyani; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p15

Abstract

Tujuan penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan layanan online food delivery dengan indikasi predatory pricing dalam persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkaitan dengan predatory pricing dalam layanan online food delivery, dimana penelitian permasalahan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa layanan online food delivery tidak terindikasi praktek persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam aspek predatory pricing karena promo yang digunakan untuk mempromosikan bisnis yang dijalani saja. Dalam hal ini KPPU tetap memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan hukum kegiatan usaha agar terciptanya persaingan usaha yang sehat. The purpose of this writing is to find out how online food delivery services are related to indications of predatory pricing in unfair business competition and how law enforcement is carried out by Business Competition Supervisory Commision (KPPU) related to predatory pricing in online food delivery services, where research on this problem is made using normative juridical research methods as well as literature studies (library research). The results of this study indicate that online food delivery services do not indicate unfair business competition practices, especially in the aspect of predatory pricing because promos are used to promote the business being undertaken. In this case KPPU still has a role in supervising and enforcing the law on business activities in order to create fair business competition.
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA KARYA SASTRA BERBASIS DIGITAL PADA SITUS ONLINE Novena Sari; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p04

Abstract

Penulisan dilakukan bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak cipta mengenai karya sastra yang diunggah pada situs online. Penulisan dibuat dengan memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penulisan ini memperlihatkan adanya aturan yang menjamin kepastian hukum terkait hak cipta untuk penulis yang menerbitkan ceritanya pada situs-situs online seperti pada situs blog, aplikasi novel, dan media sosial, yang telah ditetapkan secara jelas pada peraturan hukum Indonesia. Hak cipta mengenai karya sastra berbasis digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut mengatur pula mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada pelanggar hak cipta, namun dalam pelaksanaanya masih banyak persoalan yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Kata Kunci: Karya Sastra, Hak Cipta, Situs Online the intend of this writing is for examine copyright protection regarding to literary works uploaded on online sites. The writing utilize a normative legal method with a statute approach. The conclusion of the writing shows that there are rules that guarantee legal certainty regarding copyright for writers who publish stories on online sites such as blog website, novel applications,and social media, which have been clearly stipulated in Indonesian legal regulations. Copyright regarding digital-based literary works is regulated in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright and Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The regulation also governs legal sanctions that can be abolished for copyright violators, however, towards the implementation there are always difficulties that occur due to the lack of understanding and legal awareness of the various parties involved in it. Key Words: Literature, Copyright, Online Site
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DARI ASPEK HUKUM PERDATA A.A. Triangga Jaya Sakti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk memberi pengetahuan mengenai pengaturan syarat keabsahan suatu kontrak perjanjian jual beli melalui internet dan bagaimana penyelesaian sengketa serta sanksi hukum pelanggaran pelaksanaan jual beli melalui internet (e-commerce). Dalam mengkaji permasalahan pada studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berdasarkan buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis dari studi ini diketahui bahwa keabsahan kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat kontrak telah terpenuhi, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata maka tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak jual beli secara transaksi e-commerce tersebut sah. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli secara transaksi e-commerce apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat ditempuh melalui litigasi, non litigasi, arbitrase, mediasi, negosiasi. Kata Kunci: E-Commerce, Perjanjian, Penyelesaian Sengketa. ABSTRACT The purpose of this study is to provide knowledge on setting the terms of validity of a contract of sale and purchase agreement through the internet and how the dispute resolution and legal sanctions violations of the implementation of the sale and purchase through the internet (e-commerce). In examining the problems in this research, normative legal research methods are used which is based on books and applicable laws and regulations. The results of the analysis of this study indicate that the validity of the contract depends on the fulfillment of the terms of the contract. If the terms of the contract have been fulfilled, as stated in Article 1320 of the Civil Code, it is possible that the contract of sale and purchase in an e-commerce transaction is valid. Settlement of disputes that occur in the sale and purchase agreement through e-commerce transactions if there is an aggrieved party that can be reached through litigation, non-litigation, arbitration, mediation, negotiation. Keywords E-Commerce, Agreement, Dispute Resolution.
KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini guna menganalisa sahnya perjanjian sewa rahim dalam Hukum Perdata serta status hukum anak yang dilahirkan melalui perjanjian tersebut. Metode Hukum normatif digunakan pada penelitian ini menitikberatkan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual dalam menguraikan permasalahan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa sewa rahim berdasarkan KUHPer tidak sah dilakukan karena tidak memenuhi syarat objektif pasal 1320 KUHPer yaitu syarat ketiga “mengenai suatu hal tertentu” dan syarat keempat “Suatu sebab yang halal”yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai status hukum anak, maka dilihat dari perkawinan ibu penggantinya apabila ibu pengganti tidak terjalin sebuah perkawinan sah, maka anak itu merupakan anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataannya, sedangkan ibu pengganti yang telah menikah maka anak tersebut anak sah dari ibu pengganti dan suaminya. Kata Kunci : Perjanjian Surogasi, Ibu Pengganti, KUH Perdata ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the validity of surrogacy agreement in Civil Law and the legal status of children born through the agreement. The normative legal method used in this study focuses on the legislative approach and the conceptual approach in describing the problem by using primary and secondary legal materials in library study data collection techniques. The results of research that surrogacy agrement on the KUHPer is not valid because it does’nt meet the objective requirements of Article 1320 of the KUHPer, namely the third requirement "regarding a certain matter" and the fourth requirement "A lawful cause" which results in the agreement being null and void. Regarding the legal status of the child, it can be seen from the marriage of the surrogate mother, if the surrogate mother does’nt marriage, then the child is an legal child, while the surrogate mother is married, then the child is legal child of a surrogate mother Keywords: Surrogacy Agreement, Surrogate Mother, Civil Code
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan