Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENERIMAAN BANTUAN PERMODALAN DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) BILYET GIRO I Gusti Ayu Made Aryastini; I Gusti Ngurah Wairocana; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p14

Abstract

Sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila Perusahaan Modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal setelah pemohon modal sudah menyetorkan kepesertaan modalnya, belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan kekosongan norma tersebut permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Permasalahan kedua adalah tentang tanggungjawab perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif karena beranjak dari kekosongan norma dalam Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang belum mengatur sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Perjanjian. Adapun konsep yang digunakan adalah Konsep Perlindungan Hukum, Konsep Modal Ventura, Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsep Pembiayaan pada Perusahaan Modal Ventura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga UMKM tidak dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi bantuan modal; dan (2) Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab karena adanya wanprestasi dari perusahaan modal Ventura sehingga seharusnya perusahaan modal Ventura membayar ganti rugi atas dasar gugatan dari UMKM yang berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata oleh karena pihak perusahaan modal Ventura tidak mampu mencairkan bantuan modal terhadap UMKM. Kata Kunci: Modal Ventura, Bantuan Modal, Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP).
KEDUDUKAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG NOTARIIL DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN Putu Devi Yustisia Utami; I Made Pasek Diantha; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p15

Abstract

Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat kini dapat dengan mudah memanfaatkan fasilitas kredit dari berbagai lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Pemberian fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank selalu didasari oleh perjanjian kredit dan seringkali dilanjutkan dengan pengikatan agunan dan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang oleh debitur. Hal ini memunculkan kesan di kalangan masyarakat bahwa terdapat tiga dokumen yang berbeda menyangkut satu obyek hutang yang sama. Grosse akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil tunduk kepada ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan paparan tersebut penulis ingin mengkaji mengenai kedudukan hukum dari grosse akta pengakuan hutang disamping adanya akta perjanjian kredi notariil dan akta pengikatan jaminan. Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan berupa pendekatan perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep (Analytical Concept Approach) serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah bahwa kedudukan hukum dari grosse akta pengakuan hutang notariil hanyalah sebatas perjanjian accesoir (tambahan) yang berfungsi untuk memperkuat posisi kreditur, namun perlu dipahami bahwa grosse akta pengakuan hutang notariil haruslah berdiri sendiri dan tidak boleh dicampur adukkan dengan grosse akta hipotek atau grosse akta hak tanggungan. Kata Kunci : grosse akta, pengakuan hutang, eksekutorial.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN PIHAK PENGEMBANG DI BALI A.A Gde Agung Brahmanta; Ibrahim. R; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p08

Abstract

The rapid population growth makes the need for homes also increase. There are many emerging developer companies that offer home that could be obtained on credit. Real Estate Developer parties usually make an agreement with consumers in the form of standard contract, so that the consumers here have no bargaining power but to accept what is specified by the developer. This causes consumer to have less legal protection as opposed to what is contained in the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The problem faced is how the position of the buyers as consumers in the purchase of standard agreement of housing, as well as how the legal protection that can be provided to the consumer in the standard housing sale and purchase agreement with developers in Bali. This research is empirical legal research whose objects of study are the terms and provisions regarding the enforcement or implementation of normative law (codification, law or contract) is in action / in abstracto on any legal events that occur in the community (in concreto). The data source used in this study is primary data and secondary data. The results of this study indicate that the Status of the buyer as a consumer in the standard housing sale and purchase agreement has a weaker position compared to the business party (developer), this is because the purchase agreement offered by the business is made in the standard contract format so that consumers do not have bargaining power over what is contained in the clauses of the home purchase agreement. Legal protection that can be provided to the consumer in standard housing sale and purchase agreement with developers in Bali, namely if in the field there is a breach of the provisions set out in the Consumer Protection Act, a developer as the party carrying out the business can legally be sued by consumers as parties who feel aggrieved, then other measures are that a developer must also adjust the standard clause in the purchase and sale agreement that it offers is still at odds with this Law.
HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER Ni Made Pratiwi Dharnayanti; Yohanes Usfunan; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i01.p06

Abstract

Kepemilikan perusahaan induk atas saham pada anak perusahaan dalam jumlah tertentu memberi kewenangan kepada perusahaan induk untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak perusahaan. Namun hal ini menjadi permasalahan apabila bentuk anak perusahaan bukan berstatus sebagai badan hukum, yaitu Persekutuan Komanditer karena dalam isi Pasal 84 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundangan lainnya belum ada yang memuat tentang pengaturan hubungan hukum perusahaan induk yang berbentuk badan ke anak perusahaan yang bukan berbentuk badan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV, dan (2) Bagaimanakah akibat hukum dari hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV. Berangkat dari adanya kekosongan norma yang terdapat pada Pasal 84 ayat (2) huruf b UUPT terbaru, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu.. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematif dan teknik argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dasar timbulnya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV terjadi karena adanya kepemilikan saham CV dari PT sebagai perusahaan induk, sehingga PT dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS untuk menetapkan kebijakan bagi CV sebagai anak perusahaan, mengangkat anggota direksi/dewan pengawas dalam PT sebagai perusahaan induk sebagai direktur utama atau pengawas dalam CV, melakukan perjanjian hak bersuara dengan CV dan melakukan kontrak kendali terhadap CV sebagai anak perusahaan; dan (2) akibat hukum dari hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV apabila ditinjau dari prinsip limited liability yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT terbaru, maka dominasi antara PT terhadap CV tidak melahirkan tanggung jawab hukum bagi PT dalam hubungan hukum yang terjadi dengan pihak ketiga, namun apabila PT terbukti melakukan indikasi-indikasi penyimpangan pada laporan keuangan dalam hubungan hukumnya dengan CV sebagai anak perusahaan, maka PT dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pidana terhadap perbuatannya tersebut.
Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p15

Abstract

Abstract The purpose of this article is to find out a juridical study in making SKMHT according to the Mortgage Law and the responsibilities of a Notary in making SKMHT according to the applicable rules. The method on this article is used normative legal research with statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the discussion, namely the SKMHT study of the UUHT contained in Article 15 paragraph (1) of the UUHT explains: "The Power of Attorney to impose Mortgage must be made with a notary deed or PPAT deed". In this regulation, a Notary/PPAT have an authority to make SKMHT on that form of a deed, but in fact it fills in fields/blanks/forms that have been prepared by the land agency. The formulation of legal norms in Article 15 paragraph (1) UUHT contains contradictions. In one side, the regulation requires the encumbrance of Mortgage to be made or stated in a Notary deed, but on the other side, it requires the power to encumber Mortgage to be made with a notarial deed/PPAT deed in the form of a “Letter”. So that, SKMHT does not qualify as an authentic deed. Also, the Notary's responsibilities in the form of authority in carrying out his/her duties are stated in Article 15 of the UUJN, so that the authority can provide legal certainty that can be accounted for by the Notary which consists of 3 important aspects, namely: Outward Aspects; Formal Aspects and Material Aspects. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kajian yuridis dalam pembuatan SKMHT menurut UU Hak Tanggungan serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan SKMHT menurut aturan yang diberlakukan. Metode riset yang dipakai ialah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Adapun hasil pembahasan yaitu mengenai kajian SKMHT dari UUHT yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUHT menjelaskan: “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT”. Dalam peraturan tersebut, Notaris/PPAT mempunyai kewenangan dalam membuat SKMHT dalam bentuk akta, namun dalam praktiknya mengisi isian/blangko/formulir yang telah disiapkan oleh instansi pertanahan. Rumusan norma hukum dalam pasal 15 ayat (1) UUHT mengandung pertentangan. Dalam satu sisi peraturan tersebut mewajibkan membebankan Hak Tanggungan yang dibuat atau dituangkan dengan akta Notaris, namun disisi lain mensyaratkan kuasa membebankan Hak Tanggungan dibuat dengan akta notaris/akta PPAT dalam bentuk “Surat”. Sehingga, SKMHT tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Serta, pertanggung jawaban Notaris berupa kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya tercantum dalam Pasal 15 UUJN, sehingga dalam kewenangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yang terdiri dari 3 aspek penting yaitu: Aspek Lahiriah; Aspek Formal dan Aspek materiil.
Kekuatan Mengikat Akta Notariil Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan Natalia Ningsih; I Made Arya Utama; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i01.p02

Abstract

Dalam mengatasi masalah harta kekayaan dari suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan, dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan pasca pencatatan perkawinan dengan bentuk penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itu jika ada suami isteri belum membuat perjanjian perkawinan yang keduanya bekerja dimana tempat kerjanya mempunyai resiko tinggi akan habisnya harta kekayaan yang diperoleh maka demi masa depan kehidupan suami isteri tersebut dan pendidikan anak-anaknya diperlukan suatu perjanjian perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif.Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan penetapan pengadilan negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kekuatan akta notariil perjanjian perkawinan yang dibuat pasca pencatatan perkawinan apabila yang menjadi dasar adalah penetapan dari hakim dan apa dasar pertimbangan hakim memutus permohonan penetapan tersebut dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga setelah adanya penetapan pengadilan negeri.Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan pasca pencatatan perkawinan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak dari suami isteri, adanya kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan adanya yurisprudensi dari penetapan hakim sebelumnya. Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca pencatatan perkawinan yang dibuat secara notariil adalah mengikat kedua belah pihak yaitu suami isteri sehingga terhadap kedudukan harta suami isteri akibat hukumnya menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sedangkan untuk pihak ketiga, mempunyai kekuatan yang mengikat, sepanjang penetapan tersebut pihak ketiga tidak merasa dirugikan.
PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA Ida Ayu Listya Candradevi; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p2

Abstract

Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui tentang pengaturan yang mengatur tentang CSR terhadap perusahaan di Indonesia dan mengetahui implikasi pengaturan - pengaturan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan per undang – undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual yang dimana sifat penelitian ini yaitu deskriftif analsis, teknik dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen yang dimana menggunakan 2 sumber hukum yaitu yang pertama sumber hukum primer yaitu perundang – undang an dan yang kedua sumber hukum skunder seperti artikel, jurnal dan buku, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih beragamnya pengaturan mengenai CSR berimplikasi pengaturan tersebut terjadi konflik norma dan kekaburan norma yang menyebabkan ketidak pastian hukum, sehingga masih banyak perusahaan memanfaatkan ketidak pastian ini untuk tidak menjalankan kewajiban CSR perusahaan yang diatur dalam peraturan - peraturan tersebut. Oleh karena itu, perlunya ada pengaturan yang memuat tentang sanksi yang berbentuk pidana bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR atau TSP. Kata Kunci : Pengaturan, Implikasi, Coporate Sosial Responsibility, Perusahaan. ABSTARCT The purpose of this study is to find out about the regulations governing CSR for companies in Indonesia and to know the implications of these arrangements. In this study, the normative juridical method was used through a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach in which the nature of this research was descriptive analysis. The technique for collecting legal materials used a document study which used 2 legal sources, the first being primary legal sources. namely legislation and the second source of secondary law such as articles, journals and books, and the analytical technique used is qualitative analysis. The research shows that, due to the various regulatory implications of these regulations, there are conflicts of norms and obscurity of norms that cause legal uncertainty, so that there are still many companies taking advantage of this uncertainty to not carry out the company's CSR obligations as regulated in these regulations. Therefore, there is a need for regulations that contain criminal sanctions for companies that do not carry out CSR programs or TSP. Key Words: Regulation, Implication, Corporate Social Responsibility, Company.
PERLINDUNGAN HUKUM RITEL SKALA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN WARALABA RITEL Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.831 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p19

Abstract

Ritel skala kecil merupakan usaha yang menjual barang-barang kebutuhan pokok secara eceran didirikan oleh orang perseorangan dengan modal dan dilaksanakan pula oleh orang perseorangan. Ritel modern saat ini berkembang dan menjadi usaha waralaba, yang perkembangannya dengan pangsa pasar mencapai hampir 70%. Perkembangan waralaba ritel yang semakin berkembang ini memiliki banyak dampak positif dan juga negative bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk legalitas dari waralaba ritel dan juga perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan (the statue approach) digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Bahan sekunder Jurnal Ilmiah ini menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta buku-buku hukum. Pembuatan perjanjian atau persetujuan antara franchise dengan franchisor menggunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel, yaitu pelaku usaha ritel skala kecil dikecualikan dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Small-scale retail is a business that sells basic necessities in retail, established by individuals with capital and also carried out by individuals. Modern retail is currently developing and becoming a franchise business, which is growing with a market share of almost 70%. The development of this growing retail franchise has many positive and negative impacts on the local community. This study aims at the legality of retail franchises and also legal protection for small-scale retail businesses. In writing this scientific journal using normative research methods. The statue approach was used in the preparation of this scientific article. This Scientific Journal secondary material uses Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law no. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, and Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchise and law books. Making an agreement or agreement between the franchise and the franchisor using the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Civil Code. Legal protection for small-scale retail businesses with the existence of retail franchises, namely small-scale retail business actors are excluded from the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.
Pengajuan Izin Usaha Gadai kepada Otoritas Jasa Keuangan di masa Pandemi Covid-19 Putu Adinda Tasya Saraswati; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang urgensi pengajuan izin usaha gadai kepada otoritas jasa keuangan di masa pandemi covid-19. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menjelaskan bahwa usaha gadai di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan di masa covid-19. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat pemilik usaha yang mengalami kemacetan ekonomi dikarenakan pandemi Covid-19, namun peningkatan usaha gadai tersebut berbanding terbalik dengan usaha gadai yang sah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan. Padahal dalam pengendalian tersebut, Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan telah berupaya untuk menindak tegas terhadap usaha gadai yang ilegal serta berupaya mendorong usaha gadai untuk mendaftarkan serta mengajukan permohonan izin ke pihak Otoritas Jasa Keuangan. Namun dari hasil studi ditemukan beberapa kendala berkaitan dengan masih adanya usaha gadai yang belum mengajukan izin usaha kepada otoritas jasa keuangan, salah satunya adalah besarnya modal yang belum bisa dikumpulkan oleh pihak usaha gadai. Meskipun seperti itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan tegas kepada usaha gadai ilegal berupa pencabutan izin usaha. Kata Kunci: Pengajuan Usaha, Gadai, Otoritas Jasa Keuangan, Covid-19. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the urgency of applying for a pawn business license to the financial services authority during the covid-19 pandemic. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. In this study resulted in that pawn business in Indonesia experienced a very significant increase in the period of covid-19. This is due to the large number of business owners who experience economic congestion due to the Covid-19 pandemic, but the increase in pawn business is inversely proportional to the pawn business that legally has a license from the Financial Services Authority. Whereas in the control, the Government in this case the Financial Services Authority has attempted to crack down firmly on illegal pawn businesses and seeks to encourage pawn businesses to register and apply for a permit to the Financial Services Authority. But from the results of the study found some obstacles related to there are still pawn businesses that have not applied for a business license to the financial services authority, one of which is the amount of capital that can not be collected by the pawn business. Although such the Financial Services Authority has the authority to give decisive action to illegal pawn businesses in the form of revocation of business licenses. Keywords: Business Submission, Mortgage, Financial Services Authority, Covid-19.
PEMBATASAN KLAUSULA EKSONERASI Made Sarjana
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.175.109-127

Abstract

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan diantara pihak-pihak yang membuatnya. Kesepakatan yang dilakukan tersebut didasarkan pada adanya prinsip kebebasan berkontrak. Adanya prinsip kebebasan berkontrak tersebut terdapat kencendrungan sering dimanfaatkan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat untuk meminimalisir tanggungjawabnya dan mengalihkannya terhadap pihak yang lemah. Klausula yang melepaskan tanggungjawab dan mengalihkannya kepada pihak lain dalam suatu kontrak disebut dengan klausula eksonerasi. Dalam praktik penggunaan klausula eksonerasi masih sering ditemukan dan dimanfaatkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat daripada yang lainnya. Dengan demikian posisi pihak yang lemah dalam suatu kontrak, akan selalu menjadi pihak yang dirugikan dengan berlakunya klausula eksonerasi. Keberadaan klausula eksonerasi perlu mendapat pengkajian lebih mendalam untuk melindungi posisi pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dalam setiap kontrak. Penggunaan klausula eksonerasi tidak boleh dilakukan dengan leluasa tanpa mengindahkan kaedah-kaedah ataupun prinsip-prinsip dalam hukum kontrak. Pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi perlu dilakukan untuk melindungi pihak yang posisinya lemah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian serta yurisprudensi. Penggunaan klausula eksonerasi yang tidak mengindahkan pembatasan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan gugatan bagi pihak yang dibebankan tanggungjawab untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang semestinya tidak dialaminya dengan menyatakan kontrak dapat dibatalkan atau kontrak batal demi hukum. Demikian juga halnya untuk setiap kontrak tertentu keikut sertaan pemerintah perlu diberikan ruang semata-mata untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang lemah, agar tidak dirugikan karena adanya klausula eksonerasi.
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan