Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.419

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary

I Made Sarjana

Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali

Author-ID : 2291422

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

7 8 9 10 11

PELAKSANAAN CONTRA LEGEM OLEH HAKIM PENJABARAN NILAI HUKUM PROGRESIF Luh Gede Siska Dewi Gelgel; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.937 KB)

Basically the judge to apply the law in accordance with existing rules. One of the principles of procedural law is prohibited judge rejected the case, however, the problems that arise when a lawsuit has no rule of law. This is where the judge is required to create law by digging the legal values that live in the community. The verdict set aside existing legislation is called contra legem. Translation of Contra legem a progressive implementation of legal value which requires fair laws that are not only focused on legalistic rule of law. The objective of the study was to determine the relationship between the implementation of the contra legem by judges with a progressive approach to law. In this paper, using the method of normative deskriptif.pendekatan the normative legal research using secondary data sources, while the descriptive approach to the method of research that seeks to describe and interpret objects in accordance with what it is.

PENGATURAN KONTEN GAMES DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA GAMES DEVELOPER Komang Aditya Darma Putra; Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami kedudukan hukum users dan games developer dalam pembelian konten pada King’s Raid serta untuk mengetahui tanggung jawab games developer King’s Raid dengan users terhadap pembatalan pembelian konten. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yakni mengenai kekosongan norma dalam mengatur kebijakan Purchase Withdrawal & Purchase Refunds pada games online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum users dan games developer dalam pembelian konten pada King’s Raid adalah proporsional dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan Cyberspace Self-Governance pada kebijakan Purchase Withdrawal & Purchase Refunds. Tanggung jawab games developer King’s Raid dengan users terhadap pembatalan pembelian konten adalah wajib mengembalikan pembayaran kepada users dan menjaga kerahasiaan data pribadi users dari pihak ketiga yang menyediakan sistem pembayaran sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak elektronik. This research aims to examine and comprehend the legal status of users and games developers in purchasing content on King’s Raid and the responsibility of King’s Raid game developers with users for canceling content purchases. This research is a normative juridical research which is about the void of norms in regulating Purchase Withdrawal & Purchase Refunds policies in online games. The study shows the legal status of users and games developers in purchasing content on King’s Raid is proportional where each party has equal rights and obligations based on Cyberspace Self-Governance in the Purchase Withdrawal & Purchase Refunds policy. The responsibility of King’s Raid game developers with users for canceling content purchases is the obligation to return payments to users and maintain the confidentiality of users' personal data from third parties who provide payment systems as outlined in the electronic contract.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT SERTIFIKAT TANAH YANG BUKAN MILIK DEBITUR PADA PT. BPR. DEWATA CANDRADANA DI DENPASAR Swandewi -; I Made Sarjana; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.752 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan surat sertifikat tanah yang bukan milik debitur pada PT.BPR Dewata Candradana di Denpasar. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah, persyaratan perjanjian kredit dengan jaminan surat sertfikat tanah yang bukan milik debitur harus adanya surat kuasa menjaminkan kredit. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme musyawarah, peringatan tertulis, dan eksekusi jaminan.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CUTI MELAHIRKAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI VILLA SURYA MAS Ni Made Devi Aselina Putri; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hak cuti melahirkan terhadap pekerja perempuan dan bentuk implementasi perlindungan hukum hak cuti melahirkan terhadap tenaga kerja perempuan di Villa Surya Mas. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung guna melihat bagaimana hukum bekerja secara langsung di lapangan (das sollen dengan das sein). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan dalam melindungi hak cuti melahirkan terhadap pekerja perempuan yang termuat dalam Pasal 82 Undang – Undang Ketenagakerjan sudah berjalan sesuai dengan praktek dilapangan, yaitu Villa Surya Mas memberikan hak cuti melahirkan kepada pekerja perempuanya berupa satu setengah (1,5) bulan sebelum melahirkan serta 1,5 bulan lagi sesudah melahirkan tanpa adanya pemotongan gaji. The purpose of this study is to find out the arrangement of maternity leave rights for female workers and implementation of legal protection of maternity leave rights against women workers in Villa Surya Mas. The method used is empirical legal research method, which is research conducted directly to see how the law works directly in the field (das sollen with das sein). The results showed that the arrangements in protecting maternity leave rights for female workers are included in Article 82 of the Labor Law already running in accordance with the practice in the field, namely Villa Surya Mas gives maternity leave rights to female workers in the form of one and a half (1.5) months before giving birth and another 1.5 months after giving birth without a pay cut.

FUNGSI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN HARTA PADA PERKAWINAN CAMPURAN Putu Rahajeng Pebriana; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.132 KB)

Perkawinan dapat dilakukan dengan adanya perbedaan kewarganegaraan yang disebut dengan perkawinan campuran, dimana salah satu masalah yang sering dihadapi adalah terkait dengan status harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pada umumnya pihak yang melangsungkan perkawinan campuran akan membuat suatu perjanjian yakni perjanjian perkawinan yang akan mengatur mengenai kepemilikan harta masing-masing pihak. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui apakah fungsi perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan harta pada perkawinan campuran. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni proses penemuan aturan hukum, doktrin hukum, maupun prinsip hukum guna memperoleh jawaban atas permasalah hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah pihak yang melangsungkan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan maka akan berakibat pada status kepemilikan harta yang dimiliki yakni tidak adanya harta bersama baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, sehingga satu pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut tanpa persetujuan dari salah satu pihak lainnya. Kata kunci: perjanjian perkawinan, perkawinan campuran

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KECELAKAAN BAGI PEKERJA OUTSOURCING PADA PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA DI DENPASAR I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika; I Made Sarjana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.742 KB)

Pelaksanaan pembangunan nasional didukung dengan adanya tenaga kerja yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu unsur penunjang berhasilnya pembangunan nasional, maka dari itu pekerja outsorcing dalam bekerja mempunyai resiko mengalami kecelakaan bekerja yang berhak mendapatkan Jamsotek, diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam hal ini perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja outsourcing juga diatur kewajibannya untuk mengikut sertakan pekerja dalam Jamsostek sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar? dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action/in abstracto pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (in concreto). Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera secara hukum emperis dapat diketahui, terdapat beberapa hal yang harus dikaji, seperti langkah pertama yang dilakukan oleh pekerja outsourcing di saat terjadinya kecelakaan kerja dimana harus melapor pada saat itu juga yang dalam keadaan tertentu korban kecelakaan kerja tidak bisa memenuhi prasyarat dalam mengajukan Jamsostek. Faktor intern dan ektern yang mempengaruhi berjalannya Pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar yaitu dalam faktor intern adanya kesadaran hukum, serta adanya faktor pendidikan dalam tingkatan pekerja. Sedangkan mengenai faktor ekstern dipengaruhi oleh faktor kurangnya sosialisasi hukum dan penyuluhan tentang peraturan jamsostek, yang kedua yaitu faktor aturan-aturan hukum yang masih susah dan mempersulit pekerja khususnya dalam hal mengenai waktu.

Akibat Hukum Kontrak Perjanjian Konsinyasi Antara Distributor Dengan Supplier Snack Taksu Bali Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian kerjasama yang digunakan dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, dalam peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus. Salah satunya perjanjian konsinyasi, yang merupakan salah satu perjanjian titip barang dalam pendistribusian produknya kepada konsumen. Terdapat hubungan dagang konsinyasi antara supplier dan distributor atau pihak konsinyi sebagai tempat untuk menitipkan dan menjual produk dari produknya. Dalam prakteknya sering terjadi dimana pihak konsinyi melakukan wanprestasi. Pada salah satu produsen makanan ringan yaitu Snack Taksu Bali melakukan perjanjian konsinyasi dengan beberapa outlet distributor di daerah Denpasar namun ditemukan adanya beberapa akibat hukum dalam perjanjian tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara supplier dengan distributor, terutama jika terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dimana meneliti dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang terdapat di lapangan. Melalui metode yang digunakan diharapkan di dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta penjelasan merinci terhadap kepastian serta perlindungan hukum dalam perjanjian konsinyasi. Kata Kunci: Perjanjian, Konsinyasi, Pendistribusian. ABSTRACT Cooperation agreements that are used in daily practice have certain names, in the current laws and regulations in Indonesia, special arrangements have not been given. One of them is a consignment agreement, which is one of the goods deposit agreements in the distribution of its products to consumers. There is a consignment trade relationship between suppliers and distributors or consignees as a place to deposit and sell products from their products. In practice it often happens where the consignee defaults. One of the snack producers, Snack Taksu Bali, entered into a consignment agreement with several distributor outlets in the Denpasar area, but it was found that there were several legal consequences in the agreement. The purpose of this paper is to determine the implementation of consignment agreements between suppliers and distributors, especially if there is a default. The research method used is an empirical juridical legal research method, which examines from the point of view of the rules and implementation of regulations that apply in the community, is carried out by examining secondary data first, then followed by conducting research on primary data found in the field. Through the method used, it is hoped that this research can contribute thoughts and detailed explanations of legal certainty and protection in consignment agreements. Keywords: Agreement, Consignment, Distribution.

KAJIAN PENGATURAN TERHADAP STANDAR PRODUK PRIORITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DALAM KAITANNYA DENGAN PRAKTIK MONOPOLI I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa; I Made Sarjana; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era Masyarakat EkonomiASEAN (MEA) ternyata membutuhkan perhatian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisisharmonisasi pengaturan standar produk dalam hukum nasional Indonesia dan internasional danmenganalisis standar-standar produk yang dapat menyebabkan praktik monopoli. Tulisan inimerupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual analisis. Tulisan ini menyimpulkan bahwahukum nasional Indonesia telah mengatur mekanisme penentuan standar produk yang baiksebagaimana halnya dengan harmonisasi standar dalam ruang lingkup ASEAN yang telahdilakukan. Untuk mencegah praktik monopoli yang mungkin terjadi, UMKM harusmenyesuaikan produknya dengan standar yang ada berikut dengan berbagai keistimewaan yangdiberikan, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

Praktik Flash Sale Pada E-Commerce Ditinjau Dari Ketentuan Predatory Pricing Dalam Hukum Persaingan Usaha Billyzard Yossy Lauran; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan guna mengetahui syarat, unsur, serta konsekuensi dari perbuatan predatory pricing berdasarkan perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya menjadi landasan guna mengetahui ada atau tidaknya perbuatan predatory pricing dalam praktik flash sale yang lazim diterapkan oleh berbagai platform E-Commerce khususnya di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum, guna menganalisis isu hukum dengan berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik flash sale pada E-Commerce tidaklah serta merta dapat digolongkan sebagai perbuatan predatory pricing yang memicu timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasalnya, praktik flash sale pada E-Commerce umumnya tidak memenuhi unsur serta syarat dari perbuatan predatory pricing sebagaimana ditentukan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Kata Kunci: Predatory Pricing, Flash Sale, E-Commerce, Praktik Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat. ABSTRACT This article aims to determine the terms, elements, and consequences of predatory pricing based on the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which subsequently becomes the basis for determining whether or not there is predatory pricing in flash sales practices which are commonly applied by various E-Commerce platforms, especially in Indonesia. The writing of this article uses a normative legal research method that focuses on the statutory approach and the legal concept analysis approach, in order to analyze legal issues based on primary and secondary legal materials. The results of this study explain that the practice of flash sales in E-Commerce is not necessarily classified as predatory pricing that triggers monopolistic practices and / or unfair business competition. This is because the flash sale practice applied to E-Commerce generally does not meet the elements and requirements of predatory pricing as stipulated by Law Number 5 of 1999. Key Words: Predatory Pricing, Flash Sale, E-Commerce, Monopolistic Practices, Unfair Business Competition.

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI DALAM PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI Ida Ayu Padma Trisna Dewi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.609 KB)

Berdasarkan otonomi daerah, penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. Berkembangnya pembangunan di Bali khususnya dalam bidang pariwisata, menimbulkan permasalahan berupa pelanggaran pemanfaatan ruang disekitar radius kesucian pura terkait penetapan kawasan tempat suci dalam peraturan daerah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kawasan tempat suci tersebut dan bagaimana sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum berupa buku dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan kawasan tempat suci diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan memuat radius kesucian di sekitar pura sesuai dengan status pura, seperti Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan dengan radius kesucian masing-masing 5.000 meter dan 2.000 meter dari sisi luar tembok penyengker pura serta Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya dengan radius kesucian sekurang-kurangnya apenimpug atau apenyengker pura, kemudian terhadap para pihak yang melanggar pemanfaatan ruang disekitar radius tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif berdasarkan Pasal 144, 147 sampai Pasal 149. Agar arah pemanfaatan ruang dalam kawasan tersebut dapat berjalan efektif, dipandang perlu dibentuknya suatu regulasi mengenai izin pemanfaatan dalam kawasan tersebut beserta sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar. Kata Kunci: Kawasan Tempat Suci, Penataan Ruang, Bali

Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan

Title

Found 163 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 163 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 163 Documents
Search