Articles
<![CDATA[Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent ]]>
<![CDATA[Hana Nurhalimah]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.265 KB)
|
DOI: 10.29313/jrih.v2i1.634
<![CDATA[Abstract. Indent home buyers can conduct home buying and selling activities with developers with three payment methods, namely hard cash, gradual cash and mortgages. The cooperation agreement is carried out on the basis of the valid terms of the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code. This study uses normative juridical research methods by reviewing secondary data using descriptive analysis. Data collection techniques used are literature studies and interviews. This study uses qualitative data analysis method, because it uses systematic interpretation. The results of this study showed that debtors who buy indent homes in default which then raises the responsibility that is borne by other parties, namely developers. This can happen because there is no guarantee in the form of a certificate of dependent rights given to the bank so that based on the developer Cooperation Agreement and the bank agreed for the developer to be the insurer to pay the remaining debt of the debtor to the bank along with all fines this is based on the payment guarantee contained in the developer X cooperation agreement with the bank. Abstrak. Pembeli rumah indent dapat melakukan kegiatan jual beli rumah bersama developer dengan tiga cara pembayaran yaitu cash keras, kontan bertahap dan KPR. Perjanjian Kerjasama dilakukan berdasarkan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, karena menggunakan penafsiran sistematik. Hasil penelitian ini memperlihatkan debitur yang membeli rumah indent wanprestasi yang kemudian menimbulkan tanggung jawab yang di tanggung oleh pihak lain yaitu developer. Hal ini dapat terjadi sebab belum ada jaminan berupa sertifikat hak tanggungan yang diberikan pada bank sehingga berdasarkan perjanjian kerjasama developer dan bank menyepakati untuk developer menjadi penanggung untuk membayarkan sisa utang debitur kepada bank beserta seluruh dendanya hal ini berdasarkan payment guarantee yang terdapat dalam perjanjian kerjasama developer X dengan bank.]]>
<![CDATA[Implikasi Perjanjian Perdamaian Sengketa Tanah Garapan Antara PT. Sentul City dengan Warga Bojong Koneng yang Berupa Pembuatan Green Living serta Pengupayaan Win-Win Solution ]]>
<![CDATA[Fathya Rachma Firdani]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (36.595 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2589
<![CDATA[Abstract A covenant is a legal act in which one or more persons bind themselves or bind themselves to one or more people. Related to the disputed peace agreement, it is hoped that residents and PT Sentul City will get a win-win solution decision and legal certainty. In accordance with the applicable rules. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows. 1) How is the Implications of the Arable Land Dispute Peace Agreement Between PT Sentul City and Bojong Koneng Residents in the Form of Making Green Living and Pursuing a Win-Win Solution? 2) How is the Legal Status of the Arable Land Dispute Peace Agreement Between PT Sentul City and Bojong Koneng Residents Connected with the Burgerlijk Wetboek? This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with a research specification that is descriptive analytical. Sources of primary and secondary legal material data are based on statutory regulations and books related to peace treaty and to support the fulfillment of secondary data, interviews were conducted with related parties. The data analysis used is qualitative data analysis. The conclusion that based on the results of this study, the sengekta peace agreement between PT Sentul City and Bojong Koneng Residents is not in writing, and relies more on residents' awareness of the land they occupy belong to PT Sentul City so that the chances of violations of the agreement are wide open. So that it does not have a strong legal status of this matter, it is hoped that a written agreement will occur so that both parties get legal certainty. Abstrak Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terkait dengan perjanjian perdamaian sengketa tersebut diharapkan Warga serta PT Sentul City mendapatkan keputusan secara win-win solution dan adanya kepastian hukum. Sesuai pada aturan yang berlaku. Berdasarkan fenomena tersebut,maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1) Bagaimana Implikasi Perjanjian Perdamaian Sengketa Tanah Garapan Antara PT Sentul City Dengan Warga Bojong Koneng Yang Berupa Pembuatan Green Living Serta Pengupayaan Win-Win Solution? 2) Bagaimana Status Hukum dari Perjanjian Perdamaian Sengketa Tanah Garapan Antara PT Sentul City Dengan Warga Bojong Koneng Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian damai, dan untuk mendukung terpenuhinya data sekunder, maka wawancara dilakukan kepada pihak terkait. Bahan hukum tertier pada penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian damai. Dengan analitis data secara kualitatif. Simpulan bahwa berdasarkan pada hasil penelitian ini perjanjian perdamaian sengekta antara PT Sentul City dengan Warga Bojong Koneng tidak secara tertulis, dan lebih mengandalkan pada kesadaran warga akan tanah yang ditempatinya tersebut milik PT Sentul City sehingga peluang terjadinya pelanggaran atas perjanjian terbuka lebar. Sehingga tidak memiliki status hukum yang kuat dari permasalahan ini diharapkan terjadi perjanjian secara tertulis agar kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan terhadap Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang di Berikan oleh Desa Ditinjau dari Peraturan di Bidang Pertanahan ]]>
<![CDATA[Muhamad Rifki Khatulistiawan]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (38.853 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4398
<![CDATA[Abstract. Land dispute cases are land ownership issues based on a legality review in the form of land ownership certificates. This happened in Merarai 1 Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency, involving the community and the village. This study aims to determine the protection of the holders of land ownership certificates (SKT) in terms of regulations in the land sector and to find out the legal position of land ownership certificates (SKT) held by the community based on the applicable laws and regulations in Merarai 1 Village in terms of regulations in land area. The research specification in this study is descriptive analysis and qualitative juridical data analysis, with qualitative analysis and finding solutions which can then be drawn conclusions. The protection of holders of land ownership certificates (SKT) in Merarai 1 Village is seen from the regulations in the land sector that the community cannot show strong evidence of land ownership, thus causing losses for the community itself. The legal position of the land ownership certificate (SKT) held by the community based on the applicable laws and regulations in Merarai 1 Village in terms of regulations in the land sector is illegal. This was canceled because in the process of submitting a Land Certificate (SKT) the land claimed was land on the green line, so it did not meet the requirements in the land registration application process. Abstrak. Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan kepemilikkan tanah berdasarkan dengan tinjaun legalitas berupa surat kepemilikan tanah. Hal ini terjadi di Desa Merarai 1, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang melibatkan antara masyarakat dan pihak desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pemegang surat kepemilikian tanah (SKT) di ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan dan mengetahui mengetahui kedudukan hukum surat kepemilikan tanah (SKT) yang dipegang oleh masyarakat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Desa Merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan analisis data secara yuridis kualitatif, dengan analisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Perlindungan terhadap pemegang surat kepemilikian tanah (SKT) di Desa Merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan bahwa masyarakat tidak dapat dapat menunjukkan bukti yang kuat dalam kepemilikkan tanah, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Kedudukan hukum surat kepemilikan tanah (SKT) yang dipegang oleh masyarakat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Desa merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan berstatus illegal. Hal ini dibatalkan karena pada proses pengajuan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah yang diklaim merupakan tanah yang berada di jalur hijau, sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses pengajuan pendaftaran tanah.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Hak atas Tanah Sari Ater yang Dikelola oleh Pemerintah Dihubungkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Riyantika Syawaliah]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.684 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.442
<![CDATA[Abstract: Land law must be clarified in accordance with applicable law, it is necessary to register land. Conflicts that spread like the case that occurred in Subang district. The Subang Regency Government has been sued by the heirs over the land located in the Sari Ater tourist attraction with evidence of letter C. On the other hand, the Subang Regency Government said that it still uses official and original documents. Article 19 paragraph (2) letter (c) of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1960 states that the certificate is strong evidence. This study aims to find out how the legal certainty of the certificate of management rights over the Sari Ater land managed by the Subang district government and the juridical position of evidence letter C before the court in terms of regulations in the land sector. The method used is a normative juridical approach, the nature of the research is descriptive analytical, the data source is secondary data, the data collection technique used is a literature study with qualitative data analysis methods. UU no. 5 of 1960 we need to pay close attention again that the nature of land registration in Indonesia is a negative system with a positive tendency, meaning that the registration of land rights does not make the right holder an inviolable right. This means that even though the certificate of land rights has legal force, a lawsuit can still be filed. The juridical position of Letter C's evidence before the court is weak. in accordance with what is stated in Article 1902 of the Civil Code which states that on a written evidence it is allowed to have other evidence such as witnesses. Abstrak: Hukum Tanah wajib diperjelas sesuai dengan hukum yang berlaku itu perlu dilakukan pendaftaran tanah. Konflik semakin merebak sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten Subang antara ahli waris dengan Pemkab Subang. Pemkab Subang telah digugat oleh para Ahli Waris atas sebidang tanah yang berlokasi di objek wisata Sari Ater dengan bukti letter C. Dilain pihak Pemerintah Kabupaten Subang mengatakan pihaknya tetap bertolak ukur dengan dokumen resmi dan asli. Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 menyatakan bahwa sertifikat adalah tanda bukti kuat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum sertifikat hak pengelolaan atas tanah sari ater yang dikelola pemerintah kabupaten Subang serta kedudukan yuridis bukti letter C di muka pengadilan ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan metode analisis data kualitatif.Perdasarkan penelitian disimpulkan bahwa terlepas dari pernyataan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU No. 5 tahun 1960 perlu kita perhatikan lagi secara seksama bahwa sifat pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem negatif bertendensi positif, artinya pendaftaran hak atas tanah tidak menjadikan pemegang hak menjadi berhak tanpa dapat diganggu gugat. Artinya bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut walaupun telah berkekuatan hukum namun masih dapat diajukan gugatan. Kedudukan yuridis bukti Letter C di muka pengadilan adalah lemah. sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1902 KUHPerdata yang menyatakan bahwa atas suatu pembuktian dengan tulisan diperkenankan pembuktian lainnya seperti para saksi.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah yang Mengalami SIM Swap Fraud atas Transaksi Mobile Banking Ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum ]]>
<![CDATA[Alifiyah Assyifa]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>;
<![CDATA[Rimba Supriatna]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.676 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1252
<![CDATA[Abstract. A bank is a business entity that has business activities to collect and distribute funds to the community in the form of credit and or other forms. To support the activities of collecting and channeling bank funds to provide other banking services, one of which is by providing banking services digitally. One of the digital banking services, namely mobile banking. This mobile banking service aims to provide convenience for customers, but in its implementation there is abuse of digital services. This is the loss of Bank Commenwealth customer funds due to customer losses due to SIM swap fraud for mobile banking transactions. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) According to POJK No. 12/POJK.03/2018 on the implementation of digital banking services by commercial banks, is SIM swapping fraud a category of crimes for digital banking services for which banks are responsible? (2) How is the responsibility of banks towards customer funds that experience SIM swap fraud for mobile banking transactions in terms of POJK Number 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks?. This study uses a normative juridical research method through library materials. The research specifications in this study used descriptive analysis. The analytical method used is qualitative. The results of this study are: that SIM swap fraud is a category of crime in the banking sector in digital banking service products, so that banks can be held accountable under article 1366 of the Civil Code which explains that everyone is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by negligence. Abstrak. Bank adalah badan usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana bank menyediakan layanan jasa-jasa perbankan lainnya, salah satunya dengan memberikan layanan perbankan secara digital. Salah satu layanan perbankan secara digital, yaitu mobile banking. Layanan mobile banking ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan layanan digital. Yaitu dengan hilangnya dana nasabah Bank Commenwealth akibat mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah SIM swap fraud termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum? (2) Bagaimana tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum?. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui bahan pustaka. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: SIM swap fraud merupakan kategori kejahatan di sektor perbankan pada produk layanan perbankan digital, khususnya mobile banking sehingga bank dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1366 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian.]]>
<![CDATA[Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagai Pelunasan Piutang Kreditur Melalui Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Muhamad Rafi Fakhrudin]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.286 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2194
<![CDATA[. Fiduciary guarantees are rights to movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with collateral rights as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Collateral Rights which remain in the control of the fiduciary giver (debtor). as collateral for the repayment of certain money, which gives priority to the fiduciary recipient (creditor) over other creditors. The problem in this study is PT Reksa Finance with Muhamad Yuda Fitriana who carried out the Fiduciary Guarantee financing agreement and Muhamad Yuda Fitriana did not fulfill the obligations or defaulted but in the judge's decision only to pay compensation. This study aims to understand the implementation of fiduciary guarantee execution. This study uses a juridical-qualitative analysis method, this research was carried out descriptively covering the content and structure of positive law in Indonesia by using secondary data sources containing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study also uses two approach methods, namely the statutory approach and the conceptual approach, as well as the data collection technique in this study was carried out through a literature study. The result of the first problem is the implementation of the execution of fiduciary guarantees against the execution of fiduciary guarantees in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results of the research from the second problem are that the implementation of the execution of the fiduciary guarantee on the object of the fiduciary guarantee causes legal consequences with the execution of the fiduciary guarantee for the parties. Jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah PT Reksa Finance dengan Muhamad Yuda Fitriana yang melaksanakan perjanjian pembiayaan Jaminan Fidusia dan Muhamad Yuda Fitriana tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi tetapi dalam putusan hakim hanya untuk bayar ganti rugi saja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif, penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif di Indonesia dengan menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Hasil dari permasalahan pertama adalah penerepan eksekusi jaminan fidusia terhadap eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Hasil penelitian dari permasalahan kedua adalah dengan adanya penerapan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia tersebut menimbulkan akibat hukum dengan adanya eksekusi terhdap jaminan fidusia bagi para pihak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap WNI yang Melaksanakan Perkawinan Campuran Dihubungkan dengan Hak Milik Tanah sebagai Harta Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Jo. Undang-Undang Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Annisa Auliya Fadilah]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.49 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2247
<![CDATA[Abstract. Along with the development era, and the era of globalization-paced modern time this leads to relations between countries are increasingly complex, the relationship with other countries resulted in many social and cultural changes, one of which is marriage with foreign nationals (foreigners) are referred to as mixed marriages. With the presence of a mixed marriage in Indonesia, affect the ownership of property rights in a marriage, it is caused by a mixture of joint property. Mastery of the rights belong to the most often happens is that the property rights to land. Article 21 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian set that only Indonesian citizens may have rights of ownership over the land. But the fact that the Indonesian citizens who perform mixed marriages get into trouble to have property rights over the land. This study aims to determine the protection of the law against Indonesian citizens who perform mixed marriages when will be buying land with the status of property rights and how the procedures of Indonesian citizens has the right to belong to the land of the terms of Marriage Act Jo. The Basic Agrarian Law. The method used in this research is a normative juridical approach with the specification of analytical descriptive research, data collection techniques with the research literature with the use of secondary data sources, as well as using methods of qualitative data analysis. Based on the results of the research, it was found preventive legal protection given by the government that is with in putuskannya decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015, and for Indonesian citizens who will be buying land with the status of property rights then required to perform the marriage covenant. Abstrak. Seiring dengan perkembangan zaman, dan era globalisasi yang serba modern saat ini menyebabkan hubungan antar negara semakin kompleks, hubungan dengan negara lain tersebut mengakibatkan banyak perubahan sosial dan budaya, salah satunya adalah perkawinan dengan warga negara asing (WNA) yang disebut sebagai perkawinan campuran. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, berpengaruh terhadap kepemilikan hak milik dalam perkawinan, hal tersebut disebabkan karena adanya percampuran harta bersama. Penguasaan hak milik yang paling sering terjadi adalah hak milik atas tanah. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun faktanya WNI yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan kesulitan untuk memiliki hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan perkawinan campuran ketika akan membeli tanah dengan status hak milik dan bagaimana tatacara WNI tersebut mempunyai hak milik tanah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Jo. Undang-Undang Pokok Agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan di putuskannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan bagi WNI yang akan membeli tanah dengan status hak milik maka diharuskan melakukan perjanjian perkawinan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin Menurut Undang Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ]]>
<![CDATA[M Rafli Maulana]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5008
<![CDATA[Abstract. Mining activities are often carried out illegally, namely without obtaining permission from the government. This certainly causes losses for society and the country. This study aims to analyze law enforcement against business actors who mine in forest areas without permits and the application of sanctions with legislation related to mining is carried out when there are violations by mining business actors who mine in forest areas where there are no permits because they do not have a permit. comply with the provisions of the Borrow-to-Use Forest Area Permit. The research method used is juridical-normative with descriptive analytical research specifications. The research data was collected by means of a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. There are still illegal mining practices because law enforcement and the implementation of sanctions against mining in Forest Areas without a permit have not gone well. The results of the study show that law enforcement against business actors who mine without a permit according to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining can be carried out in a preventive and repressive manner. Law enforcement is felt to be not optimal due to law enforcement factors. Legal sanctions for business actors who mine without a permit in the forest area in terms of Law Number 3 of 2020 amendment to Law Number 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining, namely administratively according to Article 119 and criminal sanctions according to Article 36 number 19 amendment to article 78 paragraph (3) Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Abstrak. Kegiatan Pertambangan seringkali dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang di kawasan hutan tanpa izin serta penerapan sanksi dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertambangan dilakukan bila mana terdapat pelanggaran oleh para pelaku usaha pertambangan yang menambang pada kawasan hutan yang terdapat tidak mengantongi izin karena tidak memenuhi ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Masih terdapatnya praktik-praktik penambangan illegal karena penegakan hukum dan impelementasi sanksi terhadap pertambangan dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum yang dirasanya belum optimal dikarenakan faktor penegak hukum. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menambang tanpa izin dikawasan hutan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu secara administrasi sesuai dengan pasal 119 dan secara sanksi pidana sesuai dengan Pasal 36 angka 19 perubahan pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin ]]>
<![CDATA[M. Rafli Maulana]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrih.v3i1.1839
<![CDATA[Abstract. Mining activities are often carried out illegally, namely without obtaining permission from the government. This certainly causes losses for society and the country. This study aims to analyze law enforcement against business actors who mine in forest areas without permits and the application of sanctions with legislation related to mining is carried out when there are violations by mining business actors who mine in forest areas where there are no permits because they do not have a permit. comply with the provisions of the Borrow-to-Use Forest Area Permit. The research method used is juridical-normative with descriptive analytical research specifications. The research data was collected by means of a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. There are still illegal mining practices because law enforcement and the implementation of sanctions against mining in Forest Areas without a permit have not gone well. The results of the study show that law enforcement against business actors who mine without a permit according to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining can be carried out in a preventive and repressive manner. Law enforcement is felt to be not optimal due to law enforcement factors. Legal sanctions for business actors who mine without a permit in the forest area in terms of Law Number 3 of 2020 amendment to Law Number 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining, namely administratively according to Article 119 and criminal sanctions according to Article 36 number 19 amendment to article 78 paragraph (3) Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Abstrak. Kegiatan Pertambangan seringkali dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang di kawasan hutan tanpa izin serta penerapan sanksi dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertambangan dilakukan bila mana terdapat pelanggaran oleh para pelaku usaha pertambangan yang menambang pada kawasan hutan yang terdapat tidak mengantongi izin karena tidak memenuhi ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Masih terdapatnya praktik-praktik penambangan illegal karena penegakan hukum dan impelementasi sanksi terhadap pertambangan dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum yang dirasanya belum optimal dikarenakan faktor penegak hukum. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menambang tanpa izin dikawasan hutan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu secara administrasi sesuai dengan pasal 119 dan secara sanksi pidana sesuai dengan Pasal 36 angka 19 perubahan pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Industri Kreatif Berbasis Ritual pada Tradisi Lisan Carita Pantun ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Arif]]>
<![CDATA[ Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal Vol. 4 No. 1 (2024): Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Bahasa dan Seni ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21009/Arif.041.01
<![CDATA[Optimalisasi industri kreatif berbasis ritual pada carita pantun merupakan salah satu cara dalam jangka panjang dalam mengenalkan tradisi lisan. Fokus penelitian ini adalah optimalisasi industri kreatif berbasis ritual. Penelitian ini menggunakan metode etnografi serta dilengkapi dengan pendekatan antropolinguistik. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung dengan informannya, serta rekaman. Adapun hasil penelitiannya, 1) Inovasi pementasan pantun Sunda gaya Mang Ayi dalam acara syukuran 40 hari kelahiran bayi sebagai upaya yang dilakukan oleh Mang Ayi sebagai juru pantun dalam melakukan pementasan sebagai bentuk optimalisasi pelayanan sesuai dengan standar yang biasa diterapkan di masyarakat. 2) Inovasi pertunjukan yang dilakukan dikembangkan lebih lanjut melalui digitalisasi dan menghasilkan produk industri kreatif seperti CD, kaos, dan batik sebagai media iklan pertunjukan.]]>
