Claim Missing Document
Check
Articles

The Effectiveness of BPHTB Online in The Effort of Preventing Tax Funds and Regional Revenues in Asahan District Rahmat Lubis; Bastari; Utary Maharany Barus; Maria
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is descriptive in nature. a method for describing an ongoing state or situation, the purpose of which is to produce information about research subjects to examine ideal problems. The data source of this research is secondary data. Documented data was used as a data collection tool for this study, supported by candid interviews with tax officers in Asahan District and notaries working at Batu Bara. Based on the survey results, it turns out that online verification of the Asahan District BPHTB (Regional Financial and Asset Management Agency) cannot actually be carried out because the levy is not regulated regionally. from BPHTB. The constraints faced by the Regional Office for Finance and Asset Management in Asahan Regency lie in the era of e-government. - There are still taxpayers at BPHTB who do not understand how to use e-BPHTB, so that taxpayers find it difficult to enter information about BPHTB online, as well as incomplete local tax information and communication to the public. Information is an important source in policy implementation, the availability of sufficient information to support good policy implementation, information on BPHTB tax policy implementation.
Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai) Yefrizawati Yefrizawati; Idha Aprilyana Sembiring; Utary Maharany Barus; T. Keizerina Devi Azwar
JURNAL MERCATORIA Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.6550

Abstract

Artikel untuk mengkaji pertimbangan bagi ahli waris non muslim oleh Mahkamah Agung RI dalam menetapkan putusan wasiat wajibah dan persepsi hakim pengadilan agama Kota Medan dan Binjai berkaitan dengan ahli waris non muslim mendapatkan wasiat wajibah. Masalah difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung RI menetapkan ahli waris non muslim menerima wasiat wajibah dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Binjai tentang putusan tersebut. Guna menyelesaikan masalah ini, digunakan acuan teori maqasid syariah, hukum progresif dan pembangunan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan memadukan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan hasil wawancara kepada informan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim di lingkup Mahkamah Agung mendasarkan 3 (tiga) pertimbangan hukum dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yaitu kemaslahatan, pluralisme agama dalam rumah tangga dan keadilan. Selain itu, belum pernah diterima dan diputuskan perkara mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Dan berdasarkan pandangan para hakim di lingkungan pengadilan agama pada umumnya tidak menyetujui tindakan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim disebabkan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.
Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual Mulia Mulia; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana Sembiring
Jurnal sosial dan sains Vol. 2 No. 9 (2022): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1305.411 KB) | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v2i9.483

Abstract

Latar Belakang: Kasus transeksual tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan keslahfahaman di masyarakat apakah suatu operasi untuk mengganti alat kelamin diizinkan atau tidak. Untuk mengubah alat kelamin dengan syarat harus memiliki alasan medis atau ketidakcocokan antara alat kelamin dan identitasnya. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah bagaimana status hukum perdata orang transeksual, dilihat dari UU No. 24/2013, bagaimana akibat hukum dari perubahan status orang transeksual dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil:. Status  hukum  keperdataan  seorang  transeksual  ditinjau  dari  Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan akan sah di mata hukum apabila  mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin. Kesimpulan: Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin/transeksual menimbulkan akibat hukum antara lain perkawinan, kewarisan dan yang terakhir adalah proses pemakaman dalam hal ini  akibat hukum serta kedudukan hukum seorang transeksual  tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan.
Problems in Determining Customer Official Income in Fund Distribution and Financing Installment Payments Based on Aceh Qanun Number 11 of 2018 Concerning Islamic Financial Institutions Sari Husmaijar; Hasballah Thaib; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana Sembiring
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 2 No. 1 (2023): February, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v2i1.3402

Abstract

The Aceh government has ratified Qanun Aceh number 10 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, the content of which is an order against all financial institutions, both banks and non-banks, must operate in accordance with sharia principles. Article 14 paragraphs and (6) states that financing distributed by Islamic banks prioritizes profit-sharing-based contracts and also pays attention to the abilities and needs of customers, the ability and needs of customers must pay attention to: financing applications from prospective customers based on the needs, business / business prospects of prospective customers who meet the criteria for banking financing eligibility.  This type of research is Normative Law research. The results showed that the principle in determining official income is the application of the 5C principle (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) as a guideline for Islamic banks in making decisions on whether customers are worthy or not to receive financing from banks. The application of the principle of official customer income in the distribution of funds and payment of financing installments is carried out by looking at the ability and ability of customers from how much income.
Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan Arsyad Subhan Purba; Hasyim Purba; Rosnidar Sembiring; Utary Maharany Barus
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.146

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesesuaian praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dengan peraturan perundang-undangan; proses penjualan dan sisa penjualan objek jaminan pembiayaan gadai emas; dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn; Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada bank yang kemudian tertera pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Namun, terkait metode penjualan objek jaminan gadai emas di BSI Region II Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mana praktik penjualan objek gadai di BSI dilakukan melalui penjualan kepada toko emas, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur proses penjualan objek gadai melalui proses lelang syariah. Meskipun demikian, tidaklah melanggar unsur syariah secara langsung dikarenakan tidak melanggar baik rukun ataupun syarat sahnya akad rahn; Terdapat 8 (delapan) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam pelaksanaan gadai emas dan dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek gadai.
Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah Tengku Keizerina Devi Azwar; Arya Tjipta Prananda; Eva Syahfitri Nasution; Putri Rumondang Siagian; Hilbertus Sumplisius M. Wau; Utary Maharany Barus
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8433

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah, mengingat kemajuan teknologi alat kedokteran dan ketidakpuasan seseorang terhadap wajahnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian dilakukan dengan sudut pandang penerapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dokter yang melakukan pembedahan plastik sering kali melakukan kesalahan, baik sengaja maupun lalai hingga menimbulkan korban. Oleh karenanya, dokter tidak akan terlepas dari jeratan hukum maupun sanksi akibat tindakannya. Fokus masalahnya tentang pengaturan bedah plastik estetik di Indonesia dan tanggung jawab hukum dokter dalam melakukan bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terjadi karena adanya perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dokter berjanji untuk merubah atau menyempurnakan bagian tertentu dari pasien pada bagian wajah, sedangkan pasien berjanji untuk membayar biaya pengobatan, perawatan, dan pembedahannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut, maka pasien dapat menuntut dokter berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata. Selain itu, masing-masing pihak yang dirugikan dapat menuntut dengan gugatan berdasarkan wanprestasi.
Good Corporate Governance in Sharia Banking Zaisika Khairunnisak; Hashim Purba; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana
Indonesian Journal of Business Analytics Vol. 3 No. 3 (2023): June 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijba.v3i3.4813

Abstract

Islamic banking business is growing in Indonesia. The implementation of sharia banking business is a tangible manifestation of the adoption of the Sharia Law System in Indonesia. Islamic banking business is carried out by Islamic banks. As a subject of law, in the implementation of Islamic banking business, Islamic banks are legally obliged to apply GCG Principles. The non-implementation of legal obligations to apply GCG Principles in the implementation of Islamic banking business creates legal liability for Islamic banks.This study discusses the application of GCG Principles in the implementation of Islamic banking business by Directors acting on behalf of Islamic banks. In this regard, this study is focused on examining the legal responsibility of Islamic banks due to the non-application of GCG Principles in the implementation of Islamic banking business.This research is a type of normative research. The method used in this study is the normative juridical research method. This research is a prescriptive analysis, using various types of data as appropriate in legal research.
Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan: (Studi Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara) Ardo Sirait; Budiman Ginting; T. Keizerina Devi Azwar; Utary Maharany Barus
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.229

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, serta pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, yayasan dapat memperoleh laba, sehingga penghasilan yang diperoleh yayasan melalui kegiatan usahanya merupakan objek PPh. Kendala terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Keterlambatan tersebut menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah melakukan pembangunan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 gedung ruang kelas yang terdiri atas 6 dan 4 kelas, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi yang dipergunakan bagi para santri putra dan putri hingga perbaikan pagar yayasan, atas sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara, pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup di lingkungan Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara.
Legal Readiness Of Agreements Facing The Digitalization Era Banking In Islamic Banking Financing Transactions Utary Maharany Barus; T. Keizeirina Devi Azwar; Cheryl Patriana Yuswar; Siti Nurahmi Nasution; Hilbertus Sumplisius M. Wau
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 2 No 12 (2023): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v2i12.229

Abstract

Digital developments in the banking system occur not only in conventional banks but also in Islamic banks. The digitalization of Islamic financing transactions is also inseparable from technological developments, especially in the use of electronic contracts. Sharia banks implementation of sharia business activities is regulated in the “Compilation of Sharia Economic Law” (KHES). Electronic Contracts are one of the innovations related to commercial life while navigating the legality of making agreements, even though digitally included by Islamic Banks, thus raising questions about the validity and risks of these electronic contracts. Competence, legal relations, objects, free consent, and jurisdiction are indicators of readiness for treaty legal instruments in the development of the current digitalization era. This study examines the legal readiness of agreements facing the era of digitalization of Islamic banking in financing transactions. This study uses an empirical method to examine the provisions of laws and regulations in detail. This was a normative juridical study. The results of the field study show that the electronic contracts implemented by Bank Mega Syariah and Bank Muamalat through e-contracts meet the legal provisions of the agreements stipulated in positive law in Indonesia. The results of the literature study also show that treaty legal instruments as stipulated in BW, Law 11/2008 juncto PP 71/2019 and KHES have accommodated the development of electronic agreement legal needs as an implication of the digitalization era in banking financing transactions.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan PN No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau) Br Samura, Margaretha Selia; Kaban, Maria; Barus, Utary Maharany
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i2.9434

Abstract

Co-Authors Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Angreni Fajrin Dalimunthe Anjani Sipahutar Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arsyad Subhan Purba Artha Sebayang Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagya Agung Prabowo, Bagya Agung Bastari Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Bismar Nasution Br Samura, Margaretha Selia BUDIMAN GINTING Cheryl Patriana Yuswar Cristina Natalia Tarigan Dedi Harianto Dejan Gumelar Raja Guk-Guk Delvi Widhia Astuti Edy Ikhsan Ekaputra, M. Elsa Najla Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang Empindonta Ramadhaan Tarigan Empindonta Ramadhaan Tarigan Erwintjia Erwintjia Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fauziah Fauziah Finita Serena Hutabarat Handoko, A.D Hasballah Thaib Hashim Purba Hasibuan, Farhan Auliya Hasim Purba HASIM PURBA Hasyim Purba Hilbertus Sumplisius M. Wau Idha Aprilyana Idha Aprilyana Sembiring Indra Bayu, M. Hasballah Thaib Indra Isnaini Isnaini Isnaini Isnaini Isnaini, Isnaini Jefri Ardiansyah Jelly Leviza Julianty Siregar, Riana Kaban, Maria Lely Suryani Silalahi Lili Wulandari M. Citra Ramadhan Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maria Maria Kaban Mhd Yadi Harahap Mohammad Eka Putra Mohammad Eka Putra Muazzul, Muazzul Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Hamdan Muhammad Muchlis Muhammad Yaasir Syauqii Pohan Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhammad Yusuf Siregar Muhayminah Muhayminah Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mulia Mulia Nabillah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nindyo Pramono Nurjannah Nurjannah Oemar Abdallah Panca Hutagalung Prayogi Prayogi Putri Rumondang Siagian Putri Rumondang Siagian Rahman Frija Rahmat Lubis Ramli Daniel Christian Siregar Rasiyati, Rasiyati Rifany Arbita Lubis Ritonga, Arifin Syahputra Rommy Yudistira Lubis Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung S, Sunarmi Sari Husmaijar Sianipar, Herlina Hotmadinar Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Sinaga, Mery Christina Siregar, Taufik Siti Nurahmi Nasution Situmorang, Edward Pahala Sri Maini Nst Suhdi Maulana Nst Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sunarmi Sunarmi S Sunarmi, Sunarmi Susi Muliyanti Syaddan Dintara Lubis Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tjipta, Arya Tony Tony Vialli, Vina Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yosef Warmanto Panggabean Zaid Alfauza Marpaung Zaisika Khairunnisak Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib Zamakhsyari