Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Medan Nasution, Muhammad Iqbal; Ginting, Budiman; Bastari, Bastari; Barus, Utary Maharany
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8544

Abstract

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG TELAH DITANDATANGANI SEBELUM DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANNYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 541 PK/PDT/2019) Vialli, Vina; Bastari, Bastari; Barus, Utary Maharany; Tony, Tony
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 2 (2022): Vol. 3 No. 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v3i2.10325

Abstract

Penjual dan pembeli mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan penandatanganan akta jual beli misalnya melakukan pembayaran pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum keabsahan akta jual beli yang telah ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi namun belum ditandatangani oleh PPAT dikarenakan pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya belum dibayarkan, akibat hukum dari Putusan MA No. 541 PK/PDT/2019 dan sanksi PPAT dalam pembuatan akta jual beli tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa akta jual beli tersebut dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat materiil dari jual beli serta telah memenuhi Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPerdata. Akibat hukum dari Putusan MA No. 541 PK/PDT/2019 yaitu akta jual beli tersebut terdegadrasi menjadi akta dibawah tangan. PPAT yang membuat akta jual beli tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya dan sanksi perdata berupa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.
Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta Prabowo, Bagya Agung; Barus, Utary Maharany; Wau, Hilbertus Sumplisius M.
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.10071

Abstract

Praktek gadai syari’ah (Rahn) sebagai produk pembiayaan yang diunggulkan dalam pegadaian syariah dengan prinsip syariah, berbeda dengan pembiayaan Ijarah (penitipan barang). Namun realitanya kedudukan akad Ijarah dalam gadai syariah pada pegadaian syariah di Kota Yogyakarta juga menggunakan akad Ijarah sebagai akad tambahan dalam pelaksanaan gadai syariah selain akad Rahn (Hybrid Contract). Masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai implementasi Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada Pegadaian Syariah, dan implikasi hukum terhadap Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada praktik pegadaian syari’ah di Kota Yogyakarta. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa akad yang benar seharusnya digunakan dalam praktik pegadaian syariah adalah akad Rahn saja sebab penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan perbedaan konstruksi hukum yang berimplikasi berbedanya hubungan hukum antar pihak. Kedudukan akad Ijarah dalam gadai syariah pada pegadaian syariah secara praktik harus dipisahkan dengan akad Rahn, karena akad Ijarah dengan akad Rahn adalah dua akad yang berbeda, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Implementation of the Disclosure Principle in Submitting Evidence in Civil Lawsuits Through e-Court in the Class 1 A District Court Medan and Class 1 A District Court Lubuk Pakam Mulhadi, Mulhadi; Barus, Utary Maharany; Harianto, Dedi; Sembiring, Idha Aprilyana; Wau, Hilbertus Sumplisius M.
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.11118

Abstract

This article aims to determine the implementation of the principle of disclosure in submitting evidence in civil lawsuits through e-Court in the district court, by taking the location of research in the Class 1 A District Court Medan and Class 1 A District Court Lubuk Pakam. Technological advances have provided convenience in public services, including electronic case resolution services in district courts with the introduction of e-Court. The research methods used are the type of normative juridical research supported by field research, the approach methods used are statutory approaches and conceptual approaches, secondary data sources and primary data, technical data collection literature research and field research, qualitative data analysis and deductive conclusions. This study concludes that the electronic justice system (e-Court) in the Medan Class 1 A District Court and Lubuk Pakam Class 1 A Court provides convenience to the parties concerned and their legal representatives to submit evidence in civil lawsuits, but regarding the implementation of the principle of disclosure, the information obtained regarding evidence is only limited to information on letter evidence that enters the Court Information Tracing System which is still of doubtful authenticity without direct mail check.
Penyelesaian Kredit Macet Terkait Adanya Tagihan Utang Pajak Debitur di Bank BRI Kantor Cabang Medan Thamrin Arfandi, Muhammad; Ginting, Budiman; Barus, Utary Maharany; Siahaan, Rudy Haposan
Journal of Law & Policy Review Vol 2, No 1 (2024): Journal of Law & Policy Review, June 2024
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v2i1.447

Abstract

The implementation of mortgage execution, execution (parate execution) must be based on a promise to sell under one's own power as regulated in Article 1178 paragraph (2) of the Civil Code, so that it is an implementation of an agreement and accompanied by a mortgage deed grosse which is intended "For the sake of Justice Based on the Almighty Godhead" This research is descriptive analytical in nature. The type of research used in this thesis is empirical legal research. Types and sources of data that will be used secondary and primary data. Data analysis was carried out to answer the problems studied using qualitative methods. Research using qualitative methods starts from assumptions about reality or social phenomena that are unique and complex. There is a certain regularity or pattern in it, but it is full of variations (diversity) in the facts contained in the problem being studied. Settlement of bad credit related to mortgage rights at Bank BRI Medan Thamrin Branch is preceded by steps taken by the bank to collect outstanding payments from debtors who have bad credit. The collection process is carried out through warning letters, telephone calls, or direct visits to debtors. If the debtor has not paid his obligations, the bank will then take steps to sell the assets through auction for the debtor's bad credit collateral. Regarding bills from taxpayers who are debtors of BRI Bank Medan Thamrin Branch, then if a taxpayer has an unpaid tax bill and he is a bank debtor, then the bank can withdraw funds from the taxpayer's bank account to pay the tax bill. This can be done based on a Tax Assessment Letter (SKP) issued by the tax authority which stipulates that the taxpayer must pay a certain tax bill. Settlement of debtors' bad debts at Bank BRI is related to taxpayers' tax debt claims against debtors. In an effort to provide legal certainty, the debtor's collateral object can be executed by the bank and then the sales proceeds are divided proportionally to the bank for bank credit debts and the tax office. on taxpayer debt.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PPH FINAL PHTB DAN BPHTB ATAS JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBATALKAN Sri Maini Nst; Budiman Ginting; Bastari Mathon; Utary Maharany Barus
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.74

Abstract

Notaris berwenang membuat akta autentik dan Notaris dalam membuat akta harus mengutamakan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pada penelitian ini, Notaris tidak memperhatikan dan menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 39 ayat (2) UUJN, sehingga akta yang dibuat tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana status kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang atas pembatalan jual beli tanah dan/atau bangunan, bagaimana akibat hukum dari PPh Final PHTB dan BPHTB yang telah dibayar yang jual belinya dibatalkan, bagaimana pengembalian pembayaran PPH Final PHTB DAN BPHTB atas jual beli tanahdan/ atau bangunan yang jual beli tanahnya dibatalkan. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum yaitu yuridis normatif yang didukung data yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah dan/atau bangunan atas pembatalan jual beli tanah dan/atau bangunan yakni menyebabkan penghentian suatu perikatan dan membawa segala sesuatu kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian pembatalan perjanjian jual beli tanah dan bangunan, maka para pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya selama jual beli tanah dan/atau bangunan berlangsung. Akibat hukum dari PPh Final PHTB dan BPHTB yang telah dibayar yang jual belinya dibatalkan adalah pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan surat permohonan. Negara dapat beriktikad baik dengan cara mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suatu pihak. Mekanisme yang ditawarkan adalah upaya restitusi yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan Ketentuan tentang tata cara pengembalian  pembayaran PPh Final PHTB dan BPHTB yang jual belinya dibatalkan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 dapat dimohonkan oleh pihak penjual kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pemohon terdaftar sebagai wajib pajak, hal tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
PERTANGGUNG JAWABAN BANK SYARIAH INDONESIA ATAS PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN DEBITUR PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN Oemar Abdallah; Sunarmi; T. Keizerina Devi Azwar; Utary Maharany Barus
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.115

Abstract

Kewajiban untuk mendaftarkan “Penggantian Nama Pemegang Hak Tanggungan” seharusanya menjadi tanggungan jawab pihak Bank atau Kreditur, namun pada implementasinya pihak bank melemparkan tanggungan jawab tersebut kepada pihak debitur. Sehingga Debitur melakukan sendiri pendaftaran “Penggantian Nama Pemegang Hak Tanggungan”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum penggabungan dan perubahan nama pada perbankan syariah terhadap pembebanan hak tanggungan atas jaminan debitur, bagaimana hambatan perbankan syariah dalam pemenuhan tanggungjawab atas peralihan hak tanggungan terkait penggabungan dan perubahan nama perusahaan, bagaimana pelindungan hukum terhadap nasabah atas penggabungan dan perubahan nama perusahaan terhadap pembebanan hak tanggungan atas jaminan debitur pada PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hokum. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (documentary study), wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menjadi kesimpulan yang lebih khusus dengan pembuktian yang logis dan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Bank dinilai masih memiliki kekurangan untuk pemenuhan pertanggung jawaban. Pemenuhan kewajiban Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan. Hambatan yang ditemui yaitu Hambatan Substansi seperti di pihak bank, pihak Notaris Rekanan Bank dan Badan Pertanahan Nasional. Hambatan Prosedural seperti mengikuti aturan yang menjadi persyaratan dan menyiapkan dokumen dalam melakukan perubahan nama di kantor pertanahan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendaftarakan perubahan pemilik hak tanggungan atas seluruh jaminan nasabah bank. Hambatan culture yaitu kebiasaan masyarakat yang pinjaman kreditnya di bank sudah lunas, dan ingin mengambil jaminannya namun pihak bank belum mendaftarkan perubahan nama pemegang hak tanggungan, Pelindungan Hukum dapat dilakukan dengan cara pelindungan hukum preventif tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Dan Pelindungan Hukum Represif, pelindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Pelindungan yang diberikan kepada masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Sedangkan di bidang perbankan adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN Rahman Frija; Utary Maharany Barus; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.207

Abstract

Akibat hukum pasca merger bank tidak hanya terjadi pada penggabungan dan pergantian nama perseroan, tetapi berlanjut pada setiap perbuatan hukum bank sebelum merger. Begitu pula yang ditemui PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani, dimana memiliki dokumen pengikatan jaminan dengan nama bank sebelum merger sehingga diperlukan proses konversi atau perubahan identitas bank atas dokumen pengikatan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger? Bagaimana akibat hukum pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.? Bagaimana kendala perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data secara penelitian kepustakaan (Library Research) serta penelitian lapangan (Field Research). Metode analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisi data hasil penelitian dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif melalui kerangka normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan merger mengakibatkan pada dokumen pengikatan yang tertera nama penerima jaminan adalah PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah atau PT. BRI Syariah, Tbk. maka dilakukan konversi menjadi menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Hal tersebut berdasarkan asas hukum jaminan, dalam dokumen pengikatan jaminan harus ada, wajib dan terdaftar atas nama penerima. Dalam hal PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. belum melakukan perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan jaminan maka akan menimbulkan potensi dapat ditolak permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN Lili Wulandari; Runtung; Utary Maharany Barus; Mahmul Siregar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.219

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa tanggung jawab serta akibat hukum bagi Direksi dan Komisaris Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tahunan dan melakukan perbuatan melawan hukum, keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi dan komisaris yang mengurus perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas yang tidak melaksanakan RUPS tahunan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris di Indonesia, dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam mengurus perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan mendasarkan data kepustakaan sebagai data utamanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur, dan bahan tersier seperti kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan RUPS tahunan, dan perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dan komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dan komisaris dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi dan komisaris mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan UUPT 40 Tahun 2007. PT. Damai Jaya Lestari mengangkat Direktur Utama tanpa melalui RUPS, Mantan Direktur Utama PT. Modular Alkesindo selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, dan Presiden Direktur pada PT. Sport Glove Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang dengan melakukan transfer ke rekening pribadinya uang perusahaan yang seharusnya diperuntukkan pembayaran gaji pimpinan dan karyawan.
ACTIO PAULIANA TERHADAP DEBITOR DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA Lely Suryani Silalahi; Utary Maharany Barus; Herlina Hotmadinar Sianipar
Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI) Vol. 2 No. 4 (2024): Vol. 2 No. 4 (2024): P3JI - NOVEMBER
Publisher : Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak putusan pengadilan terhadap gugatan Actio Pauliana dalam konteks kepailitan yang melibatkan jaminan fidusia. Fokus penelitian adalah pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh Kurator terhadap kreditor pemegang hak fidusia yang menjual harta pailit yang berstatus sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis data yaitu penerapan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga.Smg Jo No. 20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Smg terhadap gugatan Actio Pauliana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mengutamakan hak-hak kreditor pemegang hak fidusia dan putusan perkara aquo memiliki dampak signifikan terhadap proses kepailitan. Dengan pengakuan atas hak fidusia, harta pailit berkurang, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pembayaran utang bagi kreditor lainnya. Hal ini juga membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dan kreditor yang dirugikan. Di sisi lain, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pembeli aset dan memperkuat posisi kreditor pemegang hak fidusia dalam proses kepailitan.
Co-Authors Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Angreni Fajrin Dalimunthe Anjani Sipahutar Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arsyad Subhan Purba Artha Sebayang Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagya Agung Prabowo, Bagya Agung Bastari Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Bismar Nasution Br Samura, Margaretha Selia BUDIMAN GINTING Cheryl Patriana Yuswar Cristina Natalia Tarigan Dedi Harianto Dejan Gumelar Raja Guk-Guk Delvi Widhia Astuti Edy Ikhsan Ekaputra, M. Elsa Najla Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang Empindonta Ramadhaan Tarigan Empindonta Ramadhaan Tarigan Erwintjia Erwintjia Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fauziah Fauziah Finita Serena Hutabarat Handoko, A.D Hasballah Thaib Hashim Purba Hasibuan, Farhan Auliya HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Hilbertus Sumplisius M. Wau Idha Aprilyana Idha Aprilyana Sembiring Indra Bayu, M. Hasballah Thaib Indra Isnaini Isnaini Isnaini Isnaini Isnaini, Isnaini Jefri Ardiansyah Jelly Leviza Julianty Siregar, Riana Kaban, Maria Lely Suryani Silalahi Lili Wulandari M. Citra Ramadhan Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Maria Maria Kaban Mhd Yadi Harahap Mohammad Eka Putra Mohammad Eka Putra Muazzul, Muazzul Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Hamdan Muhammad Muchlis Muhammad Yaasir Syauqii Pohan Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhammad Yusuf Siregar Muhayminah Muhayminah Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mulia Mulia Nabillah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nindyo Pramono Nurjannah Nurjannah Oemar Abdallah Panca Hutagalung Prayogi Prayogi Putri Rumondang Siagian Putri Rumondang Siagian Rahman Frija Rahmat Lubis Ramli Daniel Christian Siregar Rasiyati, Rasiyati Rifany Arbita Lubis Ritonga, Arifin Syahputra Rommy Yudistira Lubis Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung S, Sunarmi Sari Husmaijar Sianipar, Herlina Hotmadinar Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Sinaga, Mery Christina Siregar, Taufik Siti Nurahmi Nasution Situmorang, Edward Pahala Sri Maini Nst Suhdi Maulana Nst Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sunarmi Sunarmi S Sunarmi, Sunarmi Susi Muliyanti Syaddan Dintara Lubis Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tjipta, Arya Tony Tony Vialli, Vina Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yosef Warmanto Panggabean Zaid Alfauza Marpaung Zaisika Khairunnisak Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib Zamakhsyari