Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/Pa.Kdi) Delvi Widhia Astuti; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Utary Maharany Barus; Yefrizawati Yefrizawati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran hibah dalam konteks warisan menjadi penting karena dapat memengaruhi hak dan kewajiban ahli waris. Salah satu putusan yang relevan dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, yang menjadi objek studi dalam analisis yuridis ini. Putusan ini mengangkat isu tentang pembagian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai bagian dari warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam hukum Islam, untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan serta untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam hibah yang diperhitungkan warisan pada kasus Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam Hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 dari total harta sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 dan hadits Rasulullah SAW. Perlindungan hukum terhadap ahli waris diwujudkan melalui beberapa mekanisme yaitu pembatasan jumlah hibah, hak mengajukan gugatan, kewenangan pengadilan untuk membatalkan/mengurangi hibah yang melebihi ketentuan, kewajiban mempertimbangkan asas keadilan, dan keharusan mendapat persetujuan ahli waris lainnya. Dalam Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, hakim mengakui keabsahan hibah dari La Undu kepada cucunya (Tergugat) namun membatasinya maksimal 1/3 dari total harta, sedangkan sisanya ditetapkan sebagai warisan yang dibagi kepada seluruh ahli waris
Hak Anak Angkat terhadap Warisan dalam Waris Perdata dan Islam: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/Pdt.g/2019/Pn.Plk) Nabillah; Rosnidar Sembiring; Utary Maharany Barus
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.1643

Abstract

Child adoption serves as an alternative for couples who have not been blessed with children; however, it raises legal issues, paticularly regarding the inheritance rights of adopted children. Under civil law, adopted children are entiled to inheritance rights equivalent to those of biological children,in contrast, islamic law does not grant adopted children direct inheritance rights;instead, they may recive inheritance through a wasiat wajibah (mandatory will). This disrepancy creates legal uncertaintly in juridical practice, as reflected in the palangkaraya Distric Court Decision No. 27/Pdt.G/2019/PN.PLK. This study employs a normative legal research method with descriptive analytical approach and Comparative legal. The findings reveal that although adopted children do not have automatic inheritance rights under either legal system, islamic law provides protection through the wasiat wajibah mechanism (up to one-third of the estate), while civil law relies on will and grants.
Analisis Yuridis Pembuktian Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba : (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020) Ramli Daniel Christian Siregar; Maria Kaban; Utary Maharany Barus
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.1649

Abstract

Inheritance disputes over Batak Toba customary land create legal complexity due to the dualism between customary law and positive law systems, particularly regarding the validity of colonial documents as evidence of ownership. This research examines the concept of heir status, the juridical proof process, and analysis of judicial considerations in Supreme Court Decision Number 628 PK/PDT/2020 using normative juridical methods. The findings show that heir status is based on a patrilineal kinship system with the concept of tunggane ni huta as the highest authority holder. Juridical proof requires a combination of customary evidence (tarombo, hatobangon testimony) and formal documents. The Supreme Court applies an integrative approach recognizing customary legitimacy while meeting formal legal proof standards.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN AKIBAT PERILAKU HYPERSEKS MENURUT KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Hasibuan, Farhan Auliya; Ekaputra, M.; Barus, Utary Maharany
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3122

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of assault driven by hypersexual behavior, from the perspective of positive criminal law in the Indonesian Penal Code (KUHP) and Islamic criminal law. Hypersexuality, as an excessive sexual urge, may influence the motives behind acts of violence, yet this condition remains unregulated in Indonesia’s legal system. This research employs a normative juridical approach, with data collected through literature review. The findings reveal that under the Penal Code, criminal liability applies regardless of psychological factors such as hypersexuality, unless they qualify as legal defenses. In contrast, Islamic criminal law views deviant sexual behavior as a serious moral offense, warranting both legal and ethical sanctions. The study recommends the development of more comprehensive legal frameworks to consider psychological conditions in assessing criminal liability. Keywords: Assault, Hypersexuality, Criminal Liability, Penal Law, Islamic Criminal Law Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh perilaku hiperseksual, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. Fenomena hiperseksualitas sebagai dorongan seksual yang berlebihan dapat mempengaruhi motif terjadinya penganiayaan, namun aspek ini belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana tetap berlaku tanpa mempertimbangkan aspek psikologis seperti hiperseks, kecuali terbukti sebagai alasan pemaaf. Sementara dalam hukum pidana Islam, perilaku menyimpang secara seksual termasuk dalam pelanggaran moral yang serius dan sanksinya mencakup baik aspek hukum maupun etika. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi kondisi psikologis pelaku dalam proses pertanggungjawaban pidana. Kata kunci: Penganiayaan, Hiperseksual, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Hukum Islam 
Juridical Analysis of Criminal Liability for the Crime of Impaired Marriage in the Criminal Code (Study Decision Number 17/ Pid.B/ 202/ PN. Blg) Mohammad Eka Putra; Utary Maharany Barus; Empindonta Ramadhaan Tarigan
International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 7 No. 2 (2025): 10th IHERT (2025): IHERT (2025) SECOND ISSUE: International Conference on Healt
Publisher : Universitas Efarina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ihert.v7i1.501

Abstract

Criminal liability for the crime of obstructing marriage is regulated in article 279 of the Criminal Code which states that anyone who enters into a marriage even though he knows that his existing marriage or marriages are a legal obstacle to that, or whoever enters into a marriage even though he knows that the marriage or marriages of another party become Obstruction to do so is punishable by a maximum imprisonment of five years. There is an example of a case regarding an obstructed marriage as contained in Decision Number 17/Pid.B/2021/PN.Blg, the defendant's actions are regulated and punishable by crime in Article 279 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. 1. Declare that the defendant, Estomihi Siahaan, as mentioned above, has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "entering into a marriage even though knowing that his existing marriage was a legal obstacle to that" as in the first alternative indictment; 2. Sentence the Defendant to prison for 7 (seven) months.
Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dalam Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Abdullah, Fauzi; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul; Barus, Utary Maharany
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.836

Abstract

Artikel ini menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung analisis empiris terhadap Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 belum berjalan efektif, yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan norma, khususnya terkait perpanjangan waktu penyelidikan, rendahnya ketaatan para pihak dalam proses beracara, serta keterbatasan kewenangan regulatif KPPU. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perwujudan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kerangka hukum acara persaingan usaha melalui penataan kewenangan Komisi dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
Between Global Competition and National Justice: The Legal Protection Dilemma in Indonesia T. Keizerina Devi Azwar; Utary Maharany Barus
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 3 (2024): December : LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, H
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i3.3297

Abstract

This article examines Indonesia’s legal-protection dilemma amid intensifying global competition. Addressing a gap in prior literature that treats globalization’s legal effects descriptively, we evaluate the effectiveness of Indonesia’s legal protection through the lenses of legal certainty (Radbruch), distributive justice (Rawls), and institutional quality (North). Using a normative juridical method—statute, conceptual, and comparative approaches—our analysis of WTO-related disputes and domestic regulatory practice shows: First, persistent disharmony and overlap across trade, investment, and IPR regimes; Second, weak and uneven enforcement that erodes legal certainty; and Third, structural asymmetries in international fora impacting national justice goals. We propose targeted reforms: accelerated regulatory harmonization aligned with international commitments, capacity-building for trade-remedy and IPR enforcement, and calibrated safeguards for MSMEs within ASEAN and WTO frameworks. These steps reconcile competitiveness with national justice, strengthening Indonesia’s legal readiness in a globalized economy.
Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt Nurhadi Ahmad Juang; Rosnidar Sembiring; Utary Maharany Barus
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11435

Abstract

Gugatan sederhana yang dilegitimasi sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sedehana beserta perubahannya yang diatur di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, adalah proses penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materiil maksimal Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan mekanisme persidangan dan pembuktian yang sederhana dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Sistem yang tergolong baru dikenal dan diberlakukan ini masih menuai beberapa komentar seperti halnya terkait bentuk peraturan, kurangnya penjelasan, hingga tidak adanya pengaturan yang tegas tentunya dapat menjadi celah hukum. Salah satu perkara yang diadili dengan proses gugatan sederhana adalah wanprestasi atas perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana, kesesuaian putusan dengan hukum acara gugatan sederhana, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Didukung dengan alat dan teknik pengumpul data berupa wawancara informan yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan guna memperkuat data penelitian. Penelitian ini berkesimpulan tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang termasuk ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur salam Pasal 3 dan 4 Perma Gugatan Sederhana yang didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan. Adapun proses penyelesaian perkara gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt dinilai telah sesuai dengan hukum acara gugatan sederhana dan putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu Tergugat selaku owner arisan wajib untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran uang arisan online.
TANGGUNG JAWAB HUKUM YAYASAN ZIS AL-IKHLAS SEBAGAI NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Elsa Najla; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana Sembiring
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.674

Abstract

Peruntukkan tanah wakaf didorong oleh perkembangan manusia yang semakin maju, juga pengamalan agama yang baik, sebagian umat Islam mengalami kemunduran disebabkan faktor ekonomi dan ilmu yang kurang memadai, dalam hal ini seharusnyalah pihak penyuluh agama, juga pemerintah agar dapat menggalakkan sekaligus dapat memberikan informasi tentang pentingnya mempertahankan aset umat Islam yaitu dalam hal memasyarakatkan dan mempedomani hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA. Dengan adanya usaha tersebut, maka akan lahir dan muncullah suatu ketentuan Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nadzir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf? Bagaimana tanggung jawab Yayasan ZIS Al-Ikhlas sebagai nadzir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf menurut Undang- Undang No. 41 tentang Wakaf?, dan Bagaimana hambatan Yayasan ZIS Al-Ikhlas sebagai nadzir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh Yayasan ZIS Al-Ikhlas? Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari aspek hukum, pelaksanaan wakaf membutuhkan adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, peran notaris dalam pelaksanaan wakaf menjadi sangat krusial sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik terkait wakaf. Pengelolaan aset wakaf oleh nadzir tidak terlepas dari peran serta notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta, termasuk membuat akta ikrar wakaf (AIW). Peran notaris dalam perwakafan semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini menegaskan bahwa pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda tidak bergerak wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang salah satunya bisa dijabat oleh notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri.
KEABSAHAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SECARA SIRI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERCERAIAN: (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg) Muhammad Muchlis; Hasim Purba; Utary Maharany Barus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.729

Abstract

Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Artinya perkawinan yang sah dinilai dari kesesuaian dengan hukum agama dan Undang-Undang selama tidak bertentangan satu sama lain atau tidak ada ketentuan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Untuk menghindari dampak negatif, dapat ditempuh solusi hukum atas perkawinan nikah siri tersebut dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan nikah siri (Itsbat nikah) ke Pengadilan Agama pada wilayah tempat tinggal atau tempat dilaksanakanya perkawinan. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana keabsahan itsbat nikah pada perkawinan poligami secara siri menurut perundang-undangan di indonesia? Bagaimana kedudukan hukum itsbat nikah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan poligami secara siri apabila  terjadi perceraian?, dan Bagaimana pertimbangan Hakim terkait keabsahan itsbat nikah terhadap perkawinan poligami secara siri  sebagai upaya penyelesaian perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 43/PDT.G/2021/PA.BATG? Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari aspek hukum, penolakan Itsbat Nikah dalam perkara ini dianggap keliru karena tidak ada bukti sah pernikahan pertama suami, putusan hakim mengabaikan perlindungan hak istri, dan proses pemeriksaan bukti tidak memenuhi standar keadilan prosedural. Menurut Pasal 71 KHI Itsbat nikah bertujuan mengakui perkawinan yang sah secara agama meski tidak dicatat, bukan membenarkan poligami illegal.
Co-Authors Abdullah, Fauzi Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Angreni Fajrin Dalimunthe Anjani Sipahutar Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arsyad Subhan Purba Artha Sebayang Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagya Agung Prabowo, Bagya Agung Bastari Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Bismar Nasution Br Samura, Margaretha Selia BUDIMAN GINTING Cheryl Patriana Yuswar Cristina Natalia Tarigan Dedi Harianto Dejan Gumelar Raja Guk-Guk Delvi Widhia Astuti Edy Ikhsan Ekaputra, M. Elsa Najla Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang Empindonta Ramadhaan Tarigan Empindonta Ramadhaan Tarigan Erwintjia Erwintjia Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Farhan Auliya Hasibuan Fauziah Fauziah Finita Serena Hutabarat Handoko, A.D Hasballah Thaib Hashim Purba Hasibuan, Farhan Auliya Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasyim Purba Hilbertus Sumplisius M. Wau Idha Aprilyana Idha Aprilyana Sembiring Indra Bayu, M. Hasballah Thaib Indra Isnaini Jefri Ardiansyah Jelly Leviza Julianty Siregar, Riana Kaban, Maria Lely Suryani Silalahi Lili Wulandari M. Ekaputra Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maria Maria Kaban Mhd Yadi Harahap Mohammad Eka Putra Mohammad Eka Putra Muazzul, Muazzul Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Hamdan Muhammad Muchlis Muhammad Muchlis Muhammad Yaasir Syauqii Pohan Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhammad Yusuf Siregar Muhayminah Muhayminah Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mulia Mulia Nabillah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurhadi Ahmad Juang Nurjannah Nurjannah Oemar Abdallah Panca Hutagalung Prayogi Prayogi Putri Rumondang Siagian Putri Rumondang Siagian Rahman Frija Rahmat Lubis Ramli Daniel Christian Siregar Rasiyati, Rasiyati Rifany Arbita Lubis Ritonga, Arifin Syahputra Rizka Hanum Mendrofa Rommy Yudistira Lubis Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung S, Sunarmi Sari Husmaijar Sianipar, Herlina Hotmadinar Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Sinaga, Mery Christina Siti Nurahmi Nasution Situmorang, Edward Pahala Sri Maini Nst Suhdi Maulana Nst Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sunarmi Sunarmi S Sunarmi, Sunarmi Susi Muliyanti Syaddan Dintara Lubis Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Taufik Siregar Tjipta, Arya Tony Tony Vialli, Vina Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yosef Warmanto Panggabean Zaid Alfauza Marpaung Zaisika Khairunnisak Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib Zamakhsyari