Claim Missing Document
Check
Articles

HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL fauziah, Fauziah; Utary Maharany Barus
Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI) Vol. 2 No. 4 (2024): Vol. 2 No. 4 (2024): P3JI - NOVEMBER
Publisher : Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat yang berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena hukum terjadi dan beradaptasi dalam menghadapi fenomena sosial yang kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konseptual dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur fenomena sosial dan mempengaruhi dinamika masyarakat. Dalam situasi fenomena sosial yang cepat, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dan mempromosikan keadilan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat juga terungkap. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan fenomena sosial sangat penting dalam mengembangkan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Dengan demikian diperlukan kerja kolektif antara sesama institusi pemerintah dan swasta baik dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan organisasi non formal untuk secara terus menerus membangun kesadaran hukum agar terbentuk budaya hukum yang kondusif.
LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN SOSIOLOGI HUKUM Sinaga, Mery Christina; Barus, Utary Maharany
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5001

Abstract

Pernikahan menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam masyarakat kita karena melibatkan tidak hanya calon pengantin, tetapi juga orang tua, saudara kandung, bahkan keluarga mereka. Dalam masyarakat Toba, satu marga, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah, dan hal ini masih berlaku. Jika seseorang melanggarnya, mereka akan diceraikan atau diusir dari rumah, namun hukuman ini sesuai dengan perkembangan zaman karena orang yang menikah dengan marga dikecualikan. Generasi berikutnya harus diberi tahu bahwa pernikahan marga dilarang oleh orang tua mereka. Pernikahan dalam marga yang sama tidak diperbolehkan, bahkan atas dasar cinta, karena orang Batak Toba terikat oleh dalihan natolu, dan juga pada hari ketika kedua belah pihak saling bertanya tentang marga untuk mengetahui hubungan keluarga. Dibandingkan dengan pernikahan di luar marga, saudara kandung akan mendapatkan dua salinan gen yang dihapus jika terkait dengan kesehatan. Mengingat hal tersebut, pernikahan marga harus tetap dilarang. Pelanggar larangan tersebut juga berhak mendapatkan hukuman.
LEGAL ANALYSIS OF WIFE'S INHERITANCE RIGHTS TO HUSBAND'S PROPERTY IN ISLAMIC INHERITANCE LAW (STUDY OF DECISION NUMBER 2563/PDT.G/2023/PA.Mdn) Muhammad Yaasir Syauqii Pohan; Hasim Purba; Utary Maharany Barus
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i4.109

Abstract

This study aims to analyze the legal position of the wife regarding the husband's inherited property from the perspective of Islamic inheritance law, with a case study on Decision Number 2563/Pdt.G/2023/PA.Mdn. The focus of this study is to examine how Islamic inheritance law regulates the wife's rights to the husband's inherited property after the husband dies, and how religious courts apply these legal provisions in resolving inheritance disputes. The research method used is normative juridical with a case approach. The data analyzed include primary legal materials in the form of the Qur'an, Hadith, and related laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of Islamic legal literature and expert doctrines. In addition, this study also examines court decision documents to understand the legal considerations used by the panel of judges. The results of the study show that in Islamic inheritance law, the wife has the right to a certain portion of the husband's inheritance, which is specifically regulated in the Qur'an, Surah An-Nisa verse 12. However, the husband's inherited property that is not included in the category of joint property remains part of the inheritance that must be divided according to the provisions of faraidh law. In Decision Number 2563/Pdt.G/2023/PA.Mdn, the panel of judges decided that the wife is entitled to a portion according to the provisions of faraidh, while still considering the status of the property as inherited property that is not mixed with joint property. This study provides an important contribution in strengthening the understanding of the application of Islamic inheritance law in Indonesia, especially regarding the rights of wives to their husbands' inherited property. In addition, the results of this study can be a reference for legal practitioners, academics, and the community in understanding and resolving inheritance disputes fairly and in accordance with sharia.
The Important Role of MSMEs in National Economic Development Handoko, A.D; Pramono, Nindyo; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza; Barus, Utary Maharany
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i1.12984

Abstract

ABSTRACT Member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), make MSMEs a default factor in every economic law, especially investment law. However, the role of MSMEs in Indonesia is still often underestimated and has not received adequate opportunities to play their role in national economic development. The main problem in this research is to question how the issue of providing opportunities for the development of MSMEs in the rule of law in the economic sector in Indonesia. By using the normative juridical legal research method, it appears that MSMEs have an important role in national economic development, and therefore become an important target in efforts to achieve the State's Goal in promoting general welfare. The data collection technique in this study uses secondary data with qualitative data analysis techniques. From this research, it was found that there is an awareness of the importance of the role of MSMEs in national economic development, which is contained in various policies and legal regulations. The problem is that the implementation of these policies and regulations are still not in line with expectations. From the results of this research, it is recommended that the Government of Indonesia to reform the investment law in which it is mandated to provide opportunities for the development of MSMEs, so that MSMEs can really play an important role in the national economic development. Keywords : investment law, national economic development, role of MSMEs, legal reform;
Analisis Yuridis Gugatan Itsbat Nikah Kontensius terhadap Perkawinan yang Tidak dicatatkan (Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Putusan 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl) Rasiyati, Rasiyati; Barus, Utary Maharany; Sembiring, Idha Aprilyana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5741

Abstract

Penelitian ini menganalisis gugatan itsbat nikah kontensius terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl dan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms.Skl di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang pengajuan itsbat nikah kontensius, akibat hukum dari putusan yang diterima atau ditolak, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah kontensius diajukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait status perkawinan, hak waris, dan administrasi kependudukan. Putusan yang diterima memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak, sementara putusan yang ditolak disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat dan rukun nikah serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, serta prinsip maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa itsbat nikah kontensius berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan tidak tercatat.
The Office Of Religious Affairs As A Marriage Registration Agency For All Religions (Study Of The Office Of Religious Affairs In Medan Selayang) Sembiring, Idha Aprilyana; Barus, Utary Maharany; Yefrizawati; Agusmidah; Mulhadi; Yati Sharfina D; Putri Rumondang Siagian
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 (2025): Vol. 04 NO. 02 (2025): August Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Office of Religious Affairs (KUA) is a government agency with the authority to register marriages among Muslims. For those who marry according to Islam, the registration is carried out at the KUA together with the marriage ceremony. Currently, there is a proposal to expand the role of the KUA as a marriage recorder not only for Muslims but for all religions proposed by the Minister of Religion. This proposal certainly raises pros and cons from various parties, both in society, government officials and religious leaders.. This research was conducted using a normative legal research method by searching for literature materials, both primary, secondary and tertiary legal materials related to this research study. This research was conducted to examine the urgency of revitalizing the role of the KUA as an institution for registering marriages for all religions and how the realization of this KUA role is with the revitalization of the role of the KUA. From the research conducted, the urgency of revitalizing the role of the KUA is related to efficiency in implementing marriage registration, but in terms of realization it is still difficult to do because many aspects must be restructured if the KUA is to be the only institution for registering marriages for all religions
Perlindungan Hukum melalui Itsbat Nikah pada Poligami Siri: Tinjauan atas Putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg Muchlis, Muhammad; Purba, Hasim; Barus, Utary Maharany
JOM Vol 6 No 3 (2025): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, September
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/

Abstract

A valid marriage under Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 is one conducted in accordance with religious law, provided it does not contradict the Marriage Law. However, in practice, unregistered marriages, including polygamous ones, still occur and generate significant legal consequences, particularly in divorce cases. This study aims to examine the validity of itsbat nikah (marriage validation) for unregistered polygamous marriages within Indonesia’s positive law, to analyze its position as a form of legal protection for wives in divorce proceedings, and to evaluate judicial considerations in Religious Court Decision Number 43/Pdt.G/2021/PA.Batg. Using a normative juridical approach, supported by literature review and case analysis, this research finds that the rejection of itsbat nikah in this case was legally flawed. The absence of valid evidence of the husband’s first marriage led to the neglect of the wife’s rights. Article 71 of the Compilation of Islamic Law (KHI) clearly states that itsbat nikah is designed to acknowledge marriages valid under religion, even when unregistered, rather than to legitimize unlawful polygamy. These findings highlight the need for more consistent judicial interpretation to ensure the protection of women’s rights in unregistered polygamous marriages.
Validity of Deed of Gift That Eliminates Heirs' Rights (Study of Sidoarjo Religious Court Decision No. 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda Dated May 18, 2022 Ritonga, Arifin Syahputra; Purba, Hasim; Barus, Utary Maharany
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 5 (2024): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i5.1169

Abstract

This study analyzes the validity of a deed of gift that eliminates the rights of heirs through a study of the Sidoarjo Religious Court Decision No. 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda dated May 18, 2022. Using a normative legal research method with an analytical descriptive approach, this study examines three main problems: the position of the deed of gift in relation to the cancellation of the deed due to the loss of heirs' rights, legal protection for the recipient of the gift, and a legal analysis of the Sidoarjo Religious Court Decision No. 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda. The results of the study indicate that a deed of gift that eliminates the rights of heirs does not have binding legal force and can be canceled through the Religious Court, legal protection for the recipient of the gift only applies if it does not exceed 1/3 of the assets or obtains the consent of the heirs, and the court decision in this case is considered inappropriate because it cancels 3/4 of the gift even though the recipient of the gift should still be entitled to 1/3 of the part according to the provisions of the Compilation of Islamic Law.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IJBARI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan) Prayogi Prayogi; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Mhd Yadi Harahap; Utary Maharany Barus
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Salah satu asas yang mendasar dari pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah asas ijbari. Asas ijbari mengandung arti paksaan dalam hal ini wajib dilakukan pembagian harta warisan diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris, yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis tanpa adanya tindakan hukum baru. Perumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan. Bagaimana penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris di mana sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan koesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas ijbari tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan tidak dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan. Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan al-mashlahah dharuriyah yang dibenarkan hukum Islam. Akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan yaitu pertama, memiliki potensi berkurangnya nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh ahli waris dan kedua, memiliki potensi timbulnya pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk membagi harta warisan
ANALISIS HUKUM PENGENAAN PAJAK ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PELEBURAN USAHA ATAU KONSOLIDASI Erwintjia Erwintjia; Utary Maharany Barus; Bastari Mathon; Afnila Afnila
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat dua metode pencatatan akuntansi dalam konsolidasi, yaitu metode by purchase dan metode pooling of interest. Metode by purchase mencatat peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai pasar, sehingga terbentuk goodwill. Sedangkan metode pooling of interest peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam metode pooling of interest, perusahaan yang mengalihkan hak atas tanah tidak dikenai PPh Final PHTB berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Sifat penelitian ini preskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, tujuan disusunnya penelitian ini adalah untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, sifat preskriptif digunakan untuk menganalisis pengenaan pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam peleburan usaha atau konsolidasi. Pada hakikatnya pengenaan PPh Final PHTB dalam konsolidasi adalah berdasarkan nilai pasar, namun dalam Pasal 6 huruf e PP No. 34 Tahun 2016 membolehkan penggunaan nilai buku dalam konsolidasi atau dalam kata lain menggunakan metode pencatatan pooling of interest, sehingga dalam konsolidasi yang menggunakan nilai buku tidak dikenai PPh Final PHTB. Perusahaan yang hendak melakukan konsolidasi bisa mengajukan permohonan untuk penggunaan nilai buku dalam konsolidasi sesuai dengan PMK No. 56/PMK.010.2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha. Pembebanan PPh Final PHTB dalam konsolidasi tidak memenuhi asas keadilan horizontal dan vertikal. Dalam konsolidasi menggunakan metode by purchase dikenai PPh Final PHTB untuk perusahaan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPHTB untuk perusahaan yang menerima peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan dalam konsolidasi menggunakan metode pooling of interest, hanya dikenai BPHTB untuk perusahaan yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hendaknya pemerintah merevisi peraturan yang membolehkan penggunaan metode pooling of interest dalam konsolidasi sehingga dapat memenuhi asas keadilan horizontal.Terdapat dua metode pencatatan akuntansi dalam konsolidasi, yaitu metode by purchase dan metode pooling of interest. Metode by purchase mencatat peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai pasar, sehingga terbentuk goodwill. Sedangkan metode pooling of interest peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam metode pooling of interest, perusahaan yang mengalihkan hak atas tanah tidak dikenai PPh Final PHTB berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Sifat penelitian ini preskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, tujuan disusunnya penelitian ini adalah untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, sifat preskriptif digunakan untuk menganalisis pengenaan pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam peleburan usaha atau konsolidasi. Pada hakikatnya pengenaan PPh Final PHTB dalam konsolidasi adalah berdasarkan nilai pasar, namun dalam Pasal 6 huruf e PP No. 34 Tahun 2016 membolehkan penggunaan nilai buku dalam konsolidasi atau dalam kata lain menggunakan metode pencatatan pooling of interest, sehingga dalam konsolidasi yang menggunakan nilai buku tidak dikenai PPh Final PHTB. Perusahaan yang hendak melakukan konsolidasi bisa mengajukan permohonan untuk penggunaan nilai buku dalam konsolidasi sesuai dengan PMK No. 56/PMK.010.2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha. Pembebanan PPh Final PHTB dalam konsolidasi tidak memenuhi asas keadilan horizontal dan vertikal. Dalam konsolidasi menggunakan metode by purchase dikenai PPh Final PHTB untuk perusahaan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPHTB untuk perusahaan yang menerima peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan dalam konsolidasi menggunakan metode pooling of interest, hanya dikenai BPHTB untuk perusahaan yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hendaknya pemerintah merevisi peraturan yang membolehkan penggunaan metode pooling of interest dalam konsolidasi sehingga dapat memenuhi asas keadilan horizontal.
Co-Authors Abdullah, Fauzi Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Angreni Fajrin Dalimunthe Anjani Sipahutar Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arsyad Subhan Purba Artha Sebayang Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagya Agung Prabowo, Bagya Agung Bastari Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Bismar Nasution Br Samura, Margaretha Selia BUDIMAN GINTING Cheryl Patriana Yuswar Cristina Natalia Tarigan Dedi Harianto Dejan Gumelar Raja Guk-Guk Delvi Widhia Astuti Edy Ikhsan Ekaputra, M. Elsa Najla Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang Empindonta Ramadhaan Tarigan Empindonta Ramadhaan Tarigan Erwintjia Erwintjia Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Farhan Auliya Hasibuan Fauziah Fauziah Finita Serena Hutabarat Handoko, A.D Hasballah Thaib Hashim Purba Hasibuan, Farhan Auliya Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasyim Purba Hilbertus Sumplisius M. Wau Idha Aprilyana Idha Aprilyana Sembiring Indra Bayu, M. Hasballah Thaib Indra Isnaini Jefri Ardiansyah Jelly Leviza Julianty Siregar, Riana Kaban, Maria Lely Suryani Silalahi Lili Wulandari M. Ekaputra Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maria Maria Kaban Mhd Yadi Harahap Mohammad Eka Putra Mohammad Eka Putra Muazzul, Muazzul Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Hamdan Muhammad Muchlis Muhammad Muchlis Muhammad Yaasir Syauqii Pohan Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhammad Yusuf Siregar Muhayminah Muhayminah Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mulia Mulia Nabillah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurhadi Ahmad Juang Nurjannah Nurjannah Oemar Abdallah Panca Hutagalung Prayogi Prayogi Putri Rumondang Siagian Putri Rumondang Siagian Rahman Frija Rahmat Lubis Ramli Daniel Christian Siregar Rasiyati, Rasiyati Rifany Arbita Lubis Ritonga, Arifin Syahputra Rizka Hanum Mendrofa Rommy Yudistira Lubis Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung S, Sunarmi Sari Husmaijar Sianipar, Herlina Hotmadinar Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Sinaga, Mery Christina Siti Nurahmi Nasution Situmorang, Edward Pahala Sri Maini Nst Suhdi Maulana Nst Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sunarmi Sunarmi S Sunarmi, Sunarmi Susi Muliyanti Syaddan Dintara Lubis Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Taufik Siregar Tjipta, Arya Tony Tony Vialli, Vina Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yosef Warmanto Panggabean Zaid Alfauza Marpaung Zaisika Khairunnisak Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib Zamakhsyari