p-Index From 2021 - 2026
9.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Pembaharuan Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Social Science Journal Law of Deli Sumatera Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia Jurnal Ilmu Multidisplin Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Hukum Indonesia International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Recht Studiosum Law Review JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Intelek Insan Cendikia Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI) Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

ACTIO PAULIANA TERHADAP DEBITOR DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA Lely Suryani Silalahi; Utary Maharany Barus; Herlina Hotmadinar Sianipar
Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI) Vol. 2 No. 4 (2024): Vol. 2 No. 4 (2024): P3JI - NOVEMBER
Publisher : Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak putusan pengadilan terhadap gugatan Actio Pauliana dalam konteks kepailitan yang melibatkan jaminan fidusia. Fokus penelitian adalah pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh Kurator terhadap kreditor pemegang hak fidusia yang menjual harta pailit yang berstatus sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis data yaitu penerapan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga.Smg Jo No. 20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Smg terhadap gugatan Actio Pauliana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mengutamakan hak-hak kreditor pemegang hak fidusia dan putusan perkara aquo memiliki dampak signifikan terhadap proses kepailitan. Dengan pengakuan atas hak fidusia, harta pailit berkurang, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pembayaran utang bagi kreditor lainnya. Hal ini juga membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dan kreditor yang dirugikan. Di sisi lain, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pembeli aset dan memperkuat posisi kreditor pemegang hak fidusia dalam proses kepailitan.
HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL fauziah, Fauziah; Utary Maharany Barus
Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI) Vol. 2 No. 4 (2024): Vol. 2 No. 4 (2024): P3JI - NOVEMBER
Publisher : Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat yang berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena hukum terjadi dan beradaptasi dalam menghadapi fenomena sosial yang kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konseptual dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur fenomena sosial dan mempengaruhi dinamika masyarakat. Dalam situasi fenomena sosial yang cepat, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dan mempromosikan keadilan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat juga terungkap. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan fenomena sosial sangat penting dalam mengembangkan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Dengan demikian diperlukan kerja kolektif antara sesama institusi pemerintah dan swasta baik dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan organisasi non formal untuk secara terus menerus membangun kesadaran hukum agar terbentuk budaya hukum yang kondusif.
LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN SOSIOLOGI HUKUM Sinaga, Mery Christina; Barus, Utary Maharany
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5001

Abstract

Pernikahan menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam masyarakat kita karena melibatkan tidak hanya calon pengantin, tetapi juga orang tua, saudara kandung, bahkan keluarga mereka. Dalam masyarakat Toba, satu marga, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah, dan hal ini masih berlaku. Jika seseorang melanggarnya, mereka akan diceraikan atau diusir dari rumah, namun hukuman ini sesuai dengan perkembangan zaman karena orang yang menikah dengan marga dikecualikan. Generasi berikutnya harus diberi tahu bahwa pernikahan marga dilarang oleh orang tua mereka. Pernikahan dalam marga yang sama tidak diperbolehkan, bahkan atas dasar cinta, karena orang Batak Toba terikat oleh dalihan natolu, dan juga pada hari ketika kedua belah pihak saling bertanya tentang marga untuk mengetahui hubungan keluarga. Dibandingkan dengan pernikahan di luar marga, saudara kandung akan mendapatkan dua salinan gen yang dihapus jika terkait dengan kesehatan. Mengingat hal tersebut, pernikahan marga harus tetap dilarang. Pelanggar larangan tersebut juga berhak mendapatkan hukuman.
LEGAL ANALYSIS OF WIFE'S INHERITANCE RIGHTS TO HUSBAND'S PROPERTY IN ISLAMIC INHERITANCE LAW (STUDY OF DECISION NUMBER 2563/PDT.G/2023/PA.Mdn) Muhammad Yaasir Syauqii Pohan; Hasim Purba; Utary Maharany Barus
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i4.109

Abstract

This study aims to analyze the legal position of the wife regarding the husband's inherited property from the perspective of Islamic inheritance law, with a case study on Decision Number 2563/Pdt.G/2023/PA.Mdn. The focus of this study is to examine how Islamic inheritance law regulates the wife's rights to the husband's inherited property after the husband dies, and how religious courts apply these legal provisions in resolving inheritance disputes. The research method used is normative juridical with a case approach. The data analyzed include primary legal materials in the form of the Qur'an, Hadith, and related laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of Islamic legal literature and expert doctrines. In addition, this study also examines court decision documents to understand the legal considerations used by the panel of judges. The results of the study show that in Islamic inheritance law, the wife has the right to a certain portion of the husband's inheritance, which is specifically regulated in the Qur'an, Surah An-Nisa verse 12. However, the husband's inherited property that is not included in the category of joint property remains part of the inheritance that must be divided according to the provisions of faraidh law. In Decision Number 2563/Pdt.G/2023/PA.Mdn, the panel of judges decided that the wife is entitled to a portion according to the provisions of faraidh, while still considering the status of the property as inherited property that is not mixed with joint property. This study provides an important contribution in strengthening the understanding of the application of Islamic inheritance law in Indonesia, especially regarding the rights of wives to their husbands' inherited property. In addition, the results of this study can be a reference for legal practitioners, academics, and the community in understanding and resolving inheritance disputes fairly and in accordance with sharia.
Provision of Maintenance for Former Wives of Civil Servants According to Government Regulation No. 45 of 1990 Lingga, Anggi Salsha Musdalifa; Sembiring, Idha Apriliana; Barus , Utary Maharany
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i2.1591

Abstract

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 1990, civil servants who have divorced are obliged to provide maintenance to the former wife after the divorce. The primary purpose of this research is to analyze the provisions for providing maintenance to former civil servant wives in Government Regulation number 45 of 1990 and KHI, to find out the responsibility of a civil servant husband when a divorce occurs according to Indonesian positive law, to find out the analysis of legal decisions on the provision of maintenance for former civil servant wives according to Government Regulation Number 45 of 1990 in decision 27/Pdt.G/2022/PA.Tte. The method used in this study is normative juridical research using secondary data taken from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study explain that there are several factors for providing maintenance to former civil servant wives, according to PP 45 of 1990. Providing maintenance to the ex-wife of a civil servant has good legal consequences for the position of a wife and civil servant. Regarding legal considerations, the judge in Decision Number 27/Pdt.G/2022/Pa.Tte has been based on and by Indonesian favorable legal regulations.
The Important Role of MSMEs in National Economic Development Handoko, A.D; Pramono, Nindyo; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza; Barus, Utary Maharany
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i1.12984

Abstract

ABSTRACT Member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), make MSMEs a default factor in every economic law, especially investment law. However, the role of MSMEs in Indonesia is still often underestimated and has not received adequate opportunities to play their role in national economic development. The main problem in this research is to question how the issue of providing opportunities for the development of MSMEs in the rule of law in the economic sector in Indonesia. By using the normative juridical legal research method, it appears that MSMEs have an important role in national economic development, and therefore become an important target in efforts to achieve the State's Goal in promoting general welfare. The data collection technique in this study uses secondary data with qualitative data analysis techniques. From this research, it was found that there is an awareness of the importance of the role of MSMEs in national economic development, which is contained in various policies and legal regulations. The problem is that the implementation of these policies and regulations are still not in line with expectations. From the results of this research, it is recommended that the Government of Indonesia to reform the investment law in which it is mandated to provide opportunities for the development of MSMEs, so that MSMEs can really play an important role in the national economic development. Keywords : investment law, national economic development, role of MSMEs, legal reform;
Analisis Yuridis Gugatan Itsbat Nikah Kontensius terhadap Perkawinan yang Tidak dicatatkan (Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Putusan 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl) Rasiyati, Rasiyati; Barus, Utary Maharany; Sembiring, Idha Aprilyana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5741

Abstract

Penelitian ini menganalisis gugatan itsbat nikah kontensius terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl dan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms.Skl di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang pengajuan itsbat nikah kontensius, akibat hukum dari putusan yang diterima atau ditolak, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah kontensius diajukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait status perkawinan, hak waris, dan administrasi kependudukan. Putusan yang diterima memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak, sementara putusan yang ditolak disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat dan rukun nikah serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, serta prinsip maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa itsbat nikah kontensius berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan tidak tercatat.
The Office Of Religious Affairs As A Marriage Registration Agency For All Religions (Study Of The Office Of Religious Affairs In Medan Selayang) Sembiring, Idha Aprilyana; Barus, Utary Maharany; Yefrizawati; Agusmidah; Mulhadi; Yati Sharfina D; Putri Rumondang Siagian
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 (2025): Vol. 04 NO. 02 (2025): August Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Office of Religious Affairs (KUA) is a government agency with the authority to register marriages among Muslims. For those who marry according to Islam, the registration is carried out at the KUA together with the marriage ceremony. Currently, there is a proposal to expand the role of the KUA as a marriage recorder not only for Muslims but for all religions proposed by the Minister of Religion. This proposal certainly raises pros and cons from various parties, both in society, government officials and religious leaders.. This research was conducted using a normative legal research method by searching for literature materials, both primary, secondary and tertiary legal materials related to this research study. This research was conducted to examine the urgency of revitalizing the role of the KUA as an institution for registering marriages for all religions and how the realization of this KUA role is with the revitalization of the role of the KUA. From the research conducted, the urgency of revitalizing the role of the KUA is related to efficiency in implementing marriage registration, but in terms of realization it is still difficult to do because many aspects must be restructured if the KUA is to be the only institution for registering marriages for all religions
Pertanggungjawaban Hukum Nadzir Yayasan ZIS Al-Ikhlas dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Najla, Elsa; Maharany Barus, Utary; Aprilyana Sembiring, Idha
JOM Vol 6 No 3 (2025): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, September
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v6i3.8095

Abstract

Waqf holds an important position in Islam, both as an act of worship with spiritual value and as a socio-economic instrument to support community welfare. However, the practice of waqf management in Indonesia still faces serious obstacles, including the economic limitations of the community, low legal literacy, and the weak capacity of nazhir in developing waqf assets. This condition demands institutional strengthening and legal certainty so that waqf management can be carried out in accordance with Islamic law and Law Number 41 of 2004 on Waqf. This study aims to analyze the legal responsibility of Yayasan ZIS Al-Ikhlas as a nazhir in the management and development of waqf assets, assess its compliance with statutory regulations, and identify the challenges encountered in practice. The research method applied is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through interviews with foundation administrators and related parties. The data were analyzed qualitatively by emphasizing the correlation between legal norms and field implementation. The findings indicate that legal certainty is a crucial aspect in the implementation of waqf to guarantee the protection of all parties’ rights. The role of notaries in drafting the Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf/AIW) is proven to be highly significant in strengthening waqf legality, as emphasized in Government Regulation Number 42 of 2006. Nevertheless, Yayasan ZIS Al-Ikhlas still faces limitations in asset development planning, managerial transparency, and nazhir resources. Theoretically, this study affirms that nazhir’s legal responsibility not only covers administrative compliance with regulations but also encompasses public and managerial accountability. These findings contribute to the development of waqf legal studies in Indonesia by stressing the importance of professionalizing nazhir, building synergy with legal authorities, and innovating management practices to make waqf more productive and sustainable in supporting community welfare.
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Syariyah Kutacane dalam Perkara Jinayat Jarimah Zina (Studi Putusan No. 2/JN/2022/MS.KC) Amelia, Nurul; Mulyadi, Mahmud; Maharany Barus, Utary
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1429-1434

Abstract

Artikel ini membahas penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Syariyah Kutacane No. 2/JN/2022/MS.KC terkait perkara jarimah zina yang melibatkan anak sebagai korban. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya integrasi antara ketentuan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan uqubat hudud dan takzir kepada terdakwa dewasa, namun tidak mempertimbangkan secara memadai kedudukan anak sebagai korban yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Pendekatan tekstual terhadap Qanun menyebabkan prinsip keadilan restoratif tidak diakomodasi dalam putusan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terjadi kesenjangan antara pelaksanaan hukum syariah lokal dengan sistem perlindungan anak nasional. Diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas hakim agar prinsip perlindungan anak dapat diterapkan secara konsisten dalam perkara jinayat yang melibatkan anak
Co-Authors Abdullah, Fauzi Achmad Wahid Wibisono Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Angreni Fajrin Dalimunthe Anjani Sipahutar Aprilyana Sembiring, Idha Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arsyad Subhan Purba Artha Sebayang Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagya Agung Prabowo, Bagya Agung Bastari Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Bismar Nasution Br Lubis, Putri Giofani BR Napitupulu, Maria Br Samura, Margaretha Selia BUDIMAN GINTING Cheryl Patriana Yuswar Cristina Natalia Tarigan Dedi Harianto Dedi Harianto Dejan Gumelar Raja Guk-Guk Delvi Widhia Astuti Edy Ikhsan Ekaputra, M. Elsa Najla Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang Empindonta Ramadhaan Tarigan Empindonta Ramadhaan Tarigan Erwintjia Erwintjia Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Farhan Auliya Hasibuan Fauziah Fauziah Finita Serena Hutabarat Handoko, A.D Hasballah Thaib Hashim Purba Hasibuan, Farhan Auliya HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hasyim Purba Herlina Hotmadia Sianipar Hilbertus Sumplisius M. Wau Hilbertus Sumplisius M. Wau Hilbertus Sumplisius M. Wau Idha Aprilyana Idha Aprilyana Sembiring Idha Aprilyana Sembiring Idha Aprilyana Sembiring Idha Aprilyana Sembiring Indra Bayu, M. Hasballah Thaib Indra Isnaini Jefri Ardiansyah Jelly Leviza Julianty Siregar, Riana Kaban, Maria Lely Suryani Silalahi Lili Wulandari Lingga, Anggi Salsha Musdalifa M. Ekaputra Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maria Maria Kaban Mhd Yadi Harahap Mitra Ramadhan Mohammad Eka Putra Mohammad Eka Putra Montayana Meher Muazzul, Muazzul Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Hamdan Muhammad Muchlis Muhammad Muchlis Muhammad Yaasir Syauqii Pohan Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhammad Yusuf Siregar Muhayminah Muhayminah Mulhadi Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mulia Mulia Nabillah Najla, Elsa Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nasution, Siti Nurahmi Nazwa Aqilah Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurhadi Ahmad Juang Nurjannah Nurjannah Nurul Amelia Oemar Abdallah Panca Hutagalung Prayogi Prayogi Putri Rumondang Siagian Rahman Frija Rahmat Lubis Ramli Daniel Christian Siregar Rasiyati Rasiyati Rasiyati, Rasiyati Rifany Arbita Lubis Ritonga, Arifin Syahputra Rizka Hanum Mendrofa Rommy Yudistira Lubis Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung Runtung Sitepu S, Sunarmi saidin, saidin Sari Husmaijar Sembiring, Idha Apriliana Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni SINAGA, HENRY Sinaga, Mery Christina Sirait, Ardo Situmorang, Edward Pahala Sri Maini Nst Suhdi Maulana Nst Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sunarmi Sunarmi S Sunarmi, Sunarmi Susi Muliyanti Syaddan Dintara Lubis Syafruddin Kalo Syarifah Lisa Andriati T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Taufik Siregar Tjipta, Arya Tony Tony Vialli, Vina Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yati Sharfina Desiandri Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yosef Warmanto Panggabean Zaid Alfauza Marpaung Zaisika Khairunnisak Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib Zamakhsyari Zulfi Chairi