p-Index From 2021 - 2026
6.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hasil Hutan The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health IJFAC (Indonesian Journal of Fundamental and Applied Chemistry) Public Health of Indonesia Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) Journal Of Vocational Health Studies Jurnal Panorama Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Darma Agung Indonesian State Law Review (ISLRev) Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) Keadilan Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Public Health Concerns Jurnal Hukum Indonesia Komunita: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Economic and Finance in Indonesia Media Hukum Indonesia (MHI) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Annual Review of Legal Studies Journal of Geosciences and Applied Geology Keadilan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Hukum Statuta Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hasil Hutan Indonesian State Law Review (ISLRev) Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Law Research Review Quarterly Visioner : Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Konten Kreatif
Claim Missing Document
Check
Articles

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagai Strategi Penataan Kawasan Permukiman: Studi di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah Mustiana, Shely Bersa; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3213

Abstract

Pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan instrumen strategis dalam penataan kembali kawasan permukiman yang padat, tidak teratur, dan rawan banjir di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah dilakukan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik wawancara kepada BPN Kota Pekalongan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Degayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Clumprit didasarkan pada peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi tanah yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hasil dan pengawasan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan clumprit terletak pada rendahnya pemahaman warga, keterbatasan anggaran serta sertifikat tanah yang menjadi jaminan hutang di Bank. Konsolidasi tanah di wilayah ini cukup efektif dalam mendukung penataan kawasan permukiman, meskipun memerlukan penguatan regulasi lokal dan sosialisasi yang lebih intensif.
Urgensi Pengaturan Exhaustion of Rights Dalam Hak Merek Terhadap Produk Impor Yang Telah Terdaftar Lisensinya Di Indonesia Ferdinand, Fieldo Nurviyan; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3226

Abstract

Artikel ini membahas prinsip exhaustion of rights dalam hukum merek serta bagaimana prinsip tersebut diatur di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia. Prinsip ini berkaitan dengan batasan hak eksklusif pemilik merek terhadap peredaran produk setelah produk tersebut dipasarkan secara sah. Uni Eropa menganut prinsip regional exhaustion, sementara Amerika Serikat cenderung menerapkan prinsip international exhaustion dengan pendekatan yang fleksibel. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit terkait prinsip ini dan secara praktik lebih condong ke arah national exhaustion, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap produk impor yang telah memiliki lisensi resmi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta praktik di ketiga yurisdiksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas di Indonesia dapat menimbulkan konflik antara pemegang lisensi resmi dengan pelaku impor paralel serta merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang eksplisit dan komprehensif mengenai prinsip exhaustion of rights dalam sistem hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak pemilik merek, dan mendukung persaingan usaha yang sehat.
Analisis Dinamika Proses Rekrutmen dan Kinerja Pengawas Ad Hoc dalam Pengawasan Pemilu 2024 Wicaksono, Muhammad Pandhu; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3237

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pengawas ad hoc dalam menjaga integritas pemilu, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pemilu oleh pengawas ad hoc dengan menyoroti keterkaitan antara proses rekrutmen, pembinaan, dan kinerja pengawasan di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dari berbagai elemen pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang belum berbasis merit serta pelatihan yang tidak kontekstual menjadi kendala utama dalam menciptakan pengawas ad hoc yang profesional dan responsif. Di samping itu, terbatasnya dukungan teknologi dan regulasi perlindungan hukum turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pengawasan pemilu yang bersifat sistemik, berkelanjutan, dan adaptif sangat diperlukan, melalui penguatan aspek teknis, sumber daya manusia, regulasi, serta partisipasi publik.
Kepastian Hukum Hunian Horizontal di Atas Bangunan Komersial: Analisis Berdasarkan UUPA dan Regulasi Turunannya Arfah, Wahanani Leila; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3326

Abstract

Pertumbuhan kawasan urban mendorong munculnya inovasi hunian, termasuk konsep hunian horizontal di atas bangunan komersial, seperti Cosmo Park Residence di Jakarta. Model ini menghadirkan tantangan hukum baru, khususnya terkait kepastian status hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum hunian horizontal di atas gedung komersial dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajian difokuskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta regulasi turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hunian ini dapat diakomodasi secara normatif melalui skema Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) atau Hak Guna Bangunan (HGB), meskipun belum terdapat pengaturan eksplisit yang secara spesifik mengatur bentuk hunian tersebut. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghuni, pengembang, dan pengelola gedung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan pengaturan hukum terhadap bentuk hunian ini perlu segera ditangani untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi konflik hak atas tanah di kawasan campuran. Urgensi penataan hukum menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya tren pembangunan hunian vertikal dan horizontal campuran di kota-kota besar.
Anatomy Identification of Bamboo Stems with The Convolutional Neural Networks (CNN) Method Rustandi, Dede; Sony Hartono Wijaya; Mushthofa; Ratih Damayanti
Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) Vol 8 No 1 (2024): February 2024
Publisher : Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29207/resti.v8i1.5370

Abstract

It is important to note that some species of bamboo are protected and considered endangered. However, distinguishing between traded and protected bamboo species or differentiating between bamboo species for various purposes remains a challenge. This requires specialized skills to identify the type of bamboo, and currently, the process can only be carried out in the forest for bamboo that is still in clump form by experienced researchers or officers. However, a study has been conducted to develop an easier and faster method of identifying bamboo species. The study aims to create an automatic identification system for bamboo stems based on their anatomical structure (ASINABU). The bamboo identification algorithm was developed using macroscopic images of cross-sectioned bamboo stems and the research method used was the convolutional neural network (CNN). CNN was designed to identify bamboo species with images taken using a cellphone camera equipped with a lens. The final product is an Android automatic identification application that can detect bamboo species with an accuracy of 99.9%.
Renewal of Criminal Provisions in the Employment Cluster Job Creation Law Ratih Damayanti; Masyhar, Ali; Rodiyah, Rodiyah; Muhammad Azil Maskur; Ahmad Gelora Mahardika; Putri Balqis Nuril Hakim
Indonesian State Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian State Law Review, April 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v8i1.19288

Abstract

This study aims to analyze the reform of criminal provisions in the Job Creation Law concerning labor. The amendments, which eliminate and modify criminal provisions, raise concerns about the potential erosion of legal enforcement regarding labor rights violations. This research employs a normative legal approach, focusing on conceptual frameworks and legislative regulations. Data were collected through literature review from primary legal sources, including relevant labor laws, and secondary sources such as legal books and journals. The findings indicate that while the reform of criminal provisions has positive impacts, it also presents negative consequences due to the regulation of these provisions outside the labor law framework. This duality underscores the need for careful consideration in balancing legal protections for workers with the objectives of efficient law enforcement in the evolving labor landscape.
Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik Damari, Leticia Klarissa; Ratih Damayanti
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan terhadap overclaim produk kosmetik menjadi tantangan besar di era digital, seiring maraknya perdagangan daring dan pesatnya inovasi pemasaran. Overclaim-klaim berlebihan tanpa dasar ilmiah-dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kesehatan masyarakat. Studi ini membahas peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan produk kosmetik di pasar konvensional dan digital, menyoroti tantangan utama seperti kurangnya regulasi spesifik untuk platform digital, keterbatasan sumber daya pengawas, serta sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku overclaim. Selain itu, penelitian ini mengulas pentingnya kolaborasi antara Dinas Perdagangan, BPOM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan, serta platform e-commerce dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal dan overclaim. Melalui inspeksi rutin, patroli siber, edukasi, serta operasi gabungan, pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Namun, tantangan seperti volume transaksi digital yang tinggi dan celah regulasi masih memerlukan solusi inovatif, seperti pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas pengawasan. Kolaborasi lintas sektor terbukti dapat menekan peredaran produk kosmetik overclaim dan ilegal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang sehat dan berdaya saing. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi kebijakan, penguatan regulasi, dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem perdagangan kosmetik yang aman dan transparan.
AKSELERASI PENINGKATAN KESADARAN GURU DALAM LAYANAN PENDIDIKAN PRIMA UNTUK MENDUKUNG PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA Rodiyah, Rodiyah; Utari, Indah Sri; Waspiah, Waspiah; Arifin, Ridwan; N, Edwindha Prafitra; Niravita, Aprila; Damayanti, Ratih
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/community.v5i1.6457

Abstract

This community service activity aims to increase the awareness and understanding of teachers at Labschool UNNES regarding the importance of excellent education services as an integral part of realizing the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5). The background of this activity is based on the results of initial surveys and observations, which show that some teachers have not fully understood or optimally implemented the principles of excellent education and the values in P5. Therefore, this activity was designed in the form of training and mentoring using a participatory approach. The methods used included interactive lectures, group discussions, and hands-on practice in learning development and implementation. During the activity, there was an increase in teachers' awareness through active involvement in the training process, reflection on their learning practices, and improvements in planning and teaching strategies that are more oriented towards Pancasila values. Nevertheless, challenges in classroom implementation are still encountered, especially regarding consistency and adaptation to students' needs. Therefore, further efforts are needed in the form of continuous mentoring and cooperation between stakeholders so that the expected educational transformation can be realized thoroughly and sustainably. ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para guru di Labschool UNNES mengenai pentingnya layanan pendidikan prima sebagai bagian integral dalam mewujudkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada hasil survei dan observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian guru belum sepenuhnya memahami maupun mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan prima dan nilai-nilai dalam P5 secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang dalam bentuk pelatihan dan pendampingan yang menggunakan pendekatan partisipatif. Metode yang digunakan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta praktik langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran. Selama kegiatan berlangsung, terlihat peningkatan kesadaran guru melalui keterlibatan aktif dalam proses pelatihan, refleksi atas praktik pembelajaran mereka, dan perbaikan dalam perencanaan serta strategi mengajar yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi di kelas masih dijumpai, terutama terkait konsistensi dan adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lanjutan berupa pendampingan berkelanjutan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, agar transformasi pendidikan yang diharapkan dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan.
LEGAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF NON-PERFORMING LOANS IN INDONESIA BASED ON BANKING LAW PERSPECTIVE POLLATU, STACEY KHARIN CHELINE; Ratih Damayanti
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 1 (2025): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i1.23026

Abstract

People's living and financial needs are increasing, causing people to have to try hard to meet these needs in various ways. The development of the banking sector in Indonesia is here to offer changes and benefits to society, especially regarding financial needs which are essentially always related to social life. One of the financial facilities that attracts public interest and is considered to make transactions easier, increase assets or develop a business is credit services. Credit is a loan originating from a bank to its customers with a return of principal and interest within a specified time period. However, in reality, this facility is actually vulnerable to the emergence of other problems such as bad credit which occurs between the creditor, in this case the bank, and the customer or in this case the debtor. Bad credit is a problem that is quite important to deal with because it not only affects the economic system as a whole. There are many factors that cause this dispute, both from creditors and debtors, so the aim of this research is to carry out an in-depth legal analysis regarding existing regulations regarding the problem of bad credit in the banking sector and the role of related institutions in resolving this problem and providing definite legal protection.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN ATAS TERJAMINNYA PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA Nicholas Herta Prasetyo; Ratih Damayanti
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 1 (2025): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i1.25812

Abstract

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pekerja perempuan di Indonesia mencakup sekitar 36,32 persen dari total angkatan kerja nasional. Namun demikian, peningkatan partisipasi ini belum sepenuhnya diiringi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai. Perempuan masih kerap menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti diskriminasi berbasis gender, pelecehan seksual di tempat kerja, beban ganda, serta akses terbatas terhadap posisi kepemimpinan. perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun terdapat tantangan dalam implementasinya, Banyak pekerja perempuan masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak cuti hamil, menghadapi diskriminasi berbasis gender, serta bekerja dalam lingkungan yang tidak ramah atau bahkan tidak aman. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan jawaban atas tantangan implementasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja atau buruh perempuan dengan menerbitkan Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di tempat kerja.
Co-Authors Abdi, Fitriani Addy Anggoro Satrio Nugroho Agung, Muhammad Fariz Nur Ahmad Gelora Mahardika Aini Nurul Aini, Ailia Nur Akbar, Fazhar Al Khowwas, Ibrahim Ali Masyhar Ali Masyhar Mursyid Alias , Nizamuddin Alif Alfauzan Aminullah, Muh. Anestasia Pangestu Mei Tyas Anindya, Salma Elsa Anisah, Aura Annisa Nur Aulia Aprila Niravita, Aprila Ardelia, Talita Adwa Arfah, Wahanani Leila Azizah, Nurholik Bahanawan, Adik Chaikal Nuryakin Damari, Leticia Klarissa Danang S. Adi Danang Sudarwoko Adi Dani Muhtada Danu Ibrahim Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Didi Tarmadi Djarwanto Dwi Ajias Pramasari Dyah Ayu Agustiningrum, Dyah Ayu Eka Novia Nur Anggraeni Esti Rini Satiti Estin Nofiyanti Evi Sribudiani Fadilatus Sukma Ika Noviarmi Fathurohman, Mochamad Feiruz Rachmita Alamsyah Ferdinand, Fieldo Nurviyan Fitriani Abdi Gatut Ari Wardani Gunawan Pasaribu Gunawan Pasaribu Haqi, Amar Herman Bagus Dwicahyo Hibahtillah, Muhammad Alldo Himmi, Setiawan Khoirul Husnawati Husnawati I.M. Sulastiningsih Ika WAHYUNI Imon, Syarah Adilla Indah Lutfiya Jasni Jasni Jasni Kadir, La Ode Ibrah Haikal Rachman Krisdianto Sugiyanto Kurniaputra, Sesarius Noveno Dylan Latief, Rusman Lili Fauzielly Listya Mustika Dewi Lutfiya , Indah Lutfiya Lutfiya, Indah Masrukhi Masrukhi Melitina Tecoalu Miranti, Dewi Yudho Mubarokah, Syahratul Muchtar, Pyan Amin Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Masykur Muhsen, Jamaluddin Jamal Mursyidul Ibad Mustiana, Shely Bersa N, Edwindha Prafitra Naelufar, Rizqan Najma Kusumawardhani Mustika Putri Narto Nicholas Herta Prasetyo Ningrum, Galuh Prima Nirwana, Rena Putri Nur Septia Handayani oktariani, Hanny Pari, Rohmah Pasaribu, Julinar Tyara Maharani Pollatu, Stacey Kharin Cheline Prasasi, Cindy Ayu Prasetya, Tofan Agung Eka Putri Balqis Nuril Hakim Putri, Delvita Tri Qoiri, Mutmainah Nur Rahman, Nazla Arliva Rahmanto, Raden Gunawan Hadi Rahmawati, Nur Anisah Rajib, Rayi Kharisma Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Wardani Ridwan Arifin Rini Fidiyani Rodiyah - Rohmah Pari Rohmah, Shofiyatur RR. Ella Evrita Hestiandari Rudianda Sulaeman Rustandi, Dede Safitri, Eka Ayu Santiyo Wibowo Santiyo Wibowo Sanyal, Subhra Sarfitri, Destika Santi Putri Sari, Mega Mei Intan Sejati, Prabu Satria Setiawan I.S, Teguh Setyobudi, Ciptono Silvia Ratna Anzani Sinaga, Fredrico Markus Rotua Sita Heris Anita Sofianto, Imran Arra'd Somadona, Sonia Sony Hartono Wijaya Sri Rulliaty Sukma S. Kusumah Sulaeman Yusuf Sweri, Anya Indras Syafrinal Taufik Hidayat Teguh DARMAWAN Teguh Setiawan Imam Santoso Tri Sulistiyono Triwibowo, Dimas Ubaidillah Kamal Virrarny Eka Novyra Wa Ode Muliastuty Arsyad Wahyu DWIANTO Wardani, Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Waspiah - Wedhatami, Bayangsari Wicaksono, Muhammad Pandhu Widya FATRIASARI Winantris Winantris Winarsih Winarsih Yunita Putri Linggarwati, Yunita Putri Yusup AMIN Yusup AMIN Zulfa, Vivi Rodliyatuz