p-Index From 2021 - 2026
6.148
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hasil Hutan The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health Public Health of Indonesia Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) Journal Of Vocational Health Studies Jurnal Panorama Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Darma Agung Indonesian State Law Review (ISLRev) Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman (JKMM) Keadilan Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Public Health Concerns Jurnal Hukum Indonesia Economic and Finance in Indonesia Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Geosciences and Applied Geology Keadilan The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Hukum Statuta Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hasil Hutan Indonesian State Law Review (ISLRev) Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Indonesian Journal of Law Law Research Review Quarterly Visioner : Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Konten Kreatif
Claim Missing Document
Check
Articles

Renewal of Criminal Provisions in the Employment Cluster Job Creation Law Ratih Damayanti; Masyhar, Ali; Rodiyah, Rodiyah; Muhammad Azil Maskur; Ahmad Gelora Mahardika; Putri Balqis Nuril Hakim
Indonesian State Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian State Law Review, April 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v8i1.19288

Abstract

This study aims to analyze the reform of criminal provisions in the Job Creation Law concerning labor. The amendments, which eliminate and modify criminal provisions, raise concerns about the potential erosion of legal enforcement regarding labor rights violations. This research employs a normative legal approach, focusing on conceptual frameworks and legislative regulations. Data were collected through literature review from primary legal sources, including relevant labor laws, and secondary sources such as legal books and journals. The findings indicate that while the reform of criminal provisions has positive impacts, it also presents negative consequences due to the regulation of these provisions outside the labor law framework. This duality underscores the need for careful consideration in balancing legal protections for workers with the objectives of efficient law enforcement in the evolving labor landscape.
Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik Damari, Leticia Klarissa; Ratih Damayanti
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan terhadap overclaim produk kosmetik menjadi tantangan besar di era digital, seiring maraknya perdagangan daring dan pesatnya inovasi pemasaran. Overclaim-klaim berlebihan tanpa dasar ilmiah-dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kesehatan masyarakat. Studi ini membahas peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan produk kosmetik di pasar konvensional dan digital, menyoroti tantangan utama seperti kurangnya regulasi spesifik untuk platform digital, keterbatasan sumber daya pengawas, serta sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku overclaim. Selain itu, penelitian ini mengulas pentingnya kolaborasi antara Dinas Perdagangan, BPOM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan, serta platform e-commerce dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal dan overclaim. Melalui inspeksi rutin, patroli siber, edukasi, serta operasi gabungan, pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Namun, tantangan seperti volume transaksi digital yang tinggi dan celah regulasi masih memerlukan solusi inovatif, seperti pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas pengawasan. Kolaborasi lintas sektor terbukti dapat menekan peredaran produk kosmetik overclaim dan ilegal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang sehat dan berdaya saing. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi kebijakan, penguatan regulasi, dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem perdagangan kosmetik yang aman dan transparan.
AKSELERASI PENINGKATAN KESADARAN GURU DALAM LAYANAN PENDIDIKAN PRIMA UNTUK MENDUKUNG PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA Rodiyah, Rodiyah; Utari, Indah Sri; Waspiah, Waspiah; Arifin, Ridwan; N, Edwindha Prafitra; Niravita, Aprila; Damayanti, Ratih
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/community.v5i1.6457

Abstract

This community service activity aims to increase the awareness and understanding of teachers at Labschool UNNES regarding the importance of excellent education services as an integral part of realizing the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5). The background of this activity is based on the results of initial surveys and observations, which show that some teachers have not fully understood or optimally implemented the principles of excellent education and the values in P5. Therefore, this activity was designed in the form of training and mentoring using a participatory approach. The methods used included interactive lectures, group discussions, and hands-on practice in learning development and implementation. During the activity, there was an increase in teachers' awareness through active involvement in the training process, reflection on their learning practices, and improvements in planning and teaching strategies that are more oriented towards Pancasila values. Nevertheless, challenges in classroom implementation are still encountered, especially regarding consistency and adaptation to students' needs. Therefore, further efforts are needed in the form of continuous mentoring and cooperation between stakeholders so that the expected educational transformation can be realized thoroughly and sustainably. ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para guru di Labschool UNNES mengenai pentingnya layanan pendidikan prima sebagai bagian integral dalam mewujudkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada hasil survei dan observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian guru belum sepenuhnya memahami maupun mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan prima dan nilai-nilai dalam P5 secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang dalam bentuk pelatihan dan pendampingan yang menggunakan pendekatan partisipatif. Metode yang digunakan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta praktik langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran. Selama kegiatan berlangsung, terlihat peningkatan kesadaran guru melalui keterlibatan aktif dalam proses pelatihan, refleksi atas praktik pembelajaran mereka, dan perbaikan dalam perencanaan serta strategi mengajar yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi di kelas masih dijumpai, terutama terkait konsistensi dan adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lanjutan berupa pendampingan berkelanjutan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, agar transformasi pendidikan yang diharapkan dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan.
LEGAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF NON-PERFORMING LOANS IN INDONESIA BASED ON BANKING LAW PERSPECTIVE POLLATU, STACEY KHARIN CHELINE; Ratih Damayanti
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 1 (2025): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i1.23026

Abstract

People's living and financial needs are increasing, causing people to have to try hard to meet these needs in various ways. The development of the banking sector in Indonesia is here to offer changes and benefits to society, especially regarding financial needs which are essentially always related to social life. One of the financial facilities that attracts public interest and is considered to make transactions easier, increase assets or develop a business is credit services. Credit is a loan originating from a bank to its customers with a return of principal and interest within a specified time period. However, in reality, this facility is actually vulnerable to the emergence of other problems such as bad credit which occurs between the creditor, in this case the bank, and the customer or in this case the debtor. Bad credit is a problem that is quite important to deal with because it not only affects the economic system as a whole. There are many factors that cause this dispute, both from creditors and debtors, so the aim of this research is to carry out an in-depth legal analysis regarding existing regulations regarding the problem of bad credit in the banking sector and the role of related institutions in resolving this problem and providing definite legal protection.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN ATAS TERJAMINNYA PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA Nicholas Herta Prasetyo; Ratih Damayanti
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 1 (2025): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i1.25812

Abstract

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pekerja perempuan di Indonesia mencakup sekitar 36,32 persen dari total angkatan kerja nasional. Namun demikian, peningkatan partisipasi ini belum sepenuhnya diiringi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai. Perempuan masih kerap menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti diskriminasi berbasis gender, pelecehan seksual di tempat kerja, beban ganda, serta akses terbatas terhadap posisi kepemimpinan. perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun terdapat tantangan dalam implementasinya, Banyak pekerja perempuan masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak cuti hamil, menghadapi diskriminasi berbasis gender, serta bekerja dalam lingkungan yang tidak ramah atau bahkan tidak aman. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan jawaban atas tantangan implementasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja atau buruh perempuan dengan menerbitkan Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di tempat kerja.
Juridical Revitalization of Parliamentary Term Limits Through Justice Principles for Strengthening Good Governance Haqi, Amar; Ratih Damayanti
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i2.26321

Abstract

This study addresses the legal uncertainty surrounding the term limits of legislative members in Indonesia, encompassing the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and Regional People's Representative Councils (DPRD). The core problem lies in existing laws, such as Law No. 17 of 2014 on MD3 and Law No. 8 of 2012 on Elections, which specify a five-year term but lack explicit limitations on re-election periods. This regulatory vacuum enables incumbents to hold office indefinitely, leading to significant implications for democratic quality. The research aims to analyze the legal and socio-political consequences of this unlimited tenure, including the stagnation of democratic circulation, the proliferation of political dynasties, increased risks of corruption, and declining public trust. It employs a normative-legal methodology, scrutinizing primary legal materials, academic journals, and survey data to evaluate the existing framework. Findings reveal that the absence of term limits undermines equal political opportunities, fosters political dynasties, and correlates with a high incidence of corruption cases among legislative members. Comparative analysis with other countries, such as Venezuela and the Philippines which impose strict term limits, highlights the necessity for reform. The study concludes that amending the 1945 Constitution and revising the MD3 Law and Election Law to include clear term limitations is crucial. These legislative reconstructions are essential to foster leadership regeneration, enhance accountability, and ensure a healthy, responsive constitutional democracy in Indonesia.
Eksplorasi Strategi Presenter dalam Memicu Transaksi di Live Shopping Tik Tok Setiawan I.S, Teguh; Damayanti, Ratih; Setyobudi, Ciptono
KOMUNIKA Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Komunika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/komunika.v12i2.18863

Abstract

Live shopping is an innovative form of digital marketing that combines real-time interaction with the convenience of online shopping. This study aims to explore the communication strategies used by presenters to trigger purchasing transactions on the TikTok Live Shopping platform. Using a qualitative approach and respondent perception analysis, the findings reveal that product knowledge, direct interaction, and delivery style significantly influence consumer buying interest. Presenters who can convey information persuasively, create interactive engagement, and effectively utilize platform features have a greater potential to boost conversion rates. Facial expressions, body gestures, and vocal tone also serve as crucial nonverbal elements that affect emotional responses from viewers. Additionally, promotions, discounts, and detailed product presentations are the main attractions that draw audience attention during live sessions. TikTok, as an entertainment-based platform, allows for more expressive and personal communication strategies. Therefore, the success of live shopping on TikTok highly depends on the presenter’s ability to build dynamic two-way communication. This study concludes that presenter communication strategies are central to creating an effective digital shopping experience. The findings contribute significantly to the development of live streaming-based marketing strategies in the digital economy era.
Battle for Blood: Child Custody Conflicts in Divorce – Islamic vs. Customary Law Sarfitri, Destika Santi Putri; Damayanti, Ratih; Fidiyani, Rini; Winarsih, Winarsih; Qoiri, Mutmainah Nur; Muhsen, Jamaluddin Jamal
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 3 No. 2 (2024): Law, Morality, and Identity in Muslim Societies: A Contemporary Legal Discourse
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v3i2.31406

Abstract

Child custody disputes following divorce often become complex legal and emotional battles, especially when religious and customary laws intersect. In many Muslim-majority societies, Islamic law (Sharia) and customary law (adat) both influence custody decisions, sometimes complementing each other but often conflicting in practice. Islamic law prioritizes the child’s welfare while emphasizing maternal custody during early childhood (hadanah) and paternal guardianship (wilayah) in later years. However, customary law, deeply rooted in local traditions, can override or modify these principles based on community norms, family ties, and social status. This study explores the legal and cultural dimensions of child custody disputes in divorce cases, analyzing the extent to which Islamic law and customary law shape judicial decisions and parental rights. While Islamic law prescribes clear guidelines, its application varies across jurisdictions, influenced by local customs and judicial interpretations. In many cases, customary norms challenge Islamic legal principles, leading to inconsistencies and gendered biases that may disadvantage mothers or overlook the best interests of the child. As globalization and legal reforms push for greater adherence to human rights and child protection standards, the tension between religious and customary laws raises critical questions about the future of custody rulings. This paper examines landmark cases, legal frameworks, and the evolving role of Islamic and customary laws in shaping custody outcomes. By comparing these perspectives, it seeks to highlight the need for harmonized legal solutions that prioritize the child’s well-being while respecting cultural and religious traditions.
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTASEMARANG TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAANKONSER MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA Putri, Delvita Tri; Ratih Damayanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/cjshve76

Abstract

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap penyelenggaraan konser musik, denganmenitikberatkan pada ketegasan hukum terhadap promotor, efektivitas kelembagaanpengawasan, dan keberlakuan peraturan daerah sebagai instrumen hukum administratif ditingkat lokal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum daerah, sertaliteratur akademik dalam ranah hukum administrasi negara. UU No. 23 Tahun 2014 dan UUNo. 10 Tahun 2009 secara jelas memberi wewenang kepada pemerintah daerah untukmengatur dan mengawasi kegiatan kepariwisataan, termasuk konser musik. Namun, DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang belum memiliki perangkat kelembagaan danperaturan pelaksana yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara penuhdan akuntabel.Kata Kunci: Hukum Negara, Pengawasan Konser, Dinas Budaya dan Pariwisata 
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTASEMARANG TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAANKONSER MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA Putri, Delvita Tri; Ratih Damayanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/cjshve76

Abstract

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap penyelenggaraan konser musik, denganmenitikberatkan pada ketegasan hukum terhadap promotor, efektivitas kelembagaanpengawasan, dan keberlakuan peraturan daerah sebagai instrumen hukum administratif ditingkat lokal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum daerah, sertaliteratur akademik dalam ranah hukum administrasi negara. UU No. 23 Tahun 2014 dan UUNo. 10 Tahun 2009 secara jelas memberi wewenang kepada pemerintah daerah untukmengatur dan mengawasi kegiatan kepariwisataan, termasuk konser musik. Namun, DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang belum memiliki perangkat kelembagaan danperaturan pelaksana yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara penuhdan akuntabel.Kata Kunci: Hukum Negara, Pengawasan Konser, Dinas Budaya dan Pariwisata 
Co-Authors Abdi, Fitriani Addy Anggoro Satrio Nugroho Afina, Yoriza Mirsa Agung, Muhammad Fariz Nur Ahmad Gelora Mahardika Aini, Ailia Nur Akbar, Fazhar Al Khowwas, Ibrahim Alayyanur, Putri Ayuni Ali Masyhar Ali Masyhar Mursyid Alias , Nizamuddin Alif Alfauzan Anestasia Pangestu Mei Tyas Anindya, Salma Elsa Anisah, Aura Annisa Nur Aulia Aprila Niravita, Aprila Ardelia, Talita Adwa Bahanawan, Adik Chaikal Nuryakin Damari, Leticia Klarissa Danang S. Adi Danang Sudarwoko Adi Dani Muhtada Diandra Preludio Ramada Didi Tarmadi Djarwanto Dwi Ajias Pramasari Dyah Ayu Agustiningrum, Dyah Ayu Esti Rini Satiti Evi Sribudiani Fadilatus Sukma Ika Noviarmi Feiruz Rachmita Alamsyah Fitriani Abdi Gunawan Pasaribu Gunawan Pasaribu Haqi, Amar Herman Bagus Dwicahyo Hibahtillah, Muhammad Alldo Himmi, Setiawan Khoirul I.M. Sulastiningsih Ika WAHYUNI Imon, Syarah Adilla Jasni Jasni Jasni Kadir, La Ode Ibrah Haikal Rachman Krisdianto Sugiyanto Kurniaputra, Sesarius Noveno Dylan Latief, Rusman Lili Fauzielly Listya Mustika Dewi Lutfiya , Indah Lutfiya Lutfiya, Indah Masrukhi Masrukhi Melitina Tecoalu Miranti, Dewi Yudho Muchtar, Pyan Amin Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Masykur Muhsen, Jamaluddin Jamal Mursyidul Ibad N, Edwindha Prafitra Naelufar, Rizqan Narto Nicholas Herta Prasetyo Ningrum, Galuh Prima Nirwana, Rena Putri Nur Anisah Rahmawati Nur Septia Handayani oktariani, Hanny Pari, Rohmah Pollatu, Stacey Kharin Cheline Prasasi, Cindy Ayu Prasetya, Tofan Agung Eka Putri Balqis Nuril Hakim Putri, Delvita Tri Qoiri, Mutmainah Nur Rahman, Nazla Arliva Rahmanto, Raden Gunawan Hadi Rajib, Rayi Kharisma Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Wardani Ridwan Arifin Rini Fidiyani Rodiyah - Rohmah Pari Rohmah, Shofiyatur Romadona Putri Pertiwi RR. Ella Evrita Hestiandari Rudianda Sulaeman Rustandi, Dede Safitri, Eka Ayu Salman Alfarisi Santiyo Wibowo Santiyo Wibowo Sarfitri, Destika Santi Putri Sari, Mega Mei Intan Sejati, Prabu Satria Setiawan I.S, Teguh Setyobudi, Ciptono Sidabutar, Theresa Silvia Ratna Anzani Sinaga, Fredrico Markus Rotua Sita Heris Anita Sofianto, Imran Arra'd Somadona, Sonia Sony Hartono Wijaya Sri Rulliaty Sukma S. Kusumah Sulaeman Yusuf Sweri, Anya Indras Syafrinal Teguh DARMAWAN Teguh Setiawan Imam Santoso Tri Sulistiyono Triwibowo, Dimas Ubaidillah Kamal Virrarny Eka Novyra Wa Ode Muliastuty Arsyad Wahyu DWIANTO Wardani, Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Waspiah - Wedhatami, Bayangsari Widya FATRIASARI Winantris Winantris Winarsih Winarsih Yunita Putri Linggarwati, Yunita Putri Yusup AMIN Yusup AMIN Zolkefley, Mohd Khairul Izamil Zulfa, Vivi Rodliyatuz