p-Index From 2021 - 2026
6.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hasil Hutan The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health IJFAC (Indonesian Journal of Fundamental and Applied Chemistry) Public Health of Indonesia Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) Journal Of Vocational Health Studies Jurnal Panorama Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements Unnes Law Journal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Darma Agung Indonesian State Law Review (ISLRev) Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) Keadilan Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Public Health Concerns Jurnal Hukum Indonesia Economic and Finance in Indonesia Media Hukum Indonesia (MHI) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Annual Review of Legal Studies Journal of Geosciences and Applied Geology Keadilan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Hukum Statuta Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hasil Hutan Indonesian State Law Review (ISLRev) Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Law Research Review Quarterly
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementation of Regional Autonomy Law in Line with Local Culture Sinaga, Fredrico Markus Rotua; Damayanti, Ratih
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i2.1685

Abstract

The law of regional autonomy is a branch of law that regulates regional authority in managing its own government affairs based on the principle of decentralization. In the Indonesian constitutional system, regional autonomy aims to enhance government effectiveness, accelerate development, and provide quality services to the community by considering regional characteristics and needs. The main legal basis for regional autonomy in Indonesia is outlined in Articles 18, 18A, and 18B of the 1945 Constitution, as well as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Key concepts in regional autonomy law include the division of authority between central and regional governments, financial relationships between the two, and principles of supervision and accountability in local governance. However, regional autonomy faces challenges such as corruption at the regional level and imbalances in the implementation of central policies. Therefore, strengthening regulations and supervisory mechanisms is crucial to ensure that regional autonomy laws align with the principles of democracy, government effectiveness, and community welfare.
The Impact of Physical Workload and Personal Factors on Nutritional Status Among Manufacturing Workers: A Cross-Sectional Study Lutfiya, Indah; Ibad, Mursyidul; Rahmawati, Nur Anisah; Damayanti, Ratih; Prasetya, Tofan Agung Eka; Al Khowwas, Ibrahim
The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health Vol. 14 No. 1 (2025): The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ijosh.v14i1.2025.79-88

Abstract

Introduction: Occupational health must be considered in the workplace. Cases of overweight and obesity among workers in the manufacturing sector have increased. This study analyzes the relationship between physical workload and personal factors related to nutritional status among manufacturing workers. Methods: This study used an observational analytic study with a cross-sectional design. The variables of this study were physical workload, nutritional status, and personal factors such as gender, educational level, exercise habits, and smoking habits. The sample in this study was 239 workers in the manufacturing industry, and it was obtained using random sampling techniques. Data were analyzed using the Spearman correlation and coefficient contingency test. Result: More than half of the total cases of overweight and obesity occur in manufacturing workers who have a low physical workload. More than half of the respondents are female, do not have a high school education, and have never exercised. Most do not have a smoking habit. The results showed that physical workload (p=0.001), exercise habits (p=0.001), gender (p=0,004), and educational level (p=0.037) were related to nutritional status. In contrast, manufacturing workers' smoking habits were not associated with nutritional status (p>0.05). Conclusion: Physical workload, exercise habits, gender, and educational level have a relationship with nutritional status among workers, it is recommended that workers must increase their exercise routine such as implementing scheduled sports shifts for workers and providing sports facilities in companies so the case of being obesity can be decreased.
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagai Strategi Penataan Kawasan Permukiman: Studi di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah Mustiana, Shely Bersa; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3213

Abstract

Pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan instrumen strategis dalam penataan kembali kawasan permukiman yang padat, tidak teratur, dan rawan banjir di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah dilakukan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik wawancara kepada BPN Kota Pekalongan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Degayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Clumprit didasarkan pada peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi tanah yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hasil dan pengawasan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan clumprit terletak pada rendahnya pemahaman warga, keterbatasan anggaran serta sertifikat tanah yang menjadi jaminan hutang di Bank. Konsolidasi tanah di wilayah ini cukup efektif dalam mendukung penataan kawasan permukiman, meskipun memerlukan penguatan regulasi lokal dan sosialisasi yang lebih intensif.
Urgensi Pengaturan Exhaustion of Rights Dalam Hak Merek Terhadap Produk Impor Yang Telah Terdaftar Lisensinya Di Indonesia Ferdinand, Fieldo Nurviyan; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3226

Abstract

Artikel ini membahas prinsip exhaustion of rights dalam hukum merek serta bagaimana prinsip tersebut diatur di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia. Prinsip ini berkaitan dengan batasan hak eksklusif pemilik merek terhadap peredaran produk setelah produk tersebut dipasarkan secara sah. Uni Eropa menganut prinsip regional exhaustion, sementara Amerika Serikat cenderung menerapkan prinsip international exhaustion dengan pendekatan yang fleksibel. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit terkait prinsip ini dan secara praktik lebih condong ke arah national exhaustion, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap produk impor yang telah memiliki lisensi resmi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta praktik di ketiga yurisdiksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas di Indonesia dapat menimbulkan konflik antara pemegang lisensi resmi dengan pelaku impor paralel serta merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang eksplisit dan komprehensif mengenai prinsip exhaustion of rights dalam sistem hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak pemilik merek, dan mendukung persaingan usaha yang sehat.
Analisis Dinamika Proses Rekrutmen dan Kinerja Pengawas Ad Hoc dalam Pengawasan Pemilu 2024 Wicaksono, Muhammad Pandhu; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3237

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pengawas ad hoc dalam menjaga integritas pemilu, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pemilu oleh pengawas ad hoc dengan menyoroti keterkaitan antara proses rekrutmen, pembinaan, dan kinerja pengawasan di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dari berbagai elemen pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang belum berbasis merit serta pelatihan yang tidak kontekstual menjadi kendala utama dalam menciptakan pengawas ad hoc yang profesional dan responsif. Di samping itu, terbatasnya dukungan teknologi dan regulasi perlindungan hukum turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pengawasan pemilu yang bersifat sistemik, berkelanjutan, dan adaptif sangat diperlukan, melalui penguatan aspek teknis, sumber daya manusia, regulasi, serta partisipasi publik.
Kepastian Hukum Hunian Horizontal di Atas Bangunan Komersial: Analisis Berdasarkan UUPA dan Regulasi Turunannya Arfah, Wahanani Leila; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3326

Abstract

Pertumbuhan kawasan urban mendorong munculnya inovasi hunian, termasuk konsep hunian horizontal di atas bangunan komersial, seperti Cosmo Park Residence di Jakarta. Model ini menghadirkan tantangan hukum baru, khususnya terkait kepastian status hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum hunian horizontal di atas gedung komersial dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajian difokuskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta regulasi turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hunian ini dapat diakomodasi secara normatif melalui skema Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) atau Hak Guna Bangunan (HGB), meskipun belum terdapat pengaturan eksplisit yang secara spesifik mengatur bentuk hunian tersebut. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghuni, pengembang, dan pengelola gedung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan pengaturan hukum terhadap bentuk hunian ini perlu segera ditangani untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi konflik hak atas tanah di kawasan campuran. Urgensi penataan hukum menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya tren pembangunan hunian vertikal dan horizontal campuran di kota-kota besar.
Anatomy Identification of Bamboo Stems with The Convolutional Neural Networks (CNN) Method Rustandi, Dede; Sony Hartono Wijaya; Mushthofa; Ratih Damayanti
Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) Vol 8 No 1 (2024): February 2024
Publisher : Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29207/resti.v8i1.5370

Abstract

It is important to note that some species of bamboo are protected and considered endangered. However, distinguishing between traded and protected bamboo species or differentiating between bamboo species for various purposes remains a challenge. This requires specialized skills to identify the type of bamboo, and currently, the process can only be carried out in the forest for bamboo that is still in clump form by experienced researchers or officers. However, a study has been conducted to develop an easier and faster method of identifying bamboo species. The study aims to create an automatic identification system for bamboo stems based on their anatomical structure (ASINABU). The bamboo identification algorithm was developed using macroscopic images of cross-sectioned bamboo stems and the research method used was the convolutional neural network (CNN). CNN was designed to identify bamboo species with images taken using a cellphone camera equipped with a lens. The final product is an Android automatic identification application that can detect bamboo species with an accuracy of 99.9%.
Renewal of Criminal Provisions in the Employment Cluster Job Creation Law Ratih Damayanti; Masyhar, Ali; Rodiyah, Rodiyah; Muhammad Azil Maskur; Ahmad Gelora Mahardika; Putri Balqis Nuril Hakim
Indonesian State Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian State Law Review, April 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v8i1.19288

Abstract

This study aims to analyze the reform of criminal provisions in the Job Creation Law concerning labor. The amendments, which eliminate and modify criminal provisions, raise concerns about the potential erosion of legal enforcement regarding labor rights violations. This research employs a normative legal approach, focusing on conceptual frameworks and legislative regulations. Data were collected through literature review from primary legal sources, including relevant labor laws, and secondary sources such as legal books and journals. The findings indicate that while the reform of criminal provisions has positive impacts, it also presents negative consequences due to the regulation of these provisions outside the labor law framework. This duality underscores the need for careful consideration in balancing legal protections for workers with the objectives of efficient law enforcement in the evolving labor landscape.
Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik Damari, Leticia Klarissa; Ratih Damayanti
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan terhadap overclaim produk kosmetik menjadi tantangan besar di era digital, seiring maraknya perdagangan daring dan pesatnya inovasi pemasaran. Overclaim-klaim berlebihan tanpa dasar ilmiah-dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kesehatan masyarakat. Studi ini membahas peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan produk kosmetik di pasar konvensional dan digital, menyoroti tantangan utama seperti kurangnya regulasi spesifik untuk platform digital, keterbatasan sumber daya pengawas, serta sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku overclaim. Selain itu, penelitian ini mengulas pentingnya kolaborasi antara Dinas Perdagangan, BPOM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan, serta platform e-commerce dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal dan overclaim. Melalui inspeksi rutin, patroli siber, edukasi, serta operasi gabungan, pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Namun, tantangan seperti volume transaksi digital yang tinggi dan celah regulasi masih memerlukan solusi inovatif, seperti pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas pengawasan. Kolaborasi lintas sektor terbukti dapat menekan peredaran produk kosmetik overclaim dan ilegal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang sehat dan berdaya saing. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi kebijakan, penguatan regulasi, dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem perdagangan kosmetik yang aman dan transparan.
The Impact of the Implementation of Job Loss Guarantee in Law Number 6 of 2023 on Social Protection and Welfare of Workers Affected by Termination of Employment Legowo, Rakrian Ajar; Damayanti, Ratih
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.25520

Abstract

Termination of employment (PHK) is an event that has significant impacts on the welfare of workers, both economically, socially, and psychologically. In response to this challenge, the Indonesian government introduced the Job Loss Insurance (JKP) program through Law Number 6 of 2023 as a new social protection scheme for workers affected by termination. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to analyze the effectiveness of JKP in providing post-termination protection. The results show that the JKP scheme offers more comprehensive protection compared to the previous provisions in Law Number 13 of 2003. In addition to financial benefits in the form of cash assistance for up to six months, JKP also provides access to job training and employment placement services. This program not only helps workers survive the transitional period but also enhances their employment opportunities and competitiveness in the labor market. The scheme is managed by the Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) with funding support derived from the redistribution of contributions from the Work Accident Insurance (JKK) and Death Insurance (JKM) programs, along with subsidies from the state budget (APBN). The implementation of JKP encourages active participation from both workers and employers in the social security system, strengthens labor formalization, and improves corporate accountability. With its proactive and sustainable approach, JKP has the potential to become a strategic instrument in the reform of national labor protection and to reinforce the role of the state in realizing social welfare for all Indonesian workers.
Co-Authors Abdi, Fitriani Agung, Muhammad Fariz Nur Ahmad Gelora Mahardika Aini, Ailia Nur Akbar, Fazhar Al Khowwas, Ibrahim Ali Masyhar Ali Masyhar Mursyid Anestasia Pangestu Mei Tyas Anindya, Salma Elsa Anisah, Aura Aprila Niravita, Aprila Ardelia, Talita Adwa Arfah, Wahanani Leila Bahanawan, Adik Chaikal Nuryakin Damari, Leticia Klarissa Danang S. Adi Danang Sudarwoko Adi Dani Muhtada Danu Ibrahim Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Didi Tarmadi Djarwanto Dwi Ajias Pramasari Dyah Ayu Agustiningrum, Dyah Ayu Esti Rini Satiti Estin Nofiyanti Evi Sribudiani Fadilatus Sukma Ika Noviarmi Fathurohman, Mochamad Feiruz Rachmita Alamsyah Ferdinand, Fieldo Nurviyan Fitriani Abdi Gatut Ari Wardani Gunawan Pasaribu Gunawan Pasaribu Haqi, Amar Herman Bagus Dwicahyo Hibahtillah, Muhammad Alldo Himmi, Setiawan Khoirul I.M. Sulastiningsih Ika WAHYUNI Imon, Syarah Adilla Indah Lutfiya Jasni Jasni Jasni Krisdianto Sugiyanto Kurniaputra, Sesarius Noveno Dylan Latief, Rusman Legowo, Rakrian Ajar Lili Fauzielly Listya Mustika Dewi Lutfiya , Indah Lutfiya Lutfiya, Indah Masrukhi Masrukhi Melitina Tecoalu Miranti, Dewi Yudho Muchtar, Pyan Amin Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Masykur Muhsen, Jamaluddin Jamal Mursyidul Ibad Mustiana, Shely Bersa N, Edwindha Prafitra Naelufar, Rizqan Narto Nicholas Herta Prasetyo Ningrum, Galuh Prima Nirwana, Rena Putri Nur Septia Handayani oktariani, Hanny Pari, Rohmah Pasaribu, Julinar Tyara Maharani Pollatu, Stacey Kharin Cheline Prasasi, Cindy Ayu Prasetya, Tofan Agung Eka Putri Balqis Nuril Hakim Putri, Delvita Tri Qoiri, Mutmainah Nur Rachman Kadir, La Ode Ibrah Haikal Rahman, Nazla Arliva Rahmanto, Raden Gunawan Hadi Rahmawati, Nur Anisah Rajib, Rayi Kharisma Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Wardani Ridwan Arifin Rini Fidiyani Rodiyah - Rohmah Pari Rohmah, Shofiyatur RR. Ella Evrita Hestiandari Rudianda Sulaeman Rustandi, Dede Safitri, Eka Ayu Santiyo Wibowo Santiyo Wibowo Sanyal, Subhra Sarfitri, Destika Santi Putri Sari, Mega Mei Intan Sejati, Prabu Satria Setiawan I.S, Teguh Setyobudi, Ciptono Silvia Ratna Anzani Sinaga, Fredrico Markus Rotua Sita Heris Anita Sofianto, Imran Arra'd Somadona, Sonia Sony Hartono Wijaya Sri Rulliaty Sukma S. Kusumah Sulaeman Yusuf Sweri, Anya Indras Syafrinal Taufik Hidayat Teguh DARMAWAN Teguh Setiawan Imam Santoso Tri Sulistiyono Triwibowo, Dimas Virrarny Eka Novyra Wa Ode Muliastuty Arsyad Wahyu DWIANTO Wardani, Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Waspiah - Wedhatami, Bayangsari Wicaksono, Muhammad Pandhu Widya FATRIASARI Winantris Winantris Winarsih Winarsih Yunita Putri Linggarwati, Yunita Putri Yusup AMIN Yusup AMIN Zulfa, Vivi Rodliyatuz