Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.715

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Progressive Law Review Hikmah BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-kahfi : Journal of Islamic economics El-Iqtishady Devotion: Journal of Research and Community Service Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah TASAMUH: Jurnal Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Journal of Innovation Research and Knowledge AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak PESHUM

Musyfikah Ilyas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Author-ID : 2501553

Religion Arts Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Putri, Faizah; Musyfikah Ilyas; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28841

Abstrak Cryptocurrency terdiri dari dua kata yaitu crypto yang berarti rahasia dan currency yang berarti uang. Secara sederhana, kita dapat mendefinisikan cryptocurrency sebagai teknologi mata uang virtual yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksi dan tidak dapat dipalsukan. Berbeda dengan mata uang yang kita gunakan sehari-hari, cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik karena ada di dunia maya dan berbentuk digital. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Hukum Terhadap Cryptocurrency Sebagai Sarana Investasi Di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Normatif serta jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan/library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan investasi cryptocurrency dalam hukum islam ialah haram sesuai dengan Fatwa MUI ke VII. Adapun bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency Dikaji dari Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka yaitu apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh marketplace cryptocurrency, maka bisa diberikan sanksi pembatalan persetujuan. Dengan batalnya persetujuan tersebut, maka marketplace asset crypto wajib mengembalikan dana ataupun menyerahkan asset crypto milik konsumen asset crypto yang dikelolanya, dan dilarang menerima konsumen asset crypto yang baru. Kata Kunci: Cryptocurrency, Investasi, Hukum Islam, Perlindungan Hukum. Abstract Cryptocurrency consists of two words, namely crypto which means secret and currency which means money. In simple terms, we can define cryptocurrency as a virtual currency technology that uses a cryptographic system to secure transactions and cannot be counterfeited. Unlike the currencies we use everyday, cryptocurrencies do not have a physical form because they exist in cyberspace and are digital. The main problem of this research is how to compare the law against cryptocurrencies as a means of investment in Indonesia. The approach used in this study is a normative juridical approach and the type of research used is library research. The results of this study indicate that the position of cryptocurrency investment in Islamic law is haram in accordance with the VII MUI Fatwa. The form of Legal Protection Against Cryptocurrency Investors is reviewed from CoFTRA Regulation Number 9 of 2019 concerning Amendments to CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market of Crypto Assets (crypto assets) on the Futures Exchange, namely if there is a violation committed by the cryptocurrency marketplace, then sanction of cancellation of approval may be imposed. With the cancellation of the agreement, the crypto asset marketplace is required to return funds or hand over crypto assets belonging to the crypto asset consumers it manages, and are prohibited from accepting new crypto asset consumers. Keywords: Cryptocurrency, Islamic law, Investment, Legal Protection.

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG DAMPAK PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA Wulandari; Zulfahmi Alwi; Musyfikah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.24874

Pokok penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana pandangan hukum hukum mengenai penelantaran anak ditinjau dari persfektif hukum positif dan hukum islam? 2). Bagaimana dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pandangan Hukum tentang penelantaran anak ditinjau dari persfektif hukum positif merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak dan ini merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan mengenai ancaman hukum pidana penjara dan denda, Sedangkan Penelantaran Anak ditinjau dari persfektif hukum islam merupakan perbuatan yang dilarang syara “jalan” tetapi tidak diancaman dengan suatu hukuman dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasul dpat dipandang sebagai jarimah ta’zir karena perbuatan tersebut nyata merugikan pelakunya atau orang lain

DAMPAK PERNIKAHAN ANAK TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sirajuddin; Muh. Saleh Ridwan; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29166

Masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana dampak pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Cikoang. Dari pokok masalah tersebut muncul sub masalah yang dibagi menjadi dua sub masalah yaitu: 1) bagaimana dampak pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar?, 2) bagaimana akibat pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam perspektif hukum islam di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar?.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan kajian hukum normatif-yuridis. Kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan syar’I dan sosiologi, yang mana penulis memasukkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis dalam pembahasan dan hubungan timbal balik dalam masyarakat. Adapun metode dalam pengumpulan data penelitian yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara pengelolaan data yang digunakan yaitu: editing data dan pengelompokan data. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa: 1) Faktor terjadinya pernikahan anak, yaitu kemauan sendiri dan paksaan dari orang tua. Pada faktor kemauan sendiri terdapat sebanyak lima pasangan dan pada faktor paksaan orang tua terdapat satu pasangan. 2) Akibat dari pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam di Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar, yaitu menambah beban orang tua dan mengurangi beban orang tua. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Orang tua atau keluarga perlu memberikan pengarahan juga pemahaman kepada anak-anaknya agar mereka tahu dan mengerti bahwa dalam pernikahan bukan hanya tentang keenakan dari berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, namun ada kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan dalam menjalankan keluarga tersebut.2) Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pernikahan anak, yang berakibat pada tingkat sumber daya manusia yang rendah akibat dari rendahnya pendidikan yang digantikan dengan pernikahan anak yang meningkat. 3) Tokoh masyarakat perlu memberikan nasihat atau masukan kepada orang tua serta anak-anak muda agar tidak terjerumus pada pernikahan anak, walaupun memiliki dampak positif namun pernikahan anak yang terjadi justru memiliki dampak negatif yang lebih banyak.Kata Kunci: Pernikahan Anak, Kesejahteraan Rumah Tangga.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp) Yul Hidayah; Muh. Jamal Jamil; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30061

This study discusses the analysis of the Judge's Decision on guardian Adhal at the Watansoppeng Religious Court (Study of Decision No. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp). The sub-problem that the author raises is, how is the description of the case of the adhal guardian's application in the decision number 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp, then the basis for the judge's consideration in determining the decision number 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp. This type of research is field research which is then analyzed qualitatively using a juridical and syar'i approach, then this research is sourced from the results of direct interviews by the Religious Courts. The results of the study indicate that the determination to accept the applicant's application because the reason made by the guardian does not want to marry does not become a barrier to become a guardian. As for the judge's consideration in granting the petition regarding the guardian of Adhal because there are no grounds or elements that prevent the two parties from getting married, based on the evidence and testimony of the witnesses presented in the trial process, it was found that the reasons used by the guardian for not agreeing to become a guardian is proven to be inappropriate and contrary to syara', besides that the applicant and his prospective husband have been proven to be kafa'ah according to the applicable laws and regulations. The implication of this research is that marriage guardians are expected to reconsider more about rejecting the good intentions of someone to marry his brother, before carrying out the marriage, the prospective husband should introduce the family, namely the family of the woman and for the practitioners of Islamic law to socialize to the public regarding guardian adhal so that the community understands about this and there are no unwanted marriages.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA MENUTUP MALU AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Perspektif Hukum Islam) Iffah Annisa Faulia Gusti Hasan; Hartini Tahir; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30755

This research discusses how the Judge's Consideration of the Application for Marriage Dispensation as an Effort to Cover Shame due to Pregnancy Out of Wedlock (Study of the Decision of the Sengkang Class 1B Religious Court Number 1/Pdt.P/2020/PA.Skg Perspective of Islamic Law)". From the main problem, the writer formulates several sub-problems, namely: What is the process of applying for a marriage dispensation at the Sengkang religious court? What are the positive and negative aspects in the provision of marriage dispensation due to pregnancy out of wedlock? and How is the judge's consideration in granting a marriage dispensation case due to pregnancy out of wedlock on case number 1/Pdt.P/2020/PA.Skg Perspective of Islamic Law? This type of research is field research or can be called qualitative research, field research is carried out using the method of observation, interviews, and describes the facts that occur in the field. The results of this study indicate that in granting the application for dispensation for marriage due to pregnancy out of wedlock, the Panel of Judges certainly bases its considerations on the principles of Islamic law, one of which is that if it is linked between taking benefit or rejecting harm, then rejecting harm takes precedence over taking benefit. The implication of this research is that parents should pay more attention to their children so that unwanted things do not happen. And people should be more aware and understand the laws that apply in this country in order to realize a happy and prosperous marriage. Keywords: Dispensation for Marriage, Pregnant Out of Wedlock, Islamic Law.

EFEKTIVITAS SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B Rifda Cahya Alindah Alindah; Musyfikah Ilyas; Muhammad Fajri
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30835

The main problem in this research is how effective the trial outside the court building held by the Maros Religious Court class I B, especially in the settlement of the marriage isbat case, then in formulating the sub-problems, namely: 1) What are the factors that hinder and support the trial outside Maros Religious Court building class I B in the settlement of the isbat marriage case in 2022? 2) What is the impact of the trial outside the Maros Religious Court building class I B in the settlement of the isbat marriage case in 2022? This research is included in qualitative field research (field research) using qualitative methods, in which this study focuses on collecting data from predetermined informants. The approach used in this thesis research is an empirical juridical and social/sociological approach because the data needed are data in the form of interviews from judges, clerks, respondents, the community and others for the author. The results of this study are that the effectiveness of the trial outside the court building in 2022 is very good and effective, because it has reached a standard level of satisfaction where the court has followed the existing policy to conduct a trial outside the court building so that the public does not have difficulty applying for itsbat married at the trial. Lack of obstacles during the trial due to complete and adequate facilities or infrastructure. As for the impact of holding a trial outside the Maros Religious Court class I B building, which is to raise legal awareness for people whose marriages are not legally valid to immediately perform isbat marriage and get a marriage certificate so that it is recognized by law and the state, more and more people are getting legal certainty in taking isbat marriage outside the courthouse and more and more areas are getting legal services easily. The implications of the research are 1. Socialization related to hearings outside the court building, especially in the settlement of isbat marriage cases to the public to better know the importance of a legal marriage. 2. For the Maros Religious Court class I B as the agency authorized to handle hearings outside the court, the court must try to maximize the trial process so that the trial runs smoothly. Keywords: Effectiveness, Isbat Marriage, Court

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERCERAIAN KARENA PENGUNAAN MEDIA SOSIAL Siti Anisa; Musyfikah Ilyas; Nurfaika Ishak
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30903

Building a happy and harmonious household is everyone's dream. However, in the course of domestic life, it does not always run smoothly, there are problems that adorn every journey, even to the decision to divorce. The problem studied in this study is to analyze divorce due to the normative use of social media and how judges consider in deciding divorce cases due to social media in the decision of the Sidenreng Rappang Religious Court. This research is a type of normative-empirical legal research with qualitative research methods. The results of this study explain that there are several divorce decisions that were triggered by the use of social media at the Sidenreng Rappang Religious Court. Social media here is not the main factor of a divorce but as a factor causing the divorce. The panel of judges in resolving divorce cases triggered by the use of social media is based on the facts in the trial that became the reason for the divorce. In divorce cases due to domestic disputes, the judge will refer to Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. In Islamic law, the use of social media depends on the user's intentions. There needs to be awareness in the community in using social media, especially for married couples. Sometimes using social media is out of bounds and the obligations of husband and wife are neglected.

PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQUL KHAERAT MAKASSAR Jabal Rahmat S; Musyfikah Ilyas; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Januari 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v4i2.27306

Abstrack Shows that from the data that the researcher got from BMT Fastabiqul Khaerat Makassar about the procedure for applying for financing after being compared with the existing theory. The financing application procedure applied by BMT Fastabiqul Khaerat can be said to be quite good, because it has been systematically arranged starting from file submission, survey process, assessment of 5C principles (Character, capacity, capital, collateral and condition). The problems that occur at BMT Fastabiqul khaerat are influenced by two factors, the first. Internal factors are factors that come from within the BMT itself. The second factor is External Factors, namely factors originating from outside the BMT, namely unfavorable economic conditions resulting in a decrease in people's purchasing power, failure of customer business, character of customers who are not trustworthy or dishonest in returning their obligations to BMT. While the strategy in Overcoming the Problems of Financing Musyarakah Contracts at BMT Fastabiqul Khaerat Makassar is rescheduling, Reconditioning, Settlement through guarantees BMT Fastabiqul Khaerat Makassar will temporarily confiscate the members' collateral because members are considered to have been negligent in returning the financing. Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil, Financing, Musharaka contract.

FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANGAN Musyfikah Ilyas
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

There are two main issues discussed in this study. They were the dynamics of socio-cultural factors before the birth of the legislation and the effects of both of these factors to the public after enactment. The focus of the regulations rules in this study is the law of marriage. Based on the formal judicial approach, there is a very strong influence on society change after the birth of some the regulations rules related to marriages registration, polygamy, marriage age limit, divorce before the court, and the status of children in marriage. The changes are more affected by socio-cultural factors.

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE Shintika Rindiyani Guntur; Zulfahmi Alwi; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.28496

The main problem in this study is how the role of the Office of Religious Affairs in anticipating underhand marriages in Dua Boccoe District Bone Regency. The type of researchused in this thesis is field research. The results of this study indicatet hattheroleof KUA is very important toanticipatet heoccurrence of under handed marriages. By conducting socialization, counselingand seminars on marriage so as to reducethe number of couples who carry outunder hand marriages, its how sthatthe KUA has carried out its rolewell. The implication of this research is that thereis great hope for KUA to continue implementing steps that anticipatet heoccurrence of under handed marriages in Dua Boccoe District, Bone Regency.

Co-Authors Abdul Halim Talli Abdul Rauf Muhammad Amin Affandi, Ahmad Zulkifli Akhmad Ashari Manda Alimuddin Andi Agung Mallongi Andi Muhammad Nasri Andi Marwah Arafah, Sitti Ardiansyah, Rahman As. Rakhmad Idris, As. Rakhmad Ashar Ashar Sinilele Asma Yunitah Alwi ASNI Asni Ayu, Nurelvia Trisna Basyirah Mustarin Bustan, Yazidul Damayanti, Fina Erlina Erlina Fadli Andi Natsif Fajriyati, Siti Nur Ferdiansyah Ferdiansyah Fitrah Maulidiyah Hamzah Hasan Hartini Tahir Hasanuddin, Hasriah hidayat stang, Rahmat Hijra Wati Hijrah Zaherina Hilman, Nur Insyirah Iffah Annisa Faulia Gusti Hasan Ihkhsan, Muh ILHAM Istiqamah Itishan, Bani Adam Jabal Nur Jabal Rahmat S Jadil, Rara Mukarramah Jannah, Rihul Jusmiati Jusmiati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniaty Magfirah, Nurul Izzah Mahfudah, Rifkatul Marilang Melinasari, Oltry MIFTAHUL JANNAH Mohasa, Muhammad Fajri Muammar Bakry Muh Fahmi Jafar Muh Nur Fauzi Muh Zuhdi Hamdi Fahmi Muh. Jamal Jamil Muh. Saleh Ridwan muhammad ajman Muhammad Anis Muhammad Fajri Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Yaasiin Raya Noranisa, Noranisa Nur Adilah Nur Qalbi Husain Nur Taufiq Sanusi Nur Wahidah Nurahmad Nurbaeti Nurfaika Ishak Nurul Rifdah Herman Patimah Patimah Patimah Putri, Faizah Qadir Gassing Rachmat Hidayat Rahmatiah HL Ramlah Ramlah Reza Ardiansyah Rifda Cahya Alindah Alindah Riswandi Saeful Bahri Sahrul, Muhammad Rifky Akbar Sahruni Bahar Saputra, Ilham Shintika Rindiyani Guntur Sirajuddin Siti Aisyah Siti Aisyah Siti Anisa Sitti Aisyah Kara Sri Wahyuni Sulfahmi 10100119066 Suriyadi Suriyadi Syafruddin, Wafiq Arizah Syahrun Nur Syatar, Abdul Umar B Umar Umar Wulandari Ya'rif, Muhammad Yul Hidayah Yuyun Alwania Walude Zulfahmi Alwi

Title

Found 74 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 74 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 74 Documents
Search