Articles
UPAYA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NARAPIDANA
Hanif Taufiqul Hakim;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1763-1771
Tujuan dari pendirian lembaga pemasyarakatan yaitu untuk membina dan memperbaiki  kualitas diri narapidana supaya menyadari kesalahan yang telah dibuat oleh diri sendiri, sehingga kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang bisa merugikan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan adanya pembinaan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan yang ada haruslah mampu menjadi sebuah alat dalam meningkatkan kesejahteraan narapidana baik selama menjalani masa pidana hingga dinyatakan bebas. Pada penelitian kali ini dilakukan secara kualitatif. Strategi dan cara penarikan informasi dilakukan dengan metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode tersebut dilakukan untuk mendapatkan data berupa pola dan metode pembinaan dan dampak pembinaan oleh narapidana, kemudian hasil apa yang diperoleh. Wawancara dilakukan kepada semua pihak yang memilliki peran dalam program pembinaan narapidana. Semua data yang diperoleh akan diperiksa keabsahannya kemudian dianalisis melalui data, penyajian data dan kesimpulan. Asas humanisme dijadikan landasan dalam melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang ada bukan hanya sekedar teori namun praktek di lapangan. Artinya, pembinaan dilakukan dengan menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai jual ekonomis. Diharapkan dengan pembinaan ini narapidana dapat meningkatkan kualitasnya.
MANAJEMEN PENGAMANAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS II A YOGYAKARTA
Prasetiawan Adi Baskoro;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.155-165
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Penggunaan data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi langsung. Hasil penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengamanan di dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peredaran narkotika di Lembaga Kelas IIA Yogyakarta dan kendala pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam lapas dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada umumnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan yang cukup memadai. Peredaran narkotika di dalam lapas disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan barang dan orang pada saat kunjungan serta adanya pelemparan dari luar lapas. Jenis narkotika yang sering masuk ke dalam lapas adalah shabu dan pil koplo.
ANALISIS PENYELESAIAN MASALAH OVERSTAY TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PINRANG
Chaidir Arsyadi;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.82-87
setiap yang namanya penahanan berarti merampas kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia. KUHAP telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalkahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan penahanandalam .Pasal 9 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan ICCPR dapat dimaknai bahwa institusi yang berwenang dapat memerintahkan untuk segera mengeluarkan atau membebaskan apabila penahanan seseorang tidak sah secara hokum. Adanya suatu permaslahan mengenai penahanan seseorang keterlambatan ekstrak vonis dan eksekusi putusan oleh Jaksa menjadi penyebab seseorang ditahan melebihi masa penahanan para terdakwa atau terdakwa masih menjalani proses pemeriksaan di pengadilan, proses penuntutan di kejaksaan maupun karena belum keluarnya putusan pengadilan yang lebih tinggi. Banyak factor yang membuat adanya tahanan yang mengalami OVERSTAY dan tentunya menimbuljan dampak yang positif bagi tahanan maupun lembaga menyebabkan perlunya suatu jalan keluar
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK PADA UPT LPKA KELAS I PALEMBANG
Yoga Pratama Fitrianto;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.8-17
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa itu hakikat anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan hak-hak anak selama menjalani masa pidananya di LPKA. Penelitian ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Palembang. Walaupun anak sedang menjalani pidana di LPKA akan tetapi anak harus mendapat perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak yang sewajarnya didapatkan oleh anak selama mereka menjalani pidana di LPKA. Sistem Perlindungan hukum bagi anak di LPKA yang termuat dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang sumber data utamanya di ambil dari obyek secara langsung di daerah peneliti. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah mengetahui hak-hak apa saja yang akan di dapati AndikPas (Anak didik Pemasyarakatan) kemudian pelaksanaan untuk menerapkan hak-hak tersebut. Ada juga hak-hak yang belum terpenuhi karena mengalami kendala atau hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan hak-hak AndikPas tersebut
STRATEGI PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG
Khaidir Aziz Sani;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.204-215
Penerapan pelayanan terhadap Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sudah dalam melakukan inovasi maupun Tindakan agar dapat mencegah penyebaran virus covid-19. Melihat kondisi seperti ini masih saja melakukan persidangan langsung ini menyebabkan terjadinya penularan virus covid-19. Dan dengan meningkatkan pengawasan maupun pembimbingan dari berbagai pihak untuk meminimalisir adanya penularan virus covid-19 di masyarakat maupun WBP pasca penerapan kebijakan tersebut guna menghadapi keresahan yang ada di masyarakat. Penerapan kebijakan tersebut sudah sangat sesuai dengan kondisi ditengah wabah Covid-19. Melalui pendekatan normatif dan pengkajian terhadap literatur terkait, Penulis ingin menjelaskan penerapan peraturan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENITIPAN BARANG DAN UANG DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWODADI
Nining Prasetyaningsih;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1871-1875
Penelitian ini membahas mengenai upaya peningkatan pelayanan publik khususnya penitipan barang dan uang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi dikaitkan dengan hak narapidana maupun tahanan yang telah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pada Pasal 14 merupakan hak yang harus dipenuhi sebagai pemberi pelayanan publik yang prima. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memiliki tujuan guna memberikan kepastian hukum serta korelasi antara masyarakat dan penyelenggara. Pelaksanaan Pelayanan Publik harus memperhatikan hal yang melekat pada pelayanan prima yaitu: keramahan, kredibilitas, akses, serta penampilan fasilitas yang ada. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi mempunyai kewajiban untuk memberikan Pelayanan Publik secara prima yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data yang dilakukan menggunakan cara wawancara serta observasi dilapangan secara langsung. Hasil penelitian yang didapatkan tentang kualitas pelayanan kunjungan serta inovasi layanan penitipan barang dan makanan Rutan Purwodadi menciptakan transparansi serta menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB PURWOREJO SELAMA PANDEMI COVID -19
Bagus Tri Pamungkas;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.112-123
Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan pemenuhan hak terkait dengan kesehatan yang layak bagi narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo selama pandemi COVID-19 Purworejo serta bertujuan untuk mengetahui faktor –faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kesehata layak yang di miliki oleh narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan Teknik studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Kesehatan selama pandemi COVID-19 yang tujukan bagi para narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 2B Purworejo sudah cukup baik ,namun masih terkendala oleh beberapa hambatan yaitu antara lain; sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang kurang memadahi ,adanya overkapasitas yang terjadi di dalam kamar hunian,alokasi anggaran yang tidak cukup serta sumber daya manusia dibidang kesehatan yang masih kurang.
PENTINGNYA PEMAHAMAN PETUGAS PEMASYARAKATAN TENTANG NILAI-NILAI HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI LAPAS KELAS IIB TEGAL
Ikhsan Kafabi;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.126-137
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemahaman nilai-nilai HAM terhadap petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Tegal, membahas isu tentang minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia oleh petugas memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan karena tidak memahami fungsi dan tugasnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kemudian dianalisis dengan deskriptif-kualitatif, Jenis data penelitian adalah data primer yang didapatkan secara langsung dari narasumber dengan menjawab susunan pertanyaan dari peneliti melalui wawancara kepada pihak yang dianggap mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas, teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan petugas yang kemudian disusun secara sistematis.Hasil penelitian menunjukan bahwa masih perlunya peningkatan pemahaman terkait hak asasi manusia sebagai pelaksana kegiatan terhadap warga binaan pemasyarakatan, mengikutsertakan petugas dalam pelatihan teknis agar memiliki kemampuan professional guna mencegah penyimpangan akibat kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dalam kewajibannya sebagai petugas pemasyarakatan.
IMPLEMENTASI PETUGAS PENGAMANAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM MENERAPKAN STANDARD MINIMUM RULES (SMR)
Octha Octha;
Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.46-54
Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan dikenal sebagai penjara. Pidana penjara yang diartikan merupakan penindasan dengan upaya tertentu karena kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang – orang yang melakukan kejahatan. Untuk menciptakan suasana kondusif, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengamanan terhadap narapidana di Lapas berdasarkan Standard Minimum Rules (SMR) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan normatif yaitu berdasarkan aturan yang ada. Dapat disimpulkan saat ini sistem pengamanan di Seluruh lapas di Indonesia sangat dibutuhkan. Adanya faktor tertentu yang menghambat penerapan SMR serta sarana dan prasarana yang harus dilengkapi oleh seluruh lapas di Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban di lapas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia
Padmono Wibowo
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14 No 2 (2020): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.263-283
Tingkat kepenuhsesakan penghuni (narapidana dan tahanan) Lapas dan Rutan di Indonesia semakin tinggi. Kepenuhsesakan telah terjadi sejak tahun 1990-an dan hingga awal tahun 2020 telah mencapai 103% dari kapasitas hunian. Kepenuhsesakan di 326 Lapas di Indonesia mencapai jumlah 261 Lapas atau 80,06% sedangkan kepenuhsesakan di 165 Rutan mencapai jumlah 142 Rutan atau 86,06%. Dampak yang timbul dari tingginya kepenuhsesakan ini adalah maraknya gangguan keamanan dan ketertiban, penyebaran penyakit menular, penurunan kualitas hidup, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan pembinaan Pemasyarakatan. Kondisi yang tidak diharapkan adalah terjadinya bencana kemanusiaan. Alih-alih sebagai tempat penghukuman, Lapas dan Rutan menjadi tempat terburuk tidak terlindunginya hak asasi manusia. Upaya mitigasi risiko dampak kepenuhsesakan penghuni Lapas dan Rutan sangat perlu dilakukan untuk menyusun strategi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai mitigasi risiko dampak kepenuhsesakan penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai mitigasi dampak kepenuhsesakan, upaya-upaya yang dilakukan untuk penurunan tingkat kepenuhsesakan serta seberapa optimal kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dalam pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kepenuhsesakan narapidana dan tahanan. Diharapkan juga melalui penelitian ini dapat memberikan sebuah gambaran mitigasi risiko dampak kepenuhsesakan penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia.