Claim Missing Document
Check
Articles

PEMAHAMAN NILAI-NILAI DASAR PROFESI DAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Irsyad Dhahri; Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.329 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i2.10040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran mengenai pemahaman, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai dalam lingkungan FIS UNM tentang nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatus Sipil Negara (ASN). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik sampling adalah sampel total atau penelitian populasi. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian berdasarkan data hasil penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang memberi penjelasan dan argumentasi terhadap variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu tingkat pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), sub variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai nilai-nilai dasar profesi, dan budaya kerja ASN. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemahaman pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNM tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara cukup baik/tinggi, dimana sebagian besar yang mengetahuinya, telah mendengar keberadaan undang-undang ASN, mengetahui UU No. 5 Tahun 2014 sebagai undang-undang ASN, mengetahui isi/materi yang dalam UU No. 5 Tahun 2014, dan mengetahui nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) masa kerja/pangkat/golongan, (b) jabatan yang diemban, (c) pendidikan, (d) status Aparatur Sipil Negara (PNS dan/atau Kontrak). (2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, (b) model pembinaan dari pimpinan fakultas/universitas, (c) iklim/suasana kerja dan/atau lingkungan kerja, dan (d) fasilitas penunjang.
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar) Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar; Sumarni B
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.466 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara (Hakim Pengadilan Agama Makassar) dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Poligami tidak sehat (2) Krisis akhlak (3) Cemburu (4) Kawin paksa (5) Ekonomi (6) Kekejaman fisik dan mental (7) Gangguan pihak ketiga (8) Tidak adanya keharmonisan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar; Nurhayati Nurhayati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.826 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i2.10021

Abstract

This study aims to determine: (1) Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006, (2) supporting and inhibiting factors Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006. This study is a qualitative descriptive study. The data collection procedures used were interviews and documentation. While data analysis used is qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Regional Regulation Kabupatenn Jeneponto No. 8 of 2006 does not operate effectively, this is caused because there are many alcoholic drinks that circulate in the community who can be in stores - stores and houses as well as a lack of public awareness of the existence of these regulations. The supporting factors of Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 are: (1) Participation of community and religious leaders, (2) cooperation among government officials. While the factors that inhibit the implementation of Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 include: (1) the awareness factor, (2) socialization factors, (3) factors sanctions (4) that habit, (5) follow-up of violations of Bylaw No. 8 in 2006 is still in the stage of non yuspisial namely the lack of investigations and inquiries at the police forces of the civil service
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE Andi Kasmawati; Melindah Melindah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.612 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i2.10018

Abstract

This study aims to determine (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. (2) Barriers in Implementing Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This research is a qualitative descriptive study. Sources of data used consist of primary data and secondary data. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency, and Barriers in the Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone District , The results showed that: (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 concerning Village Allocation Fund (ADD) in District Libureng Bone regency runs quite Good. It can be seen from the planning stage in the form of personnel administration has to be consulted in planning ADD, and do manufacture RPJMDes, as well as the manufacture RKPDes As local regulation of ADD can be a direction to the Executive Team Village in running ADD both in terms of allocation of funds and purpose of use fund. (2) Some of the obstacles encountered in the implementation ADD ie reporting of accountability and weather conditions in the village as the rainy season may hamper the implementation of the development undertaken. Every problem that they get in the process of implementation of ADD in his village can selesaikannya with their guidance and consultation with pihal-parties, such as team Pembina Pembina district and sub-district level teams.
Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan Andi Kasmawati
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 17 No. 4 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss4.art3

Abstract

The implication of post-new era decentralization has created the dynamic of the relation betweengovernment and district government. The authority of district governmental arrangement used to be centralized in Jakarta. Now, it is decentralized in districts. The focused problem of this research: first, how is the effect of decentralization policy on the relation of governmental inter-level in a united nation? Second, how is the conflict resolution of governmental inter-level authority in a united nation? This research used the constitutional law approach and conceptive approach. The normative and empiric research are done in central and district government. The data is collected through a literacy study and interview which is analyzed qualitatively. The result of the research has showed that; first, the policy of decentralization affects has positive impact which is improvement of efficiency and effectively in conducting the government matter, and improves community participation, conversely the negative impact is conflict of authority occurs as the result of imbalanced constitutional law, the primordial and nepotism potency. Second, the authority conflict is solved by perfecting the constitution, strengthening the real autonomy, and the optimizing assistance, supervision, and evaluation.Key words : Decentralization, united nation, and authority conflict
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia Abdul Sakban; Sahrul Sahrul; Andi Kasmawati; Heri Tahir
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2: September 2019
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.46 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v7i2.1195

Abstract

Terjadinya kejahatan tersebut adalah kurangnya kontribusi penegak hukum dalam melakukan pengawasan dilingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan diri pribadi dalam melakukan interaksi baik di media online maupun offline. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat kepolisian dalam mengimplementasikan esensi Surat Edaran Hate Speech Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan yang akan dicapai dalam artikel ini adalah kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan cyber-bullying di Indonesia, dan kebijakan hukum kriminal untuk era revolusi industri 4.0 dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan, meneliti bahan pustaka, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Teknik analisis isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (inductive) dan deduktif (deductive) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying dapat terapkan oleh aparat penegak hukum berupa KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik dengan melihat isi penjelasan pasal demi pasal dan konten kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kebijakan hukum Pidana di era revolusi industry 4.0 tetap mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia. The occurrence of such crimes is the lack of law enforcement contributions in conducting supervision in school, community, family, and personal self in the interaction of both online and offline media. In addition, the lack of understanding of police officers in implementing the essence of circular Hate Speech of the Republic of Indonesia, the Criminal Code of Law (PENAL). The objectives to be achieved in this article are the policy of criminal law against cyber-bullying crimes in Indonesia, and the policy of criminal law for the era of the 4.0 industrial revolution in resolving cyber-bullying crimes. This research uses normative juridical research that is qualitative. The collection of legal materials is done by identifying and invarizing the legislation, examining the library materials, and other sources of legal materials. Technical analysis of legal issues in this study used mixed-thinking logic. It means reasoning (the law) which is a combination of inductive (inductive) and deductive mindset in the case of a concrete factual law. The results showed that criminal law policies in resolving cyber-bullying crimes could be applied by law enforcement officers in the form of penal CODE and law No. 8 year 2018 on electronic technology information by looking at the contents Article-by-article explanations and crime content committed by the perpetrator. The criminal Law policy in the 4.0 Industrial Revolution era continues to refer to the prevailing rules in Indonesia
Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahannya Abdul Sakban; Sahrul Sahrul; Andi Kasmawati; Heri Tahir
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.698 KB) | DOI: 10.36312/jisip.v2i3.564

Abstract

Tindakan bullying dapat dilakukan melalui media seperti pesan text, gambar video, panggilan telepon, e-mail, chat room, Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan website. Tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan tindakan bullying di media social dan pencegahan. Hasil studi menunjukkan bahwa etika berinternet, peran orang tua harus lebih intensif mengawasi perkembangan anaknya terhadap pengaruh media internet, aparat sipil kepolisian rutin melakukan kampanye “anti bullying” (stop bully) di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat, dan melibatkan organisasi social untuk mengawasi peredaran kejahatan cyberbullying. Cara mencegah dan mengurangi berbagai tindakan bullying di media sosial dapat memaksimalkan sikap etika berinternet, peningkatan peran orang tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying, dan organisasi social. Dalam melakukan represif polisi terhadap kejahatan tindakan bullying, harus berawal pada titik paling awal dalam penyelidikan ditentukan apa tujuan utama investigasi dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
IMPLEMENTASI SEKOLAH DASAR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI SDN 49 LIANO, KEC. MATAOLEO, KAB. BOMBANA Ahmad Ahmad; Hesti Hesti; Andi Kasmawati
Jurnal Tunas Bangsa Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46244/tunasbangsa.v8i1.1270

Abstract

This study aims to determine the implementation of local wisdom-based schools at SDN 49 Liano, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana; know the understanding of school principals, school developers and teachers about local wisdom-based school development; knowing the form of local wisdom being developed; and the local wisdom-based school development strategy implemented and the impact of its implementation on students at SDN 49 Liano. This study used a qualitative descriptive method with data checking techniques using triagulation techniques and data sources. The results showed that the understanding of the meaning of school based on local wisdom between the principal, the development team and the teacher was the same, namely the condition of the school which applied local wisdom in a learning atmosphere. Local wisdom applied at SDN 49 Liano, Kec. Mataoleo includes language, arts and culinary specialties. SDN 49 Liano, Kec. Mataoleo uses five strategies in local wisdom-based school development, namely preparing an agenda for teaching the priorities of local wisdom values, preparing supporting facilities, implementing implementation strategies, collaborating with outsiders, and establishing cooperation with the community. The form of implementing school based on local wisdom at SDN 49 Liano, Kec. Mataoleo can be seen from the integration of local wisdom in learning and extracurricular activities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sekolah berbasis kearifan lokal di SDN 49 Liano, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana; mengetahuai pemahaman kepala sekolah, pengembang sekolah dan guru tentang pengembangan sekolah berbasis kearifan lokal; mengetahui bentuk kearifan lokal yang dikembangkan; dan strategi pengembangan sekolah berbasis kearifan lokal yang diterapkan serta dampak dari implementasinya terhadap peserta didik di SDN 49 Liano. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemeriksaan data dengan menggunakan triagulasi teknik dan sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengertian sekolah berbasis kearifan lokal antara kepala sekolah, tim pengembang dan guru sama, yaitu kondisi sekolah yang menerapkan kearifan lokal dalam suasana pembelajaran. Kearifan lokal yang diterapkan di SDN 49 Liano, Kec. Mataoleo di antaranya adalah bahasa, seni dan kuliner khas daerah. SDN 49 Liano, Kec. Mataoleo menggunakan lima strategi dalam pengembangan sekolah berbasis kearifan lokal yaitu menyusun agenda pengajaran perioritas nilai-nilai luhur kearifan lokal, menyiapkan fasilitas penunjang, melakukan strategi pelaksanaan, melakukan kerjasama dengan pihak luar, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Bentuk implementasi sekolah berbasis kearifan lokal di SDN 49 Liano, Kec. Mataoleo dapat dilihat dari pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Kata Kunci: Implementasi Kearifan Lokal, Sekolah Berbasis Kearifan Lokal, Kearifan Lokal
Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Sebagai Upaya Meningkatkan Kecerdasan Kewarganegaraan Peserta Didik di SMA Irma M; Hasnawi Haris; Andi Kasmawati
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i1.31769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi gerakan literasi sekolah pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajarandi SMA Negeri 6 Takalar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskrptif kualitatif dengan penentuan jumlah informan terdiri dari 10 informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria informan kepala sekolah, guru dan siswa di SMA Negeri 6 Takalar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti melalui tiga tahapan kerja yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahaan data yang digunakan yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Gerakan Literasi Sekolah pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran di SMA Negeri 6 Takalar sudah dimulai sejak diterapkannya kurikulum 2013 di sekolah ini, yakni pada tahun ajaran 2016/2017, setahun setelah diterbitkannya Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi dan sudah sesuai dengan tahap-tahap gerakan literasi sekolah (GLS) yang meliputi tahap pembiasaan yaitu melakukan pembiasaan 15 menit membaca (membaca dalam hati dan membacakan nyaring) dalam kurun waktu tertentu, selanjutnya tahap pengembangan yaitu melibatkan seluruh warga sekolah SMA Negeri 6 Takalar yang berisikan penghargaan dan karya-karya peserta didik dari hasil literasi mereka dan tahap pembelajaran, yaitu kemampuan nalar dan kreatif siswa SMA Negeri 6 Takalar selalu dipupuk dengan literasi, sehingga dengan usaha ini, siswa senantiasa diarahkan pada hal-hal yang positif untuk menunjang daya berpikirnya menjadi pribadi yang berbudi pekerti lebih baik kedepannya.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN BILA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG Chinta Sry Amalya Sary; Muhammad Akbal; Andi Kasmawati
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKCHINTA SRY AMALYA SARY, 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di  Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Akbal dan Andi KasmawatiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Persepsi masyarakat terhadap kedisiplinan aparat kelurahan di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. (2)  Persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab aparat kelurahan di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. (3) Upaya yang dilakukan aparat kelurahan untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Persepsi masyarakat terkait kedisiplinan aparat kelurahan  di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu kurang disiplin dalam memberikan pelayanan publik. (2) Persepsi masyarakat terkait tanggung jawab aparat Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu sudah bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Adapun yang pernah menjadi hambatan oleh aparat kelurahan Bila dalam memberikan pelayanan yaitu (a) Adanya kegiatan di jadwal yang bersamaan. (b)  Masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Kata Kunci : Persepsi, Pelayanan Publik, Aparat Kelurahan.
Co-Authors . HASNIATI . IKBAL . MUSTARING . SAMSIDAR A Fadel Muhammad A. Alyana A.Muh. Anugrah AA Sudharmawan, AA Abdul Sakban Ahmad Aisyah Bahar Akbar, Andi Muh. Al Fitrianti Iwan Aldy Saputra Amar, Muh. ANDI ACO AGUS Andi Aco Agus, Andi Aco Andi Anugrah Mahyuddin Annisa F, Nurul Arham Jaya Bahar, Elma Amalia Bahtiar, Nur Lita Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bangngalino, Desi bangalino Barumbun, Mardyanto Besse Desinta Brigita, Gabriela Nade Chinta Sry Amalya Sary Cudai, Andi Dahri, Irsyasd DJAPAR . Dr. Mustaring, M.Hum Fatmawati A Rahman FATMAWATI MOGENTE Fitra Ayu Lestari Hadi Nasbey Haedar Akib Haerad, Iswatul Halimah Muhammad Hanafie, Nurharsya Khaer Haryani Haryani Hasnawi Haris Hasnawi Haris HASNAWI HARIS HASNAWI HARIS, HASNAWI HERI TAHIR Heri Thahir Herman H Hesti Hesti Ihwan Arifuddin IKRAMULLA SYARIFUDDIN Imam Suyitno Imam Suyitno Imam Suyitno Ira Mirwan Irma M Irsyad Dhahri Samad Ismail Ismail Jasruddin Jumadi Jusman Jusman Kamue, Yurni Kartini Kartini Kurnia Ali Syarif Labbase, Mudhiah Fadhilah Lu'mu Lu'mu Lukman Arifin LUKMAN ILHAM Lu’mu, Lu’mu M. Alim Manan Sailan Melindah Melindah Milyan, Milyan MITRA PARADIBA, MITRA Muh. Amar Muh. Ikbal Muh. Sudirman Muhajirin, Muhajirin Muhammad Akbal Muhammad Alfarizi Muhammad Ihsan Muhammad Khadafi Muhammad Sudirman Muhammad Yamin Muliani, Ekha Mustari Mustari Mustari Mustari Mustari Mustari Mustaring Mustaring MUSTARING, . Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Nasuhan, Najamuddin NELI AMELIA GUNTUR NILASARI . Nirwana, Nirwana Novayanti Sopia Rukmana, Novayanti Sopia Novi Nur Aslamia Amin Nur Fadilah Guntur Nur Sakinah I.Rahman Nur, Andi Armianti NURHAYATI . Nurisnaeni, Nurisnaeni Nurkhalifa Nurlaelah Nurlaelah, Nurlaelah Nurul Aulia Ramadani Nurul Izzah Bahri Onasis, Andi Putri, Marsanda Ramadhani, Thea Rifdan Rifdan . Rifdan Rifdan RIRIN NURFAATHIRANY HERI Risma Niswaty Rismawati Riswan Riswan Sahrul Sahrul Sahrul Sahrul Salsabila Syamsul Rizal SANGKALA IBSIK, SANGKALA Sari, Mega Indah SB, Karina. Sejahtri Datu Solly Aryza Sri Andini Suciawati, Heni Sudirman, Muh SUDIRMAN, MUH. sukriRAHMAT RASDI Sumarni B SUMARNI B. Syahrisofia, Rezky Syawaloedin HP, Andi Try Haldyaqhza Toding Bua, Mety Try Gustaf Said Wahira Wahyudi Gani, Andika WIDARWANI, . Wulandari, Andi Eka Yusrianti Yusrianti Zakaria