Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.644

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Phinisi Integration Review TUNAS BANGSA Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling Etika Demokrasi QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Humaniora Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal La Edusci Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Indonesian Scholars for Social Research Asian Journal of Management Analytics Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Journal of Scientific Research, Education, and Technology Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Indonesian Journal of Public Administration Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Aktor International Journal of Education, Vocational and Social Science International Journal of Economics, Accounting, and Management Journal of Public Policy and Regional Government (JPPLG) Joong-Ki PESHUM International Journal of Public Policy and Bureaucracy

Andi Kasmawati

Universitas Negeri Makassar

Author-ID : 2599067

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENERAPAN NILAI KARAKTER BANGSA DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA PRAMUKA GUGUSDEPAN 08.095 DAN GUGUSDEPAN 08.096 DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR . SAMSIDAR; ANDI KASMAWATI; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.362 KB)

ABSTRAK: Penelian ini bertujuan: (1) mengetahui penerapan nilai karakter bangsa dalam kegiatan pramuka di UKM Pramuka UNM (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan nilai karakter bangsa dalam kegiatan pramuka di UKM Pramuka UNM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah anggota UKM Pramuka UNM. Sebanyak 8 orang. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penerapan nilai karakter bangsa dalam kegiatan pramuka di UKM pramuka UNM menerapkan nilai karakter bangsa terutama nilai religius, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai toleransi dan nilai kreatif. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Faktor yang mendukung dalam penerapan nilai karakter bangsa yaitu universitas, Pembina dan anggota UKM pramuka lainyya. Dan faktor penghambat penerapan nilai karakter bangsa di UKM Pramuka yaitu dimana masih adanya anggota UKM Pramuka yang kurang memahami dan mengamalkan kode kehormatan Pramuka. Kata Kunci: Nilai karakter bangsa, Pramuka ABSTRACT: This study aims to: (1) determine the application of national character values in scouting activities in UNM Scout SMEs (2) know the supporting factors and inhibitors of the application of national character values in scouting activities at UNM Scout SMEs. This research is qualitative research. Data collection techniques used are, observation, interviews and documentation. The informants in this study were members of the UNM Scout UKM. A total of 8 people. Data analysis used is describing things based on the results of data collection. The results showed that: 1. The application of national character values in scouting activities at UNM scout SMEs applied the values of national character, especially religious values, values of discipline, values of responsibility, values of tolerance and creative values. This can be seen through various activities carried out. Factors that support the implementation of the nation's character values are universities, coaches and other SC scout members. And the inhibiting factor of the implementation of the nation's character values in Scout SMEs is where there are still members of UKM Scouts who do not understand and practice the Scout honor code. Keywords: National character value, Scouts

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA KANTOR PENGADILAN AGAMA KLAS IA MAKASSAR) SUMARNI B.; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara (Hakim Pengadilan Agama Makassar) dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Poligami tidak sehat (2) Krisis akhlak (3) Cemburu (4) Kawin paksa (5) Ekonomi (6) Kekejaman fisik dan mental (7) Gangguan pihak ketiga (8) Tidak adanya keharmonisan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Perceraian This study aims to find out the background of divorce in Makassar Class IA Religious Court and to determine the legal consequences arising from the divorce case. To achieve these objectives, the researchers used a qualitative approach. This study took place in the Religious Class I.A Makassar, which is located on Jl. Pioneer Independence KM.14, Power Makassar. The types and sources of data used in this research is the primary data sources (informants) and secondary data sources (official documents or files a divorce case from years 2012-2014). Data collection techniques in this research is interview techniques (Religious Court Judge Makassar) and documentation. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis techniques where the data obtained are then processed with descriptive analysis. Based on the results of the study found that the background causes of divorce are (1) Polygamy is not healthy (2) Crisis morals (3) Jealous (4) Forced marriage (5) Economics (6) Cruelty physical and mental (7) Impaired third parties (8) the absence of harmony. The legal consequences arising from divorce is seen in passing sentence. Namely grant the lawsuit. Dropping divorce only Ba'in Shugraa Defendant (PLAINTIFF), against the Plaintiff (Defendant). Religion Makassar ordered the Clerk to send this verdict to the Employee Nikah Registrars Office for Religious Affairs and the District Subdistrict Tallo Makassar Makassar was to be recorded in a list provided to it. Charge case in accordance with the legislation in force.Keywords: Divorce

PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PANGKEP sukriRAHMAT RASDI; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan memberi gambaran mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep 2) Mengetahui dan memberi gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dan 3) Mengetahui dan memberi gambaran mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep, mengetahui dan memberi gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dan mengetahui dan memberi gambaran mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Reklame dalam hal penentuan target pajak reklame di Kabupaten Pangkep sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten pangkep 2) Pelaksanaan dalam hal ini adalah pemungutan pajak. Dalam hal pemungutan pajak masih ada kendala yang ditemukan seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak yakni orang maupun perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda dalam Pengelolaan Pajak Reklame sudah maksimal.Kata Kunci : Pengelolaan Pajak Reklame ABSTRACT: This study aims to: 1) Knowing and gives an overview of planning the installation of billboards by governments Pangkep 2) Knowing and gives an overview of the implementation of advertisement taxation in service revenues of Regency Pangkep and 3) Knowing and gives an overview of oversight advertisement tax that has been done by the Government Pangkep. To achieve these objectives the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to find and gives an overview of planning the installation of billboards by governments Pangkep, knowing and gives an overview of the implementation of advertisement taxation in service revenues of Regency Pangkep and know and gives an overview of supervision of advertisement tax that has been done by the Government Pangkep. The results of this study show that: 1) Advertisement Tax Management Plan in terms of targeting the advertisement tax in Pangkep are in accordance with the applicable provisions in the District Pangekp 2) Implementation in this case is the collection of taxes. In terms of tax collection is still no problems were found as the low awareness of the taxpayer that individuals and companies about the importance of tax payment 3) Monitoring carried out by Revenue in the Advertising Tax Management is maximal.Keywords: Advertising Tax Management

Relevansi Kebijakan Desentralisasi dengan Konsepsi Negara Kesatuan Andi Kasmawati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The agreement at the beginning of the reform of the Indonesian nation to maintain the Unitary State, following a suggestion to change into a federal state, a cornerstone of government formation to accommodate both forms of the country by replacing Law. 1974 on regional administration, which tend to be centralized, with Law no. 22, 1999 are decentralized, the way this law causes a lot of tension and problems relating to local government authorities, thus replaced by Law no. 32 of 2004 which diharpkan able to resolve the issue. The concept of a unitary state in the government putting As with sub-national governments are delivered / transferred desentraliasasi government based on the theory that one theory of the delegation of authority in local government, it is not relevant to the theory of decentralization G. Cheema and Rondinelly, but the conception of the unitary state of Indonesia are relevant to the theory of imperfect decentralization proposed by Hans Kelsen. Key Words: Decentralization and Unity state Abstrak Kesepakatan bangsa Indonesia di awal reformasi untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan, setelah ada wacana untuk merubah menjadi negara federal, menjadi landasan pembentukan pemerintahan yang mengakomodir kedua bentuk negara tersebut dengan mengganti UU No. Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah, yang cenderung sentralistik, dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang desentralistik, dalam perjalanannya UU ini banyak menimbulkan ketegangan dan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang diharpkan mampu mengatasi masalah tersebut. Konsep negara kesatuan dalam pemerintahan menempatkan pemerintah daerah sebagi sub nasional yang diserahkan/dilimpahkan pemerintah berdasarkan teori desentraliasasi yang salah satu teori pelimpahan wewenang dalam pemerintah daerah, tidak relevan dengan teori desentralisasi G. Cheema dan Rondinelly, namun konsepsi negara kesatuan di Indonesia relevan dengan teori desentralisasi tidak sempurna yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kata Kunci: Desentarlisasi dan Negara Kesatuan

KONSTRUKSI HUKUM YANG BERSUMBER DARI REALITAS SOSIAL (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi) Andi Kasmawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Responsiveness Law which has been developed by Nonet and Selznick is the main idea of Law of Realism which developed by Holmes and friends in Realism of American and Realism of Skandinavian, which has been developed by Ross and friends. Their opinion about law of realism is a law which start from the empirical reality, re/ism is shown as the fight against logical theory, who seen the law as what's on the ammandement. In this theory, the judge isnY free to form the law but just finding the law. This opinion been the focus of Teubner as the basic to construct the law as the implication of "Sociological Jurisprudence".

PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pada Spbu Galangan Kapal Kota Makassar) Nur Aslamia Amin; Andi Kasmawati; Imam Suyitno
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v6i3.33266

Abstract. This study aims, (1) To find out the fulfillment of the rights of women workers who work at the Makassar City Shipyard Gas Stations (2) To find out the procedures for the protection of women workers at the Makassar Shipyard Gas Stations are in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. (3) To find out the factors that determine the implementation of the protection of women workers at the Makassar City Shipyard Gas Station. This type of research is descriptive research and uses a qualitative research approach. The data sources used are primary data and secondary data. The primary data are 1 operational manager of shipyard gas stations and 7 female operators at shipyard gas stations. While secondary data are laws, books, journals, papers, and materials from the internet. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data display and decision making or verification. Based on the results of the study, namely: (1) the fulfillment of the rights of female workers has been fulfilled which includes the right to menstrual leave, the right to maternity leave, the right to miscarriage leave, the right to maternity leave, the provision of working time, and overtime time (2) the protection of female workers is also quite fulfilled in social aspects, technical aspects (occupational safety), occupational health aspects, but in the aspect of worker welfare still need optimization (3) the determining factor for the fulfillment of the protection of women workers is the harmony between the company and the women workers themselves.

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA KOTA MAKASSAR Muhammad Alfarizi; Heri Thahir; Andi Kasmawati
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020. (2) Faktor penghambat dan pendukung dari implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) Tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar telah dilaksanakan berdasarkan Peratutan Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2020, (2) Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini poli spesialis yang belum dimiliki dan adanya pihak keluarga klien yang lepas tanggungjawab dalam mendukung proses pemulihan klien menjadi faktor penghambat optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar. Adapun faktor pendukungnya yaitu terjalinya kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka kota makassar dengan 24 instansi yang ada dan dilaksanakanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi dalam hal ini pelaksanaan pelatihan

PEMAHAMAN NILAI-NILAI DASAR PROFESI DAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Irsyad Dhahri; Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran mengenai pemahaman, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai dalam lingkungan FIS UNM tentang nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatus Sipil Negara (ASN). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik sampling adalah sampel total atau penelitian populasi. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian berdasarkan data hasil penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang memberi penjelasan dan argumentasi terhadap variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu tingkat pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), sub variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai nilai-nilai dasar profesi, dan budaya kerja ASN. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemahaman pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNM tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara cukup baik/tinggi, dimana sebagian besar yang mengetahuinya, telah mendengar keberadaan undang-undang ASN, mengetahui UU No. 5 Tahun 2014 sebagai undang-undang ASN, mengetahui isi/materi yang dalam UU No. 5 Tahun 2014, dan mengetahui nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) masa kerja/pangkat/golongan, (b) jabatan yang diemban, (c) pendidikan, (d) status Aparatur Sipil Negara (PNS dan/atau Kontrak). (2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, (b) model pembinaan dari pimpinan fakultas/universitas, (c) iklim/suasana kerja dan/atau lingkungan kerja, dan (d) fasilitas penunjang.

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar) Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar; Sumarni B
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar; Nurhayati Nurhayati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

This study aims to determine: (1) Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006, (2) supporting and inhibiting factors Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006. This study is a qualitative descriptive study. The data collection procedures used were interviews and documentation. While data analysis used is qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Regional Regulation Kabupatenn Jeneponto No. 8 of 2006 does not operate effectively, this is caused because there are many alcoholic drinks that circulate in the community who can be in stores - stores and houses as well as a lack of public awareness of the existence of these regulations. The supporting factors of Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 are: (1) Participation of community and religious leaders, (2) cooperation among government officials. While the factors that inhibit the implementation of Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 include: (1) the awareness factor, (2) socialization factors, (3) factors sanctions (4) that habit, (5) follow-up of violations of Bylaw No. 8 in 2006 is still in the stage of non yuspisial namely the lack of investigations and inquiries at the police forces of the civil service

Co-Authors . HASNIATI . IKBAL . MUSTARING . SAMSIDAR . WIDARWANI A. Alyana A. Anugrah Batara Agung A.Muh. Anugrah AA Sudharmawan, AA Abdul Sakban Ahmad Ahmad jamalong Aisyah Bahar Akbar, Andi Muh. Al Fitrianti Iwan Aldy Saputra Alfiana Damasinta Aliah Mustika Amar, Muh Amar, Muh. ANDI ACO AGUS Andi Aco Agus, Andi Aco Andi Anugrah Mahyuddin Andi Cudai Nur Annisa F, Nurul Arbaina Rahmatan Nisa Arham Jaya Asmiana Saputri Ilyas Baehaqi Bahar, Elma Amalia Bahtiar, Nur Lita Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bangngalino, Desi bangalino Barumbun, Mardyanto Besse Desinta Charlos G Maay Chinta Sry Amalya Sary Cudai, Andi Dahri, Irsyasd Didik Iskandar DJAPAR . Dr. Mustaring, M.Hum Elci - Palino Ersa FM Santiago FATMAWATI MOGENTE Febrianti Feni Nurfiani Ferdi Fitra Ayu Lestari Fitriani. K Gabriela Nade Brigita Hadi Nasbey Haedar Akib Hajar, Nurfahmi Halimah Muhammad Hanafie, Nurharsya Khaer Haris , Hasnawi Haryani Haryani Hasnawi Haris HASNAWI HARIS Hasnawi Haris HASNAWI HARIS, HASNAWI Hasrawati HERI TAHIR Heri Thahir Herman Herman H Hesti Hesti Ihwan Arifuddin IKRAMULLA SYARIFUDDIN Imam Suyitno Imam Suyitno Imam Suyitno Ira Mirwan Irma M Irsyad Dhahri Samad Ismail Ismail Jamaluddin Jumadi Jumaindahh Jumartina Kamue, Yurni Kartini Kartini Kurnia Ali Syarif Kurnia, Maudy Labbase, Mudhiah Fadhilah Lu'mu Lu'mu Lukman Arifin LUKMAN ILHAM Lu’mu, Lu’mu M. Alim Manan Sailan Marsanda Putri Martho, Aprilia Evelyn Krisanti Martho Melindah Melindah Milda Milda Milyan, Milyan MITRA PARADIBA Mudassir Hasri Gani Muh Amar Muh. Amar Muh. Amar Muh. Ikbal Muh. Sudirman Muh. Yunus Muhajirin Muhajirin Muhammad Akbal Muhammad Alfarizi Muhammad Ihsan Muhammad Irvan Nur Iva Muhammad Khadafi Muhammad Sudirman Muhammad Yamin Muliani, Ekha MUSTARI Mustari Mustari Mustari Mustari Mustari Mustari Mustaring Mustaring Mustaring Mustaring Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Nasuhan, Najamuddin NELI AMELIA GUNTUR NILASARI . Nirwana, Nirwana Novayanti Sopia Rukmana, Novayanti Sopia Novi Nur Anisa Nur Aslamia Amin Nur Fadilah Guntur Nur Hasyiah Nur Sakinah I.Rahman Nur Syawal Nur, A. Rismawinardi Nur, Andi Armianti NURHAYATI . Nurkhalifa Nurlaelah Nurlaelah, Nurlaelah Nurul Aulia Ramadani Nurul Izzah Bahri Nurussyariah Onasis, Andi Ramadhani, Thea Rifdan . Rifdan Rifdan RIRIN NURFAATHIRANY HERI Risma Niswaty Rismawati Riswan Riswan Rita Febriana Rivai, Andi Muhammad Romansyah Sahabuddin Sahrul Sahrul Sahrul Sahrul Salsabila Syamsul Rizal SANGKALA IBSIK, SANGKALA Sari, Mega Indah SB, Karina. Sejahtri Datu Siti Ramadani Sonia Sri Andini Sri Defi Sri Mutmainnah Sri Wiwinda Lestari Suciawati, Heni sukriRAHMAT RASDI Sumarni B SUMARNI B. Syahrisofia, Rezky Syawaloedin HP, Andi Try Haldyaqhza Toding Bua, Mety Try Gustaf Said Wahira Wahira Wahyudi Gani, Andika Wandayani Wulandari, Andi Eka Yusrianti Yusrianti Zakaria

Title

Found 90 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 90 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 90 Documents
Search