Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.84

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Lentera Hukum Jurnal Dinamika Hukum Veritas et Justitia Multidiciplinary Journal YUSTISI Unes Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Supremasi Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Journal of Judicial Review RIO LAW JURNAL Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Legalita Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities PATTIMURA Legal Journal Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Economics (IJEC) JUDGE: Jurnal Hukum Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi journal of social and economic research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Jurisprudence Jurnal El-Thawalib Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Rechtenstudent Journal

Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Author-ID : 2812277

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENERAPAN PRINSIP “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Y. A. Triana Ohoiwutun; Samsudi Samsudi
Jurnal Yudisial Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v10i1.41

ABSTRAKPutusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr memutuskan sanksi pidana penjara terhadap anak pengguna narkotika, tanpa disertai tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban pemeriksaan dokter ahli jiwa untuk menentukan urgensi tindakan rehabilitasi telah dikesampingkan oleh hakim di dalam memutus kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi urgensi keterangan ahli dalam pemeriksaan ajudikasi tindak pidana narkotika dan aplikasi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pengguna narkotika. Metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (qualitative-legal research). Penjatuhan sanksi pidana penjara tanpa tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Prinsip individualisasi pidana dan prinsip double track system sebenarnya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkotika oleh pelaku anak. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak seharusnya berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pemidanaan terhadap anak, khususnya pidana perampasan kemerdekaan digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).Kata kunci: keterangan ahli, pertanggungjawaban pidana, hukum pembuktian. ABSTRACTThe Court Decision Number 229/Pid.B/2012/PN.Jpr imposed sanctions of imprisonment against the children of drug users without any of medical and social rehabilitation measures. The provision on the examination of the psychiatrist to settle on the urgency of rehabilitation measures have been ruled out by the judges in deciding the case. The problems outlined embrace the urgency of testifying expert witnesses in the adjudication of narcotic crime case and the implementation of the "best interests of the child" measure in the imposition of sanction on the children of drug users. The analytical method used is based on normative legal research using secondary data sources. The research data are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively through a method of qualitative legal research. Imposing sanction of imprisonment with no rehabilitation measures on the children of drug users is inconsistent with the objective of sentencing. The principle of individualization of punishment and double track system can actually be implemented in the case of narcotic crime involving children offender. The judge in imposing sanctions on the children should be oriented to the measure of best interests of children, so that conviction for a criminal offence against children, particularly deprivation of liberty is done as a last resort (ultimum remedium).Keywords: expert witnesses, criminal responsibility, rules of evidence.

URGENSI PEMERIKSAAN AHLI JIWA DALAM KASUS KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA Y. A. Triana Ohoiwutun; Surjanti Surjanti
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.300

ABSTRAKPutusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj memutus perkara tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang tidak didasarkan pada keterangan ahli jiwa. Tindak pidana kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diformulasikan sebagai delik materiil, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku yang berakibat pada trauma psikis korban itulah yang seharusnya dapat dibuktikan. Fokus permasalahan yang dikaji meliputi urgensi keterangan ahli jiwa dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, dan hubungan antara pemeriksaan ahli jiwa dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian dianalisis secara kualitatif. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj tidak berbasis pada pemeriksaan ahli jiwa, padahal hanya ahli jiwa yang dapat menguji secara ilmiah kebenaran adanya trauma psikis. Pemeriksaan ahli jiwa dapat diberikan oleh psikolog atau psikiater untuk tujuan menemukan kebenaran materiil. Urgensi pemeriksaan ahli jiwa terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, bertujuan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan trauma psikis korban, dan adanya hubungan kausal antara trauma psikis sebagai akibat perbuatan terdakwa itulah yang mengindikasikan adanya kesalahan yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.Kata kunci: ahli jiwa, kekerasan psikis, kekerasan rumah tangga. ABSTRACTDecision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj proceeds a case of psychological domestic violence that are not based on information from psychologists. Crime of emotional abuse in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is formulated as substantive offense, and the causal relationship between the offender's conduct resulting in psychological trauma of the victim should be proven. The focus of the problem includes the urgency of the psychiatrist’s information in Decision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, and the correlation between the examination of psychiatrists and criminal acts of domestic emotional abuse. This is a normative juridical method research with qualitative data analysis. Decision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj is not based on psychiatric examinations, whereas, only psychologists can scientifically examine the truth of psychological trauma. Psychiatric examination can be provided by a psychologist for the purpose of finding the substantial truth. The urgency of psychiatric examination on the victim of domestic emotional abuse aims to determine the causal relationship between the criminal act of the defendant and the psychological trauma of the victim; and the causal relationship between psychological traumas as a result of the defendant's crime indicates an error that correlates with criminal liability in such cases.Keywords: psychiatrist, emotional abuse, domestic abuse.

MENILIK PEMENJARAAN TERPIDANA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN Y.A. Triana Ohoiwutun; Dodik Prihatin A.N.; Samuel Saut Martua Samosir; Godeliva Ayudyana Suyudi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82

Skizofrenia termasuk gangguan jiwa golongan psikotik. Dalam beberapa kasus pidana, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku skizofrenia. Ketepatan pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia merupakan fokus dari tulisan ini. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus putusan pengadilan digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ di dalam Hukum Pidana Indonesia menganut gemischte methode dengan sistem deskriptif normatif. Keterangan ahli jiwa, tidak mengikat hakim di dalam memutus perkara, dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara berdasarkan keyakinannya, meskipun terdakwa seorang skizofrenia. Pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia paranoid kronik berorientasi pada teori tujuan retributif, sedangkan pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia fase remisi berorientasi pada teori teleologis. Mengingat sifat berbahayanya seorang skizofrenia, seharusnya sebelum dan selama menjalani sanksi pidana penjara memerlukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia setidaknya dapat memberikan perlindungan terhadap sesama narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan selama terpidana menjalani sanksi.

Criminal Responsibilities Or Political Partners As Corporations In Corruption Criminal Action And Money Laundering Criminal Acts Abd. Manab; Y.A.Triana Ohoiwutun; Fanny Tanuwijaya
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1059

The existence of political parties plays a strategic role in the development of democracy and the nation is faced with a number of issues that create a negative impression on these organs, some of which include; first, the problem of involvement of political parties in various cases of corruption and money laundering crimes that have an impact on the fall of public image and trust in the organization; second, the problem of pro and contra accountability of political parties involved in cases of corruption and criminal acts of money laundering before the law; and third, the issue of imposing criminal sanctions on political parties as the subject of corporate offenses known in corruption and money laundering. This research belongs to the typology of juridical normative legal research with secondary data types in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach taken includes the comparison, conceptual, statutory, and philosophical approaches, and analyzed descriptively qualitatively through literature. The results of the study show that; first, the justification of political parties as corporations in criminal acts of corruption and criminal acts of money laundering can be seen in five basic perspectives, namely philosophical foundation, juridical basis, historical basis, sociological basis, and political foundation of criminal law; second, the ideal concept of political party punishment as a corporation is carried out with a reconceptualization of the subject of corporate delictions in the affirmation of two types of corporations, namely corporations in the form of private and special corporations or in the form of public with different provisions on punishment arrangements. The need for an amendment to some provisions of the Corruption Law and the TPPU Law related to corporations in accommodating the two types of corporations into a forum for the implementation of ideas, of course issuing a law that contains specific provisions regarding special corporate punishment can be the answer to a myriad of issues regarding criminalization

The Urgency of Regulation of Tax Criminal Actions in Preventing Loss of State Revenue in the Tax Sector Mushafi; M. Arief Amrullah; Y.A. Triana Ohoiwutun; Aan Efendi
International Journal of Economics (IJEC) Vol. 2 No. 2 (2023): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijec.v2i2.483

This article examines the urgency of regulating tax crimes in preventing loss of state revenue in the tax sector. The research method used in writing this article is a normative juridical paradigm or doctrinal legal research. The basis for writing this article is literature with a focus on analyzing primary legal materials and secondary legal materials. That is, this research will refer to the legal norms contained in the laws and regulations related to criminal law legislation policies in the tax sector. The results of this study are that the regulation of tax crimes has an important role in preventing or overcoming the occurrence of fraud and crime in the field of taxation. In addition, the regulation of tax crimes as an effort to overcome crime in the tax sector can be carried out preventively and repressively so that the state avoids losses to income in the tax sector. Keywords; Regulations, Crimes, Taxes, Losses, State Income

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Gugatan Pemalsuan Akta Otentik Yenny Rahmadiyanti Rahayu; Dominikus Rato; Y.A Triana Ohoiwutun
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1314

In essence, a notary as a public official has the authority to make deeds authentic in accordance with norms, values and provisions of laws and regulations applicable so that the law can work in society. Every deed made by the notary must be kept in the notary's protocol, and the protocol must be transferred in the case of the notary died or his term of office has expired or retired. The existence of a lawsuit addressed to the notary protocol holder regarding the forgery of authentic deeds that have been transferred to him will become a problem in the future. The notary who receives the protocol will still be summoned for information if there are problems related to the protocol in his control, because this is one of the responsibilities of the notary protocol recipient. Article 65 of the Notary's Position Law explains that a notary is responsible for every deed he makes even though the Notarial Protocol has been submitted and transferred to the party holding the Notarial Protocol. The notary holding the Protocol only has the obligation to care for and maintain the deed that has been submitted to him, and is not responsible for the contents of the deed. The storage of notary protocols as state archives is also not regulated in detail in the Notary Public Law. So there needs to be special arrangements regarding policies, guidance and management of notary protocols. In order to create legal certainty for notaries in storing and maintaining notary protocols.

Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Vicko Taniady; Y. A. Triana Ohoiwutun; Samuel Saut Martua Samosir
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p13

he punishment for corporate corruption causes problems in the criminal justice system and the impact of the sentence. This study aims to analyze the situation of resolving corruption crimes committed by corporations and initiating the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) as a restorative justice mechanism. The research method used is normative doctrinal law explained by statutory, conceptual, case, and comparative study approaches. The results of this study, DPA policy is a settlement of cases out of court through termination of prosecution based on negotiations between the prosecutor's office as a dominus litis and corporations that focus on recovery and maintaining the existence of corporations. The application of DPA is manifest in the principles of the criminal justice system. DPA has been implemented in several countries, such as the United States and England, which have successfully handled corporate crimes. Through problem analysis, principles of the criminal justice system, and comparative studies, the DPA can be applied in Indonesia, which will be designed as a restorative justice mechanism. The draft DPA regulation will also contain several matters, including procedures for implementing DPA, sanctions, prosecutors' considerations, and other technical matters that will later be regulated in Indonesian laws and regulations. midanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi mengalami problematika baik dalam sistem peradilan pidana hingga dampak pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta menggagas penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif doktrinal yang dielaborasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan DPA merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui penghentian penuntutan yang didasarkan pada negosiasi antara jaksa sebagai dominus litis dengan korporasi yang berfokus terhadap pemulihan dan tetap mempertahankan eksistensi dari korporasi. Penerapan DPA juga sesuai dengan asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejatinya, penerapan DPA telah diterapkan dibeberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang terbukti berhasil dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Melalui analisis problematika, asas-asas sistem peradilan pidana, dan studi komparatif, maka gagasan DPA dapat diterapkan di Indonesia, yang nantinya akan didesain sebagai mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, desain peraturan DPA juga akan tercantum beberapa hal yang meliputi tata cara penerapan DPA, sanksi, pertimbangan jaksa, dan hal teknis lainnya yang nantinya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1059

Formulating Criminal Liabilities Regarding Online Prostitution Laksana, Trio Angga; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Tanuwijaya, Fanny
Lentera Hukum Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i3.14671

This study aims to obtain similarities and differences regarding legal formulation in online prostitution. Hitherto, prostitution has remained to exist in Indonesian society. In context, the existing perpetrators of prostitution do not peddle conventionally but also virtually, in which online prostitution that gradually increases is a common term that refers to this phenomenon. The current law enforcement against perpetrators of online prostitution performs as the consequence of the national law in which national laws have yet remained to accommodate in criminalizing perpetrators of online prostitution. The criminalization of perpetrators in online prostitution may contrast with the principle of legality so that national laws should accommodate perpetrators of online prostitution regarding their criminal liability. In particular, these national laws should address whether to prohibit the attitude that proliferates online prostitution so that perpetrators of online prostitution should be accountable for their crimes. Henceforth, this measure intends to avoid the overlap of the principle of legality in criminal law. Keywords: Online Prostitution, Criminal Liabilities, Principle of Legality.

Forensic Approach to Optimise Children’s Right to Opinion in Indonesian Courts Ohoiwutun, Y.A. Triana; Prabhata, Evoryo Carel; Chatterjee, Pyali
Lentera Hukum Vol 10 No 1 (2023): Human Rights in Indonesia and Beyond
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v10i1.37495

Various attempts to accommodate a child's opinion in courts have proven successful, and this participation has been increasingly regarded as integral to children's rights. However, the issue remains problematic, particularly in the Global South countries like Indonesia. This paper examines the legal and regulatory framework of protecting children in Indonesia to comply with children's right to opinion and how this right is implemented. Then, it demonstrates the significant role of forensic science in complementing legal inquiry to consider a child's opinion in court. Using policy-oriented study and doctrinal research with qualitative analysis and, to some extent, a comparative perspective, this paper elaborates on Indonesia's experience in protecting children's right to opinion with legislation in India, particularly dealing with child sexual offences. This study shows that Indonesia's legal and regulatory framework of children protection had not specified to elucidate children's right to an opinion, particularly in the Child Protection Law, the primary legal basis for children protection. Also, Indonesia is yet to have a robust and consistent practice of human rights-based instruments considered in the court, indicated by a lack of comprehensive understanding in law enforcement to implement this right. While the interpretation in law enforcement is essential to be optimised toward child-oriented resolution, taking the child's opinion in court promotes human rights practice in Indonesia. Compared to adults, children are complex, particularly in a case of a child victim of rape-related pregnancy. The forensic approach can be an alternative by involving forensic experts in courts to consider a child's psychology and physical condition.Keywords: Children's Rights, Forensic Science, Indonesian Courts, Right to Opinion.

Co-Authors Aan Efendi Abdelmajid Idris Mohammed Khalil Abid Uais Al-qarni ACHMAD JAELANI RUSDI Ade Irma Suryani Adiatma, Achmad Fahmi Affiani, Rifrinda Nur Ahmad Al Farobi Gomila Putra Ainul Azizah Al Khanif Aleya Zeneizha Ancah Caesarina Novi Marchianti Andika Maulana Syah Putra Andreas, Tonny Annisa Zerlina Cindy Gayatri Aries Harianto Ayudyana Suyudi, Godeliva Badrul Huda Chatterjee, Pyali Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi Dewanto, Ari Dodik Prihatin A.N. Dominikus Rato Dominikus Rato Domonikus Rato Edi Susanto Eko Surya Prasetyo Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elizatul Mufidah Indana Emaniar, Melly Yunandita Endah Dwi Nurhayati Erlita, Ita Fachrizal Fachrizal, Fachrizal Fadillah, Yohana Alfine Fajrin, Nabila Fanny Tanuwijaya Fanny Tanuwijaya Fatmarani, Sofia Herliana Firda Yunita Dewi Firman Floranta Adonara Firosyiah, Nur Fiska Maulidian Nugroho Godeliva Ayudyana Suyudi Halif, Halif Hanny Hilmia Fairuza Haromain, Rozy Heru Iskandar I Gede Widhiana Suarda Ibnu Alwaton Surya Waliden Ifani, Titania Nur Islamy, Anisyia Nurul Jadmiko, Widhi Khanif, Al Laksana, Trio Angga Laksmanajati, Teofilus Dendro Lely Lestari Lutfi Nur Aida Lutfian, Lutfian M. Arief Amrullah Madelleina Anindita Eriesta Elen Maia Kapanadze Manab, Abd. Moch. Hasan Hafani Moh. Ali Moh. Muhlisin Muhammad Abi Aufa Muhammad Abi Aufa Muhammad Syauqun Adhim Muhammad Syauqun Adhim Mushafi Mustikasari, Dyah Ayu Nabillah, Tahsya Nani Agustina Nelsa Jehni Asih R. Nugroho, Fiska Maulidian Nur Ainy Amira Puspitaning Suwandi Nur Firosyiah Nurholis Majid, Nurholis Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Prabhata, Evoryo Carel Pradayani, Santi Pramana, Mario Adiluz Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Prihatmini, Sapti Putra, Ahmad Al Farobi Gomila Putri, Natasya Aulia Qoyyima, Azrotul Rachim, Kania Venisa Rahayu Dianasari Rahayu, Yenny Rahmadiyanti Ramadani, Firda Farikhah Ramadhani Hidayat Priyono Putra Ronny Max Hendra Saka Andriyansa Samsudi . Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samuel Saut Martua Samosir Sapti Prihatmini Satriya Aldi Putrazta Selly Ismi Qomariyah Setiawan, Ady Nur Setiyoargo, Arief Setyawan, Ady Nur Sieldy Aprilia Utami Silaban, Rendy Tridolok Sonia Wijaya Putra Surachman, Danny Surjanti, Surjanti Suyudi, Godeliva Ayudyana Taniady, Vicko Uun Ulfiana Vicko Taniady Wahyudi, Yudha Ilham widowati widowati Widowati, Widowati Windy Puri Astuti Wulan Candrakirana, Wulan Yenny Rahmadiyanti Rahayu Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum Yuwono, Nikmatul Keumala Nofa Zaini, Maghfirotuz

Title

Found 78 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 78 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 78 Documents
Search