Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Lentera Hukum Jurnal Dinamika Hukum Multidiciplinary Journal Unes Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Iso Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora IPSSJ
Y A Triana Ohoiwutun
Faculty Of Law, Universitas Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN PRINSIP “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Y. A. Triana Ohoiwutun; Samsudi Samsudi
Jurnal Yudisial Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v10i1.41

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr memutuskan sanksi pidana penjara terhadap anak pengguna narkotika, tanpa disertai tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban pemeriksaan dokter ahli jiwa untuk menentukan urgensi tindakan rehabilitasi telah dikesampingkan oleh hakim di dalam memutus kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi urgensi keterangan ahli dalam pemeriksaan ajudikasi tindak pidana narkotika dan aplikasi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pengguna narkotika. Metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (qualitative-legal research). Penjatuhan sanksi pidana penjara tanpa tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Prinsip individualisasi pidana dan prinsip double track system sebenarnya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkotika oleh pelaku anak. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak seharusnya berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pemidanaan terhadap anak, khususnya pidana perampasan kemerdekaan digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).Kata kunci: keterangan ahli, pertanggungjawaban pidana, hukum pembuktian. ABSTRACTThe Court Decision Number 229/Pid.B/2012/PN.Jpr imposed sanctions of imprisonment against the children of drug users without any of medical and social rehabilitation measures. The provision on the examination of the psychiatrist to settle on the urgency of rehabilitation measures have been ruled out by the judges in deciding the case. The problems outlined embrace the urgency of testifying expert witnesses in the adjudication of narcotic crime case and the implementation of the "best interests of the child" measure in the imposition of sanction on the children of drug users. The analytical method used is based on normative legal research using secondary data sources. The research data are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively through a method of qualitative legal research. Imposing sanction of imprisonment with no rehabilitation measures on the children of drug users is inconsistent with the objective of sentencing. The principle of individualization of punishment and double track system can actually be implemented in the case of narcotic crime involving children offender. The judge in imposing sanctions on the children should be oriented to the measure of best interests of children, so that conviction for a criminal offence against children, particularly deprivation of liberty is done as a last resort (ultimum remedium).Keywords: expert witnesses, criminal responsibility, rules of evidence.
URGENSI PEMERIKSAAN AHLI JIWA DALAM KASUS KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA Y. A. Triana Ohoiwutun; Surjanti Surjanti
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.300

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj memutus perkara tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang tidak didasarkan pada keterangan ahli jiwa. Tindak pidana kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diformulasikan sebagai delik materiil, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku yang berakibat pada trauma psikis korban itulah yang seharusnya dapat dibuktikan. Fokus permasalahan yang dikaji meliputi urgensi keterangan ahli jiwa dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, dan hubungan antara pemeriksaan ahli jiwa dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian dianalisis secara kualitatif. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj tidak berbasis pada pemeriksaan ahli jiwa, padahal hanya ahli jiwa yang dapat menguji secara ilmiah kebenaran adanya trauma psikis. Pemeriksaan ahli jiwa dapat diberikan oleh psikolog atau psikiater untuk tujuan menemukan kebenaran materiil. Urgensi pemeriksaan ahli jiwa terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, bertujuan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan trauma psikis korban, dan adanya hubungan kausal antara trauma psikis sebagai akibat perbuatan terdakwa itulah yang mengindikasikan adanya kesalahan yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.Kata kunci: ahli jiwa, kekerasan psikis, kekerasan rumah tangga. ABSTRACTDecision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj proceeds a case of psychological domestic violence that are not based on information from psychologists. Crime of emotional abuse in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is formulated as substantive offense, and the causal relationship between the offender's conduct resulting in psychological trauma of the victim should be proven. The focus of the problem includes the urgency of the psychiatrist’s information in Decision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, and the correlation between the examination of psychiatrists and criminal acts of domestic emotional abuse. This is a normative juridical method research with qualitative data analysis. Decision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj is not based on psychiatric examinations, whereas, only psychologists can scientifically examine the truth of psychological trauma. Psychiatric examination can be provided by a psychologist for the purpose of finding the substantial truth. The urgency of psychiatric examination on the victim of domestic emotional abuse aims to determine the causal relationship between the criminal act of the defendant and the psychological trauma of the victim; and the causal relationship between psychological traumas as a result of the defendant's crime indicates an error that correlates with criminal liability in such cases.Keywords: psychiatrist, emotional abuse, domestic abuse.
MENILIK PEMENJARAAN TERPIDANA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN Y.A. Triana Ohoiwutun; Dodik Prihatin A.N.; Samuel Saut Martua Samosir; Godeliva Ayudyana Suyudi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82

Abstract

Skizofrenia termasuk gangguan jiwa golongan psikotik. Dalam beberapa kasus pidana, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku skizofrenia. Ketepatan pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia merupakan fokus dari tulisan ini. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus putusan pengadilan digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ di dalam Hukum Pidana Indonesia menganut gemischte methode dengan sistem deskriptif normatif. Keterangan ahli jiwa, tidak mengikat hakim di dalam memutus perkara, dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara berdasarkan keyakinannya, meskipun terdakwa seorang skizofrenia. Pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia paranoid kronik berorientasi pada teori tujuan retributif, sedangkan pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia fase remisi berorientasi pada teori teleologis. Mengingat sifat berbahayanya seorang skizofrenia, seharusnya sebelum dan selama menjalani sanksi pidana penjara memerlukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia setidaknya dapat memberikan perlindungan terhadap sesama narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan selama terpidana menjalani sanksi.
Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Vicko Taniady; Y. A. Triana Ohoiwutun; Samuel Saut Martua Samosir
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p13

Abstract

he punishment for corporate corruption causes problems in the criminal justice system and the impact of the sentence. This study aims to analyze the situation of resolving corruption crimes committed by corporations and initiating the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) as a restorative justice mechanism. The research method used is normative doctrinal law explained by statutory, conceptual, case, and comparative study approaches. The results of this study, DPA policy is a settlement of cases out of court through termination of prosecution based on negotiations between the prosecutor's office as a dominus litis and corporations that focus on recovery and maintaining the existence of corporations. The application of DPA is manifest in the principles of the criminal justice system. DPA has been implemented in several countries, such as the United States and England, which have successfully handled corporate crimes. Through problem analysis, principles of the criminal justice system, and comparative studies, the DPA can be applied in Indonesia, which will be designed as a restorative justice mechanism. The draft DPA regulation will also contain several matters, including procedures for implementing DPA, sanctions, prosecutors' considerations, and other technical matters that will later be regulated in Indonesian laws and regulations. midanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi mengalami problematika baik dalam sistem peradilan pidana hingga dampak pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta menggagas penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif doktrinal yang dielaborasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan DPA merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui penghentian penuntutan yang didasarkan pada negosiasi antara jaksa sebagai dominus litis dengan korporasi yang berfokus terhadap pemulihan dan tetap mempertahankan eksistensi dari korporasi. Penerapan DPA juga sesuai dengan asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejatinya, penerapan DPA telah diterapkan dibeberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang terbukti berhasil dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Melalui analisis problematika, asas-asas sistem peradilan pidana, dan studi komparatif, maka gagasan DPA dapat diterapkan di Indonesia, yang nantinya akan didesain sebagai mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, desain peraturan DPA juga akan tercantum beberapa hal yang meliputi tata cara penerapan DPA, sanksi, pertimbangan jaksa, dan hal teknis lainnya yang nantinya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
The Concept of Implementing The Policy of Rehabilitation of Drug Abuse Based On The Restorative Justice Approach By The Prosecutor's Office of The Republic Of Indonesia Jadmiko, Widhi; Y. A. Triana Ohoiwutun; Ainul Azizah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2088

Abstract

This study discusses the policy of Guideline Number 18 of 2021 concerning the settlement of drug abuse cases through rehabilitation with a restorative justice approach as an implementation of the dominus litis principle by the Indonesian Attorney General's Office. The implementation of the drug abuse rehabilitation policy by the Indonesian Attorney General's Office based on the dominus litis principle is regulated in the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021. This policy addresses the number of drug convicts that exceed capacity with a restorative justice approach. The dominus litis principle gives prosecutors great authority in controlling the legal process, including the decision to continue or stop prosecution based on sufficient evidence. In addition, this principle allows for the termination of prosecution if the perpetrator's actions are not considered a crime. This policy gives prosecutors the authority to determine legal settlements with rehabilitation, prioritizing the recovery of perpetrators and positive impacts on society. Rehabilitation focuses on changing the behavior of perpetrators through programs that help them overcome drug addiction and improve their social skills. In addition to providing legal protection and the rights of perpetrators, this approach also emphasizes the principle of fast, simple, and low-cost justice, and avoids complicated and expensive legal processes. The principle of restorative justice in this policy aims to improve the negative impacts of drug abuse, by emphasizing the physical, mental, social, and emotional recovery of perpetrators, so that they can return to being productive members of society.
Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis Heru Iskandar; Y.A. Triana Ohoiwutun; Al Khanif
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.624

Abstract

The global COVID-19 pandemic has disrupted the health sector, forcing countries to transform their health. In Indonesia, the response to this crisis was the issuance of a new health law, namely Law No. 17 of 2023. One of the updates is the provision that provides legal protection for medical personnel, namely in the process of criminal investigations against medical personnel, investigators must first request a recommendation from the authorized panel in disciplinary examinations, in this case, referring to the previous law, the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI). The recommendation determines whether the investigation can be continued or not based on the implementation of the professional practice of medical personnel, whether or not it is in accordance with professional standards, service standards, and standard operating procedures. The request for a recommendation from the panel must be received by the investigator no later than 14 days, and if it is more than that, the panel is considered to have approved the investigation of medical personnel. This is a polemic because for crucial decisions, namely assessing whether or not there is a violation of standards, only 14 days are given, while in reality the examination takes months. Finally, the research is presented to measure the legal certainty of the complaint examination procedure within the MKDKI, the legal certainty of the panel's recommendations regarding the continuation of the investigation process, and to reformulate provisions that are not yet fair in the process.
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Muhammad Syauqun Adhim; Muhammad Abi Aufa; Y.A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1967

Abstract

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), praktik black campaign atau kampanye hitam menjadi salah satu isu yang signifikan dalam merusak integritas proses demokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah dampak negatif dari kampanye hitam terhadap keadilan pemilu dan bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggulangi praktik tersebut. Praktik black campaign dalam pemilu semakin marak terjadi dan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap praktik black campaign masih lemah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa black campaign tidak hanya merugikan calon yang diserang, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu secara keseluruhan. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam menangani praktik black campaign serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menjaga integritas pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kampanye, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan black campaign. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kampanye hitam serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan
PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Y.A. Triana Ohoiwutun; Samuel Saut Martua Samosir; Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.1261

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi berhubungan dengan anak korban tindak perkosaan, serta mengevaluasi perluasan bentuk tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dapat dilakukan aborsi ditinjau asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode berfikir deduktif serta melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini berkesimpulan (1) Dibutuhkan 2 alat bukti sebagai bukti dari adanya perkosaan, sehingga hal tersebut memberikan ruang penguatan dari segi hukum disamping adanya konseling yang dtentukan sebagai syarat diperbolehkannya aborsi; (2) supaya asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diterapkan terhadap anak korban tindak pidana yang akan melakukan aborsi, di dalam UU Kesehatan harus segera direformulasi yang mengatur mengenai kualifikasi tentang anak korban peresetubuhan yang dapat dilakukan aborsi tidak hanya korban perkosaan saja, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak.
The Concept of Implementing The Policy of Rehabilitation of Drug Abuse Based On The Restorative Justice Approach By The Prosecutor's Office of The Republic Of Indonesia Jadmiko, Widhi; Y. A. Triana Ohoiwutun; Ainul Azizah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2088

Abstract

This study discusses the policy of Guideline Number 18 of 2021 concerning the settlement of drug abuse cases through rehabilitation with a restorative justice approach as an implementation of the dominus litis principle by the Indonesian Attorney General's Office. The implementation of the drug abuse rehabilitation policy by the Indonesian Attorney General's Office based on the dominus litis principle is regulated in the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021. This policy addresses the number of drug convicts that exceed capacity with a restorative justice approach. The dominus litis principle gives prosecutors great authority in controlling the legal process, including the decision to continue or stop prosecution based on sufficient evidence. In addition, this principle allows for the termination of prosecution if the perpetrator's actions are not considered a crime. This policy gives prosecutors the authority to determine legal settlements with rehabilitation, prioritizing the recovery of perpetrators and positive impacts on society. Rehabilitation focuses on changing the behavior of perpetrators through programs that help them overcome drug addiction and improve their social skills. In addition to providing legal protection and the rights of perpetrators, this approach also emphasizes the principle of fast, simple, and low-cost justice, and avoids complicated and expensive legal processes. The principle of restorative justice in this policy aims to improve the negative impacts of drug abuse, by emphasizing the physical, mental, social, and emotional recovery of perpetrators, so that they can return to being productive members of society.
STANDAR SANITASI DAN FITOSANITASI WTO DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN DAYA SAING PRODUK INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL Ramadhani Hidayat Priyono Putra; Dominikus Rato; Y.A. Triana Ohoiwutun
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar Sanitasi dan Fitosanitasi (Sanitary and Phytosanitary Standards/SPS) menjadi elemen penting dalam meningkatkan keamanan serta daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar SPS dalam peraturan internasional, khususnya di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta dampaknya terhadap produk Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini mengacu pada pendekatan perundang-undangan untuk mengevaluasi regulasi terkait SPS, baik di tingkat internasional maupun nasional, serta pendekatan konseptual untuk memahami relevansi SPS dalam strategi perdagangan internasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi standar SPS dengan regulasi internasional dapat memperkuat akses pasar, namun pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan standar tersebut, terutama terkait infrastruktur dan kapasitas teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi domestik, peningkatan pengawasan, dan kerja sama internasional untuk memastikan implementasi SPS secara efektif, demi mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.
Co-Authors ACHMAD JAELANI RUSDI Ainul Azizah Al Khanif Ancah Caesarina Novi Marchianti Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi Dodik Prihatin A.N. Dominikus Rato Eko Surya Prasetyo Fiska Maulidian Nugroho Godeliva Ayudyana Suyudi Halif, Halif Heru Iskandar Jadmiko, Widhi Muhammad Abi Aufa Muhammad Syauqun Adhim Prihatmini, Sapti Ramadhani Hidayat Priyono Putra Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samuel Saut Martua Samosir Selly Ismi Qomariyah Surjanti, Surjanti Vicko Taniady Widowati, Widowati