Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.84
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Lentera Hukum Jurnal Dinamika Hukum Veritas et Justitia Multidiciplinary Journal YUSTISI Unes Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Supremasi Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Journal of Judicial Review RIO LAW JURNAL Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Legalita Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities PATTIMURA Legal Journal Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Economics (IJEC) JUDGE: Jurnal Hukum Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi journal of social and economic research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Jurisprudence Jurnal El-Thawalib Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Rechtenstudent Journal
Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
MENGURAI KONSEP HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MEREKAYASA MASYARAKAT (LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING) Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Surachman, Danny
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5235

Abstract

Tulisan ini menguraikan bahwa dalam suatu Masyarakat hukum mempunyai peran penting sebagai sarana untuk mengubah Masyarakat. Terkait dengan tujuan tersebut maka hukum merupakan alat untuk merekayasa masyarakat agar masyarakat bertindak sesuai tujuan hukum dan dapat tercipta ketertiban. Roscoe Pound adalah salah satu tokoh yang menguraikan bahwa Law as a tool of sosial engineering, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam Masyarakat. Di Indonesia konsep tersebut dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang lebih “suka” menggunakan istilah “sarana” daripada “alat” (tool) hal ini disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pada kondisi demikian, hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam Masyarakat.
PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENERAPAN RETORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SUPARNO PENCURI MOTOR UNTUK BERJUALAN PENTOL) Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Hanny Hilmia Fairuza; Y.A Triana Ohoiwutun; Domonikus Rato
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyelesaian perkara secara Restoratice Justice dengan berfokus kepada kasus suparno yang mencuri sepeda motor untuk berjualan pentol. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menggambarkan bahwa psikologi hukum sangat penting dalam penyelesaian perkara secara restorative justice. Psikologi hukum dapat memahami kondisi pelaku dan korban. Selain itu, psikologi hukum juga berguna untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku sesuai dengan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan memberikan pemulihan atas tekanan mental yang dialami korban. Rehabilitas terhadap pelaku sangat penting agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali. Kasus Suparno merupakan kasus yang dilatarbelakangi oleh ekonomi. Suparno melakukan pencurian sepeda motor untuk digunakan berjualan pentol guna menafkahi istri dan anaknya. Kasus suparno diselesaikan melalui restorative justice dengan bantuan psikologi hukum yang memberikan pemahaman latar belakang pelaku melakukan tindak pidana.
PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENERAPAN RETORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SUPARNO PENCURI MOTOR UNTUK BERJUALAN PENTOL) Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Hanny Hilmia Fairuza; Y.A Triana Ohoiwutun; Domonikus Rato
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyelesaian perkara secara Restoratice Justice dengan berfokus kepada kasus suparno yang mencuri sepeda motor untuk berjualan pentol. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menggambarkan bahwa psikologi hukum sangat penting dalam penyelesaian perkara secara restorative justice. Psikologi hukum dapat memahami kondisi pelaku dan korban. Selain itu, psikologi hukum juga berguna untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku sesuai dengan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan memberikan pemulihan atas tekanan mental yang dialami korban. Rehabilitas terhadap pelaku sangat penting agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali. Kasus Suparno merupakan kasus yang dilatarbelakangi oleh ekonomi. Suparno melakukan pencurian sepeda motor untuk digunakan berjualan pentol guna menafkahi istri dan anaknya. Kasus suparno diselesaikan melalui restorative justice dengan bantuan psikologi hukum yang memberikan pemahaman latar belakang pelaku melakukan tindak pidana.
Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nur Firosyiah; Madelleina Anindita Eriesta Elen; Y. A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1916

Abstract

Pada zaman yang sangat canggih ini sangat disayangkan apabila anak-anak yang pada dasarnya dapat bermain dengan tenang dan aman, akan tetapi sering kali mereka menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Adapun penelitian ini mencoba memahami bagaimana kebijakan pemenuhan restitusi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta bagaimana implementasinya di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta studi kasus. Meskipun saat ini tidak ada peraturan eksplisit dalam undang-undang perlindungan anak tentang tindakan pengganti jika pelaku tidak mampu atau bahkan tidak mau memberikan restitusi, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Oleh sebab itu, pentingnya peran apparat penegak hukum untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana, sebab masih banyak korban dan keluarganya yang belum tahu soal hak ini. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di masa yang akan datang dapat ditangani secara lebih efektif, dan korban dapat menerima keadilan yang layak mereka dapatkan.
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Muhammad Syauqun Adhim; Muhammad Abi Aufa; Y.A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1967

Abstract

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), praktik black campaign atau kampanye hitam menjadi salah satu isu yang signifikan dalam merusak integritas proses demokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah dampak negatif dari kampanye hitam terhadap keadilan pemilu dan bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggulangi praktik tersebut. Praktik black campaign dalam pemilu semakin marak terjadi dan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap praktik black campaign masih lemah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa black campaign tidak hanya merugikan calon yang diserang, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu secara keseluruhan. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam menangani praktik black campaign serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menjaga integritas pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kampanye, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan black campaign. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kampanye hitam serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan
Putusan Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Membantu Menyediakan Pornografi Anak: Studi Putusan PN Bandung Lely Lestari; Endah Dwi Nurhayati; Fiska Maulidian Nugroho; Y.A. Triana Ohoiwutun
Rechtenstudent Vol. 4 No. 1 (2023): Rechtenstudent April 2023
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v4i1.223

Abstract

Pornography is an act that causes anxiety and concern for the community. Viewing pornographic videos is increasingly accessible, both through print and electronic media. The development of media with pornographic elements has increased the existence of pornographic crimes among the public. The definition of a pornographic crime is an immoral act related to sex in the form of a picture, sketch, photograph, writing, video or through other media shown in public which violates the norms of decency in society. This study aims to, firstly, analyze the suitability of the Bandung District Court's decision number 517/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg regarding the crime of assisting in providing child pornography based on trial facts. Second, analyzing the imposition of weighting for criminal law subjects that are specific in nature. This research method uses normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. The conclusions obtained are, firstly the Judge in his ruling stated that the defendants were proven guilty of committing the crime of helping to provide child pornography which was not in accordance with the facts of the trial as seen from the testimony of witnesses and the testimony of the defendant and in that decision the victim was a child so the actions of the defendants were more in line with the crime allowing children to commit obscene acts, therefore the punishment is heavier than the Pornography Law. Second, the Pornography Law does not regulate the burden of criminal penalties for special criminal law subjects such as those closest to the victim. When compared with the Child Protection Act, this regulates criminal sanctions for legal subjects of special criminal offenses with an additional 1/3 (one third) of the threat of the article. So the punishment for those closest to the child is more severe than for other people who are not the closest person to the child victim.
Legal Certainty in the Criminalization of Directors Misusing Corporate Social Responsibility (CSR) Funds Ade Irma Suryani; I Gede Widhiana Suarda; Y. A Triana Ohoiwutun
Rechtenstudent Vol. 6 No. 3 (2025): Rechtenstudent December 2025
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v6i3.374

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a legal obligation for companies as regulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT Law). However, in practice, misuse of CSR funds remains common in both private companies and State-Owned Enterprises (BUMN), creating adverse impacts on society and the government. This study aims to examine the legal framework governing the criminal liability of directors for the misuse of CSR funds within the Indonesian criminal law system and to analyze the application of the principle of legal certainty. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that directors may be held criminally liable under Article 488 of the Criminal Code when CSR funds are misused in private companies, while similar acts in BUMN may be categorized as corruption under Articles 2 and 3 of the Corruption Law. Nonetheless, ambiguity within Article 74 of the PT Law continues to generate multiple interpretations, potentially hindering legal enforcement and conflicting with the principles of legality and legal certainty. Therefore, a specific regulation (lex specialis) addressing directors’ criminal liability in CSR fund management is required to enhance legal certainty and strengthen accountable and transparent corporate governance.
Criminal Law Politics and Punishment Theories: A Comparative Study of Retributive vs. Restorative Justice in Indonesia and Georgia Nur Ainy Amira Puspitaning Suwandi; Lutfi Nur Aida; I Gede Widhiana Suarda; Y A Triana Ohoiwutun; Maia Kapanadze
PATTIMURA Legal Journal Volume 4 Issue 3 December (2025): PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v4i3.21767

Abstract

Introduction: The debate between retributive and restorative justice remains a central issue in the politics of criminal law across jurisdictions. Indonesia and Georgia represent two countries undergoing legal transitions with distinct historical and socio-political contexts, yet both face similar challenges in determining the orientation of their penal policies. Purposes of the Research: This study aims to analyze the differences in the application of retributive and restorative penal theories within the criminal law policies of Indonesia and Georgia, as well as to identify the factors influencing these orientations. Methods of the Research: The research adopts a normative legal method with a comparative approach, examining statutory provisions, legal doctrines, and relevant judicial decisions. Results Main Findings of the Research: The findings reveal that Indonesia continues to rely on its colonial legacy through the Criminal Code, which predominantly reflects a retributive paradigm, while gradually incorporating restorative principles in specific legislation such as the Juvenile Criminal Justice System Law. Conversely, Georgia, which previously enforced an extreme zero tolerance policy rooted in a retributive approach, has shifted toward restorative justice within its juvenile justice system through the enactment of the Juvenile Justice Code of 2015. The novelty of this research lies in its comparative analysis, which uncovers how historical, cultural, political, socio-economic, and legal factors shape each country’s penal orientation. These findings contribute to the development of comparative criminal law scholarship and provide valuable insights for promoting more balanced penal policies that integrate both retributive and restorative justice.
Co-Authors Aan Efendi Abdelmajid Idris Mohammed Khalil Abid Uais Al-qarni ACHMAD JAELANI RUSDI Ade Irma Suryani Adiatma, Achmad Fahmi Affiani, Rifrinda Nur Ahmad Al Farobi Gomila Putra Ainul Azizah Al Khanif Aleya Zeneizha Ancah Caesarina Novi Marchianti Andika Maulana Syah Putra Andreas, Tonny Annisa Zerlina Cindy Gayatri Aries Harianto Ayudyana Suyudi, Godeliva Badrul Huda Chatterjee, Pyali Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi Dewanto, Ari Dodik Prihatin A.N. Dominikus Rato Dominikus Rato Domonikus Rato Edi Susanto Eko Surya Prasetyo Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elizatul Mufidah Indana Emaniar, Melly Yunandita Endah Dwi Nurhayati Erlita, Ita Fachrizal Fachrizal, Fachrizal Fadillah, Yohana Alfine Fajrin, Nabila Fanny Tanuwijaya Fanny Tanuwijaya Fatmarani, Sofia Herliana Firda Yunita Dewi Firman Floranta Adonara Firosyiah, Nur Fiska Maulidian Nugroho Godeliva Ayudyana Suyudi Halif, Halif Hanny Hilmia Fairuza Haromain, Rozy Heru Iskandar I Gede Widhiana Suarda Ibnu Alwaton Surya Waliden Ifani, Titania Nur Islamy, Anisyia Nurul Jadmiko, Widhi Khanif, Al Laksana, Trio Angga Laksmanajati, Teofilus Dendro Lely Lestari Lutfi Nur Aida Lutfian, Lutfian M. Arief Amrullah Madelleina Anindita Eriesta Elen Maia Kapanadze Manab, Abd. Moch. Hasan Hafani Moh. Ali Moh. Muhlisin Muhammad Abi Aufa Muhammad Abi Aufa Muhammad Syauqun Adhim Muhammad Syauqun Adhim Mushafi Mustikasari, Dyah Ayu Nabillah, Tahsya Nani Agustina Nelsa Jehni Asih R. Nugroho, Fiska Maulidian Nur Ainy Amira Puspitaning Suwandi Nur Firosyiah Nurholis Majid, Nurholis Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Prabhata, Evoryo Carel Pradayani, Santi Pramana, Mario Adiluz Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Prihatmini, Sapti Putra, Ahmad Al Farobi Gomila Putri, Natasya Aulia Qoyyima, Azrotul Rachim, Kania Venisa Rahayu Dianasari Rahayu, Yenny Rahmadiyanti Ramadani, Firda Farikhah Ramadhani Hidayat Priyono Putra Ronny Max Hendra Saka Andriyansa Samsudi . Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samuel Saut Martua Samosir Sapti Prihatmini Satriya Aldi Putrazta Selly Ismi Qomariyah Setiawan, Ady Nur Setiyoargo, Arief Setyawan, Ady Nur Sieldy Aprilia Utami Silaban, Rendy Tridolok Sonia Wijaya Putra Surachman, Danny Surjanti, Surjanti Suyudi, Godeliva Ayudyana Taniady, Vicko Uun Ulfiana Vicko Taniady Wahyudi, Yudha Ilham widowati widowati Widowati, Widowati Windy Puri Astuti Wulan Candrakirana, Wulan Yenny Rahmadiyanti Rahayu Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum Yuwono, Nikmatul Keumala Nofa Zaini, Maghfirotuz