Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.84
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Lentera Hukum Jurnal Dinamika Hukum Veritas et Justitia Multidiciplinary Journal YUSTISI Unes Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Supremasi Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Journal of Judicial Review RIO LAW JURNAL Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Legalita Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities PATTIMURA Legal Journal Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Economics (IJEC) JUDGE: Jurnal Hukum Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi journal of social and economic research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Jurisprudence Jurnal El-Thawalib Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Rechtenstudent Journal
Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT Badrul Huda; Nelsa Jehni Asih R.; Rahayu Dianasari; Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.627

Abstract

Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa.
KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT Badrul Huda; Nelsa Jehni Asih R.; Rahayu Dianasari; Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.627

Abstract

Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa.
Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis Andreas, Tonny; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3968

Abstract

Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi hukum melalui konsep law as a tool of social engineering. Pemikirannya menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Pound serta implikasinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji enam pedoman utama dalam ilmu hukum sosiologis yang dikembangkan oleh Pound, termasuk peran hukum dalam kontrol sosial dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, dengan syarat adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa hukum harus dirancang secara dinamis agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam mengelola konflik kepentingan individu, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.
PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Y.A. Triana Ohoiwutun; Samuel Saut Martua Samosir; Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.1261

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi berhubungan dengan anak korban tindak perkosaan, serta mengevaluasi perluasan bentuk tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dapat dilakukan aborsi ditinjau asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode berfikir deduktif serta melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini berkesimpulan (1) Dibutuhkan 2 alat bukti sebagai bukti dari adanya perkosaan, sehingga hal tersebut memberikan ruang penguatan dari segi hukum disamping adanya konseling yang dtentukan sebagai syarat diperbolehkannya aborsi; (2) supaya asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diterapkan terhadap anak korban tindak pidana yang akan melakukan aborsi, di dalam UU Kesehatan harus segera direformulasi yang mengatur mengenai kualifikasi tentang anak korban peresetubuhan yang dapat dilakukan aborsi tidak hanya korban perkosaan saja, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak.
Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana Uun Ulfiana; Y.A Triana Ohoiwutun; Samuel Saut Martua Samosir
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.2527

Abstract

The examination of witnesses regulated by Act No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Law (hereinafter referred to as KUHAP) is a provision concerning formal criminal law. In the case No. PDM-242/JKTSL/10/2022 with the accused Ferdy Sambo (FS) and the case N. P.D.M-246/Jktsl/10/2022 with Princess Chandrwati (PC) there is an event conducted examination of witnesses jointly, becoming a material of investigation, whether such examination can be carried out simultaneously considering the witness in giving explanations must be independent. To respond to the focus of research in this research use normative jurisprudential research methods with conceptual approaches and legislative approaches. The conclusion is that the joint examination of witnesses is based on Article 172 (1) of the Convention. Accordingly, the public prosecutor or the accused or the legal counselor may prepare a witness of a qualitative nature, subject to the provisions of applicable law, so that the testimony of the witnesses may have a valid proof force. Furthermore, it is expected that the law enforcement agencies will be able to carry out witness examination procedures accurately and honestly in order to the objective of the examination in the trial, which is to material truth.
Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Adiatma, Achmad Fahmi; Abid Uais Al-qarni; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1287

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius yang membutuhkan solusi hukum efektif di luar proses peradilan konvensional. Mediasi penal yang berbasis prinsip keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih cepat, ekonomis, dan harmonis dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Kajian ini menguraikan dasar hukum mediasi penal dalam sistem hukum Indonesia, termasuk diskresi kepolisian dan peraturan terkait, sekaligus menegaskan potensinya dalam mengurangi penumpukan perkara dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Pembahasan diperkaya dengan perbandingan praktik di negara lain seperti Austria dan Jerman untuk mengusulkan model mediasi yang ideal—victim-offender mediation—bagi konteks Indonesia. Tantangan implementasi, termasuk belum adanya payung hukum formal dan kebutuhan perubahan paradigma penegak hukum, turut dianalisis. Temuan penelitian merekomendasikan mediasi penal sebagai mekanisme pelengkap peradilan pidana tradisional, khususnya untuk tindak pidana ringan, guna mencapai hasil pemulihan sekaligus menjaga kepastian hukum dan harmoni sosial.
Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Didasarkan Keterangan Palsu dari Pihak Penghadap Wahyudi, Yudha Ilham; Ohoiwutun, Y.A Triana; Ali, Moh.
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Didasarkan Keterangan Palsu Dari Pihak Penghadap. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu Akta Autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai keterbatasan yang sering tidak bisa diantisipasi terkait dengan keinginan pihak penghadap yang ingin dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh kaidah hukum, sehingga seorang notaris bisa saja terseret dalam suatu perkara di pengadilan. Apabila hakim pada suatu proses peradilan meminta untuk seorang notaris memberikan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya yang isinya berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh pihak penghadap dan notaris dalam hal ini memutuskan untuk tidak menggunakan hak ingkarnya maka akan timbul suatu konflik norma antara menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dan untuk menuruti perintah atau permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan dalam suatu proses pembuktian dalam persidangan sesuai dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP, maka dua hal ini yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.
Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum Sieldy Aprilia Utami; Y.A Triana Ohoiwutun; Ainul Azizah
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.280

Abstract

Based on the development of theoretical discourse and reform of criminal law in various countries, there is a strong tendency for law enforcers to apply solutions outside the judicial process as a way to resolve problems in the field of criminal law. In general, settlements outside the judicial process are carried out in civil cases. Meanwhile, in the field of criminal law, settlement outside the judicial process is applied to the resolution of cases of children who are in conflict with the law which violates the rules of criminal law which refer to the Child Protection Justice System Law.The crime of sexual violence committed by children is one of the crimes where the case is resolved through a settlement outside the judicial process. In practice, law enforcement officials use different regulations based on each level in the examination process, both at the investigation, prosecution and court examination levels. The differences in written regulations that are used as a legal basis by the Police, Public Prosecutors, or Judges in implementing settlement policies outside the judicial process based on a restorative justice approach through diversion efforts which have implications for legal uncertainty require efforts to reformulate current legal regulations through criminal law policies.
The Application of the Res Ipsa Loquitur Doctrine as a Principle of Evidence in Medical Malpractice Adonara, Firman Floranta; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Taniady, Vicko
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 3 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i3.179-197

Abstract

This paper aims to discuss the doctrine of res ipsa loquitur as an unlawful act in medical malpractice and its implications on the balance of protection for patients and medical personnel after the enactment of the Health Law. The urgency of this paper lies in examining the applicability of the res ipsa loquitur doctrine in relation to Articles 310 and 440 of the Health Law. The application of the res ipsa loquitur doctrine in proving medical malpractice cases is strategic in determining the existence or absence of unlawful acts due to negligence. The res ipsa loquitur doctrine makes it easier for patients as plaintiffs to prove negligence through a reverse burden of proof mechanism by medical personnel. Although not a formal piece of evidence, the res ipsa loquitur doctrine can be used as a relevant legal basis, especially when supported by medical records, to assess the conformity of medical actions with professional standards and operational procedures. The legal relationship in therapeutic transactions, which is asymmetrical in nature, requires proportional protection, both in relation to the provisions of Article 310 of the Health Law, which encourages non-litigation dispute resolution, and in relation to Article 440, which opens up criminal law channels for serious negligence in medical services. Therefore, the application of the res ipsa loquitur doctrine in criminal law must be strictly limited through a restorative justice approach as a fair alternative with balanced protection interests for patients and medical personnel.
Legal Certainty In The Application of Sanctions for Contempt of Court in Criminal Evidence in Indonesia Fadillah, Yohana Alfine; Mustikasari, Dyah Ayu; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y. A. Triana
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1852

Abstract

The legal issues related to insults by state officials against judicial institutions highlight two important aspects. First, the application of sanctions for this action raises questions about legal certainty, because it can damage the integrity of the judicial institution and reduce public trust. Second, there are challenges in proving elements of insult that are often subjective, especially when state officials use the right to freedom of speech as a defense. The complex process of proof requires strong evidence, and a balance between protecting the honor of the judiciary. This study discusses the application of criminal evidence related to insults by state officials against judicial institutions in the context of legal certainty. Based on Article 240 of the Criminal Code which regulates insults against state institutions, including the judiciary, this study highlights the uncertainty in the application of sanctions due to the ambiguous definition of insult and the complaint procedure that depends on the party who feels aggrieved. Gustav Radbruch's legal approach to legal certainty is raised to explain the importance of consistency and clarity of law in these cases. Inconsistent law enforcement can lead to injustice, especially when state officials are protected from criticism under the pretext of insult, which ultimately undermines public trust in the judicial system.
Co-Authors Aan Efendi Abdelmajid Idris Mohammed Khalil Abid Uais Al-qarni ACHMAD JAELANI RUSDI Ade Irma Suryani Adiatma, Achmad Fahmi Affiani, Rifrinda Nur Ahmad Al Farobi Gomila Putra Ainul Azizah Al Khanif Aleya Zeneizha Ancah Caesarina Novi Marchianti Andika Maulana Syah Putra Andreas, Tonny Annisa Zerlina Cindy Gayatri Aries Harianto Ayudyana Suyudi, Godeliva Badrul Huda Chatterjee, Pyali Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi Dewanto, Ari Dodik Prihatin A.N. Dominikus Rato Dominikus Rato Domonikus Rato Edi Susanto Eko Surya Prasetyo Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elizatul Mufidah Indana Emaniar, Melly Yunandita Endah Dwi Nurhayati Erlita, Ita Fachrizal Fachrizal, Fachrizal Fadillah, Yohana Alfine Fajrin, Nabila Fanny Tanuwijaya Fanny Tanuwijaya Fatmarani, Sofia Herliana Firda Yunita Dewi Firman Floranta Adonara Firosyiah, Nur Fiska Maulidian Nugroho Godeliva Ayudyana Suyudi Halif, Halif Hanny Hilmia Fairuza Haromain, Rozy Heru Iskandar I Gede Widhiana Suarda Ibnu Alwaton Surya Waliden Ifani, Titania Nur Islamy, Anisyia Nurul Jadmiko, Widhi Khanif, Al Laksana, Trio Angga Laksmanajati, Teofilus Dendro Lely Lestari Lutfi Nur Aida Lutfian, Lutfian M. Arief Amrullah Madelleina Anindita Eriesta Elen Maia Kapanadze Manab, Abd. Moch. Hasan Hafani Moh. Ali Moh. Muhlisin Muhammad Abi Aufa Muhammad Abi Aufa Muhammad Syauqun Adhim Muhammad Syauqun Adhim Mushafi Mustikasari, Dyah Ayu Nabillah, Tahsya Nani Agustina Nelsa Jehni Asih R. Nugroho, Fiska Maulidian Nur Ainy Amira Puspitaning Suwandi Nur Firosyiah Nurholis Majid, Nurholis Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Prabhata, Evoryo Carel Pradayani, Santi Pramana, Mario Adiluz Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Prihatmini, Sapti Putra, Ahmad Al Farobi Gomila Putri, Natasya Aulia Qoyyima, Azrotul Rachim, Kania Venisa Rahayu Dianasari Rahayu, Yenny Rahmadiyanti Ramadani, Firda Farikhah Ramadhani Hidayat Priyono Putra Ronny Max Hendra Saka Andriyansa Samsudi . Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samuel Saut Martua Samosir Sapti Prihatmini Satriya Aldi Putrazta Selly Ismi Qomariyah Setiawan, Ady Nur Setiyoargo, Arief Setyawan, Ady Nur Sieldy Aprilia Utami Silaban, Rendy Tridolok Sonia Wijaya Putra Surachman, Danny Surjanti, Surjanti Suyudi, Godeliva Ayudyana Taniady, Vicko Uun Ulfiana Vicko Taniady Wahyudi, Yudha Ilham widowati widowati Widowati, Widowati Windy Puri Astuti Wulan Candrakirana, Wulan Yenny Rahmadiyanti Rahayu Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum Yuwono, Nikmatul Keumala Nofa Zaini, Maghfirotuz