Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.635
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Lentera Hukum Jurnal Dinamika Hukum Veritas et Justitia Multidiciplinary Journal YUSTISI TAHKIM Unes Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Supremasi Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Journal of Judicial Review RIO LAW JURNAL Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Legalita Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities PATTIMURA Legal Journal Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Economics (IJEC) JUDGE: Jurnal Hukum Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Jurisprudence Jurnal El-Thawalib Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Fairness and Justice Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Rechtenstudent Journal
Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana
Faculty Of Law Jember University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pasien Atas Malpraktek pada Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi Emaniar, Melly Yunandita; Okta, Enggita Anggraeni; Ohoiwutun, Y A Triana; Rato, Dominikus
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7313

Abstract

Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan atau praktik yang merupakan penyimpangan dari aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan malpraktik mengacu pada metode yang digunakan oleh seorang profesional dalam menangani kasus (pasien) sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan oleh organisasi profesinya. Sebagai contoh, seorang pemuda bernama Benekditus Alvaro adalah pasien di Rumah Sakit Kartika Husada, Bekasi, yang menjalani operasi amandel. Namun, setelah prosedur tersebut, diagnosis kematian batang otak ditegakkan oleh tenaga medis, dan korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Penelitian jurnal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dengan kematian batang otak dan mengidentifikasi metode penyelesaian konflik yang dapat diterapkan oleh keluarga pasien yang meninggal dunia akibat kematian batang otak akibat malapraktik medis di rumah sakit tersebut. Terdapat tiga pendekatan penelitian yang digunakan: pendekatan konseptual, pendekatan legislatif, dan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pihak rumah sakit mempunyai tanggung jawab terhadap kelalaian tenaga medis yang menjadi korban malpraktik saat bertugas di rumah sakit ini. Sehingga pihak rumah sakit memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawabnya yakni ganti rugi. Merujuk pada Pasal 1370 KUH Perdata, melanggar hak pasien, keluarga pasien dapat menyelesaikan upaya ini melalui lembaga BPSK dan pengadilan negeri.
Pendekatan Psikologi Hukum Dalam Proses Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual di Bawah Umur Wulan Candrakirana, Wulan; Fajrin, Nabila; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v8i2.56582

Abstract

Dalam Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus asusila pada perempuan dan anak di bawah umur tercatat sebanyak 20.142 dengan 59.0% berada di lingkungan rumah tangga. Kasus asusila yang terjadi di Bekasi saat ini adalah bentuk dari pelaporan atas kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang telah dialami korban semenjak menginjak di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Korban baru dapat melaporkan kasus tersebut saat korban menginjak jenjang perkuliahan di tanggal 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yakni teori psikologi hukum dan juga menggunakan teori-teori perlindungan hukum serta viktimologi hukum untuk mengkaji adanya pengaruh dan sebab terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku hingga keterkaitannya dengan efek bagi korban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengeksplor adanya pembaruan peraturan perundang-undangan untuk kembali menegakkan keadilan dan keberpihakan pada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif secara perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang baru dapat memperkuat dan melindungi korban baik dari segi fisik maupun mental.
The Legitimacy of BPI Danantara: Investment Management Responsibility in the Context of Business Judgment Rule Laksmanajati, Teofilus Dendro; Fachrizal, Fachrizal; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i2.11416

Abstract

The establishment of Danantara as a national investment management institution (sovereign wealth fund) based on Law Number 1 of 2025 is a strategic step in consolidating state-owned enterprises' assets and capital to support economic growth and public welfare. However, the implementation of Danantara faces various legal and governance issues, particularly related to the dual roles of public officials, restrictions on the authority of the Supreme Audit Agency (BPK), and potential structural conflicts of interest that weaken the principles of Good Corporate Governance (GCG). In addition, the regulation of the Business Judgment Rule (BJR) principle in this law poses its own challenges: on the one hand, it protects directors from criminalization of investments, but on the other hand, it has the potential to open loopholes for abuse of authority if it is not balanced with effective oversight mechanisms. This study uses a normative and prescriptive-analytical juridical approach, examining the synchronization of norms in Law 1/2025, Law 40/2007 on Limited Liability Companies, and the practice of applying BJR in BUMNs, such as the Pertamina BMG Block case, the Garuda Indonesia case, and PT PLN Batubara. The results of the study show that the implementation of BJR in BUMNs and Danantara is effective in preventing the criminalization of business decisions if the directors are able to prove the elements of good faith and duty of care. However, there are still weaknesses in the aspects of transparency, accountability, and independence of supervision, which have the potential to reduce public trust. Therefore, it is necessary to strengthen the role of independent audits, prohibit public officials from holding multiple positions, and implement compliance reporting-based supervision to ensure that the BJR principle is carried out in accordance with the corridor of law and business ethics.
Membedah Hakikat Ilmu Hukum dalam Paradigma Sanksi Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup Setiawan, Ady Nur; Ahmad Al Farobi Gomila Putra; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2909

Abstract

Penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum Indonesia terus memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan aspek moral, nilai kemanusiaan, dan orientasi pemidanaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dasar normatif serta rasionalitas dari kedua jenis sanksi tersebut dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pemidanaan kontemporer. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggabungkan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, dengan KUHP lama dan KUHP baru sebagai rujukan utama yang dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP Baru mengalami perubahan penting melalui pengaturan masa percobaan dan peluang pengubahan pidana, sehingga menjadikan penerapannya lebih berorientasi kemanusiaan. Adapun pidana seumur hidup dipandang lebih selaras dengan nilai kemanusiaan karena tetap membuka peluang pembinaan dan rehabilitasi, meskipun unsur pembalasannya masih dipertahankan. Perbandingan kedua sanksi tersebut mengindikasikan adanya perubahan paradigma pemidanaan menuju titik temu antara kepentingan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup perlu mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, serta penghargaan terhadap hak untuk hidup.
Prospek Kewenangan Konsultatif (Consilium) Mahkamah Konstitusi Terhadap RUU: Telaah Berdasarkan Teori Legisprudensi Agustina, Nani; Susanto, Edi; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3038

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fakta meningkatnya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menandakan masih lemahnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta belum menyeluruhnya penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam proses legislasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran MK dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan UUD melalui mekanisme pengujian serta mengidentifikasi kebutuhan pembentukan forum konsultasi konstitusional sebagai bentuk pengawasan preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan peraturan, konsep, dan perbandingan untuk merumuskan model kewenangan konsultatif bagi MK. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme judicial review yang berlaku saat ini belum mampu mencegah cacat konstitusional sejak awal proses legislasi, sehingga diperlukan instrumen pemeriksaan konstitusional pada tahap pra-legislasi. Forum konsultasi memberikan ruang bagi MK untuk menyampaikan pandangan konstitusional secara objektif, meningkatkan efisiensi penyusunan undang-undang, dan menekan potensi pelanggaran konstitusi tanpa menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan. Kesimpulannya, penguatan kewenangan MK melalui forum konsultatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional.
PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENERAPAN RETORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SUPARNO PENCURI MOTOR UNTUK BERJUALAN PENTOL) Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Hanny Hilmia Fairuza; Y.A Triana Ohoiwutun; Domonikus Rato
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyelesaian perkara secara Restoratice Justice dengan berfokus kepada kasus suparno yang mencuri sepeda motor untuk berjualan pentol. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menggambarkan bahwa psikologi hukum sangat penting dalam penyelesaian perkara secara restorative justice. Psikologi hukum dapat memahami kondisi pelaku dan korban. Selain itu, psikologi hukum juga berguna untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku sesuai dengan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan memberikan pemulihan atas tekanan mental yang dialami korban. Rehabilitas terhadap pelaku sangat penting agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali. Kasus Suparno merupakan kasus yang dilatarbelakangi oleh ekonomi. Suparno melakukan pencurian sepeda motor untuk digunakan berjualan pentol guna menafkahi istri dan anaknya. Kasus suparno diselesaikan melalui restorative justice dengan bantuan psikologi hukum yang memberikan pemahaman latar belakang pelaku melakukan tindak pidana.
PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENERAPAN RETORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SUPARNO PENCURI MOTOR UNTUK BERJUALAN PENTOL) Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Hanny Hilmia Fairuza; Y.A Triana Ohoiwutun; Domonikus Rato
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyelesaian perkara secara Restoratice Justice dengan berfokus kepada kasus suparno yang mencuri sepeda motor untuk berjualan pentol. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menggambarkan bahwa psikologi hukum sangat penting dalam penyelesaian perkara secara restorative justice. Psikologi hukum dapat memahami kondisi pelaku dan korban. Selain itu, psikologi hukum juga berguna untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku sesuai dengan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan memberikan pemulihan atas tekanan mental yang dialami korban. Rehabilitas terhadap pelaku sangat penting agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali. Kasus Suparno merupakan kasus yang dilatarbelakangi oleh ekonomi. Suparno melakukan pencurian sepeda motor untuk digunakan berjualan pentol guna menafkahi istri dan anaknya. Kasus suparno diselesaikan melalui restorative justice dengan bantuan psikologi hukum yang memberikan pemahaman latar belakang pelaku melakukan tindak pidana.
Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nur Firosyiah; Madelleina Anindita Eriesta Elen; Y. A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1916

Abstract

Pada zaman yang sangat canggih ini sangat disayangkan apabila anak-anak yang pada dasarnya dapat bermain dengan tenang dan aman, akan tetapi sering kali mereka menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Adapun penelitian ini mencoba memahami bagaimana kebijakan pemenuhan restitusi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta bagaimana implementasinya di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta studi kasus. Meskipun saat ini tidak ada peraturan eksplisit dalam undang-undang perlindungan anak tentang tindakan pengganti jika pelaku tidak mampu atau bahkan tidak mau memberikan restitusi, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Oleh sebab itu, pentingnya peran apparat penegak hukum untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana, sebab masih banyak korban dan keluarganya yang belum tahu soal hak ini. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di masa yang akan datang dapat ditangani secara lebih efektif, dan korban dapat menerima keadilan yang layak mereka dapatkan.
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Muhammad Syauqun Adhim; Muhammad Abi Aufa; Y.A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1967

Abstract

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), praktik black campaign atau kampanye hitam menjadi salah satu isu yang signifikan dalam merusak integritas proses demokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah dampak negatif dari kampanye hitam terhadap keadilan pemilu dan bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggulangi praktik tersebut. Praktik black campaign dalam pemilu semakin marak terjadi dan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap praktik black campaign masih lemah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa black campaign tidak hanya merugikan calon yang diserang, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu secara keseluruhan. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam menangani praktik black campaign serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menjaga integritas pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kampanye, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan black campaign. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kampanye hitam serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan
Putusan Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Membantu Menyediakan Pornografi Anak: Studi Putusan PN Bandung Lely Lestari; Endah Dwi Nurhayati; Fiska Maulidian Nugroho; Y.A. Triana Ohoiwutun
Rechtenstudent Vol. 4 No. 1 (2023): Rechtenstudent April 2023
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v4i1.223

Abstract

Pornography is an act that causes anxiety and concern for the community. Viewing pornographic videos is increasingly accessible, both through print and electronic media. The development of media with pornographic elements has increased the existence of pornographic crimes among the public. The definition of a pornographic crime is an immoral act related to sex in the form of a picture, sketch, photograph, writing, video or through other media shown in public which violates the norms of decency in society. This study aims to, firstly, analyze the suitability of the Bandung District Court's decision number 517/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg regarding the crime of assisting in providing child pornography based on trial facts. Second, analyzing the imposition of weighting for criminal law subjects that are specific in nature. This research method uses normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. The conclusions obtained are, firstly the Judge in his ruling stated that the defendants were proven guilty of committing the crime of helping to provide child pornography which was not in accordance with the facts of the trial as seen from the testimony of witnesses and the testimony of the defendant and in that decision the victim was a child so the actions of the defendants were more in line with the crime allowing children to commit obscene acts, therefore the punishment is heavier than the Pornography Law. Second, the Pornography Law does not regulate the burden of criminal penalties for special criminal law subjects such as those closest to the victim. When compared with the Child Protection Act, this regulates criminal sanctions for legal subjects of special criminal offenses with an additional 1/3 (one third) of the threat of the article. So the punishment for those closest to the child is more severe than for other people who are not the closest person to the child victim.
Co-Authors Aan Efendi Abdelmajid Idris Mohammed Khalil Abid Uais Al-qarni ACHMAD JAELANI RUSDI Ade Irma Suryani Adiatma, Achmad Fahmi Affiani, Rifrinda Nur Ahmad Al Farobi Gomila Putra Ahmad Halim Ainul Azizah Al Khanif Aleya Zeneizha Ancah Caesarina Novi Marchianti Andika Maulana Syah Putra Andreas, Tonny Annisa Zerlina Cindy Gayatri Aries Harianto Ayudyana Suyudi, Godeliva Badrul Huda Chatterjee, Pyali Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi Danny Surachman Dewanto, Ari Dodik Prihatin A.N. Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Domonikus Rato Dwi Novantoro Edi Susanto Eko Surya Prasetyo Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elizatul Mufidah Indana Emaniar, Melly Yunandita Endah Dwi Nurhayati Erlita, Ita Fachrizal Fachrizal, Fachrizal Fadillah, Yohana Alfine Fajrin, Nabila Fanny Tanuwijaya Fanny Tanuwijaya Fathur Rozzi Firda Yunita Dewi Firman Floranta Adonara Firosyiah, Nur Fiska Maulidian Nugroho Godeliva Ayudyana Suyudi Halif, Halif Hanny Hilmia Fairuza Haromain, Rozy Heru Iskandar I Gede Widhiana Suarda Ibnu Alwaton Surya Waliden Ifani, Titania Nur Islamy, Anisyia Nurul Jadmiko, Widhi Jimmy Z. Usfunan Khanif, Al Laksana, Trio Angga Laksmanajati, Teofilus Dendro Lely Lestari Lutfi Nur Aida Lutfian, Lutfian M. Arief Amrullah Madelleina Anindita Eriesta Elen Maia Kapanadze Manab, Abd. Moch. Hasan Hafani Moh. Muhlisin Muhammad Abi Aufa Muhammad Abi Aufa Muhammad Syauqun Adhim Muhammad Syauqun Adhim Mushafi Mustikasari, Dyah Ayu Nabila Fajrin Nabillah, Tahsya Nani Agustina Nelsa Jehni Asih R. Nikmatul Keumala Nofa Yuwono Nugroho, Fiska Maulidian Nur Ainy Amira Puspitaning Suwandi Nur Firosyiah Nurholis Majid, Nurholis Nurul Hasanah Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Prabhata, Evoryo Carel Pradayani, Santi Pramana, Mario Adiluz Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Prihatmini, Sapti Putra, Ahmad Al Farobi Gomila Putri, Natasya Aulia Qoyyima, Azrotul Rachim, Kania Venisa Rahayu Dianasari Rahayu, Yenny Rahmadiyanti Ramadani, Firda Farikhah Ramadhana Putra Pratama Ramadhani Hidayat Priyono Putra Ronny Max Hendra Saka Andriyansa Samsudi . Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samsudi Samuel Saut Martua Samosir Sapti Prihatmini Satriya Aldi Putrazta Selly Ismi Qomariyah Setiawan, Ady Nur Setiyoargo, Arief Setyawan, Ady Nur Sieldy Aprilia Utami Silaban, Rendy Tridolok Sofia Herliana Fatmarani Sonia Wijaya Putra Surjanti, Surjanti Suyudi, Godeliva Ayudyana Taniady, Vicko Uun Ulfiana Vicko Taniady Vicko Taniady Wahyudi, Yudha Ilham widowati widowati Widowati, Widowati Windy Puri Astuti Wulan Candrakirana, Wulan Yenny Rahmadiyanti Rahayu Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum Zaini, Maghfirotuz