p-Index From 2021 - 2026
7.933
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SAINS PERTANIAN EQUATOR Jurnal Dinamis AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam OCTOPUS : Jurnal Ilmu Perikanan Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Ilmiah Iqra' Jurnal Ilmiah Administrasita' Mulawarman Law Review Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Idea Hukum Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Cokroaminoto Journal of Primary Education Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Yuridika Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat Bharasumba Jurnal Multidispliner Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Jurnal Multidisipliner Kapalamada JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Jurnal Madinasika: Manajemen dan Keguruan Prosiding Seminar Nasional PPG Universitas Mulawarman Amarthapura: Historical Studies Journal Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi (JIPPSI) Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Masyarakat PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum SASI Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Jurnal Pendidikan Progresif Journal of Humanities, Social Sciences, and Education Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia (jupenkei) Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Claim Missing Document
Check
Articles

Studi Tentang Strategi Pembinaan Sikap Disiplin dalam Kegiatan Upacara Bendera oleh Guru PKn di SMP Negeri 2 Samarinda Octavia , Niken Ayu; Hardoko , Aloysius; Handayani , Nur Fitri; Jamil, Jamil
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi Vol 2 No 3 (2025): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Publisher : Pijar Pustaka Widyadhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui strategi guru PKn membina sikap disiplin siswa dalam pelaksanaan upacara bendera di SMP Negeri 2 Samarinda dan mendeskripsikan pendekatan, metode dan menganalisis model digunakan oleh guru PKn dalam membina sikap disiplin peserta didik. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Samarinda pada bulan Januari hingga Maret 2025. Subjek penelitian ini ialah guru Guru PKn sebagai informan dan siswa/i kelas VII, VII, dan IX sebagai responden dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan sikap disiplin oleh guru PKn dilakukan melalui pendekatan yang bersifat demokratis, partisipatif, dan afektif yang berfokus pada kesadaran internal siswa. Strategi ini diwujudkan melalui model pembelajaran berbasis pengalaman, kontekstual, dan aktif, di mana siswa dilibatkan langsung dalam kegiatan upacara bendera. Pembiasaan dan keteladanan menjadi metode utama, dibarengi nasihat, pengawasan, dan pemberian penghargaan. Proses ini membentuk sikap disiplin secara bertahap dan alami, bukan karena paksaan, melainkan melalui pengalaman langsung yang bermakna dan pembentukan karakter secara emosional dan sosial.
Sejarah Perkembangan Tari Ronggeng Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara Zahra Zahra; Muhamad Sopyan; Jamil Jamil; Wingkolatin Wingkolatin; Sainal A.; Muhammad Azmi
Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2025): Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/edukasi.v2i4.2187

Abstract

This study aims to explore the historical development of the Ronggeng Paser in Penajam Paser Utara (2017–2022) and the community’s efforts to preserve it. This research adopts a descriptive qualitative approach using historical methods. The study was conducted in Penajam Paser Utara. The findings reveal that the Ronggeng Paser has existed since the era of animism and dynamism, and its development in Penajam Paser Utara from 2017 to 2022 has shown positive progress. Preservation efforts for the Ronggeng Paser have been carried out through various means, including protection, development, and utilization of the dance in artistic performances and cultural festivals.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERTANAHAN DI INDONESIA Jamil, Jamil
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 4 No 03 (2025): BHARASUMBA: Jurnal Multidisipliner
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v4i03.1690

Abstract

The advancement of information technology has driven land administration reform through the implementation of electronic certificates by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). While this innovation aims to improve efficiency and transparency, it raises new legal issues, particularly regarding legal protection for certificate holders in cases of data misuse, system hacking, or ownership disputes. This study analyzes the available legal protections for electronic certificate holders and identifies regulatory weaknesses and implementation challenges in the electronic land system. The research employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, supported by a literature review of regulations, legal doctrines, and related literature on the digitization of state documents. The findings reveal that although electronic certificates are legally recognized under ATR/BPN Regulation No. 1 of 2021, No. 3 of 2023, and the ITE Law, the mechanisms for protecting rights holders remain inadequate. There is no clear recovery procedure in cases of data manipulation or system failures, nor a dedicated compensation system or specialized dispute resolution body. The study recommends reforming digital land policies through regulatory strengthening, cybersecurity integration, and institutional capacity building to ensure comprehensive land rights protection in the digital era.
Analisis Kemampuan Peserta Didik Dalam Berpikir Kritis Melalui Metode Focus Group Discussion (Fgd) Oleh Guru Pada Pembelajaran Pkn Di Kelas X Sma Negeri 4 Samarinda Nur Aida Fida Wijaya; Warman warman; Suryaningsi suryaningsi; A. Hardoko; Jamil Jamil; Novita majid
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i3.1642

Abstract

Analisis Kemampuan Peserta Didik Salam Berpikir Kritis Melalui Metode Focus Group Discussion (FGD) Oleh Guru Pada Pembelajaran PKn Dikelass X SMA Negeri 4 Samarinda menunjukkan bahwa penerapan metode FGD oleh guru dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Melalui diskusi kelompok, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, mengemukakan pendapat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan secara rasional. Temuan ini menunjukkan bahwa metode FGD efektif dalam membentuk kemampuan berpikir kritis peserta didik, sehingga dapat menjadi alternatif yang relevan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di SMA Negeri 4 Samarinda. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis di sekolah menengah atas. {Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia atau bahasa inggris dicetak tegak dengan Cambria 11 point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
Akibat Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Nasional Indonesia Jamil, Jamil
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 2 (2015): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i2.1480

Abstract

Measuring the religious and cultural diversity, was no longer present context to question the legal status of marriage between religions in Indonesia. Who need to know is about the legal consequences? Therefore, the problem discussed in this paper is whether the legal consequences arising from a marriage between religions in Indonesia's national marriage law? By using normativ-analysis approach, the goal of this study is to critically examine the legal consequences of intermarriage in the Indonesian national marriage law.
STATUS HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA (Suatu Telaah Normatif) Jamil, Jamil
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4841

Abstract

Perkawinan bawah tangan, adalah perkawinan antara seorang lakilaki  dan seseorang perempuan, yang terpenuhi rukun-rukundan syaratsyarat  yang ditetapkan dalam hukum agama masing-masing dan peraturan perundang-undangan, namun tidak dicatat pada instansi pemerintah yang berwewenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCP) bagi orang yang beragama selain Islam. Status hukum perkawinan bawah tangan, baik dilihat dari sisi agama maupun peraturan perundang-undangan, adalah merupakan perkawinan yangdibolehkan/legal menurut hukum nasional Indonesia, sehingga mengikat para pihak yang melakukannya dan berakibat hukum terhadap anak dan harta benda dari perkawinan itu.
PERKAWINAN BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA Jamil, Jamil
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5904

Abstract

Untuk membuktikan terjadi atau tidaknya, ada atau tidaknya perkawinan bawah tangan, dapat dibuktikan dengan bukti lain jika suami atau isteri tidak mempunyai akta nikah. Ini adalah kaidah hukum yang disebut kaidah hukum yurisprudensi, yaitu kaidah hukum yang lahir dari putusan hakim di pengadilan, sesuai dengan fungsinya sebagai jude made law, yang posisinya sederajat dengan kaidah hukum lainnya. Dengan demikian, untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan pernah terjadi atau ada bagi pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan bawah tangan, dapat dilakukan melalui Kartu Keluarga saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah tangan menurut hukum nasional Indonesia merupakan perkawinan yang dibenarkan atau legal.
Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas XI SMA Negeri 8 Samarinda Tahun Ajaran 2023/2024 Adam Kholiq; H. Asnar; Jamil Jamil
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 4 No. 3 (2024): September: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v4i3.3923

Abstract

The purpose of this study is to describe the Implementation of the Merdeka Curriculum in Class XI of SMA Negeri 8 Samarinda in the 2023/2024 Academic Year, to find out what are the inhibiting factors in the implementation of the Merdeka Curriculum in Class XI of SMA Negeri 8 Samarinda and to find out efforts to overcome obstacles in the Implementation of the Merdeka Curriculum in Class XI of SMA Negeri 8 Samarinda. Descriptive qualitative research type. This research was conducted at SMA Negeri 8 Samarinda in February 2024-March 2024. The research subjects were the Deputy Principal for Curriculum, P5 Supervising Teacher, and 4 students using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, data collection and data conclusion. The results showed that the implementation of the curriculum in Class XI of SMA Negeri 8 Samarinda in the 2023/2024 academic year shows a structured process starting from the selection of driving schools to teacher training, with comprehensive learning planning as the main foundation.Related inhibiting factors in the implementation of the Merdeka Curriculum in Class XI of SMA Negeri 8 Samarinda are Resources and Student Participation The solution to inhibiting factors is to improve the learning environment and social support. The learning environment that needs to be designed is flexible with an emphasis on project-based learning and the use of digital technology. Improving infrastructure, classroom quality and teacher training are important steps that need to be taken. Social support includes counseling services, mental health programs, collaboration between teachers, students, and parents in presenting inclusive learning and providing extracurricular programs and fair access to school resources for all students aims to create independent, creative, and adaptive students. With the commitment and cooperation of various parties, success in implementing the Merdeka Curriculum will be realized.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL HUTAN DI DESA WASUAMBA KABUPATEN BUTON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.88/MENHUT-II/2014 TENTANG HUTAN KEMSYARAKATAN Jamil, Jamil
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 1 No 02 (2022): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jimr.v1i02.454

Abstract

Masalah yang diteliti yakni Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil hutan dalam status hukum kemasyarakatan? Dan bagaiamana peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian penulis adalah masalah kehutanan, pemerintah daerah bukan hanya termasuk dalam pelayanan dasar, akan tetapi termasuk dalam fungsi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan  bahwa : urusan pemerintah yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi : Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energy dan sumber daya mineral; Perdagangan; Industry; dan Transmigrasi. Masalah utama dalam pengelolaan hutan berasal dari masalah tata pemerintahan yang lemah dan terjadi dalam semua aspek. Termasuk hukum dan peraturan, sehubungan pusat regional, lemah kapasitas lembaga ditingkat pusat dan daerah yang bertugas dibidang kehutanan. Dari berbagai masalah, salah satu sumber masalah berasal dari disfungsi pengelolaan hutan ditingkat situs/lapangan.berbagai masalah kehutanan munculkarena lemahnya sentuhan lembaga yang bertugas dibidang kehutanan. Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah enggan mendorong hutan kemasyarakatan dan hutan desa secara umum adalah persepsi bahwa program ini tidak membuka peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan identik sebagai proyek pemerintah pusat, terutama Kementrian Kehutanan.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Polres Buton Jamil, Jamil
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 1 No. 02 (2022): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v1i02.172

Abstract

Masalah yang diteliti yakni Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Polres Buton? Dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Polres Buton?. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria. Kemudian dalam Proses Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Kedua, Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor; Hukumnya (undang-undang), Penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.
Co-Authors A, Sainal A. Hardoko AA Sudharmawan, AA Abdul Haris Abdullah, La Ode Dedi Abdullah, LOD Abdullah, Rudi Adam Kholiq Addriana Bulu Baan Ahmad MAULANA Ahmad Siboy Akbar, M. Sokhikhul Alamsyah - Aloysius Hardoko Amping, Aprisa Amrun Kahar Ananova, Olfia Andi Agussalim Andi Makkasau Ardianto Ardianto Ardiyanto Ardiyanto Arifin T arifin tahir Arya, Fidelis Asmuni Asmuni Asnar Asnar Asnar Asnar, Asnar Bahzar , Moh. Bahzar, Mohammad Basri, Rina Marsela Dewi, Intan Fitria Dian Dian Dian Ferricha Dita Pramesti Irawan Effendi M Endang Herlah Endang Herliah Eva Yunita Fadilla, A. Nur Fadli, Moh. Fitriyani, Ema Gunawan, Charles H. Asnar Halim, Fatmawati Halim, Patmawati Handayani , Nur Fitri Handayani, Nur Fitri Hardoko , Aloysius Hardoko, A. Herliah , Endang Herliah, Endang Ika Pramudita Ikwansyah Isranuri Jajat sudrajat Jawatir Pardosi Jawatir Pardosi Juhardi Juhardi Juwita Hartati Karim, LM Karim, LM. Khaeruddin Khaeruddin Komariyati Komariyati Kusmaladewi Kusmaladewi Lince, Ranak LM Karim Majid, Novita Makatutu, SH Maraina, Maraina Mardiana Mardiana Marwiah Marwiah Marwiah, Marwiah Masdiana Masdiana Mashendra Michael Silvester Mitchel Vinco Moh Bahzar Muh. Alwi Muhamad Sopyan Muhamad Sopyan, Muhamad Muhamat, Junadi Muhammad Azmi Muhammad Nur Maallah Muhammad Syahruddin Muhammad Yasin Muhlis Muhlis Muin, Muin Mujahidin Mujahidin Murni Murni Ngesti Dwi Prasetyo Nisa, FN Novita , Novita Novita Majid Novita Novita Nur Aida Fida Wijaya Nur Asik, Nur Nurdin Nurdin Octavia , Niken Ayu Oktavianengrum, Rizki Eka Pranaditya, Wahyu Dhira Pratiwi, ET Purnasih, Purnasih Rafianti, Fitri Rasyadi, Andy Risnashari Risnashari Rustam Rustam Sainal A. Selviyani Selviyani Shinta Hadiyantina Sholahuddin Al-Fatih Siti Marfuah, Siti Sitti Wahidah Masnani Sofyana, Berliani Sopyan, Muhammad St. Nurhayati Ali Sukma Prastia Darma Suryaningsi Suryaningsi Suryaningsi Suryaningsi Syawaluddin, Ahmad Warman Warman Warman Warman Widiyanti Widiyanti, Widiyanti Wijaya, Nur Aida Fida Wingkolatin , Wingkolatin Wingkolatin Wingkolatin Wingkolatin, Wingkolatin Yusril Ihza Mahendra Zahra Zahra Zainul Muttaqin