Claim Missing Document
Check
Articles

Persepsi Masyarakat Dayak Benuaq Desa Engkuni Pasek Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara Arya, Fidelis; Bahzar , Moh.; Asnar, Asnar; Jamil, Jamil; Marwiah, Marwiah; Novita , Novita
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi Vol 1 No 3 (2024): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Publisher : Pijar Pustaka Widyadhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Persepsi positif dan negatif masyarakat Dayak Benuaq Desa Engkuni pasek terhadap pembangunan ibu kota nusantara, kemudian bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak positif dan negatif pembangunan ibu kota nusantara. jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Engkuni Pasek, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada bulan Februari hingga Maret 2024. Subjek penelitian meliputi masyarakat umum, Ketua Karang Taruna, Ketua RT, Kepala Adat, dan Kepala Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji persepsi masyarakat Dayak Benuaq di Desa Engkuni Pasek terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang memperhatikan berbagai aspek. Namun, terdapat juga pandangan negatif terkait dampak lingkungan, kehilangan budaya, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal. Disarankan agar pemerintah melakukan dialog terbuka dengan masyarakat, serta memprioritaskan konservasi lingkungan dan budaya. Upaya masyarakat termasuk peningkatan kesadaran, penguatan sumber daya manusia, pengelolaan ekonomi lokal, pelestarian budaya, pengembangan infrastruktur, dan partisipasi generasi muda.
Perspektif Warga Nahdliyin Terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Studi Kasus di Kota Samarinda: (Studi Kasus di Kota Samarinda) Maulana, Ahmad; Jamil, Jamil; Herliah , Endang
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi Vol 1 No 3 (2024): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Publisher : Pijar Pustaka Widyadhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Perspektif warga Nahdlyin terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kendala dan upaya yang dihadapi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memperoleh suara dari warga Nahdliyin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, lokasi penelitian, dan sumber data penelitian yang sudah ditentukan untuk penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan Perspektif warga Nahdliyin terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa warga Nahdliyin dalam berpolitik memiliki kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) faktornya disebabkan oleh pendiri Partai ialah dari kalangan kiyai dari Nahdliyin dengan kesamaan nilai dan historis. Adapun kendala yang dihadapi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memperoleh suara dari warga Nahdliyin yakni kendala internal perbedaan kepentingan dan juga kurangnya komunikasi sesama kader, dan kendala eksternalnya yakni praktik money politic dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga mudah dipengaruhi. Adapun upaya yang dilakukan memperjuangkan isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial serta berkampanye dilingkungan pesantren, dan bekerjasama dengan kiyai dan ulama sebab mereka berpengaruh dan dapat dipercaya dikalangan warga Nahdliyin.
Model Pembelajaran Problem Based Learning Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pemberitaan Teraktual pada Media Massa untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Siswa SMA Negeri 8 Samarinda Gunawan, Charles; Jamil, Jamil; Marwiah, Marwiah
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Publisher : Pijar Pustaka Widyadhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Model Pembelajaran problem based learning Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pemberitaan Teraktual Pada Media Massa Untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Siswa SMA Negeri 8 Samarinda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitan adalah Kepala Sekolah, Guru PPKn, dan Peserta didik SMA Negeri 8 Samrinda. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan Model pembelajaran problem based learning merupakan suatu prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Maka perlu penyesuaian agar model pembelajaran problem based learning berbasis pemberitaan teraktual pada media massa dapat sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam melaksanakan model pembelajaran problem based learning berbasis pemberitaan teraktual pada media massa, terdapat hambatan dalam hal ketersediaan sarana seperti LCD yang belum tersedia didalam kelas sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran. Hal ini dapat membuat jam pembelajaran terbuang sia-sia. Proses pembelajaran sering kali siswa di tuntut untuk mampu berpikir kritis, akan  tetapi banyak faktor yang menjadi penghambat seperti pembelajaran yang membosankan, kurang menariknya media pembelajaran, dan guru kurang menguasai materi untuk itu di harapkan dengan menggunakan Model problem based learning mampu menutupi kekurangan tersebut.
KAJIAN FILOSOFIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MAKSIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRY Nisa, FN; Abdullah, La Ode Dedi; Makatutu, SH; Jamil, Jamil; Karim, LM; Abdullah, Rudi
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v3i2.1100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filosofis penerapan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana Money Laundry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan dimana dilakukan secara deduktif dengan menganalisis dan mengkaji terhadap data sekunder yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang dibahas oleh penulis, spesifikasinya bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pelaku kejahatan pencucian uang dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL HUTAN DI DESA WASUAMBA KABUPATEN BUTON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.88/MENHUT-II/2014 TENTANG HUTAN KEMSYARAKATAN Jamil, Jamil
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 1 No 02 (2022): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jimr.v1i02.454

Abstract

Masalah yang diteliti yakni Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil hutan dalam status hukum kemasyarakatan? Dan bagaiamana peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian penulis adalah masalah kehutanan, pemerintah daerah bukan hanya termasuk dalam pelayanan dasar, akan tetapi termasuk dalam fungsi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan  bahwa : urusan pemerintah yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi : Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energy dan sumber daya mineral; Perdagangan; Industry; dan Transmigrasi. Masalah utama dalam pengelolaan hutan berasal dari masalah tata pemerintahan yang lemah dan terjadi dalam semua aspek. Termasuk hukum dan peraturan, sehubungan pusat regional, lemah kapasitas lembaga ditingkat pusat dan daerah yang bertugas dibidang kehutanan. Dari berbagai masalah, salah satu sumber masalah berasal dari disfungsi pengelolaan hutan ditingkat situs/lapangan.berbagai masalah kehutanan munculkarena lemahnya sentuhan lembaga yang bertugas dibidang kehutanan. Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah enggan mendorong hutan kemasyarakatan dan hutan desa secara umum adalah persepsi bahwa program ini tidak membuka peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan identik sebagai proyek pemerintah pusat, terutama Kementrian Kehutanan.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) SEBAGAI INPUT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KOLOWA, KECAMATAN GU, KABUPATEN BUTON TENGAH Jamil, Jamil
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 1 No. 06 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v1i06.413

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Sebagai Input Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kolowa, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan di desa Kolowa Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah dan bertujuan agar pemerintah desa dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk waktu satu tahun sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dan pelatihan. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah peserta pelatihan memahami proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah sebagai input penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.
Analisis Kemampuan Kolaborasi Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) pada Pembelajaran PKn Kelas XI SMA Negeri 11 Samarinda Dita Pramesti Irawan; Warman Warman; Jamil Jamil; Asnar Asnar; Marwiah Marwiah; Endang Herliah
Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/edukasi.v1i4.603

Abstract

This research is based on the ability to collaborate which is an ability that students must have. Collaboration skills, what teachers must do to improve collaboration skills is to apply various learning models that adapt to students' needs. The Group Investigation type learning model is a learning model that focuses on students' collaboration abilities. The success of a learning process can be measured by the success of students in participating in the learning process.This research aims to explore the application of the group investigation model in an educational context and measure its impact in improving the collaboration abilities or skills of class XI students at SMA Negeri 11 Samarinda. The object of this research is all students in class XI C of SMA Negeri 11 Samarinda, totaling 36 students. This research is a qualitative descriptive type of research. The research method used in this research is a qualitative research method with a system of field observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is analysis.The concept of group investigation learning is learning that emphasizes students gaining knowledge through learning experiences. The group investigation type learning model has six stages, namely selecting topics, planning collaboration, implementing plans, analysis and synthesis, presenting work results, and evaluation.The collaboration ability of students in class And the results of interviews with students show that students have good collaboration or cooperation skills in completing the topic/material given.The advantage of the Group Investigation type Cooperative Learning learning model in class can improve students' ability to collaborate or work together and students can learn to solve problems that arise during the learning process.The weakness of the Group Investigation type Cooperative Learning learning model in class XI SMA Negeri 11 Samarinda namely, the material presented will be less because the learning time is short, the teacher will have difficulty giving individual grades, and the class atmosphere will be noisy due to discussions.
Analisis Kemampuan Peserta Didik dalam Berpikir Kritis Melalui Metode Focus Group Discussion (FGD) oleh Guru pada Pembelajaran PKN di Kelas X SMA Negeri 4 Samarinda Wijaya, Nur Aida Fida; Warman, Warman; Suryaningsi, Suryaningsi; Hardoko, Aloysius; Jamil, Jamil; Majid, Novita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1420

Abstract

Analisis Kemampuan Peserta Didik Salam Berpikir Kritis Melalui Metode Focus Group Discussion (FGD) Oleh Guru Pada Pembelajaran PKn Dikelass X SMA Negeri 4 Samarinda menunjukkan bahwa penerapan metode FGD oleh guru dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Melalui diskusi kelompok, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, mengemukakan pendapat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan secara rasional. Temuan ini menunjukkan bahwa metode FGD efektif dalam membentuk kemampuan berpikir kritis peserta didik, sehingga dapat menjadi alternatif yang relevan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di SMA Negeri 4 Samarinda. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis di sekolah menengah atas
Redesigning the Concept of Law Enforcement in Administrative Violations of General Elections in Indonesia Jamil, Jamil; Fadli, Moh.; Hadiyantina, Shinta; Prasetyo, Ngesti Dwi
Yuridika Vol. 39 No. 3 (2024): Volume 39 No 3 September 2024
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v39i3.48338

Abstract

Trial mechanism as the only procedure in resolving election administrative violations is a mechanism that is not in accordance with the concept of law enforcement in administrative law that uses not only the trial mechanism but also direct sanctions. Therefore, the concept of law enforcement in these violations needs to be redesigned, to be in line with the administrative law and be more effective and easier to implement. This study examined the concept of law enforcement in administrative law as a conceptual and theoretical basis in redesigning the concept of law enforcement in election administrative violations. It used legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of this study recommend a new concept in resolving election administrative violations by looking at the legal subjects who commit violations and the characteristics of the violations. For the violations committed by non-officials, the law enforcement is sufficient to use direct sanctions. Meanwhile,  for the violations committed by officials, if they cause direct losses, it must use a trial mechanism. But, if the violation is only limited to non-compliance with the legislation and does not cause harm to anyone, direct sanctions can be executed. Hence, it is necessary to change the mechanism for resolving election administrative violations as stipulated in the Election Law.
THE LIMIT OF TERM PERIODIZATION ON LEGISLATIVE ASSEMBLY OFFICIALS: A CONSTITUTIONAL DEMOCRACY PERSPECTIVE Akbar, M. Sokhikhul; Jamil, Jamil
Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Vol. 1 Issue 3 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.995 KB) | DOI: 10.56943/jmr.v1i3.148

Abstract

Regulations regarding the periodization of legislative candidate requirements who has re-election for being to be legislative officials are not regulated in detail. However, this issue can refer to Article 182 of Law No.7/2017. Therefore, the term of Legislative Assembly officials in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia in Article 19-22B concerning the House of Representatives does not at all discuss about it. In addition, Law No. 7/2017 concerning General Elections does not also regulate about how many times a legislative candidate can serve in a legislative institution. Unfortunately, there have been four changes to Law No. 27/2009 on MD3, Law No.17/2014 on MD3, Law No. 18/2018 regarding the second amendment to Law No.17/2014 concerning MD3, and the last one to Law No.13/2019 concerning MD3, none of these regulations discusses the number of term periodization on Legislative Assembly Officials. This research used descriptive qualitative methods normatively with statute approach and conceptual approach. In addition, the type of this research is juridical-normative. The data collection in this research is the data obtained will be processed and described in the form of a logical and systematic description to describe the principle of balance in a law agreement and the principle of balance contained in the Partnership Agreement itself. After the amendment of 1945 Constitution, the limitation of the term periodization only focused on the term of executive or presidential. Long-term periodization caused a polemic in authority. Absolute authority will open up opportunities for arbitrariness and corruption. Therefore, it requires to limit the term periodization on legislative institution.
Co-Authors A, Sainal A. Hardoko AA Sudharmawan, AA Abdullah, La Ode Dedi Abdullah, LOD Abdullah, Rudi Adam Kholiq Addriana, Addriana Ahmad MAULANA Akbar, M. Sokhikhul Alamsyah - Aloysius Hardoko Amrun Kahar Ananova, Olfia Andi Makkasau Ardianto Ardianto Ardiyanto Ardiyanto arifin tahir Arya, Fidelis Asmuni Asmuni Asnar Asnar Asnar Asnar, Asnar Bahzar , Moh. Bahzar, Mohammad Dewi, Intan Fitria Dian Dian Dian Ferricha Dita Pramesti Irawan Effendi M, Effendi Endang Herlah Endang Herliah Eva Yunita Fadilla, A. Nur Fadli, Moh. Fitriyani, Ema Gunawan, Charles H. Asnar Handayani , Nur Fitri Handayani, Nur Fitri Hardoko , Aloysius Hardoko, A. Herliah , Endang Herliah, Endang Ikwansyah Isranuri Jajat sudrajat Jawatir Pardosi Jawatir Pardosi Karim, LM Karim, LM. Khaeruddin Khaeruddin komariyati komariyati Lince, Ranak LM Karim Majid, Novita Makatutu, SH Marwiah Marwiah Marwiah, Marwiah Masdiana Masdiana mashendra, Mashendra Michael Silvester Mitchel Vinco Muhamad Sopyan Muhamad Sopyan, Muhamad Muhammad Azmi Muhlis Muhlis Muin, Muin Mujahidin Mujahidin Ngesti Dwi Prasetyo Nisa, FN Novita , Novita Novita Majid Nur Aida Fida Wijaya Nurdin Nurdin Octavia , Niken Ayu Oktavianengrum, Rizki Eka Pranaditya, Wahyu Dhira Pratiwi, ET Rafianti, Fitri Rustam Rustam Sainal A. Shinta Hadiyantina Sholahuddin Al-Fatih Siti Marfuah, Siti Sofyana, Berliani Solly Aryza Suryaningsi Suryaningsi Suryaningsi Suryaningsi Syawaluddin, Ahmad T, Arifin Warman Warman Warman Warman Widiyanti Widiyanti, Widiyanti Wijaya, Nur Aida Fida Wingkolatin , Wingkolatin Wingkolatin Wingkolatin Wingkolatin, Wingkolatin Yusril Ihza Mahendra Zahra Zahra Zainul Muttaqin