Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.904
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Economica: Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah al-Afkar, Journal For Islamic Studies Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan DE'RECHTSSTAAT Shirkah: Journal of Economics and Business Unes Law Review NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen MUAMALATUNA Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS) Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Iqtisaduna Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Jurnal Pengabdian Multidisiplin International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Manajemen Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam JURNAL ECONOMINA Penamas Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Islamic Economics and Business Review (IESBIR) Strata Law Review Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah Juni-Jurnal Pelita Nusa International Journal of Nusantara Islam Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan Masile:Jurnal Studi Ilmu Keislaman Strata International Journal of Social Issues Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science
Yadi Janwari
UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Nur Azzahra, Annisa; Janwari, Yadi; Fahrul Rizal, Lutfi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi terjadinya penggelembungan suara sirekap pemilu 2024 terhadap demokrasi yang jurdil perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggelembungan suara Sirekap pemilu tahun 2024 terjadi karena ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil suara yang terbaca dan ditampilkan dalam Sirekap disebabkan oleh bentuk tulisan setiap panitia pemilu di TPS tidak semua terbaca secara jelas dan mudah oleh sistem sirekap, kualitas gambar beresolusi rendah dan sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, terdapat noise pada gambar seperti bercak dan lipatan kertas, serta kesalahan manusia saat pengunggahan sehingga dapat mengancam integritas dan keabsahan pemilu, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, kerugian bagi keadilan politik, kehilangan asas transparansi, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini belum mewujudkan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, karena ada hak warga negara yang dirugikan, karena fiqh siyasah senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan hubungan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.
Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Peningkatan Pendapatan Negara yang Berkeadilan untuk Semua Pihak Suherli, Ian Rakhmawan; Yadi Janwari; Dedah Juabaedah
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 9 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v9i3.23328

Abstract

Abstraksi Pada era Daulah Abbasiyah, kompleksitas permasalahan dan luasnya wilayah kekuasaan menuntut adanya ijtihad dan pemikiran baru, terutama terkait persoalan sosial dan ekonomi.  Salah satu pemikir ekonomi terkemuka adalah Abu Yusuf, murid utama Abu Hanifah. Pembahasan penelitian ini dilakukan terhadap pemikiran ekonomi yang dilakukan oleh Abu Yusuf dalam memalukan transformasi pendapatan negara . Kepada khalifah Harun al Rasyid, Abu Yusuf memberikan pandangan mengenai sistem perpajakan yang adil dan proporsional, seperti kharaj (pajak tanah), usyur (bea cukai), dan sistem muqasamah (pajak proporsional sesuai hasil panen). Selain itu, Abu Yusuf juga membahas pengelolaan sumber daya alam (air dan tanah) milik negara, zakat (pertanian, perdagangan, ternak), serta kebijakan pengeluaran negara (gaji pegawai, militer, infrastruktur, jaminan sosial). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua pihak melalui pengelolaan negara yang baik. Kata Kunci : Abu Yusuf , kharaj , usyur , transformasi pajak
Economic Development Theory of Ibnu Khaldun: Interrelation between Justice and Umran al-Alam Mafrudlo, Ahmad Mahfudzi; Mansur, Zuhratul Aini; Mustofa, Mustofa; Janwari, Yadi
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 13, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v13i1.20552

Abstract

ABSTRACT – Leading Islamic thinker, Ibn Khaldun, proposed a nuanced theory of economic development that transcends mere material advancement. This theory integrates Islamic principles within a comprehensive framework. This study aims to delve deeper into Ibn Khaldun's economic development theory, focusing on its emphasis on the Islamic way of life and the concept of Umran al-Alam (prospering the earth). A descriptive analysis methodology was employed through a review of existing literature. Ibn Khaldun outlines eight key suggestions and various variables for achieving economic development. Significantly, he underscores the importance of Umran al-Alam, highlighting humanity's responsibility to cultivate the earth. From an Islamic perspective, economic development should prioritize socio-economic justice and maintain a balance between communal well-being and a healthy economy. This study contributes to a more profound understanding of Islamic economic thought and its potential connections to contemporary notions of sustainable development. Further research opportunities lie in exploring the practical applications of Ibn Khaldun's theories within Islamic economic models.==============================================================================================================ABSTRAK – Teori Pembangunan Ekonomi Perspektif Ibnu Khaldun: Interelasi Keadilan dan Umran al-Alam. Pemikir Islam terkemuka, Ibn Khaldun, menawarkan teori pembangunan ekonomi yang lebih bernuansa, tidak sekedar diukur dari sesuatu yang bersifat materi semata-mata. Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka kerja yang komprehensif. Studi ini bertujuan untuk menggali secara dalam teori pembangunan ekonomi Ibn Khaldun, khususnya pada cara hidup Islami dan konsep "umran al-Alam" (pemakmuran bumi). Kajian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dengan data-data dari sejumlah literatur tersedia. Ibn Khaldun menguraikan delapan komponen inti dan sejumlah variabel untuk mencapai pembangunan ekonomi dimaksud. Ibnu Khaldun menggarisbawahi pentingnya umran al-Alam, yang menyoroti tanggung jawab manusia dalam memakmurkan bumi. Dari perspektif Islam, pembangunan ekonomi harus memprioritaskan keadilan sosial-ekonomi dan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan bersama dan sistem ekonomi yang sehat. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran ekonomi Islam dan potensi hubungannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan kontemporer. Peluang penelitian lebih lanjut terletak pada eksplorasi aplikasi praktis teori-teori Ibn Khaldun dalam model ekonomi Islam.
Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi Dede Nurwahidah; Yadi Janwari; Dedah Jubaedah
MAMEN: Jurnal Manajemen Vol. 3 No. 3 (2024): Juli 2024
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/mamen.v3i3.3918

Abstract

Imam Al-Syathibi is one of the leading figures in the field of ushul fiqh and maqshid sharia. al-Syathibi emphasized that all Islamic sharia law aims to create benefits for humans, both in this world and in the afterlife. According to Imam al-Syathibi, maqashid sharia consists of three levels, namely dharuriyah, hajiyat, and tahsiniyat. This research aims to examine the history of economic thought on the concept of maqashid sharia according to Imam Al-Syathibi. Using a qualitative approach and literature study methods, this research analyzes primary and secondary sources related to Imam Al-Syathibi's thoughts. The results of the research show that Imam Al-Syathibi's thoughts regarding Maqashid Syariah are very comprehensive, so that the aim of this thinking is to obtain benefits in the world and the hereafter, thus the concept of Maqashid Syariah becomes a guide in the development and implementation of Islamic law in accordance with the principles of monotheism, justice, Benefits and balance of needs, namely religion (Din), soul (Nafs), reason ('Aql), heredity (Nashl), and wealth (Mal).  and comprehensive in understanding and applying Islamic law, by combining textual interpretation and contextual considerations as well as maqashid sharia. The idea about basic needs put forward by Al-Syathibi is more universal when compared to Abraham Maslow's theory, namely the hierarchy of needs theory, namely physiological needs, security needs, social needs, esteem needs and self-actualization needs.
Analysis of Abu Yusuf's Thoughts on Tax Revenue in the Book of al-Kharāj and Its Relevance to Contemporary Tax Law Principles: A Fiqh Perspective Jajat Sudrajat; Almurni, Muhammad Furqon; Yadi Janwari; Dedah Jubaedah
NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 10 No 2 (2024): NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/nukhbah.v10i2.1768

Abstract

This article aims to analyze the differences of opinion among scholars regarding the legal imposition of obligations on the public by the Islamic state other than zakat. The main focus of this article is on the views of Abu Yusuf, a prominent scholar during the Abbasid era, whose famous work al-Kharāj made a significant contribution to the development of the tax system in the Islamic state, as well as its relevance to contemporary tax law principles. In addition, the article examines the criteria for tax collection based on the perspective of fiqh. This study employs a qualitative approach using normative juridical and descriptive-analytical methods. The findings reveal that Abu Yusuf, through al-Kharāj, recognized the imposition of taxes by the state in addition to zakat, such as jizyah (a tax levied on non-Muslim citizens), ‘usyr (a tithe, typically one-tenth of agricultural produce), and kharāj (a land tax on agricultural lands). During the time of Prophet Muhammad PBUH there were no established regulations regarding kharāj and ‘usyr. The implementation of these two taxes began during the era of ‘Umar bin al-Khaṭṭāb RA, following the conquest of Persian territories, particularly the fertile region of Sawad in Iraq, where kharāj was imposed on land and ‘usyr was levied on non-Muslim traders entering Islamic territories. The conclusion of this study is that the imposition of taxes other than zakat is recognized in fiqh, provided it meets specific criteria, including a real and urgent need, fair and prudent implementation, allocation of tax revenue for public interest, and consultation between the leader and experts prior to tax imposition. The practical implication of this study is that the application of taxes in accordance with fiqh criteria can serve as an additional source of revenue for Islamic states to develop infrastructure and improve social welfare, particularly in efforts to alleviate poverty.
Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan Hafizd, Jefik Zulfikar; Yadi Janwari; Sofian Al-Hakim
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v3i2.58

Abstract

Kebijakan fiskal merupakan instrumen vital dalam mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini tidak hanya mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui pengelolaan anggaran secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi konseptual, filosofis, dan hukum dalam pengaturan kebijakan fiskal di Indonesia, dengan fokus pada elemen dasar yang mendukung pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur dan studi kasus terkait kebijakan fiskal dari perspektif historis dan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, serta berperan penting dalam redistribusi kesejahteraan. Dari perspektif filosofis, kebijakan ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan, sedangkan dari perspektif hukum, kebijakan fiskal diatur oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU APBN, dan UU Pajak, yang memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengaturan kebijakan fiskal yang berbasis pada prinsip keadilan dan efisiensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.
Islamic Economic Solutions to Poverty and Inequality in Indonesia: Bridging Faith, Practice, Inflation, and the Balance of the Financial System Hadiat, Hadiat; Janwari, Yadi; Hasanuddin, Muhammad; Athoillah, Mohamad Anton
Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah Vol 3 No 1 (2025): Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ajisd.v3i1.4541

Abstract

This research explores the role of Islamic economic solutions zakat, waqf, and Islamic microfinance in addressing poverty and inequality in Indonesia, a nation with a majority Muslim population and persistent socio-economic disparities. The study investigates how these faith-based financial tools contribute to poverty alleviation and social development, particularly amidst challenges such as inflation and financial system fragmentation. Positioned within the broader discourse on Islamic economics, this research evaluates the potential and limitations of these tools, offering new insights into their integration with modern financial systems. Using a mixed-methods approach, data were collected through surveys, interviews, and secondary analysis, focusing on the effectiveness and scalability of zakat, waqf, and Islamic microfinance. The findings reveal that while zakat provides immediate relief to 70% of recipients, its long-term impact is constrained by inflation and a lack of integration with development programs. Waqf shows potential for sustainable development, especially in education and healthcare, but suffers from underutilized assets due to inefficient management. Islamic microfinance empowers 75% of beneficiaries with increased income but faces challenges of limited loan sizes and financial literacy. The study concludes that addressing inflation, improving governance, and integrating Islamic economic tools with conventional financial systems are essential for maximizing their impact. These recommendations provide a pathway for sustainable poverty alleviation and economic empowerment in Indonesia.
The Urgency of Dinar and Dirham as a Usury-Free and Maysir-Free Currency Solution Yunus, Muhammad; Janwari, Yadi; Al-Hakim, Sofian
AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/al-arbah.2024.6.2.23555

Abstract

Money has an important role in human life, especially in economic activities. The history of money starts from the barter system to the use of gold and silver as a medium of exchange. In the Islamic perspective, money is seen as a medium of exchange and a measure of value, not as a commodity. Islam prohibits practices such as usury, gambling, and speculation that can cause injustice in the distribution of wealth. Islamic principles in terms of money include accountability, justice, simplicity, and the prohibition of the accumulation of wealth. Some people view the Dinar and Dirham currencies are Islamic currencies, so they forbid paper currency or fiat money from being used because the nominal value does not match the intrinsic value, unlike Dinar and Dirham currencies. The method of this research is qualitative research in the form of library research. The result of the discussion of this article is that the dinar and dirham currencies did not originate from Islam but from the Romans and Persians. There are 3 functions of money in Islam, namely: money as a means of unit price, money as a medium of exchange, and Money as a storage medium of value. Thus, the Islamic perspective on money aims to create a fair economic and financial system for all mankind. Keywords: Money; Dinar; Dirham
The Role of Islamic Economic Law in Strengthening Global Partnerships for Sustainable Development Goals Amany, Amany; Janwari, Yadi; Hasanuddin, Muhammad; Sofiawati, Eva; Meinanti, Dwi Reiza
Multidiscience : Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 1 (2025): January
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/multidiscience.v2i1.323

Abstract

Islamic economic law is pivotal in strengthening global partnerships to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Rooted in principles such as ethics, risk-sharing, and social justice, the Sharia-based economic system provides an inclusive and sustainable alternative to conventional economic frameworks. This study examines the contribution of Islamic economic law in fostering global partnerships and advancing SDGs, focusing on the role of Islamic financial instruments and the integration of technology in the Islamic finance sector. A qualitative approach was employed, utilizing literature reviews of relevant articles, case studies, and organizational reports on the role of Islamic economic law in global partnerships and SDG development. Data sources include prior research, international organization reports, and analyses of the Islamic economic sector. Findings reveal that Islamic economic law significantly addresses global economic inequalities through instruments such as zakat, waqf, and sukuk. The Islamic tourism sector also fosters local economic empowerment, while equity-based Islamic banking promotes socially and environmentally responsible investments. Technology integration in Islamic finance further enhances access to Sharia-compliant financial products and services, facilitating global partnerships and supporting sustainable economic growth.
Kontribusi Muhammad Abdul Mannan Terhadap Skema Jaminan Sosial dalam Peradaban Ekonomi Islam Modern Hakiki, Muhamad Fuji; Suganda, Ahmad; Janwari, Yadi
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2024): JIEI : Vol.10, No.2, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i2.12919

Abstract

This research examines the theoretical and practical contributions of Muhammad Abdul Mannan (1938-2021) to the modern Islamic economic civilization. Employing primarily qualitative research methods, Mannan, a pioneering figure, significantly shaped Islamic economics into a distinct social science discipline. His unique perspective on the Islamic approach to social security systems in Islamic economics enriches theoretical knowledge in modern Islamic economics. As a visionary, lifelong educator, and philanthropist, Mannan left a lasting impact by establishing various institutions, including the Social Islamic Bank Limited (SIBL), contributing to the socio-economic development of Bangladesh. He dedicated his talent and hard work to establish SIBL, testing its three-sector model (formal, informal, and voluntary) to alleviate poverty and inequality in society. Introducing Cash Waqf through SIBL as a novel interest-free microcredit strategy for empowering impoverished families, Mannan pioneered the concept in Bangladesh, marking a significant advancement in the realm of Islamic economics.
Co-Authors Abd. Kholik Khoerulloh Abdul Gofur Abdurahman, Lukman Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Adawiah, Amalia Muazzah Ade Suryawirawan Ahmad Lukman Nugraha Ahmad Luqman Hakim Ahmad Suganda Akmaliyah Akmaliyah Akmaliyah Akmaliyah Al Hakim, Sofyan Al-Hakim, Sofian Alhakim, Sofian Ali Santosa Almurni, Muhammad Furqon Amany, Amany Anggraeni, Desi Cahya Annisa Eka Rahayu anton athoillah Ari Fajar Santoso Asep Dadang Hidayat Asri Sundari Astarudin, Tatang Athoillah, Mohamad Anton Ayi Nurbaeti Ayi Yunus Rusyana Ayi Yunus Rusyana Burhansyah, Luki Cahyanti, Irni Sri Chandra Dedah Juabaedah Dedah Jubaedah Dedah Zubaedah Dede Nurwahidah Denni Murdani Dodi Yarli Ending Solehudin Firman Nugraha Firman Nugraha Fitriani, Putri Diesy Gina Saila Sofiah Gina Saila Sofiah Gozaly, Ahmad Yusdi Gunariah, Frilla Hadiat, Hadiat Hafizd, Jefik Zulfikar Hakiki, Muhamad Fuji Heni Pujiastuti Heris Suhendar Heris Suhendar, Heris Hilmi, Ahmad Ilmia, Anisa Jajang Herawan Jajat sudrajat Joni Joni Juarsa, Eka Jubaedah, Dedah Kamaludin Yusup, Deni Kikin H Mutaqin lina marlina, lina Lubis, Mukhlis Lubis Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul Mafrudlo, Ahmad Mahfudzi Mega Silvia Meinanti, Dwi Reiza Moh. Asep Zakariya Ansori Mohammad Anton Athoillah Mohammad Anton Athoillah Mugni Muhit Muhammad Hasanuddin, Muhammad Muhammad Yunus Muharni, Yusraini Mursyidah Zein, Ai Imas Mustofa Mustofa Nanang Sobarna Na’im, Fairuz ‘Ainun Nissa Ayu Marliana Nur Azzahra, Annisa Nurrohman Nurrohman Rahmah Kusuma, Nurul Rahmah Kusumah, Nurul Ratnasari, Ai reni Ridwan, Ahmad Hasan Rosi Hasna Sari Royani Rumatiga, Hidayat Sari, Rosi Hasna Setia Mulyawan, Setia Setiadi Slamet Santoso Sodik, Gugun Sofian Al-Hakim Sofiawati, Eva Sofyan Al-Hakim Sofyan Al-Hakim Solihin, Dadin Suherli, Ian Rakhamawan Suherli, Ian Rakhmawan Sulaeman Sulaeman Sumiati Sumiati Sumiati Sumiati Suparman Kholil Suradi Suradi Suradi Susilawati, Cucu Syafe`i, Rahmat Tamba, Dheddy Abdi Vemy Suci Asih, Vemy Suci Wardiman, Dadi Wawan Oktriawan Widiawati Widiawati Widiawati Zahra, Shofia Zuhratul Aini Mansur