Abstrak: Penguasaan Daerah atas Pertambangan Emas di Poboya Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang: 1)Bagaimanakah pembagian urusan antar susunan pemerintahan dalam urusan pertambangan di Kota Palu; 2) Bagaimanakah pengelolaan urusan pertambangan di Kota Palu; Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengkaji beberapa fenomena yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pertambangan , konflik pertambangan dan alternatif pemecahannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa : 1) Penyelenggaraan urusan pertambangan antar susunan pemerintahan terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dari aspek politik maupun administrasi. Dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di Poboya, aspek politik lebih dikedepankan ketimbang aspek administratif. Ini dibuktikan dengan dominannya pendekatan hilir (penyelesaian konflik tambang Poboya) yang dilakukan pemerintah kota, ketimbang pendekatan hulu (pembuatan kebijakan) yang memberikan kepastian terhadap pengelolaan tambang rakyat di Poboya; 2) Kurangnya peran serta stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pertambangan , adanya permasalahan kelembagaan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program-program pertambangan.  Kata Kunci : Penguasaan, Pengusahaan, Desentralisasi dan Urusan Pertambangan Abstract: Regional mastery over Poboya Gold Mining in Autonomous Region in Perspective. The objective of this research is to answer questions of: 1)What is the division of affairs between government structures in terms of mining affairs in the City of Palu; 2) How mining affairs is being managed in the City of Palu. This research is suing qualitative approach with the intention to analyze some phenomenon regarding the organization of mining affairs, conflicts of mining, and the alternative solutions. Data collection technique is conducted through interviews, observations, and documentations. The outcome of the research shows that: 1) there is an overlap in the organization of mining affairs between government structures, both in politics and administration. In the organization of mining affairs in Poboya, political aspect is being prioritized than the administrative aspect. It is evident by the dominance of downstream approach (conflict resolution of Poboya minefield) done by city government, rather than upstream approach (policy making) that ensures the management of public mining in Poboya; 2) the lack of roles and stakeholders in the process of formulating mining policy, institutional issues, and the weakness of community participation in formulating mining programs. Key Words: Power, Cultivation, Decentralization and Mining Affairs.