Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.672
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JURNAL MERCATORIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum Cepalo Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen Supremasi Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Batulis Civil Law Review IBLAM Law Review Case Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law PESHUM Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities Smash: Journal of Social Management Sains and Health Journal of Constitutional, Law and Human Rights
S Endang Prasetyawati
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Reconstruction of Sanctions Regulations against Notaries Who Do Not Read Deed before Patient as an Effort to Protect Patient by Law Angelia, Ister; Suhartono, Slamet; Prasetyawati, Endang; Mangesti, Yovita Arie
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 4 (2025): IJHESS FEBRUARY 2025
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i4.1368

Abstract

Notary is a public official needed by the community who needs a deed as evidence for civil transactions. A notarial deed is perfect evidence that does not require other evidence in court proceedings. The authenticity of the Notarial Deed is required to be made by an Official whose authority is granted by law. In addition, one of the requirements for the authenticity of a Notarial deed must be read out in front of the person appearing before it is signed. If the Notary does not read out the deed, the result is that its evidentiary power is degraded to a deed under hand, while the Notary is not subject to any sanctions. Such regulation is unfair to the person appearing, so for justice for the person appearing, the regulation of sanctions in the UUJN must be reconstructed by deleting and changing several provisions of the articles containing sanctions. This research is normative legal research that focuses on the study of legal norms of UUJN, especially those related to the obligation of Notaries to read the deed in front of the person appearing before the deed is signed. The reconstruction is carried out by adding one letter m in the articles containing sanctions for Notaries who do not carry out their obligations, including not carrying out the obligation to read the deed before the deed is signed.
Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK) Grace Sianturi, Joyya; Prasetyawati, S. Endang; Satria, Indah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2686

Abstract

Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi mayarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.
TANGGUNG JAWAB HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN MENGKONSUMSI JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA Rosa, Ratih Brity; Prasetyawati, Endang
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.244

Abstract

Kesehatan setiap orang sangat penting untuk dijaga, sehingga sangat diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu bagi masyarakat di Indonesia. Perlu diketahui komponen penting dari pelayanan kesehatan adalah obat, karena obat adalah salah satu faktor yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Namun seiring berjalannya waktu, jamu di Indonesia semakin diakui keberadaannya karena jamu dianggap sebagai obat tradisional yang tidak memiliki efek samping sebab dalam pembuatannya diutamakan memakai bahan-bahan alami yang tidak melibatkan bahan kimia didalamnya. Disamping meningkatnya para konsumen jamu di Indonesia, maka semakin banyak pula kasus-kasus kecurangan yang melibatkan jamu. Salah satunya adalah jamu racik yang mengandung bahan kimia obat berbahaya (BKO). Sehingga tidak sedikit konsumen yang menderita kerugiannya secara langsung baik kerugian material maupun kerugian immaterial seperti menderita efek mengkonsumsi obat kimia hingga ada yang meninggal dunia. Adanya kecurangan atas tindakan dilakukan oleh pelaku usaha maka perlu adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha terhadap para konsumen jamu racik. Dari kasus yang dibahas, bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha ada 3 (tiga) macam sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana dimana dari ketiga sanksi itu berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) sehingga diharapkan hasil penelitian ini bersifat lebih objektif.j
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI MOBIL AUTOPILOT Widjanarko, Maulidina Elga Maharani; Prasetyawati, Endang
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.245

Abstract

Fokus penelitian ini adalah pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan mobil self driving dengan sistem autopilot. Fokus dari penelitian hukum ini adalah kekosongan hukum terkait dengan penggunaan mobil self driving berbasis autopilot di Indonesia jika ditinjau dari perlindungan hukum bagi konsumen yang mana saat pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan pada sistem autopilot. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dikelompokkan menurut masalah dan kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini guna mengidentifikasi dan menganalisis pentingnya peraturan hukum terkait mobil self driving di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab perusahaan otomotif jika terjadi kesalahan pada sistem autopilot yang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen, terhadap konteks perlindungan hukum bagi pengemudi mobil autopilot yang telah terjadi pada mobil. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan LPK dalam hal ini, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada nasabah, menerima dan membantu menjawab pertanyaan konsumen, bernegosiasi dengan pemilik usaha, dan mendukung undang-undang konsumen. LPK memiliki kemampuan untuk mendidik dan memberikan pencerahan kepada konsumen tentang hak-hak mereka ketika menggunakan teknologi AI pada kendaraan, termasuk perlindungan hukum yang mungkin mereka dapatkan.
Regional Government Policy in the Implementation of Child-Friendly City: An Analysis of Way Kanan District Prasetyawati, Suryati Endang; Fauzan, Muhammad; Amalia, Syarafina Dyah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.1.4283

Abstract

The child-friendly city concept implementation in Way Kanan City is intended to fulfill the needs of children's rights there. This paper aims to contribute to policymakers’ implementation of child-friendly cities, especially in developing countries, by analyzing how child-friendly cities are implemented and the challenges faced. This article was created using socio-legal research methods. The results of this study show that the implementation is carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection through several stages, namely, KLA development planning in the form of preparing Regional Action Plans, then implementing KLA development in the form of KLA programs’ implementation by involving all resources and implementing child-friendly school programs as well as monitoring and evaluating KLA development regularly. Implementation constraints come from internal factors. Challenges include limited human resources and an inability to understand women's empowerment and child protection issues, which affect socialization. Public facilities also need improvement to meet child-friendly standards. Meanwhile, technical coordination issues and misunderstandings about the KLA program's purpose arise due to external factors. Societal attitudes towards violence as education hinder program implementation. The suggestion for this research is to improve coordination between stakeholders or increase cooperation with partners to overcome problems regarding the lack of human resources, increase the budget and optimize the implementation of child-friendly city efforts.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN DATA DIRI PADA KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 176/PDT.P/2024/PN TJK) Prasetyawati, S Endang; Ramasari, Risti Dwi; Evandra, Amanda Putri
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41531

Abstract

Perubahan data diri diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan isu penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk terkait permohonan perubahan nama oleh Berlianto Sutianto. Pemohon wajib meninjau dokumen pendukung asli yang akan dibedakan oleh Dukcapil pada saat proses perubahan data. Jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan banding ke pengadilan, di mana hakim akan menyeimbangkan bukti dan dalil yang diajukan. Dalam hal ini, tindakan hakim mempunyai dampak yang signifikan terhadap situasi hukum dan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai pelayanan publik. Studi ini juga mengkaji implikasi sosial dari perubahan data pribadi, seperti potensi stigma dan dampak terhadap identitas individu. Selain itu, transparansi sangat penting dalam proses administrasi kependudukan karena dapat mencegah korupsi dan memberikan kewenangan untuk menggunakannya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti otentik, kesaksian, dan regulasi terkait dalam memutuskan permohonan perubahan data diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan izin perubahan data diri, yang berkontribusi pada akurasi identitas warga negara.
Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt) S Endang Prasetyawati; Anggalana Anggalana; Agung Saputra
SMASH: Journal of Social Management Sains and Health Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/smash.v2i2.7263

Abstract

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain.Faktor Penyebab terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemaha karena faktor ekonomi dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian yakni kecerobohan dari korban yang di dapat memnacing sedorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa. Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt. Berdasarkan kepada 2 hal yakni pertama memperingan seperti terdakwa mengkui kesalahan, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dipidana serta merupakan tulang punggung keluarga dan kedua yang memperberat.
Pelindungan Hukum bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan oleh Debitur Tanpa Persetujuan Pratama, Rona Jingga Putri; Prasetyawati, Endang
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4177

Abstract

Pengalihan barang persediaan oleh debitur tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan salah satu permasalahan yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembiayaan. Persediaan yang dijaminkan melalui akta fidusia pada prinsipnya harus tetap berada dalam penguasaan dan kontrol debitur, namun secara hukum tetap menjadi objek jaminan bagi kreditur. Ketika debitur mengalihkan, menjual, atau memindahtangankan persediaan tersebut tanpa izin, nilai jaminan berpotensi hilang sehingga menimbulkan risiko kerugian finansial bagi kreditur. Permasalahan ini semakin kompleks setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi pelaksanaan eksekusi objek fidusia, sehingga kreditur tidak lagi dapat secara otomatis melakukan parate executie tanpa penetapan pengadilan apabila debitur keberatan atau tidak mengakui adanya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadi pengalihan persediaan yang dilakukan tanpa persetujuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui telaah terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, literatur hukum terkait, serta analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan persediaan, ketidakjelasan pelaporan mutasi barang, dan pembatasan kewenangan eksekusi menyebabkan posisi kreditur menjadi tidak aman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan moral hazard oleh debitur yang memanfaatkan celah hukum untuk mengalihkan barang tanpa risiko langsung. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kewajiban pelaporan persediaan secara berkala, pengaturan ulang tata cara eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta penegasan sanksi terhadap debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan. Pembaruan regulasi tersebut penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan memberikan kepastian bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan berbasis fidusia.
Perlindungan Hukum Korban Pertunjukan Sound Horeg Menurut Hukum Perdata Indonesia Salsabila, Hanna Reda Fairuz; Prasetyawati, Endang
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4541

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan hukum perjanjian pertunjukan sound horeg serta perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat kegiatan tersebut. Fenomena sound horeg sebagai bentuk hiburan masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah sering menimbulkan dampak negatif berupa kebisingan, konflik sosial, dan gangguan ketertiban umum. Permasalahan hukum yang muncul adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai sound horeg dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan konflik antara kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dengan berbagai pembatasan yang diatur oleh Perda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 jo. No. 2 Tahun 2020 serta Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap KUHPerdata, peraturan daerah, surat edaran, serta Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 yang menegaskan larangan kegiatan yang menimbulkan mudharat (la dharar wa la dhirar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pertunjukan sound horeg yang dibuat sebelum adanya larangan tetap sah menurut hukum perdata, namun pelaksanaannya dapat terhalang oleh hukum publik. Korban berhak atas perlindungan hukum dan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Kesimpulannya, hukum perdata dan hukum publik harus berjalan seimbang agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.
LEGAL CONSEQUENCES OF TRANSFER OF RIGHTS TO A TRADEMARK THAT HAS NOT BEEN REGISTERED BEFORE THE DEBTOR IS DECIDED BANKRUPT Ellya Rosa; Endang Prasetyawati
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 10 No. 4 (2025): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legal consequences of trademark right transfers that have not been recorded with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) when the seller is subsequently declared bankrupt. The main issue addressed is the legal implications for the buyer (third party) who has legally completed the trademark purchase transaction but has not yet recorded the transfer of rights before the seller was declared bankrupt. The Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and other relevant regulations are all examined in this study using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches.
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Agung Saputra Agung Wiragama Agusman Hari Akbar As, Muhammad Zahien Akbar, Arizon Rahmanda Al Makki Ahmad Hartori Alfiyan, Angga Angelia, Ister Anggalana Anggini Milania Aranta Anindya D.S., Yolanda Anita, Okta Aprilia, Mega Lois Aprinisa Asia Bagus, Putri Khailla A`yun Amalia, Ifada Qurrata CAB, Gregorius Eka Januario Deni Kurniawan, Deni DESLAPANA DESLAPANA Destika , Nadya Desy Elsyani Dewi Karya Dista, John Dwi Tatak Subagiyo Ekky Faridha Sari Ellya Rosa Endang Sutrisno Erlina B Evandra, Amanda Putri Fajar Ramadan farhanihzamahendra Fernando, Avian Chrisna Firmansyah, M Grace Sianturi, Joyya Hamaminata, Gani Herlambang, Probojati Bayu Herpa, Wahyu Ramadhan Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron I Nyoman Nurjaya Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indradewi, Christi Oksar Heris Intan Nurina Seftiniara Irit Suseno Jeremia Rizky Sianipar John Dista Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kholis, Abd. Krisnadi Nasution Legawa, Gibran Dima Lintje Anna Marpaung Lucianus Budi Kagramanto Lukman Hakim Lukman Hakim Mangesti, Yovita Arie Maulana Falah Akbar Meidiansyah, Dera Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Arullah Aqil Muhammad fauzan Muhammad Ramadhan Muhammad Sapta Sanjaya Muhammad Yusuf Firmansyah Nababan, Kalfin Febrian NAZIRHAN NAZIRHAN Nita Yolanda Okta Ainita Okta Ainita Oktaria, Jayanti Otto Yudianto Permana, M Riski Pratama, Aldita Putra Bayu Pratama, Rona Jingga Putri Pratiwi, Galuh Pratiwi, Mila Oktavia Pratiwi, Wangga Reka Puspitorini, Lucky Putri Mawardita Puspitasari Putrri, Mira Silviana Sintia Qoonia Riyandini Ramadan, Suta Ramadhan, Yananda Putra Ratih Saryani Rifandy Ritonga Rifandy Ritonga Riqiey, Baharuddin Risti Dwi Ramasari Rizaldi, Rizki Rizka Dewi Aprillia Rizki Nesia Putri Rosa, Ratih Brity Rosmala Salsabila, Hanna Reda Fairuz Salsabila, Nur Sari, Ekky Faridha Septiyar, Monika Siti Fatimah Milawatul Rifka Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Ayu Sekar Wangi Suseno, Irit Suta Ramadan Suta Ramadhan Syarafina Dyah Amalia Syofyan Hadi Taffarel Almeyda, Ivan Tami Rusli Tedjokusumo, Dave David Tomy Michael Trias Politica Daizy Trimulya Yosia Krisjanji Trisnawati, Mayshe Wawan Prasetyo, Wawan Widjanarko, Maulidina Elga Maharani Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Yenita Septiara Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yosia Krisjanji, Trimulya Yudari Risma Pertiwi Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita YUSUF, ALFIAN Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan