p-Index From 2021 - 2026
12.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JURNAL MERCATORIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum Cepalo Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen Supremasi Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Batulis Civil Law Review IBLAM Law Review Case Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law PESHUM International Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities Smash: Journal of Social Management Sains and Health Journal of Constitutional, Law and Human Rights Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

The Criminal Responsibility of Perpetrators Who Intentionally Persuade Children to Commit Incest (A Study of Decision Number: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Akbar As, Muhammad Zahien; Prasetyawati, S. Endang; Aprinisa, Aprinisa
The Future of Education Journal Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i2.439

Abstract

Data on sexual violence cases in Indonesia has increased in recent years. Based on various reports in 2021, the National Commission on Violence Against Women recorded a spike in sexual violence during the COVID-19 pandemic. In that year, there were more than 8,234 cases, in 2022 it increased with around 4,371 reports of sexual violence and in 2023 there were 4,150 cases of violence. Sexual violence in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This article analyzes the criminal responsibility for perpetrators who deliberately induce children to have sexual intercourse and analyzes the factors that influence the perpetrator in committing this criminal act. Based on research results, the factors that influence the perpetrator are external and internal factors which encourage the perpetrator to commit the crime by deliberately persuading the child to have sexual intercourse. Based on this, in the trial the panel of judges stated that the perpetrator had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year at LPKA Class II Bandar Lampung in Masgar Pesawaran and Job Training for 6 (six) months at LPKS (Social Welfare Development Institute)Key words: sexual intercourse, criminal act, criminal liability.
Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah Endang Prasetyawati; Indah Satria; Yenita Septiara
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3: April 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v1i3.281

Abstract

Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk stipulates that granting the petition of the petitioner, stipulates that Ridwan is legally valid as the guardian of a boy named Jow Orlando born in Pagardin, January 19, 2001 is an immature child and have not been able to act according to law, stipulating Ridwan is the guardian of a child named Jow Orlando for the purpose of registering to a TNI school and charging a case fee arising in this application of Rp. 296,000 (two hundred ninety six thousand rupiah). The problem in this research is what are the factors causing the legal determination of the appointment of a guardian for a child based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk?, what is the legal consequence of the legal determination of the appointment of a guardian for a child based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk? and how is the end of determining the legal appointment of guardians for children based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk?. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM PADA APLIKASI NETFLIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Siti Fatimah Milawatul Rifka; Endang Prasetyawati
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14323

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat style hidup masyarakat yang instan untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop yaitu dengan mudah mengakses web streaming film di web sah yang telah terdapat di internet seperti Netflix. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran seperti pembajakan karya cipta film maupun menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan Over The Top lainnya. Riset ini bermaksud untuk menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix. Metode penelitian adalah normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan bentuk perlindungan hukum eksternal. Pada bentuk perlindungan hukum internal yaitu pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja ketika adanya pelanggagaran kekayaan intelektual dan dapat mengisi kolom aduan klaim pelanggaran hak cipta pada laman resmi Netflix. Sedangkan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah atas ciptaan yang dipublikasikan secara digital melalui Undang-Undang hak cipta di Indonesia dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh atas hak cipta dalam media digital khususnya pada layanan Over The Top (OTT). Kata kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta film, Aplikasi Netflix
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM PADA APLIKASI NETFLIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Siti Fatimah Milawatul Rifka; Endang Prasetyawati
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14323

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat style hidup masyarakat yang instan untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop yaitu dengan mudah mengakses web streaming film di web sah yang telah terdapat di internet seperti Netflix. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran seperti pembajakan karya cipta film maupun menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan Over The Top lainnya. Riset ini bermaksud untuk menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix. Metode penelitian adalah normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan bentuk perlindungan hukum eksternal. Pada bentuk perlindungan hukum internal yaitu pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja ketika adanya pelanggagaran kekayaan intelektual dan dapat mengisi kolom aduan klaim pelanggaran hak cipta pada laman resmi Netflix. Sedangkan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah atas ciptaan yang dipublikasikan secara digital melalui Undang-Undang hak cipta di Indonesia dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh atas hak cipta dalam media digital khususnya pada layanan Over The Top (OTT). Kata kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta film, Aplikasi Netflix
Fair Legal Protection for Bankruptcy Respondent Debtors Sosilo, Peter; Nurjaya, I Nyoman; Prasetyawati, Endang; Nasution, Krisnadi
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 1 (2025): VOLUME 6 ISSUE 1, MARCH 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i1.2154

Abstract

Introduction: One of the important principles regulated in the Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations is the Going Concern Principle, which can enable a business entity or individual to run again even though it has fallen into bankruptcy, in this case the assets belonging to the debtor can be managed by the curator to obtain income as an effort to fulfill the debtor's debts. gradually to creditors.Purposes of the Research: This research aims to analyze just legal protection for debtors who are respondents to bankruptcy in the Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations.Methods of the Research: The type of research used is normative juridical, examining positive legal norms with the concept of law as it is written in the book, namely by conducting studies of statutory regulations and literature studies.Results Main Findings of the Research: The application of the principle of business continuity in bankruptcy cases and postponing debt payment obligations is within the framework of legal protection for debtors and has a positive impact on increasing the company's economic value which in turn is used to pay debts to its creditors.
Urgency Analysis of Pet Regulation as Subject of Legal Protection Anadi, Yandri Radhi; Suhartono, Slamet; Mangesti, Yovita Arie; Prasetyawati, Endang; Cikusin, Yaqub
JURNAL MERCATORIA Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v18i1.14771

Abstract

This study analyzes the urgency of regulating pets as a subject of legal protection in Indonesia. Although pets have the right to be treated humanely, regulations in Indonesia do not specifically recognize pets as legal subjects entitled to legal protection. This study uses a normative juridical approach with an analytical descriptive method to examine regulatory gaps related to pet protection. Data was obtained through literature studies on laws and regulations, legal doctrines, and cases of violence against pets. The results of the study show that existing regulations, such as Criminal Code Article 302 and Law No. 18 of 2009, still focus on the health aspect of livestock and have not accommodated the basic rights of pets. In addition, criminal sanctions for perpetrators of violence against pets are considered ineffective in providing a deterrent effect. This study recommends the establishment of a special law on the protection of pets, a revision of the Criminal Code Article 302, and public education programs to increase awareness about pet rights. The implementation of these regulations is expected to strengthen legal protection for pets and encourage a paradigm shift in society in treating pets as legal subjects who are entitled to protection.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN Hakim, Lukman; Prasetyawati, Endang; Yudianto, Otto
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Yusmita, Yusmita; Prasetyawati, Endang; Hufron, Hufron
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara pinjaman uang online tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima pinjaman. Banyak kasus dimana penerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara dan tidak ada toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo. Dapat dirumuskan permasalahan apa bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online ? dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bentuk Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang online juga diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Dista, John; Prasetyawati, Endang; Yudianto, Otto
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pertama adalah : lembaga manakah yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi?( dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, BPK/Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP/Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Pusat dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Masalah kedua adalah: Metode/Cara apakah yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi?( apakah Potensial Loss atau Actual Loss). Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut diatas ternyata masih ada yang menggunakan metode/cara potensial loss. Padahal secara normatif telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya bahwa metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara actual loss/konkret/nyata.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PORNOGRAFI YANG KORBANNYA ANAK Prasetyawati, Endang; Nasution, Krisnadi; Sari, Ekky Faridha
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Landasan hukum pengaturan pidana pornografi yang korbannya anak., (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Dari penelitain hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai Landasan hukum terkait pidana pelaku pornografi yang korbannya anak dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Agung Saputra Agung Wiragama Agusman Hari Akbar As, Muhammad Zahien Akbar, Arizon Rahmanda Al Makki Ahmad Hartori Alfiyan, Angga Angelia, Ister Anggalana Anggini Milania Aranta Anindya D.S., Yolanda Anita, Okta Aprilia, Mega Lois Aprinisa Asia Bagus, Putri Khailla A`yun Amalia, Ifada Qurrata CAB, Gregorius Eka Januario Deni Kurniawan, Deni DESLAPANA DESLAPANA Destika , Nadya Desy Elsyani Dewi Karya Dista, John Dwi Tatak Subagiyo Edi Prayitno Ekky Faridha Sari Ellya Rosa Endang Sutrisno Erlina B. Evandra, Amanda Putri Fajar Ramadan farhanihzamahendra Fernando, Avian Chrisna Firmansyah, M Grace Sianturi, Joyya Hamaminata, Gani Herlambang, Probojati Bayu Herpa, Wahyu Ramadhan Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron I Nyoman Nurjaya Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indradewi, Christi Oksar Heris Intan Nurina Seftiniara Irit Suseno Jeremia Rizky Sianipar John Dista Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kholis, Abd. Krisnadi Nasution Legawa, Gibran Dima Lintje Anna Marpaung Lucianus Budi Kagramanto Lukman Hakim Lukman Hakim Mangesti, Yovita Arie Maulana Falah Akbar Meidiansyah, Dera Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Arullah Aqil Muhammad fauzan Muhammad Ramadhan Muhammad Sapta Sanjaya Muhammad Yusuf Firmansyah Nababan, Kalfin Febrian Nadya Destika NAZIRHAN NAZIRHAN Nita Yolanda Okta Ainita Okta Ainita Oktaria, Jayanti Otto Yudianto Permana, M Riski Pratama, Aldita Putra Bayu Pratama, Rona Jingga Putri Pratiwi, Galuh Pratiwi, Mila Oktavia Pratiwi, Wangga Reka Puspitorini, Lucky Putri Lidia Damayanti Putri Mawardita Puspitasari Putrri, Mira Silviana Sintia Qoonia Riyandini Ramadan, Suta Ramadhan, Yananda Putra Ratih Saryani Ravita Elvariza Humairo Rifandy Ritonga Rifandy Ritonga Riqiey, Baharuddin Risti Dwi Ramasari Rizaldi, Rizki Rizka Dewi Aprillia Rizki Nesia Putri Rosa, Ratih Brity Rosmala Salsabila, Hanna Reda Fairuz Salsabila, Nur Sari, Ekky Faridha Septiyar, Monika Siti Fatimah Milawatul Rifka Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Ayu Sekar Wangi Suseno, Irit Suta Ramadan Suta Ramadhan Syarafina Dyah Amalia Syofyan Hadi Taffarel Almeyda, Ivan Tami Rusli Tedjokusumo, Dave David Tomy Michael Trias Politica Daizy Trimulya Yosia Krisjanji Trisnawati, Mayshe Wawan Prasetyo, Wawan Widjanarko, Maulidina Elga Maharani Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Yenita Septiara Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yosia Krisjanji, Trimulya Yudari Risma Pertiwi Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita YUSUF, ALFIAN Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan