Articles
The Criminal Responsibility of Perpetrators Who Intentionally Persuade Children to Commit Incest (A Study of Decision Number: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk)
Akbar As, Muhammad Zahien;
Prasetyawati, S. Endang;
Aprinisa, Aprinisa
The Future of Education Journal Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61445/tofedu.v4i2.439
Data on sexual violence cases in Indonesia has increased in recent years. Based on various reports in 2021, the National Commission on Violence Against Women recorded a spike in sexual violence during the COVID-19 pandemic. In that year, there were more than 8,234 cases, in 2022 it increased with around 4,371 reports of sexual violence and in 2023 there were 4,150 cases of violence. Sexual violence in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This article analyzes the criminal responsibility for perpetrators who deliberately induce children to have sexual intercourse and analyzes the factors that influence the perpetrator in committing this criminal act. Based on research results, the factors that influence the perpetrator are external and internal factors which encourage the perpetrator to commit the crime by deliberately persuading the child to have sexual intercourse. Based on this, in the trial the panel of judges stated that the perpetrator had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year at LPKA Class II Bandar Lampung in Masgar Pesawaran and Job Training for 6 (six) months at LPKS (Social Welfare Development Institute)Key words: sexual intercourse, criminal act, criminal liability.
Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah
Endang Prasetyawati;
Indah Satria;
Yenita Septiara
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3: April 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/peshum.v1i3.281
Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk stipulates that granting the petition of the petitioner, stipulates that Ridwan is legally valid as the guardian of a boy named Jow Orlando born in Pagardin, January 19, 2001 is an immature child and have not been able to act according to law, stipulating Ridwan is the guardian of a child named Jow Orlando for the purpose of registering to a TNI school and charging a case fee arising in this application of Rp. 296,000 (two hundred ninety six thousand rupiah). The problem in this research is what are the factors causing the legal determination of the appointment of a guardian for a child based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk?, what is the legal consequence of the legal determination of the appointment of a guardian for a child based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk? and how is the end of determining the legal appointment of guardians for children based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk?. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM PADA APLIKASI NETFLIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Siti Fatimah Milawatul Rifka;
Endang Prasetyawati
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14323
Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat style hidup masyarakat yang instan untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop yaitu dengan mudah mengakses web streaming film di web sah yang telah terdapat di internet seperti Netflix. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran seperti pembajakan karya cipta film maupun menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan Over The Top lainnya. Riset ini bermaksud untuk menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix. Metode penelitian adalah normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan bentuk perlindungan hukum eksternal. Pada bentuk perlindungan hukum internal yaitu pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja ketika adanya pelanggagaran kekayaan intelektual dan dapat mengisi kolom aduan klaim pelanggaran hak cipta pada laman resmi Netflix. Sedangkan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah atas ciptaan yang dipublikasikan secara digital melalui Undang-Undang hak cipta di Indonesia dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh atas hak cipta dalam media digital khususnya pada layanan Over The Top (OTT). Kata kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta film, Aplikasi Netflix
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM PADA APLIKASI NETFLIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Siti Fatimah Milawatul Rifka;
Endang Prasetyawati
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14323
Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat style hidup masyarakat yang instan untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop yaitu dengan mudah mengakses web streaming film di web sah yang telah terdapat di internet seperti Netflix. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran seperti pembajakan karya cipta film maupun menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan Over The Top lainnya. Riset ini bermaksud untuk menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix. Metode penelitian adalah normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan bentuk perlindungan hukum eksternal. Pada bentuk perlindungan hukum internal yaitu pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja ketika adanya pelanggagaran kekayaan intelektual dan dapat mengisi kolom aduan klaim pelanggaran hak cipta pada laman resmi Netflix. Sedangkan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah atas ciptaan yang dipublikasikan secara digital melalui Undang-Undang hak cipta di Indonesia dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh atas hak cipta dalam media digital khususnya pada layanan Over The Top (OTT). Kata kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta film, Aplikasi Netflix
Fair Legal Protection for Bankruptcy Respondent Debtors
Sosilo, Peter;
Nurjaya, I Nyoman;
Prasetyawati, Endang;
Nasution, Krisnadi
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 1 (2025): VOLUME 6 ISSUE 1, MARCH 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/ballrev.v6i1.2154
Introduction: One of the important principles regulated in the Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations is the Going Concern Principle, which can enable a business entity or individual to run again even though it has fallen into bankruptcy, in this case the assets belonging to the debtor can be managed by the curator to obtain income as an effort to fulfill the debtor's debts. gradually to creditors.Purposes of the Research: This research aims to analyze just legal protection for debtors who are respondents to bankruptcy in the Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations.Methods of the Research: The type of research used is normative juridical, examining positive legal norms with the concept of law as it is written in the book, namely by conducting studies of statutory regulations and literature studies.Results Main Findings of the Research: The application of the principle of business continuity in bankruptcy cases and postponing debt payment obligations is within the framework of legal protection for debtors and has a positive impact on increasing the company's economic value which in turn is used to pay debts to its creditors.
Urgency Analysis of Pet Regulation as Subject of Legal Protection
Anadi, Yandri Radhi;
Suhartono, Slamet;
Mangesti, Yovita Arie;
Prasetyawati, Endang;
Cikusin, Yaqub
JURNAL MERCATORIA Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v18i1.14771
This study analyzes the urgency of regulating pets as a subject of legal protection in Indonesia. Although pets have the right to be treated humanely, regulations in Indonesia do not specifically recognize pets as legal subjects entitled to legal protection. This study uses a normative juridical approach with an analytical descriptive method to examine regulatory gaps related to pet protection. Data was obtained through literature studies on laws and regulations, legal doctrines, and cases of violence against pets. The results of the study show that existing regulations, such as Criminal Code Article 302 and Law No. 18 of 2009, still focus on the health aspect of livestock and have not accommodated the basic rights of pets. In addition, criminal sanctions for perpetrators of violence against pets are considered ineffective in providing a deterrent effect. This study recommends the establishment of a special law on the protection of pets, a revision of the Criminal Code Article 302, and public education programs to increase awareness about pet rights. The implementation of these regulations is expected to strengthen legal protection for pets and encourage a paradigm shift in society in treating pets as legal subjects who are entitled to protection.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
Hakim, Lukman;
Prasetyawati, Endang;
Yudianto, Otto
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Yusmita, Yusmita;
Prasetyawati, Endang;
Hufron, Hufron
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara pinjaman uang online tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima pinjaman. Banyak kasus dimana penerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara dan tidak ada toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo. Dapat dirumuskan permasalahan apa bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online ? dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bentuk Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang online juga diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Dista, John;
Prasetyawati, Endang;
Yudianto, Otto
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Masalah pertama adalah : lembaga manakah yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi?( dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, BPK/Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP/Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Pusat dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Masalah kedua adalah: Metode/Cara apakah yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi?( apakah Potensial Loss atau Actual Loss). Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut diatas ternyata masih ada yang menggunakan metode/cara potensial loss. Padahal secara normatif telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya bahwa metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara actual loss/konkret/nyata.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PORNOGRAFI YANG KORBANNYA ANAK
Prasetyawati, Endang;
Nasution, Krisnadi;
Sari, Ekky Faridha
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Landasan hukum pengaturan pidana pornografi yang korbannya anak., (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Dari penelitain hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai Landasan hukum terkait pidana pelaku pornografi yang korbannya anak dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.