Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JURNAL MERCATORIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum Cepalo Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen Supremasi Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Batulis Civil Law Review IBLAM Law Review Case Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law PESHUM Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities
S Endang Prasetyawati
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN TRANSAKSI PEMINDAH-TANGANAN OBJEK SENGKETA JUAL BELI TANAH YANG DIATASNYA MASIH MELEKAT SITA EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.TJK) Prasetyawati, S. Endang; Ramadan, Suta; Pratiwi, Galuh
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4746

Abstract

Tanah berperan krusial dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan aktivitas ekonomi. Kepemilikan tanah diatur dalam hukum agraria Indonesia, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai bentuk hak properti penting. Transaksi jual beli tanah sering melibatkan peralihan hak yang sah melalui mekanisme seperti jual beli, hibah, dan tukar menukar. Namun, masalah hukum muncul ketika transaksi dilakukan atas tanah yang masih berada dalam status sita eksekusi, yaitu proses hukum untuk menagih utang melalui penyitaan aset. Kasus ini berimplikasi pada kepemilikan tanah, terutama jika transaksi dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbuatan melawan hukum dalam transaksi pemindah-tanganan objek sengketa yang masih berada di bawah sita eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai dampak hukum dari transaksi tanah dalam situasi sengketa dan pentingnya kepatuhan hukum dalam pemindahan hak atas tanah.
TANGGUNG JAWAB MERCHANT PENYEDIA JASA PENCAIRAN DANA ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA JASA PAYLATER KEPADA PENGGUNA JASA Muhammad Yusuf Firmansyah; Endang Prasetyawati
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1748

Abstract

Pencairan dana paylater merupakan salah satu bentuk dari penyalagunaan Layanan Paylater di Platform E-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan larangan serta kepastian hukum dari kasus tindakan tidak dibayarkannya jasa paylater terhadap pengguna jasa pencairan dana paylater di sebuah platform e-commerce, karena pencairan dana paylater di platform e-commerce ini merupakan kegiatan hal yang bertentangan dengan fungsi serta kegunaan layanan paylater di platform e-commerce yang semestinya untuk pembiayaan atau pembayaran barang dengan menggunakan sistem cicilan tiap perbulannya disuatu platform.Setelah dilakukannya penelitian, ditemukannya kepastian hukum dan peraturan terhadap jasa pencairan dana paylater telah dilakukan selama ini oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan melakukan kordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan pelanggaran pencairan dana paylater dapat dilihat dalam PBI Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Bentuk tanggung jawab yang dibebani oleh merchant penyedia jasa pencairan dana paylater ini bisa dilihat berdasarkan kewajiban kewajibanya serta apabila tidak melakukan kewajiban tersebut dapat diberikan sanksi karena tidak melakukan kewajiban dengan baik.
Theory Analysis of Justice Against Good-faith Buyers in Freedom of Contract Miarsa, Fajar Rachmad Dwi; Nasution, Krisnadi; Prasetyawati, Endang; Hadi, Syofyan
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 4 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v1i4.197

Abstract

The Abuse of circumstances can occur when one of the parties has advantages in economic, psychological, and physical fields. The cases regarding the abuse of circumstances in Indonesia is often occur, but the law in Indonesia has not regulated this matter and is only based on jurisprudence. The case that often occurs is one of the parties who has weak economy in dependence/need position, then they forced to voluntary accept the clauses or promises made by monopolized party (bargaining power) in order to get the things needed (achievements), although the agreement can be detrimental to them. This research uses normative legal research which is also called doctrinal legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary legal data. Normative legal research is also called literature law research. The results of this research are good faith buyers who prioritize the main principle, no harm others and based on the principle of propriety as stated by Aristotle and Adam Smith.
Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk Endang Prasetyawati; Indah Satria; Yosi Oktavia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1292

Abstract

The problem of crime acts never seems to disappear and is never completely resolved. This also has an impact on the increasing number of criminals among minors. At present, it is suspected that the number of underage children involved in criminal acts is increasing. This is related to the pattern of daily life of children and social pressures. The objectives to be achieved in this research are to find out, understand, and analyze the efforts of the child protection commission in providing legal protection for minors who commit criminal acts and to analyze the basis for judges' considerations in deciding cases of criminal acts of fraud committed by minors. The use of this research is also expected to add theoretical, practical, and analytical references as a way out in criminal law. The research method used is empirical juridical research. Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect the law against various freedoms and children's human rights and various interests related to children's welfare. Child protection can be done directly or indirectly. Directly, meaning that the activities are directly aimed at children who are the target of direct treatment. Activities like this can be in the form of protecting children from various threats from outside and within themselves. The judge's decision is very decisive in a case at trial, because in the judge's decision it determines the fate of a person being detained or not, of course in making a decision the judge must really consider everything that is presented before the court, because not only the fate of the accused is determined by the judge's decision but also the fate of a defendant's family. The Bapas and Kpai are also very decisive in the decision because the advice from the Bapas and the Kpai is also one of the basic considerations for the judge in making a decision, the Bapas and the Kpai must also accompany the child from arrest to the decision in accordance with the governing law.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk) Prasetyawati, S. Endang; Ainita, Okta; Pratiwi, Wangga Reka
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2179

Abstract

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Saat ini maraknya tindakan kejahatan yang beredar dimasyarakat yaitu salah satunya bentuk perzinahan. Perzinaan merupakan masalah sosial yang masih terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Dimana perbuatan berawal dari adanya perselingkuhan yang didasari suka sama suka antara satu sama lain. Hal ini telah menjadi tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena akan berujung pada terjadinya perzinahan. Dewasanya saat ini, dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Sehingga menimbulkan adanya dampak kerugian besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehingga dapat terbukti bahwa pelaku secara sah bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
PENCEMARAN NAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK farhanihzamahendra; S. ENDANG PRASETYAWATI; Indah Satria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1696

Abstract

Pernyataan yang merusak reputasi atau citra seseorang atau lembaga dengan menyebarkan informasi negatif yang tidak benar atau tidak terbukti ke publik disebut pencemaran nama baik. Metode untuk melakukan tindakan ini meliputi media sosial, televisi, surat kabar, atau bentuk lain yang dapat menyebar luaskan informasi. Dalam abstrak ini, topik tentang konsep dasar dan implikasi hukum dari pencemaran nama baik dibahas. Definisi dan contoh tindakan pencemaran nama baik, serta faktor-faktor yang memengaruhi dampaknya pada individu atau lembaga yang terkena dampak adalah konsep dasarnya. Implikasi hukum yang mungkin dialami oleh pelaku dan korban pencemaran nama baik juga dibahas. Pada umumnya, pencemaran nama baik dapat berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan profesional seseorang, seperti kehilangan peluang kerja, reputasi tercemar, atau bahkan depresi dan gangguan psikologis. Oleh karena itu, tindakan pencemaran nama baik sering dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Dalam kasus ini, bukti yang kuat dan akurat menjadi faktor utama dalam menentukan kebenaran informasi yang tersebar. Oleh karena itu, penting bagi individu atau lembaga yang merasa terkena dampak dari tindakan ini untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mencari bantuan dari ahli hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Pencemaran nama baik merupakan salah satu Tindak Pidana Khusus dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci : Tindak Pidana, Pidana Khusus, Pencemaran Nama Baik
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla) Prasetyo, Wawan; Prasetyawati, Endang; Alfiyan, Angga
SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 02 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in cases of violent theft. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for violent theft include; Family factors, family disturbances, mental stress, and damaged values can drive someone towards deviant behavior. Then the judge has considered several things, namely: Proof based on valid evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which includes: witness statements, evidence and statements from the defendant, in court have been proven legally and convincingly. Keywords: Law enforcement; Criminal act; Theft; Violence
Legalitas SK Pegawai Negeri Sipil Yang Dijadikan Jaminan Kredit Perbankan Maulana Falah Akbar; Endang Prasetyawati
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.374

Abstract

The primary function is to provide credit to financial institutions, since this is where the majority of a bank's revenue (interest, fees, and other forms of income) is generated. How profitable and long lasting a bank is depends on the quantity of credit that is extended. Consequently, every step of the lending process from estimating the amount of credit to calculating interest rates, from issuing credit to analyzing it, and finally, from returning poor credit must be executed to the highest standard. On the other hand, lending is a crucial part of a bank's strategy, and it's also a common reason why banks go bankrupt. What is the intended outcome of this study? 1) Under what circumstances may creditors accept a Civil Servant Decree (SK) as security? 2) How would the bank, as the creditor, handle a dispute in the event of a legal dispute (poor credit)? 3) Who is legally responsible for a banker's clients' negative credit? Research in this area follows a juridical-normative framework. A judicial-normative strategy is one that looks at information from the web, books, and relevant legislation.
Consumer Protection for The Hacking of Personal Data of Tokopedia Marketplace Users Taffarel Almeyda, Ivan; Prasetyawati, Endang
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i2.680

Abstract

The issue of consumer personal data security that is vulnerable to hacking and misuse by irresponsible parties should be the main focus of the government through the establishment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The subject matter of this research is a case that occurred in Tokopedia e-commerce. Concerns about personal data security and privacy arose as a result of a data leak that occurred in May 2020, in which the data of 91 million Tokopedia user accounts were hacked and offered for sale on the Dark Web. From a sociological point of view, this event has the potential to reduce public trust in e-commerce platforms and digital technology as a whole. When data is leaked, consumers may become more wary and potentially reduce interest in online shopping for fear that their personal data will be stolen or misused. The subject matter of this research is how legal protection efforts can be provided against consumer personal data leaks in the Tokopedia Marketplace with a normative legal research method, also known as normative juridical research, will be employed in this study. The normative juridical research approach involves doing legal study solely through the examination of secondary data or library materials. Normative juridical research, sometimes known as the normative legal research method, is the approach method used in this writing. Library legal research using secondary data or library materials is known as normative juridical research.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS BIDANG TANAH SEBAGAI OBJEK SENGKETA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla): LEGAL REVIEW OF UNLAWFUL ACTIONS IN THE ISSUANCE OF OWNERSHIP RIGHTS CERTIFICATES (SHM) ON LAND AS AN OBJECT OF DISPUTE THAT DOES NOT HAVE UNIFORMALLY BINDING LEGAL FORCE. (Study of Decision Number 6/Pdt.G/2023/PN.Kla) S. Endang Prasetyawati; Suta Ramadan; Rizka Dewi Aprillia
Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i2.10985

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, memposisikan hukum sebagai dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa tanah. Sengketa tanah sering kali berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah sebagai aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sering menjadi objek sengketa akibat proses penerbitan SHM yang tidak sah atau melanggar prosedur hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini dapat mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Studi ini mengkaji kasus putusan nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla yang menggambarkan berbagai permasalahan hukum dalam penerbitan SHM dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian hukum yang timbul dari penerbitan SHM yang melawan hukum tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap administrasi pertanahan. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan perlunya perbaikan prosedur dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM, serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Agung Wiragama Agusman Hari Ainita, Okta Akbar As, Muhammad Zahien Alfiyan, Angga Angelia, Ister Anggini Milania Aranta Anindya D.S., Yolanda Anita, Okta Aprilia, Mega Lois Aprinisa A`yun Amalia, Ifada Qurrata Deni Kurniawan, Deni DESLAPANA DESLAPANA Destika , Nadya Desy Elsyani Dewi Karya Dista, John Dwi Tatak Subagiyo Ekky Faridha Sari Endang Sutrisno Erlina B Evandra, Amanda Putri Fajar Ramadan farhanihzamahendra Fernando, Avian Chrisna Firmansyah, M Grace Sianturi, Joyya Hamaminata, Gani Herlambang, Probojati Bayu Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron I Nyoman Nurjaya Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indradewi, Christi Oksar Heris Irit Suseno Jeremia Rizky Sianipar John Dista Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kholis, Abd. Krisnadi Nasution Legawa, Gibran Dima Lintje Anna Marpaung Lucianus Budi Kagramanto Lukman Hakim Lukman Hakim Mangesti, Yovita Arie Maulana Falah Akbar Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Arullah Aqil Muhammad fauzan Muhammad Sapta Sanjaya Muhammad Yusuf Firmansyah Nababan, Kalfin Febrian NAZIRHAN NAZIRHAN Nita Yolanda Okta Ainita Otto Yudianto Permana, M Riski Pratama, Aldita Putra Bayu Pratiwi, Galuh Pratiwi, Mila Oktavia Pratiwi, Wangga Reka Puspitorini, Lucky Putri Mawardita Puspitasari Putrri, Mira Silviana Sintia Qoonia Riyandini Ramadan, Suta Ramadhan, Yananda Putra Ratih Saryani Riqiey, Baharuddin Risti Dwi Ramasari Rizaldi, Rizki Rizka Dewi Aprillia Rizki Nesia Putri Rosa, Ratih Brity Rosmala Salsabila, Nur Sari, Ekky Faridha Septiyar, Monika Siti Fatimah Milawatul Rifka Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Ayu Sekar Wangi Suseno, Irit Suta Ramadan Suta Ramadhan Syarafina Dyah Amalia Syofyan Hadi Taffarel Almeyda, Ivan Tami Rusli Tedjokusumo, Dave David Tomy Michael Trimulya Yosia Krisjanji Trisnawati, Mayshe Wawan Prasetyo, Wawan Widjanarko, Maulidina Elga Maharani Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Yenita Septiara Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yosia Krisjanji, Trimulya Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita YUSUF, ALFIAN Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan