p-Index From 2021 - 2026
9.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JURNAL MERCATORIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum Cepalo Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen Supremasi Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Batulis Civil Law Review IBLAM Law Review Case Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law PESHUM Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities
Claim Missing Document
Check
Articles

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN Hakim, Lukman; Prasetyawati, Endang; Yudianto, Otto
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Yusmita, Yusmita; Prasetyawati, Endang; Hufron, Hufron
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara pinjaman uang online tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima pinjaman. Banyak kasus dimana penerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara dan tidak ada toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo. Dapat dirumuskan permasalahan apa bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online ? dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bentuk Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang online juga diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Dista, John; Prasetyawati, Endang; Yudianto, Otto
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pertama adalah : lembaga manakah yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi?( dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, BPK/Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP/Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Pusat dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Masalah kedua adalah: Metode/Cara apakah yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi?( apakah Potensial Loss atau Actual Loss). Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut diatas ternyata masih ada yang menggunakan metode/cara potensial loss. Padahal secara normatif telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya bahwa metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara actual loss/konkret/nyata.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PORNOGRAFI YANG KORBANNYA ANAK Prasetyawati, Endang; Nasution, Krisnadi; Sari, Ekky Faridha
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Landasan hukum pengaturan pidana pornografi yang korbannya anak., (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Dari penelitain hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai Landasan hukum terkait pidana pelaku pornografi yang korbannya anak dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati, Endang
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keabsahan perkawinan sebagaiama tertera dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dilematis, apabila dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama, karena Undang-Undang Perkawainan tidak mengatur secara tegas perihal perkawinan beda agama, Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kurangnya aspek Hak Asasi Manusia dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis tentang pengaturan hak atas perkawinan beda agama dalam aspek hukum HAM.
KEABSAHAN PERALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH KEPADA PIHAK KETIGA YANG DI LAKUKAN DI BAWAH TANGAN Yosia Krisjanji, Trimulya; Suseno, Irit; Prasetyawati, Endang
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 6 No. 3 (2021)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang penelitian tesis ini membahas mengenai peralihan kredit pemilikan rumah kepada pihak ketiga yang dilakukan dibawah tangan. Dalam prakteknya hal ini sering dilakukan oleh debitur kepada pihak pembeli yang baru tanpa sepengetahuan pihak bank dalam bentuk perjanjian tertulis dan dilegalisasi oleh notaris. Permasalahan yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah keabsahan peralihan kredit pemilikan rumah kepada pihak ketiga yang dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak bank. Serta bentuk kedudukan dari pihak ketiga atas terjadinya peralihan kredit pemilikan rumah yang dilakukan dibawah tangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang terutama mengkaji peraturan hukum, asas-asas hukum maupun teori / doktrin hukum. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Keabsahan kredit pemilikan rumah yang dilakukan dibawah tangan harus dapat dibuktikan dengan beberapa cara yang tidak mengesampingkan nilai-nilai dari syarat sahnya perjanjian dalam bentuk tertulis atau akta yang di legalisasi atau dibuat dihadapan notaris.
The Women and the Law: From Protection to Criminalization Prasetyawati, Endang; firmansyah, M; Permana, M Riski; Ramadhan, Yananda Putra
The Future of Education Journal Vol 4 No 7 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i7.840

Abstract

The position of women within Indonesia's legal system is often complex and vulnerable. Although legal norms formally guarantee protection for women, in practice, many cases reveal that women instead become re-victimized by the legal process itself. This paper aims to examine the shift in women’s status from victims to offenders in various criminal cases. The study employs a normative juridical approach combined with case study analysis. By reviewing cases involving domestic violence, human trafficking, and drug-related offenses, the research finds that structural factors such as gender inequality, power imbalances, and biases within law enforcement contribute to the criminalization of female victims. These findings highlight the urgent need for legal reform that incorporates a gender justice perspective as an integral part of Indonesia’s broader legal reform agenda.
Prison Sentences and Vocational Training in Cases of Sexual Assault Committed by Minors (A Study of Decision Number 56/Pid. Sus/2024/PN Tjk) Prasetyawati, S Endang; Ramasari, Risti Dwi; Nababan, Kalfin Febrian
The Future of Education Journal Vol 4 No 7 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i7.853

Abstract

Criminal acts committed by children, including forced sexual intercourse, are influenced by negative environments, lack of sex education, and dysfunctional family conditions. A rehabilitative approach, such as vocational training, is more effective than imprisonment in rebuilding a child's future. Prevention requires collaboration between the government, society, and families, focusing on sex education, a safe environment, and the elimination of stigma against victims. These efforts are essential to reduce similar cases and to protect children's rights in the future. How is the implementation of imprisonment and vocational training sanctions in the case of forced sexual intercourse committed by a child based on Decision Number 56/PID.Sus-Anak/2024/PN Tjk? And what are the judge’s considerations in applying the imprisonment and vocational training sanctions in the case of forced sexual intercourse committed by a child based on Decision Number 56/PID.Sus-Anak/2024/PN Tjk? The research method uses a normative juridical approach, which involves examining existing laws and regulations, and an empirical approach, which includes field observations through interviews to address issues related to the research problem.
Analysis of Law Enforcement Efforts Against the Perpetrators Online Gambling Causing Violence in The Household (Domestic Violence) (Case Study on Residents of Candipuro District South Lampung Regency) Prasetyawati, S Endang; Hasan, Zainudin; Pratiwi, Mila Oktavia; Fernando, Avian Chrisna; Salsabila, Nur
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.6753

Abstract

Involvement in online gambling practices in Candipuro District, South Lampung Regency, has had not only economic but also social impacts, particularly in the form of domestic violence (DV). This study aims to analyze the extent of law enforcement efforts against online gambling perpetrators who cause DV, and to identify various inhibiting factors in this process. The study uses a normative and empirical juridical approach, with data collection through library studies and field research. The data used includes primary data from direct interviews and secondary data from legal literature. The results show that although the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) has been used as the legal basis for handling online gambling cases , its implementation still faces serious challenges. Technical obstacles such as the lack of capacity of officers in handling cybercrime, limited digital infrastructure at the police level, and a patriarchal culture that prevents victims of DV from reporting are the main obstacles. Furthermore, the low level of public understanding regarding the legal and social impacts of online gambling also exacerbates the situation. To address this problem, strategic and integrated steps are needed, such as increasing the technical capacity of law enforcement officers, providing digital investigation tools, legal education campaigns for the public, and a cultural approach involving traditional and religious leaders to change norms that are detrimental to victims.
Application Of Article 378 Of The Criminal Code Concerning Fraud In Pre-Project Selling Housing (Study at PT. GSP) Ratih Saryani; Tami Rusli; S. Endang Prasetyawati
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 4 No. 03 (2025): June - August, International Journal of Education, Vocational and Social Scien
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v4i03.2157

Abstract

Pre-project selling is a method of selling property before the physical development is completed or even started. In Bandar Lampung, such practices have raised public and legal concerns due to their harmful impact on consumers. A notable case involved the developer PT. GSP, reported to authorities by dozens of buyers in 2023. This study examines the application of Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning fraud in pre-project housing sales and the challenges encountered in its enforcement. Using a normative and empirical juridical approach with both primary and secondary data, the study found that applying Article 378 is legally feasible, especially when fraudulent intent can be proven from the outlet. Elements such as deception, false information, and manipulative tactics align with the legal definition of fraud. However, significant obstacles exist, including difficulties in proving men's rea (criminal intent), the absence of clear regulations governing pre-project selling, legal uncertainty, and weak inter-agency coordination among local governments, notaries, licensing offices, and law enforcement. Strengthening cooperation among these stakeholders is essential to prevent similar crimes and ensure legal protection for consumers.
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Agung Wiragama Agusman Hari Ainita, Okta Akbar As, Muhammad Zahien Alfiyan, Angga Angelia, Ister Anggini Milania Aranta Anindya D.S., Yolanda Anita, Okta Aprilia, Mega Lois Aprinisa A`yun Amalia, Ifada Qurrata Deni Kurniawan, Deni DESLAPANA DESLAPANA Destika , Nadya Desy Elsyani Dewi Karya Dista, John Dwi Tatak Subagiyo Ekky Faridha Sari Endang Sutrisno Erlina B Evandra, Amanda Putri Fajar Ramadan farhanihzamahendra Fernando, Avian Chrisna Firmansyah, M Grace Sianturi, Joyya Hamaminata, Gani Herlambang, Probojati Bayu Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron I Nyoman Nurjaya Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indradewi, Christi Oksar Heris Irit Suseno Jeremia Rizky Sianipar John Dista Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kholis, Abd. Krisnadi Nasution Legawa, Gibran Dima Lintje Anna Marpaung Lucianus Budi Kagramanto Lukman Hakim Lukman Hakim Mangesti, Yovita Arie Maulana Falah Akbar Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Arullah Aqil Muhammad fauzan Muhammad Sapta Sanjaya Muhammad Yusuf Firmansyah Nababan, Kalfin Febrian NAZIRHAN NAZIRHAN Nita Yolanda Okta Ainita Otto Yudianto Permana, M Riski Pratama, Aldita Putra Bayu Pratiwi, Galuh Pratiwi, Mila Oktavia Pratiwi, Wangga Reka Puspitorini, Lucky Putri Mawardita Puspitasari Putrri, Mira Silviana Sintia Qoonia Riyandini Ramadan, Suta Ramadhan, Yananda Putra Ratih Saryani Riqiey, Baharuddin Risti Dwi Ramasari Rizaldi, Rizki Rizka Dewi Aprillia Rizki Nesia Putri Rosa, Ratih Brity Rosmala Salsabila, Nur Sari, Ekky Faridha Septiyar, Monika Siti Fatimah Milawatul Rifka Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Ayu Sekar Wangi Suseno, Irit Suta Ramadan Suta Ramadhan Syarafina Dyah Amalia Syofyan Hadi Taffarel Almeyda, Ivan Tami Rusli Tedjokusumo, Dave David Tomy Michael Trimulya Yosia Krisjanji Trisnawati, Mayshe Wawan Prasetyo, Wawan Widjanarko, Maulidina Elga Maharani Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Yenita Septiara Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yosia Krisjanji, Trimulya Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita YUSUF, ALFIAN Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan