Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JURNAL MERCATORIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum Cepalo Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen Supremasi Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Batulis Civil Law Review IBLAM Law Review Case Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law PESHUM International Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities Smash: Journal of Social Management Sains and Health Journal of Constitutional, Law and Human Rights Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
S Endang Prasetyawati
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 114 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 114 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI (Studi Putusan Nomor: 358/Pid.B/2021/PN.Tjk S Endang Prasetyawati; Indah Satria; Sri Ayu Sekar Wangi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i2.1131

Abstract

Perjudian adalah permainan berbasis keberuntungan di mana Anda mempertaruhkan uang atau saham Anda berdasarkan keberuntungan atau keterampilan dan mencakup semua permainan bawah tanah. Berdasarkan pertanyaan penelitian ini, apa yang menyebabkan pelaku kejahatan dengan sengaja mengizinkan perjudian? Tanggung jawab pidana seperti apa yang akan dihadapi oleh penjahat yang dengan sengaja memfasilitasi perjudian? pendekatan kualitatif. Putusan nomor 358/Pid.B/2021/PN.Tjk dapat menentukan mengapa pelaku dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi.Yang terpenting adalah sosial ekonomiDenda bagi pelanggar yang dengan sengaja mengizinkan perjudian didasarkan pada Keputusan 358/Pid.B/2021/PN.Tjk.Terdakwa divonis satu tahun penjara. Hal penting pertama adalah tentang komunitas bisnis. Kedua, situasi, merasakan lingkungan sebagai teman, satu. Yang ketiga - belajar, berjudi - cenderung belajar dan mengulang. Kesalahpahaman keempat yang mungkin terjadi adalah bahwa penjudi selalu memiliki peluang untuk menang. Last but not least adalah keterampilan. Dengan kata lain, penjudi berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menang. Denda bagi pelanggar yang dengan sengaja mengizinkan perjudian didasarkan pada Keputusan 358/Pid.B/2021/PN.Tjk.Dalam persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena memperparah kondisi pelaku dan menimbulkan kerugian, JPU menyesali perbuatan tersebut. tindakan. Kantor kejaksaan dibebaskan, dan terdakwa serta korban mencapai kesepakatan yang baik. Kejahatan seorang terdakwa mempengaruhi masyarakat dengan cara yang sama seperti keadaan mempengaruhi perilaku kekerasan penjahat.
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Turut Serta Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp. S. Endang Prasetyawati; Okta Ainita; Desy Elsyani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4723

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Untuk itu korupsi harus diberantas sampai dengan ke akar-akarnya karena korupsi adalah penyakit terbesar yang bersarang di tubuh negara sehingga membuat negara tersebut sulit untuk maju dan berkembang.
Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Prasetyawati, S. Endang; Rusli, Tami; Anindya D.S., Yolanda
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children are frequently the victims of sexual violence crime, but they can also commit sexual violence. The absence of parental monitoring led to this occurrence. The purpose of this study was to determine the research process on criminal acts of sexual violence committed by children and the judge’s considerations in cases of criminal acts of sexual violence committed by children. This study adopted a normative juridical approach as its methodology. Legal normative data sources, gathering information through outdoor investigation and library study. Data analysis employed legal qualitative. Accroding to the findings of the study and discussion, judges should take into account that children who commit crimes including sexual assault would receive a sentence that is only half that of an adult. The judge’s judgment tas taken in line with the law, and it was supported by three reliable pieces of evidence: witness accounts, documentary evidence from the Visum Et Repertum result, the defendant’s statement, and proof that the defendant used to commit sexual assault. Suggestion, the requirement for a more through investigation of children’s law in order to ensure the administration of the legal process in matters involving children. The PPPA service and the Criminal Investigation Unit PPA Unit Polresta Bandar Lampung are move involved in socializing, paying attention to, and educating families and communities about sexual abuse.
Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putus Nomor 338/ PID.SUS/2022/PN Kla) Fajar Ramadan; S Endang Prasetyawati; Suta Ramadhan
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3455

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjujung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa.Kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur telah menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus persetubuhan anak di bawah umur, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN KLA. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur.  Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku tindak pidana perkara persetubuhan anak di bawah umur Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla? dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak tentang pertanggung jawaban pelaku perkara persetubuhan anak dibawah umur Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur berdasarkan putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla. Pertimbangan Pengadilan Negeri Kalianda yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Dengan Tipu Muslihat Kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Sebagai Korban Dalam Memberikan Hutang Piutang (Studi Putus Nomor 572/ PID.SUS/2023/PN Tjk) Muhammad Arullah Aqil; Endang Prasetyawati; Suta Ramadhan
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3352

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjujung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa.Kasus tindak pidana penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat telah menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai korban, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN TJK. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat yang merugikan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dalam hal piutang dan hutang. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk? dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.
Pengenalan Hukum Perundungan Sebagai Pembentukan Generasi Awal Di Pos PAUD Ananda Surabaya Prasetyawati, Endang; Michael, Tomy; Herlambang, Probojati Bayu; Riqiey, Baharuddin
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat : MEMAKSIMALKAN POTENSI
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33086/snpm.v3i1.1233

Abstract

Dalam pembelajaran ilmu hukum diketahui bahwa masyarakat memiliki perspesi yang berbeda-beda akan hukum. Pemahaman akan ilmu hukum cenderung diikuti dengan pengalaman apa yang dialaminya. Hukum dan ilmu hukum merupakan hal yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang saling berhubungan. Ilmu hukum tidak identik dengan hukum karena tidak setiap hasil penelitian dan perkembangan ilmu hukum dapat menjadi hukum. Agar dapat menjadi hukum, hasil dari penelitian, kajian maupun pengembangan ilmu hukum harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin modern, maka negara harus menjadikan permasalahan hukum apapun harus diselesaikan dengan baik serta cara pencegahannya. Untuk saat ini, isu hukum yang sering terjadi adalah perundungan. Pemecahan masalah dalam pengabdian ini diawali dengan melakukan analisa dan penandatanganan kesiapan untuk menjadi mitra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian persetujuan akan diserahkan pada POS PAUD Ananda Surabaya dan kegiatan pengabdian dilakukan pada Juli – Desember 2023. Pemilihan POS PAUD Ananda Surabaya dikarenakan kesesuaian jarak dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan telah adanya tercipta hubungan kolega dengan sekolah tersebut sebelumnya. Dalam kegiatan pengabdian mendapatkan jawaban bahwa ada kekhawatiran ketika mengetahui perundungan akan hal yang dilakukan. Terjadi perbedaan pendapat antara ucapan yang bersifat guyon, serius dan penghinaan. Dalam hal demikian guru dan siswa POS Paud Ananda Surabaya menjadi lebih peduli akan hal-hal kecil
Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023): (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023) Rosmala; Prasetyawati, Endang; Alfiyan, Angga
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 02 (2024): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i02.18200

Abstract

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Kejahatan terhadap anak di Indonesia tidak dapat dihindari karena korban nya semakin hari semakin meningkat,kejahatan terhadap anak juga beragam mulai dari kekerasan,eksploitasi dan salah satu yang paling menyita perhatian adalah Pemerkosaan Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan anak sebagai korbannya, tetapi juga dilakukan oleh anak dan anak juga sebagai korbannya. Tindak pidana perkosaan sangat memcemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.
PENCEMARAN NAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK farhanihzamahendra; S. ENDANG PRASETYAWATI; Indah Satria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1696

Abstract

Pernyataan yang merusak reputasi atau citra seseorang atau lembaga dengan menyebarkan informasi negatif yang tidak benar atau tidak terbukti ke publik disebut pencemaran nama baik. Metode untuk melakukan tindakan ini meliputi media sosial, televisi, surat kabar, atau bentuk lain yang dapat menyebar luaskan informasi. Dalam abstrak ini, topik tentang konsep dasar dan implikasi hukum dari pencemaran nama baik dibahas. Definisi dan contoh tindakan pencemaran nama baik, serta faktor-faktor yang memengaruhi dampaknya pada individu atau lembaga yang terkena dampak adalah konsep dasarnya. Implikasi hukum yang mungkin dialami oleh pelaku dan korban pencemaran nama baik juga dibahas. Pada umumnya, pencemaran nama baik dapat berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan profesional seseorang, seperti kehilangan peluang kerja, reputasi tercemar, atau bahkan depresi dan gangguan psikologis. Oleh karena itu, tindakan pencemaran nama baik sering dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Dalam kasus ini, bukti yang kuat dan akurat menjadi faktor utama dalam menentukan kebenaran informasi yang tersebar. Oleh karena itu, penting bagi individu atau lembaga yang merasa terkena dampak dari tindakan ini untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mencari bantuan dari ahli hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Pencemaran nama baik merupakan salah satu Tindak Pidana Khusus dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci : Tindak Pidana, Pidana Khusus, Pencemaran Nama Baik
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk) Prasetyawati, S. Endang; Anita, Okta; Putrri, Mira Silviana Sintia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4358

Abstract

Kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun, juga meningkatkan insiden pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pelecehan seksual di Indonesia.Studi ini menekankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif bagi ABH, termasuk pemahaman psikologis, edukasi seksual yang sehat, peran keluarga dalam lingkungan yang mendukung, dan kontrol sosial. Analisis kasus nyata di Indonesia menyoroti kompleksitas situasi serta perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi ABH tanpa stigma masa lalu mereka sebagai mantan narapidana.Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap ABH sebagai pelaku pelecehan seksual memerlukan pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh, menggabungkan penegakan hukum dan upaya mendukung agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan aman dan memperbaiki kehidupan mereka ke depannya.
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN TRANSAKSI PEMINDAH-TANGANAN OBJEK SENGKETA JUAL BELI TANAH YANG DIATASNYA MASIH MELEKAT SITA EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.TJK) Prasetyawati, S. Endang; Ramadan, Suta; Pratiwi, Galuh
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4746

Abstract

Tanah berperan krusial dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan aktivitas ekonomi. Kepemilikan tanah diatur dalam hukum agraria Indonesia, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai bentuk hak properti penting. Transaksi jual beli tanah sering melibatkan peralihan hak yang sah melalui mekanisme seperti jual beli, hibah, dan tukar menukar. Namun, masalah hukum muncul ketika transaksi dilakukan atas tanah yang masih berada dalam status sita eksekusi, yaitu proses hukum untuk menagih utang melalui penyitaan aset. Kasus ini berimplikasi pada kepemilikan tanah, terutama jika transaksi dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbuatan melawan hukum dalam transaksi pemindah-tanganan objek sengketa yang masih berada di bawah sita eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai dampak hukum dari transaksi tanah dalam situasi sengketa dan pentingnya kepatuhan hukum dalam pemindahan hak atas tanah.
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Agung Saputra Agung Wiragama Agusman Hari Akbar As, Muhammad Zahien Akbar, Arizon Rahmanda Al Makki Ahmad Hartori Alfiyan, Angga Angelia, Ister Anggalana Anggini Milania Aranta Anindya D.S., Yolanda Anita, Okta Aprilia, Mega Lois Aprinisa Asia Bagus, Putri Khailla A`yun Amalia, Ifada Qurrata CAB, Gregorius Eka Januario Deni Kurniawan, Deni DESLAPANA DESLAPANA Destika , Nadya Desy Elsyani Dewi Karya Dista, John Dwi Tatak Subagiyo Edi Prayitno Ekky Faridha Sari Ellya Rosa Endang Sutrisno Erlina B. Evandra, Amanda Putri Fajar Ramadan farhanihzamahendra Fernando, Avian Chrisna Firmansyah, M Grace Sianturi, Joyya Hamaminata, Gani Herlambang, Probojati Bayu Herpa, Wahyu Ramadhan Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron I Nyoman Nurjaya Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indradewi, Christi Oksar Heris Intan Nurina Seftiniara Irit Suseno Jeremia Rizky Sianipar John Dista Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kholis, Abd. Krisnadi Nasution Legawa, Gibran Dima Lintje Anna Marpaung Lucianus Budi Kagramanto Lukman Hakim Lukman Hakim Mangesti, Yovita Arie Maulana Falah Akbar Meidiansyah, Dera Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Arullah Aqil Muhammad fauzan Muhammad Ramadhan Muhammad Sapta Sanjaya Muhammad Yusuf Firmansyah Nababan, Kalfin Febrian Nadya Destika NAZIRHAN NAZIRHAN Nita Yolanda Okta Ainita Okta Ainita Oktaria, Jayanti Otto Yudianto Permana, M Riski Pratama, Aldita Putra Bayu Pratama, Rona Jingga Putri Pratiwi, Galuh Pratiwi, Mila Oktavia Pratiwi, Wangga Reka Puspitorini, Lucky Putri Lidia Damayanti Putri Mawardita Puspitasari Putrri, Mira Silviana Sintia Qoonia Riyandini Ramadan, Suta Ramadhan, Yananda Putra Ratih Saryani Ravita Elvariza Humairo Rifandy Ritonga Rifandy Ritonga Riqiey, Baharuddin Risti Dwi Ramasari Rizaldi, Rizki Rizka Dewi Aprillia Rizki Nesia Putri Rosa, Ratih Brity Rosmala Salsabila, Hanna Reda Fairuz Salsabila, Nur Sari, Ekky Faridha Septiyar, Monika Siti Fatimah Milawatul Rifka Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Ayu Sekar Wangi Suseno, Irit Suta Ramadan Suta Ramadhan Syarafina Dyah Amalia Syofyan Hadi Taffarel Almeyda, Ivan Tami Rusli Tedjokusumo, Dave David Tomy Michael Trias Politica Daizy Trimulya Yosia Krisjanji Trisnawati, Mayshe Wawan Prasetyo, Wawan Widjanarko, Maulidina Elga Maharani Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Yenita Septiara Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yosia Krisjanji, Trimulya Yudari Risma Pertiwi Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita YUSUF, ALFIAN Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan