Claim Missing Document
Check
Articles

THE INFLUENCE OF CAPTURE FISHERIES ZONES AFTER THE EXISTENCE OF LAW NO. 23 OF 2014 (STUDY AT ASAHAN DISTRICT FISHERIES SERVICE) Siregar, Emiel Salim; Tanjung, Indra Perdana
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i3.5547

Abstract

ABSTRACTA capture fisheries zone is a sea area designated for special management and regulation to protect and maintain the fisheries resources within it. This concept includes strategies to limit fishing activities, implement sustainable fishing technology, and empower local communities to be involved in fisheries resource management. The influence of the capture fisheries zone in Asahan following Law No. 23 of 2014 in which the Asahan district fisheries service provides guidance, provides assistance to fishermen and socializes the capture fisheries zone twice a year to always remind the people of Asahan district about capture fisheries. These obstacles such as overfishing, illegal fishing, climate change and others require strong commitment and cooperation between regional governments, central government, local communities and other stakeholders. Counseling, active community involvement, increasing local capacity, as well as good and sustainable implementation of policies and regulations are the keys to overcoming these obstacles.Keywords:  Zone, Fisheries, Catch, Asahan Regency
Peran Hukum Internasional Pada Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Sengketa Palestine Serta Israel) Andira, Tri Ayu; Siregar, Emiel Salim; Rizma, Wddi Mudthia; Nasution, Zulham Ramanda; Khadafi, Muhammad; Suherman, Jaka Karya; Nasution, Fadli Akbar; Azmi, Khairil Iif
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 5 No 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5572

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional, khususnya sengketa antara Palestina dan Israel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum internasional mengatur aktivitas organisasi internasional untuk meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral berdasarkan kepentingan nasional. Sengketa antara Palestina dan Israel telah direspon dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 181 yang mengusulkan pemisahan wilayah bagi Yahudi dan Arab. PBB berperan sebagai mediator dalam upaya perdamaian dan menyediakan sarana mediasi, dengan keanggotaan negara-negara Liga Arab dan Israel di PBB sebagai alat penting untuk menyelesaikan konflik ini secara internasional.
Peran Hukum Internasional Guna Menjaga Keamanan Dunia (Dalam Perspektif Kedamaian Negara) Nasution, Huzeilia Ananda; Siregar, Emiel Salim; Mayori, Ike Nindya; Ningsi, Nuriani; Siregar, Dodi Muhammad Irvan; Nurlina, Nike; Adeltya, Novi; Khalid, Daniel
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 5 No 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5573

Abstract

The purpose of this writing is to understand the role of international law and to analyze and describe the role of international law in state peace. The approach method used in this writing is the normative juridical method, which is legal bibliography writing, namely writing on secondary data such as benchmarks in order to look for symptoms of events which are the object of writing. The type of writing used is descriptive analytical, namely writing which explains the applicable laws and regulations in connection with legal theories and implementation practices, in the end of which conclusions will be made according to the problem which is the object of writing. Based on the results, it is concluded that International Law is the part of law which regulates the activities of international organizations. The aim of international relations is to increase bilateral, regional and multilateral cooperation through many forums which are based on national interests and competencies. Even though a country's international relations are not always positive and often trigger disputes between countries, the international community is very interested in efforts to resolve them. This effort aims to improve relations between countries so that they are more harmonious based on the principles of international peace and security. This raises important questions about the role of international law in upholding justice in order to achieve world peace and security and build relations between countries based on the principles of international peace and security.
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEWENANGAN DOKTER PUSKESMAS DALAM PENANGANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA DI SEI KEPAYANG Nasution, Emmi Rahmiwita; Siregar, Ahmad Afandi; Siregar, Emiel Salim; Rahmat, Rahmat; Hutabarat, Dany Try Hutama
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3902

Abstract

Penanganan masalah kesehatan jiwa merujuk pada konsep upaya kesehatan jiwa paripurna, mencakup upaya kesehatan jiwa masyarakat sebagai landasan, didukung pelayanan kesehatan jiwa dasar dan diperkuat pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang terintegrasi. Program pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas diarahkan pada upaya kuratif dengan menggunakan obat-obat jiwa yang ada, pencegahan (preventif) dan promotif melalui penyuluhan dan kunjungan kerumah pasien jiwa. Sesuai dengan fokus kajian penelitian ini untuk menganalisis peran dan kewenangan dokter Puskesmas Sei Kepayang dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis,yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data menunjukkan tidak terdapat dokter di Puskesmas Sei Kepayang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa yang khusus untuk menangani ODGJ, sedangkan tenaga perawat hanya ada 1 (satu) orang yang memiliki kekhususan menangani ODGJ. Puskesmas Sei Kepayang melayani pemeriksaan kesehatan, rujukan, surat kesehatan dan lainnya. Puskesmas ini termasuk tipe perawatan, artinya melayani berbagai program puskesmas seperti pemeriksaan kesehatan (check up), pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balut, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya termasuk pelayanan ODGJ. Peran dokter Puskesmas Sei Kepayang telah diwujudkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Petran dokter Puskesmas tersebut diindikasi dari keluarga ODGJ dimana terdapat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat setelah membawa ODGJ ke Puskesmas untuk memperoleh pengobatan. Sikap dan nilai professional dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Sei Kepayang juga telah sesuai sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, misalnya mengadakan kunjungan ke rumah ODGJ untuk memantau keadaannya, sekaligus memastikan obat-obatan telah dikonsumsi dengan benar
UPAYA KEJAKSAAN TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA TANJUNGBALAI Hutabarat, Dny Try Hutama; Rambe, M. Irfan Islami; Siregar, Emiel Salim; Handayani, Rizka
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4498

Abstract

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap instusi negara yang menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui  Bagaimanakah Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Bagaimana Hambatan Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil penelitian ini adalah Peningkatan Kecakapan dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kecakapan dalam penegakan hukum memperhatikan berbagai aspek yang sangat penting bagi mereka, seperti peningkatan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Selain itu, keberadaan korupsi internal di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri dapat merusak integritas lembaga dan menghambat upaya pemberantasan korupsi
PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN TERHADAP ILEGAL FISHING DI INDONESIA Sirait, Deviana Dewi; Prayoga, Nanda; Harahap, Himmatul Ummi; Diana, Sri; Siregar, Emiel Salim
Yustitia Vol. 10 No. 2 (2024): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v10i2.232

Abstract

his journal is based on the background that Indonesia is a country that has a large area in the waters, so that foreign fishermen always escape in illegal fishing activities. The occurrence of this theft is due to the absence of attention from water inspectors. Until now, theft of this fish is still frequent. Because of this, Indonesia has to experience huge losses every year. These problems result in many parties being harmed due to the act of Illegal Fishing, so it is very necessary to enforce the law that regulates these actions.the method used to collect data is a literature study, by collecting relevant data from books, dictionaries, journals, and so on without having to conduct a field review. Based on research that has been carried out based on a review of existing literature, from the results of research data said that the Indonesian state as a coastal state that has sovereign rights to manage and utilize fish in the EEZ, for the criminal act of illegal fishing, Indonesia is considered to have criminal jurisdiction.
Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikat Halal Keripik Ubi di Desa Sei Bluru Harmayani, Harmayani; Siregar, Emiel Salim; Andriani, Dian Ayu; Apdilah, Dicky; Sinambela, Nur Isnaini; Sartika, Sartika
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol 7, No 4 (2024): Oktober 2024
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurdimas.v7i4.3458

Abstract

In Sei Beluru Village, Meranti District, there are still problems in understanding the legality of business permits and the importance of halal certification. Many micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the village do not yet have official business legality and halal certification, which is one of the inhibiting factors in expanding the market and increasing consumer confidence. The process of registering business legality and halal certification is considered complicated and requires adequate knowledge and assistance. The method used in this community service activity is direct training and assistance to cassava chip entrepreneurs in Sei Bluru Village. The training includes socialization regarding the importance of business legality and halal certification, a guide to registration procedures and a simulation of the process of managing business permits and halal certification. Assistance is provided to assist participants in filling out forms, completing documents, and carrying out the application process independently. The purpose of this activity is to increase the understanding of entrepreneurs regarding the importance of business legality and halal certification and to assist them in the process of managing both aspects. After this activity is carried out, it is hoped that cassava chip entrepreneurs in Sei Bluru Village can increase the competitiveness of their products in the market, especially markets that prioritize product halalness and clear business legality.Keywords : business legality; halal certificate; training; cassava chips; UMKM Abstrak : Di Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti masih mengalami masalah pemahaman mengenai legalitas izin usaha dan pentingnya sertifikasi halal.  Banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa tersebut yang belum memiliki legalitas usaha resmi dan sertifikasi halal sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Proses pendaftaran legalitas usaha dan sertifikasi halal dianggap rumit dan memerlukan pengetahuan serta pendampingan yang memadai. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada para pelaku usaha keripik ubi di Desa Sei Bluru. Pelatihan meliputi sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal, panduan tata cara pendaftaran serta simulasi proses pengurusan izin usaha dan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta dalam mengisi formulir, melengkapi dokumen, dan melakukan proses pengajuan secara mandiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal serta membantu mereka dalam proses pengurusan kedua aspek tersebut. Kata kunci: legalitas usaha; sertifikat halal; pelatihan; keripik ubi; UMKM
Penyelarasan Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di Negara-Negara Asean Syafitri, Nanda; Siregar, Emiel Salim; Pratiwi, Cindy; Ridho, Muhammad; Siahaan, Siti Khodijah; Wahyuni, Devi Sri; Afni, Nurul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14308320

Abstract

Regional integration , especially the economic side has proved to be a kind of vital passport to economic development. Several opinions and theories have been put forward by exponents of this highly controversial issue to be selected by states actors appropriate to their national goals. At present there is a general awareness that economic cooperation requires the development of a harmonious relationship between economic and political policies both at the national and multinational level. What should be emphasized is that in order to encourage economic cooperation among the ASEAN countries as a means of enhancing the rate of economic development, there should be a radical changed in the role of politics to ensure that it contribute positively to economic cooperation. Mindful of the economic,sosial, political and legal fragmentation prevail in the ASEAN countries, the harmonization of investment and trade laws is a prerequisite to economic integration for the regional cooperation in Southeast Asia in the future.
Regulations Of The Capital Market And Social Responsibility Manurung, Suntika Dewi; Siregar, Emiel Salim; Siregar, M. Reno Ramadhana; Panjaitan, Lathifah Wulandari; Tanjung, Silvia Mahdalena; Adly, Adly; Putri, Galu Raka
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14307761

Abstract

Every state consistently endeavors to foster the progress, well-being, and prosperity of its citizens. One approach frequently adopted by states involves actively attracting foreign investments. The Investment Law outlines three fundamental principles. Firstly, it emphasizes the rule of law, encompassing key tenets such as equal treatment for both domestic and foreign investments, transparency, and accountability. Secondly, it assures protection against nationalization and includes mechanisms for dispute resolution. Thirdly, it advocates for the simplification of investment procedures and licensing services through a centralized one-stop mechanism. It is crucial to recognize that economic development is not solely the responsibility of the government and its populace; investors also play a pivotal role. The establishment of social responsibility frameworks for investors serves as a legal foundation, guiding them in their commitment to environmental stewardship. By implementing social responsibility initiatives, companies and investors contribute indirectly to enhancing the well-being of local communities in a given region.
PENJAMINAN HUKUM DALAM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW Siregar, Emiel Salim; Mangerani, Andi; Ramadani, Sri Aura; Agustian, Rizki; Insani, Gintas Aulia; Manurung, Lila Nurliza; Vanessa, Aprilla Gusti; Putra, Efrangga Dido Aldiansyah; Sari, Rizkia Wita
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14565496

Abstract

This research aims to investigate and analyze the legal certainty of foreign investment laws in Indonesia as outlined in Law Number 25 of 2007 on investment and to explore the analysis of investment regulatory arrangements in Indonesia through the Omnibus Law. The research employs a Normative Juridical method based on secondary legal materials, utilizing both the statute and conceptual approaches. Document study techniques and qualitative analysis are employed for tracing legal materials and analyzing the studies, respectively. The findings reveal that the government plays a crucial role in promoting investment, particularly foreign investment, with expectations of positive impacts on Indonesia's economy, technology transfer, job creation, and overall public welfare. However, legal certainty poses a significant challenge, hindering foreign investors' entry into the country. Issues such as regulatory ambiguity, conflicts between central and local government regulations, and complexities in the licensing bureaucracy are recurrent challenges in investment activities in Indonesia. To address these challenges, the government intends to introduce an Omnibus Law aimed at resolving issues related to investment legal certainty. Nevertheless, while the Omnibus Law provides regulatory certainty, it may not necessarily ensure legal certainty in terms of law enforcement
Co-Authors ., Bakti Abdilah, Dicky Abdul Gani Adelia, Cici Adeltya, Novi Adi Mansar Adilla, Lica Adly, Adly Afif, Zaid Agustian, Rizki Ahmad Arief Al Fatur, Raditya Alfarezi, M. Alfionita, Lily Andira, Tri Ayu Anggi Syahputra Sitorus Anggraini, R. A Sri Fadhilah Annisa Pratiwi, Annisa Anugrah, BIma Aslam Apdillah, Dicky Apriola Dwi Indraswary Aris Siregar ARIS SIREGAR Aris Siregar Aris, Siregar Asya, Aidha Atika, Nur Ayusri, Ari Azmi, Chairanda Al Azmi, Khairil Iif Bahmid Bakti, Bakti Barus, Tri Vena Agintha br. Simargolang, Siska Widyanti Butar, Sabungan Butar- Christina Lestari Ginting Cindy Pratiwi, Cindy Dalimunte, Galang Ramadhan Dany Try Hutama Hutabarat Darmansyah, Dwika Daulay, Elbiani Deliyaman Giawa Della Julinda Wijaya Devi, Sri Kumala Dian Ayu Andriani Dicky Abdillah Dicky Apdilah Donawan, Dodi Dumichen, Raissa Christine Dzulkhairil, Muhammad Elyakim Mangatur Sirait Emmi Rahmiwita Nasution Erdina Dwita Sari Febriansyah, Muhammad Reza Fiqri Hidayat, Riyan Fitri Anggraini, Fitri H Aly, Moustafa Haikal Iskandar Hashina Harahap Handani, Syafrillah Harahap, Aprilinda M. Harahap, Himmatul Ummi Harahap, Puteri Leida Ratna Hayati Harahap, Syarizal Azis Harmayani Hasibuan, Adelia Fahriza Hasibuan, Haris Fadila Hasril, Syafira Hendi Setiawan Hsb Hsb, Fiqria Muzdalifah Hsb, Hendi Setiawan Hsb,  Fiqria Muzdalifah Hutabarat, Dny Try Hutama Hutagaol, Rina Rouli Ikhwan, Ali Insani, Gintas Aulia Irwansyah Irwansyah Islami Rambe, M. Irfan Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail ISWAHYUDI ISWAHYUDI Josua Robinsar Tamba Juanda Syaputra Juanda, Ilham Juwanti, Tika KHADAFI, MUHAMMAD Khairani Amalia Simbolon Khairani, Liza Khalid, Daniel Kumala, Sri Kumala Laia, Akhirman Lazuardi, Oriza Yufa Lindi Amara Nasution Linta Alfafaruq Liza Khairani Lubis, Rusdi M Reno Ramadhana Siregar M. Irvansyah Maimunah, Shely Manasar, Andrew Mangerani, Andi Manurung, Lila Nurliza Manurung, Suntika Dewi Manurung, Widya Manurung, Windi Septiani Marcellina Marpaung, Samsul Komar Masnur Syahputra Mayori, Ike Nindya Mayzura Mayzura Mayzura, Mayzura Melati, Yuvita Dewi Mendrofa, Firman Syukur Mirza Syapiq Mirza Syapiq Muhammad Ardiansyah Muhammad Idham Muhammad Ridho muhammad rizky, muhammad Muhammad Yakup Muhammad Zailani NST Muliana Putri Mursal Fahri Nabila, Putri Julia Napitupulu, Celly Naomi Sarah Br Nasution, Annisa Nasution, Emmi Rahmiwita Nasution, Fadli Akbar Nasution, Huzeilia Ananda Nasution, Lindi Amara Nasution, Zulham Ramanda Natasya, Sintia Ningsi, Nuriani Novi Sryantika Nugraha, Ridho Andrean Nurgani Nurgani Nurlina, Nike Nurul Afni Nurul Akmal Pangaribuan, Darnita Pangestu, Aan Dwi Panjaitan, Dinda Azura Panjaitan, Lathifah Wulandari Panjaitan, Sofyan Panjaitan, Togar Mariano Pelangi Aulia Zahra Prabowo, Agung Wira Hadi Prayoga, Nanda Prayuda Sitorus, M. Aldi Pritamy Irsana Puteri Leida Harahap Putra, Efrangga Dido Aldiansyah Putri Khumaiza Samosir Putri Putri, Putri Putri, Auriza Tiza Radia Putri, Galu Raka R, M. Syaiful Zuhri R. Rusli Rahma, Putri Aulia Rahmadhi, Yudha Rahmadi, Yudha Rahmat Rahmat Rahmat Rahmat Ramadani, Sri Aura Ramadhan, M. Bryantara Rambe, Dina Melani Rezeki, Abdus Salam Rinal Maulana Rizka Handayani Rizka Handayani Rizku, Umi Fadillah Rizma, Wddi Mudthia Rudi Gunawan Rusli Rusli Salam, Agus Samosir, Andi Kesuma Septian Samsir Samsir Saragih, M.Rajuddin Sari, Dessy Indah Sari, Erdina Dwita Sari, Laila Eka Sari, Rizkia Wita Sari,, Dessy Indah Sartika Sartika Sembiring, Roy Imanta Septian Samosir, Andi Kesuma Siagian, Friska Febrianti br. Siagian, Ramadhan Siahaan, Peri Harianto Siahaan, Siti Khodijah Sihite, Hari Sanur Zana Silviani, Dwi Sima, Khoiriah Ismaini Sinaga, Melati Anjelika Putri Sinambela, Nur Isnaini Sirait, Deviana Dewi Sirait, Nadilla Siregar, Ahmad Afandi Siregar, Bayu Adiva Yudhistira Siregar, Dodi Muhammad Irvan Siregar, Felix Ivander Siregar, M Reno Ramadhana Siregar, M. Reno Ramadhana Siti Nurhaliza Sitindaon, Krisman Sitorus, Andini Cahayani Sitorus, Andreansyah Sitorus, Arina Rofiqoh Sitorus, Arwan Pradoki Sitorus, Dormada Lestari Luhur Sitorus, Yuni Syarah Sopiah, Intan Sri Devi, Sri Sri Diana Sri Mariani Sryantika, Novi Sudarwan, Alwi Suganda, Sheva Febrian Suherman, Jaka Karya Suhermanto Suhermanto Suhermanto, Suhermanto Sukmawati, Nirwana Surya Perdana Syafitri, Nanda Syahputra, Eko Bayu Syahrunsyah , Syahrunsyah Syahrunsyah, Syahrunsyah Syaman, M. Syapiq, Mirza Syasya Khairunia Syibra Syuhaila, Rienda Tamba, Joshua Robinsar Tanjung, Indra Perdana Tanjung, Muhammad Haddad Alwi Tanjung, Silvia Mahdalena Taufiq Tahir Yusuf Lubis Toni Rudy Prasetio Trisdayanti Umami Pasaribu, Liza Utari, Shahera Vanessa, Aprilla Gusti Wahyu solichin Putra Anugrah Wahyuni, Devi Sri Wardani, Frian Warohma, Nayla Wibowo, Prasetio Widari, Sinta Yuliana Yuliana Yuni Syarah Sitorus Zaid Afif Zannah, Amira Harisatul Zuhdi, Muhammad Aufa