Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

12.857

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM Kertha Semaya Wacana Hukum DE JURE Bestuur Lentera Hukum Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Diponegoro Law Review El-Mashlahah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Pembaharuan Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JUSTITIA JURNAL HUKUM AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Varia Justicia Jurnal HAM Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI International Journal of Supply Chain Management Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Yudisial Asia Pacific Fraud Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Mulawarman Law Review JHR (Jurnal Hukum Replik) Unnes Law Journal Law Research Review Quarterly Journal of Community Service and Empowerment LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Indonesian Journal of Law and Policy Studies Journal of Morality and Legal Culture Journal of Judicial Review Indonesian Journal of Law and Society JHCLS Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Jurnal Konstitusi Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Dedikasi Hukum JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Hang Tuah Law Journal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Ahmad Dahlan Legal Perspective Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues International Journal of Law and Society Journal of Law and Legal Reform Domus Legalis Cogitatio Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Journal of Political Innovation and Analysis Jurnal Hukum Ekualitas Indonesian Journal of Criminal Law Studies Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang

Sholahuddin Al-Fatih

Universitas Muhammadiyah Malang

Author-ID : 450826

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 144 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

5 6 7 8 9

Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Pemilu di Indonesia selalu menghadirkan topik dan problematika yang menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020. Pilkada Tahun 2020 tertunda pelaksanaannya karena pandemi Covid-19. Latar belakang tersebut, menarik bagi pengabdi untuk melakukan pengabdian terkait bagaimanakah bisa mengikuti Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dengan aman dan nyaman. Melalui metode sosialisasi di radio Tidar Sakti FM, pengabdi melakukan live streaming dengan aplikasi Zoom untuk melakukan sosialisasi Pilkada sehat dan aman di tengah pandemi Covid-19. Hasil dan manfaat pengabdian tersebut bisa dirasakan berupa keberanian masyarakat untuk datang ke lokasi atau TPS dan menyalurkan hak suara mereka. Lebih dari itu, Pilkada Malang, terutama Kabupaten Malang, tidak menunjukkan angka kenaikan kasus atau positivity rate pasca penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020. The Urgency of Healthy Pilkada Socialization in the Middle of the Covid-19 Pandemic in the Greater Malang Region. Elections in Indonesia always present interesting topics and problems to study. One of them is the holding of the Regional Head General Election (Pilkada) in 2020. The 2020 Pilkada was delayed due to the Covid-19 pandemic. This background is interesting for servants to carry out services related to how to participate in the Pilkada during the Covid-19 pandemic safely and comfortably. Through the socialization method on Tidar Sakti FM radio, the servants do live streaming with the Zoom application to socialize healthy and safe Pilkada amid the Covid-19 pandemic. The results and benefits of this service can be felt in the form of the courage of the community to come to the location or TPS and channel their voting rights. More than that, the Pilkada in Malang, especially Malang Regency, did not show an increase in cases or a positivity rate after the Pilkada in 2020.

Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang Fitria Esfandiari; Sholahuddin Al-Fatih; Firyal Azelia Nasera; Taufiqur Rahman Shaleh; Angelina Lucky Rahmawati; Fatha Khaira Annajid Elfauzi; Luthfillah Arrizqi Zainsyah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Indonesia harus lebih memerhatikan masyarakatnya akan kebutuhan produk halal terutama pada produk makanan dan minuman yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu dengan memberikan jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. CV. Caraka abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produk berbahan alami atau herbal dan juga memproduksi minuman Cangloh yang berbahan dasar buah belimbing wuluh. Untuk memudahkan sekaligus meyakinkan konsumen atas produk yang dijual, perusahaan ini mendaftarkan produk mereka ke BPOM dan berusaha memenuhi sertifikasi produk halal. Namun, pemahaman karyawan perusahaan mengenai sertifikasi produk halal masih kurang, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan kepada para karyawan yang mengelola produk minuman tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan kuesioner dan penyuluhan. Melakukan kuesioner bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman karyawan mengenai jaminan produk halal. Akan tetapi, masih banyak ditemui karyawan yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk terutama makanan dan minuman meskipun telah mengetahui apa itu label halal. Selanjutnya pengabdi melakukan peyuluhan kepada seluruh karyawan CV. Caraka Abadi dan diharapkan dengan penyuluhan ini karyawan menjadi lebih memahami tata cara mendaftar untuk sertifikasi halal, manfaat serta kelebihan produk yang memiliki sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi dan juga menyadarkan karyawan CV. Caraka Abadi betapa penting dan bermanfaatnya sertifikasi halal bagi sebuah produk terutama produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia karena mayoritas penduduknya memeluk agama islam. MUI Halal Contract Assistance and Certification as well as Halal Product Guarantee Education on Cangloh Drinks at Mergosono Malang City. Indonesia is a country with the majority of the population being Muslim. This makes the Indonesian government have to pay more attention to the people's needs for halal products, especially in food and beverage products that are in accordance with Islamic law, one of which is by providing halal guarantees for the products consumed. CV. Caraka Abadi is a company engaged in products made from natural or herbal ingredients and also produces Cangloh drinks made from star fruit. To make it easier and at the same time convince consumers of the products being sold, this company registers their products with BPOM and tries to fulfill halal product certification. However, the understanding of company employees regarding halal product certification is still lacking, so education and assistance are needed for employees who manage these beverage products. The method used in this service is to conduct questionnaires and counseling. Conducting a questionnaire aims to find out how far the knowledge and understanding of employees regarding halal product guarantees. However, there are still many employees who do not understand the importance of halal certification for a product, especially food and beverages, even though they already know what a halal label is. Furthermore, the servant conducts counseling to all employees of CV. Caraka Abadi and it is hoped that with this counseling employees will better understand the procedures for registering for halal certification, the benefits and advantages of products that have halal certification. The purpose of this study is to educate and also make employees aware of CV. Caraka Abadi how important and useful halal certification is for a product, especially food and beverage products circulating in Indonesia because the majority of the population embraces Islam.

Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan dan Minuman di Kota Malang Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19540

Tulisan ini mencoba memotret fenomena banyaknya kedai, warung makan, resto dan sejenisnya, yang secara sepintas hanya menuliskan tulisan halal, tapi tidak memiliki logo resmi bahkan nomor registrasi halal dari LPPOM MUI, terurama yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pengusaha makanan dan minuman atau mamin agar bisa mengajukan sertifikasi halal tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Menggunakan metode pengabdian sosialisasi, pengabdi mencoba memebrikan edukasi yang menyeluruh terhadap masyarakat, terkait pentingnya (awareness) mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat di Kota Malang, baik itu produsen, distributor maupun konsumen, memahami urgensi makanan dan minuman halal, terutama bagi komunitas Muslim. The Urgency of MUI Halal Certification for Food & Beverage Entrepreneurs in Malang City. This paper tries to imagine the phenomenon of the number of shops, food stalls, restaurants and the like, which immediately only write halal text, but do not have an official logo or even a halal registration number from LPPOM MUI, especially in Malang City. Therefore, it is necessary to disseminate information to the public, especially food and beverage entrepreneurs or food and beverage, so that they can apply for the halal certification and provide legal certainty for consumers. Using the socialization service method, the servant tries to provide comprehensive education to the community, regarding the importance (awareness) of consuming halal food and drinks. The results of this service are expected that the people in Malang City, both producers, distributors and consumers, understand the urgency of halal food and beverages, especially for the Muslim community.

Children Friendly School as the Legal Protection for Children in Indonesia Ratri Novita Erdianti; Sholahuddin Al-Fatih
Varia Justicia Vol 16 No 2 (2020): Vol 16 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v16i2.3725

The large number of child abuse rates in the school environment forces the government to make policies to tackle it. Through child-friendly schools, it will provide protection for children in educational units. Furthermore, this paper aims to give a solution through child-friendly school. Not only creating schools that are safe from violence, but child-friendly schools also provide opportunities for children to carry out enjoyable learning processes and strengthen children's character. Child friendly schools have provided legal protection for children's rights while in the education unit. Through a child friendly school program based on the principles of child protection and prioritizing the fulfillment of children's rights, it will be a solution for the government today in dealing with various forms of violence that occur in schools.

Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23467

Artikel pengabdian ini dibuat karena melihat banyaknya produk legislasi di tingkat Desa, baik itu berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan BPD dan sejenisnya, yang tidak memiliki nilai dan dibuat serta dibentuk seolah sebagai formalitas saja. Oleh karena itu, perlunya dilakukan edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat Desa dna perangkat penyelenggara Pemerintahan Desa agar bisa menyusun dan membentuk Peraturan Desa yang berbasi pada nilai-nilai Ketuhanan. Menggunakan metode pengabdian edukasi, pengabdi mencoba memberikan sosialisasi dan pengetahuan baru tentang cara menyusun Peraturan Desa sesuai kaidah dalam ilmu perundang-undangan dan berbasis nilai-nilai Ketuhanan Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat Desa, terutama para pengurusnya di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, bisa menyusun dan membentuk Peraturan Desa berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Education on the Formation of Village Regulations Based on the Values of Belief in the One and Only God This dedication article was made because of the many legislative products at the village level, whether in the form of Village Regulations, Village Head Regulations, BPD Regulations, and the like, which have no value and are made and formed as if they were just a formality. Therefore, it is necessary to educate the community, especially the village community and the Village Administration apparatus, so they can compile and form Village Regulations based on God's values. Using the educational service method, the servant tries to provide socialization and new knowledge about how to draw up Village Regulations in accordance with the rules in the science of law and based on Divine values—and forming Village Regulations based on the importance of Belief in the One and Only God.

Implementation of the Money Laundering Law as a Predicate Crime during the Covid-19 Outbreak Bernieka Nur Annisa; Cony Dehas Ratna Devi; Sholahuddin Al-Fatih; Mohammad Affan
Hang Tuah Law Journal VOLUME 6 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v6i1.74

Cases of criminal acts of corruption and Money Laundering have such fundamental ties. In this case the act of corruption is a part of the special criminal law in addition to having special specifications or different from the general criminal law or other, such as a deviation of procedural law and when viewed from the material regulated, the act of corruption directly or indirectly there is a the case or further criminal action from the existence of this criminal act of corruption resulting in a loss that affects the country's economy, namely by committing the crime of money laundering as an act of laundering or busting the trace rather than the original criminal activity. In addition, in these two acts there is a form of indictment which is very important in the Money Laundering Act because this is very much a part of the determination by the judge in proving an element of guilt from the offender, therefore, the preparation of an appropriate indictment in the Criminal Act of Laundering The money in which the part can't be ignored. So, in the development of the case, we need to know a lot about the continuity of corruption in the money laundering law, the use of money laundering legislation in its handling of corruption to optimize the efforts to recover state losses, and also the mechanism of imposing criminal penalties in proving the crime of money laundering without first proving the crime predicate as the most important element in imposing sanction.

EFFECTIVITY REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS IN BATU CITY Hendra Saputra Jaya; Catur Wido Haruni; Sholahuddin Al-Fatih
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Regional assets are regional wealth earned from spending using APBD and grants. Therefore, regional asset management must be professional and modern oriented towards good government. Technically asset management in each region refers to Regulation of The Minister of Home Affairs No. 16 Year 2019 On the Management of Regional Assets. This research discusses the asset management of Batu City area using sociological juridical research methods that raise the issue of asset management barriers and the effect of asset management in Batu City. This research shows that; First, there are barriers in terms of human resources, both in understanding the rules as well as on the understanding related to administration that impacts on the disorder of the administration until now. Second, asset management in Batu City has not been effective because there has not been a clear measure that is used as a guideline for the assessment of effectiveness but only based on compliance with the rules.

Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi COVID-19 Aisya Sanghra Devi Nugraha; Eliza Putri Sanggarwati; Sholahuddin Al-Fatih
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The government's policy of releasing thousands of public prisoners from various prison institutions in Indonesia is a dilemma. The granting of guarantees of rights to prisoners on the other hand will have various consequences when prisoners re-mingle in the community with social and economic conditions that are not easy in the midst of the current pandemic. Caused by a pandemic that occurred in the world today, namely a disease called Coronavirus Disease (Covid) 19. This disease is caused by the virus Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). The covid pandemic 19 outbreak in addition to being a breath of fresh air for prisoners in Indonesia, also caused confusion in the community. Because the minister of law and human rights released thousands of prisoners in prison, while the police tried to arrest PSBB violators (Large-scale Social Restrictions) and of course criminalized and put offenders into prison cells. With these conditions, did this pandemic outbreak go down, because previously prisoners had been isolated in prison and were not touched by the outside environment. So the prisoner is actually safe in the cell, and there is no need for parole. Then with the decision to release prisoners during the Covid-19 pandemic it had several impacts on the community, which led to committing crimes. This crime occurred due to the community's economy which declined dramatically, there was no work in the midst of the plague that made the prisoners determined to commit crime. Abstrak Kebijakan pemerintah membebaskan ribuan narapidana umum dari berbagai lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi dilema tersendiri. Diberikannya jaminan hak kepada narapidana tersebut di sisi lain akan menimbulkan berbaAgai konsekuensi ketika narapidana kembali membaur di lingkungan masyarakat dengan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mudah di tengah pandemi saat ini. Disebabkan adanya pandemi yang terjadi di dunia saat ini yaitu sebuah penyakit yang dinamai Coronavirus Disease (Covid)-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). Wabah pandemi Covid-19 selain menjadi angin segar bagi para narapidana di Indonesia, juga menjadi kebingungan dalam masyarakat. Karena menteri hukum dan ham membebaskan ribuan narapidana di penjara, sedangkan aparat kepolisian berupaya menangkap pelanggar PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan tentunya mempidanakan serta memasukkan pelanggar ke dalam sel penjara. Dengan kondisi yang demikian, apakah membuat wabah pandemi ini menjadi turun, karena sebelumnya narapidana sudah di isolasi di dalam penjara dan tidak tersentuh lingkungan luar. Jadi napi sebenarnya sudah aman di dalam sel, dan tidak perlu adanya pembebasan bersyarat. Kemudian dengan adanya keputusan dibebaskannya narapidana di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat, yang mengarah untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ini terjadi di akibatkan ekonomi masyarakat yang menurun drastis, tidak ada pekerjaan di tengah wabah yang membuat para narapidana nekat melakukan kejahatan.

Juridical Analysis of Simultaneous Election Postpones during the COVID-19 Pandemic: Legal Certainty Perspective Jauhar Nashrullah; Catur Wido Haruni; Sholahuddin Al-Fatih; Sayed Khalid Shahzad
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 2: July, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The COVID-19 pandemic has implications for the postponement of the Simultaneous Pilkades in Indonesia. It's interesting to examine more deeply how the Simultaneous Pilkades policy arrangements during the COVID-19 Pandemic are viewed from the aspect of legal certainty and the legal consequences of postponing the Pilkades during the COVID-19 Pandemic. The research method uses a normative juridical approach with the statute approach and case approach. Legal materials (primary, secondary ,tertiary) were collected through literature study and analyzed in depth using content analysis. Research shows that prior to the pandemic in the laws and regulations the rules regarding the postponement of Simultaneous Pilkades due to force majeure had not been regulated. The authority of the Ministry of Home Affairs to determine the postponement of the Simultaneous Pilkades also has multiple interpretations. The government's policy of issuing the Mendagri Circular is also inaccurate and does not provide legal certainty, the circular is not classified as a statutory regulation. The presence of Permendagri No.72 of 2020 provides legal certainty, the substance clearly regulates the authority of the Regent/Mayor to postpone the Simultaneous Pilkades. The legal consequence of postponing the Pilkades during the Pandemic Period is that many villages will be led by an Acting Village Head. In the future, the provisions regarding the postponement of Simultaneous Village Head Elections due to force majeure are clearly regulated in the legislation and in carrying out tasks by the Acting Village Head must be carried out with full responsibility, because the Acting has the same duties, authorities, obligations and rights as the definitive Village Head. Abstrak Pandemi COVID-19 berimplikasi pada penundaan Pilkades Serentak di Indonesia. Namun pengaturan ihwal penundaan Pilkades Serentak dalam peraturan perundang-undangan ternyata kurang jelas. Menarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaturan kebijakan Pilkades Serentak di masa Pandemi COVID-19 ditinjau dari aspek kepastian hukum dan akibat hukum dari adanya penundaan Pilkades di masa Pandemi COVID-19. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisa secara mendalam menggunakan metode analisis konten. Penelitian menunjukan bahwa sebelum pandemi dalam peraturan perundang-undangan (UU, PP, Permendagri) aturan mengenai penundaan Pilkades Serentak karena force majeur (bencana non alam) belum diatur. Kewenangan Kemendagri menetapkan penundaan Pilkades Serentak juga multitafsir. Kebijakan pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri juga kurang tepat dan tidak memberikan kepastian hukum, surat edaran bukan dikelompokkan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan. Akhirnya kehadiran Permendagri No. 72 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum, subtansinya mengatur secara jelas kewenangan Bupati/Walikota menunda Pilkades Serentak karena situasi darurat COVID-19 serta mekanisme dan teknis pelaksanaan Pilkades Serentak dalam situasi darurat COVID-19. Akibat hukum dari penundaan Pilkades di Masa Pandemi adalah banyak desa yang akan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa. Kedepan ketentuan mengenai penundaan Pilkades Serentak karena force majeur diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan dan dalam pelaksanaan tugas oleh Penjabat Kepala Desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena Penjabat memiliki tugas, wewenang, kewajiban dan hak yang sama seperti Kepala Desa definitif.

Analisis Putusan No.39/Pid.B/2015/PN/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau Dari Aspek Keadilan Aristo Arie Notoprojo; Sholahuddin Al-Fatih; Catur WIdo Haruni
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 2: July, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The Illegal logging is an organized illegal timber use activity. This crime is usually carried out by more than two people in a certain time for the purpose of destroying forests and selling wood products illegally. In Decision No.39/Pid.B/2015/PN.Sit the defendant Asyiani was dropped by a criminal witness of illegal logging thanks to a special criminal offense. Where the defendant has carried out illegal logging on Perhutani's land. The problem with this research is What is the basis for the judge's consideration in Decision No.39/Pid.B/2015/PN.Sit regarding the crime of illegal logging and How due to the law of Decision No.39/Pid.B/2015/PN.Sit about the crime of illegal logging is reviewed from the justice aspect. The research methods used are normative legal methods that use primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data analysis. The results of the study show less precisely the judge's consideration in the case against the defendant and the legal consequences reviewed from the aspect of pancasila justice were less appropriate because the defendant was given a probation sentence in which the criminal act of illegal logging was one special crime. The author's advice needs to be done with fair funding according to the crime committed by the defendant and this problem can be resolved by deliberation

Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Aan Eko Widiarto Abdul Chalim Abdul Kadir Abdullah, Umar Abdurrahman Raden Aji Haqqi Abdurrahman Raden Aji Haqqi Adzimi, Muhammad Wildan Ramadhan Afrizal Mukti Wibowo Ahmad Faiz Alamsyah Ahmad Murtadho Ahmad Siboy Aisya Sanghra Devi Nugraha Akmal Maulana N. M. Alam, Moch. Zairul Ali Roziqin AllahRakha, Naeem Amiruddin, Denie Andre Purnairawan Angelina Lucky Rahmawati Arinta, Ulfa Aristo Arie Notoprojo Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Asrul Ibrahim Nur Asrul Ibrahim Nur Asrul Ibrahim Nur Asyari, Muhammad Dahlan Aulia, Farihan Bayu Aji Satria Bernieka Nur Annisa Borsa, Merve Ozkan Brillian Gustama Catur Wido Haruni Cony Dehas Ratna Devi David Pradhan Devi Triasari Dhia Al Uyun, Dhia Disemadi, Hari Sutra Eliza Putri Sanggarwati Emi Puasa Handayani Ezzerouali, Souad Fachry Ahsany Fadli, Moh. Fadloli Falah Parama, Jovial Farihan Aulia Fatha Khaira Annajid Elfauzi Febriyani, Emiliya Felinda Istighfararisna Aulia Firyal Azelia Nasera Fitria Esfandiari Fuadi, Abdul Basid Gustama, Briliant Hany Krisna Priratna Haris Haris Haris Haris, Haris Hasnan Bachtiar Hayat, Muhammad Jihadul Hendra Saputra Jaya Hilaire Tegnan Himawan Estu Bagijo . Hirmo, Meelika Isdian Anggraeny Isma Novalia Firdha Susanto Jade, Adinda Putri Jamil Jamil Jamil Jamil Jauhar Nashrullah Jovial Falah Parama Khoshim ugli, Madiev Fakhriddin Kukuh Tejomurti Kukuh Tejomurti, Kukuh Kurniawan, Kukuh Dwi Kurniawan, Wahyudi Ladiqi, Suyatno Luthfillah Arrizqi Zainsyah Mabarroh Azizah Makmun, Fatimatuz Zakiya Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Maynanda Shadrina Meilana Rifqi, Achmad Daffa Merve Ozkan Borsa Moch. Zairul Alam Moh. Iqra Syabani Korompot Mohammad Affan Mohammad Affan Mohammad Al An'imat Mohammad Azam Hussain Mohammad Fadli Mohammad Syahrul RA Mohd Ali, Adi Syahid Muchamad Ali Safaat Muhammad Ayman al-Akiti Muhammad Jihadi Muhammad Nur Mujib, M Misbahul Mujibur Rahman Khairul Muluk Najella Zubaidi Niken Nendy Istaqnaligh Sanda Nilasari, Nilasari Norhasliza binti Ghapa Nur Putri Hidayah Nur, Asrul Ibrahim Nursyah, Yufani Julia Nursyah Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Putra, Marsudi Dedi Putri Shafarina Thahir Putri, Diah Nadia Rahmat, Al Fauzi Rama Thimoty Sanjaya Ranendra, Bagas Raras Verawati Ratri Novita Erdianti Regy Gusti Pratama Resti Dian Luthviati Rety Bella Octavya Zain Rifan T, Vicko Wahyu Risky, Saiful Rusdiana, Shelvi Rustamovich, Bekov Ikhtiyor Saiful Risky Salsabila, Mutiara Shaquila Samira, Echaib Sanda, Niken Nendy Istaqnaligh Sarita Satria Unggul Wicaksana Prakasa Sayed Khalid Shahzad Shahzad, Sayed Khalid Shinta Ayu Purnamawati Shohib Muslim Sidik Sunaryo Silviani, Ninne Zahara Sinha, Sara Sirajuddin Sukarmi Sukarmi, Sukarmi Sukarmi, Sukarmi Suprayitno, Wasis Surya Anoraga Syahra Ramadhani Syariful Alam Tajrim, Muhammad Ikhsan Taufiqur Rahman Shaleh Thahir, Putri Shafarina Tinuk Dwi Cahyani Tongat Tongat Triya Indra Rahmawan Tuan Sembok, Tuan Muhammad Zukri Ulfa Arinta Uyun, Dhia Al Virga Dwi Efendi Wahyudi Kurniawan Wasis Suprayitna Wasis Suprayitno Wasis Wasis Wimbi Vania Riezqa Salshadilla Yaris Adhial Fajrin Yunus, Nur Rohim Yusro, Mochammad Abizar Yusuf Hamdika Zainal Arifin Zaka Firma Aditya Zaka Firma Aditya Zaka Firma Aditya Zaka Firma Aditya zaka firma aditya, zaka firma Zakaria Saxon

Title

Found 144 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 144 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 144 Documents
Search