Articles
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)
Elisabeth;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v18i1.27385
Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan penanggulangan Bencana Daerah, khususnya di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala dari Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith yang menggunakan 4 indikator, yaitu Kebijakan yang diidealkan, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, dan Faktor Lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada kesenjangan besar antara kebijakan dan implementasi kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Banyak warga yang tidak puas dengan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana saat ini, seperti pendistribusian materi informasi, karena mereka menganggap tidak efektif. Kurangnya sosialisasi yang teratur juga membuat masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan bencana, sehingga menimbulkan masalah pada saat bencana terjadi. Terdapat kendala yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Rumbai yang terdiri dari sosialisasi yang tidak tepat sasaran, masyarakat kurang responsif, dan lokasi yang sulit diakses untuk kegiatan penanggulangan banjir di Kecamatan Rumbai
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ROOM ATTENDANT DI TJOKRO HOTEL PEKANBARU
Pasaribu, Wira Wida;
Yuliani, Febri
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Hotel is one type of accommodation that uses part or all of the building to provide lodging, eating and drinking services and other services that are managed commercially. A hotel certainly has a department that has a big role, one of which is the Housekeeping Department. Housekeeping Department is part of the hotel department that is responsible for the cleanliness, tidiness and comfort of guest rooms, public areas, restaurants, bars and other outletsThe purpose of this study was to find out how to work and what were the obstacles to the implementation of the duties of the room attendant Housekeeping department at the Tjokro Hotel Pekanbaru. In writing this paper, the author uses qualitative data analysis techniques, namely analyzing, describing and summarizing various conditions, situations from various data collected in the form of results from interviews and observations about the problems studied that occur in the field. Keywords: Hotel, Housekeeping department, Room attendant.
Innovative Governance Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi Pada Penerapan Aplikasi E-Bphtb Di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi)
Vivin Delvya Roza;
Yuliani, Febri;
Adianto, Adianto
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/japs.v6i1.205
This research is motivated by the government's need to innovate which emphasizes the use of creative ideas, technology, and new methods. This study aims to analyze and explain innovative governance in tax services in Kuantan Singingi Regency, as well as to identify inhibiting factors in the implementation of innovation in the form of the E-BPHTB application. This study uses the Sangkala innovative governance theory. This study uses a qualitative research method that is phenomenological approach that uses data collection techniques through interviews, observations and documentation. The results of this study indicate that the implementation of tax services has made a breakthrough in innovative governance in paying BPHTB taxes in the form of innovation in the form of the E-BPHTB application, but has not been implemented properly. Then the obstacles experienced are network limitations in using the E-BPHTB application, lack of IT experts and budget limitations in system development.
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Meningkatkan Mitigasi Bencana Galodo di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
Murti, Ghefva Diana;
Yuliani, Febri
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 4, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jetish.v4i2.6791
Peran Pemerintah merupakan serangkaian tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupate/kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam meningkatkan Mitigasi bencana galodo di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat menjalankan perannya. Penelitian ini menggunakan Teori Peran menurut Musa (2017) yang menggunakan 3 indikator yaitu, regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi oleh peneliti lalu di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam meningkatkan Mitigasi bencana galodo di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sudah maksimal dapat dilihat dari BPBD sebagai regulator dimana BPBD mempunyai Renstra untuk menjadi acuan dalam melakukan mitigasi bencana, selanjutnya koordinasi antara pihak BPBD dengan Pemerintah Kecamatan dan Nagari berjalan dengan baik, dan BPBD memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat terjadi bencana serta memberikan sosialisai dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana galodo.
Implementasi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Sari, Dewita;
Yuliani, Febri
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 4, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jetish.v4i2.6629
Penelitian ini berfokus pada Implementasi Standar Pelayanan Minimal, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Latar belakang penelitian ini menyoroti permasalahan SPM mengenai keluhan pelayanan di RSUD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn yang menggunakan 6 indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, disposisi, komunikasi, karakteristik instansi pelaksana dan lingkungan politik, Ekonomi dan Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tenaga medis, tenaga non-medis, dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki kebijakan SPM yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi: Kurangnya pemahaman pasien dan keluarga pasien mengenai proses triase di IGD. Kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas di rumah sakit, termasuk kekurangan dokter dan perawat, ruang perawatan yang tidak memadai, dan infrastruktur yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kurangnya persiapan dan peningkatan infrastruktur.
Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Tol di Provinsi Riau (Studi Kasus Tol Permai Pekanbaru-Dumai)
Syahputri, Ella;
Yuliani, Febri
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 3, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/mantap.v3i2.6913
This study aims to analyze the toll tariff increase policy in Riau Province with a case study on the Pekanbaru-Dumai Toll Road. The increase in toll tariffs is an important issue because it has a direct impact on community mobility, logistics costs, and regional economic growth. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with toll road managers, road users, as well as policy analysis and secondary data related to toll rates and vehicle traffic. The results of the study indicate that the tariff increase policy is based on regulations that regulate tariff adjustments every two years based on inflation, but its implementation has not fully considered people's purchasing power and its impact on local economic activities. This study recommends the need for a comprehensive evaluation of the tariff adjustment policy by considering the socio-economic aspects of the community and increasing transparency in the decision-making process.
Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam Memberi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19
Febri Dwi Ramayanti;
Febri Yuliani;
Adianto
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.581 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.8887
COVID-19 memberi dampak yang sangat besar disemua aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Untuk membunuh mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menutup pelayanan publik. Untuk tetap memberi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan sistem pelayanan online. Melihat banyaknya keluhan dari masyarakat, setelah dikeluarkanya kebijakan diperbolehkan membuka kembali pelayanan tatap muka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi membuka kembali pelayanan dan dilakukan diluar ruangan kantor untuk menghindari kontak langsung antara pegawai dan masyarakat dan untuk menghindari kerumunan didalam kantor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas dan upaya yang telah dilakaukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pandemi COVID-19 serta faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriftif, data penelitian dianalisis dengang metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pendemi COVID-19 masih kurang efektif. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan publik pada saat pandemi COVID-19 adalah menerapkan sistem pelayanan online, renovasi ruangan khusus pelayanan, pembuatan situs web atau platform pelayanan online. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pendemi COVID-19 adalah disiplin pegawai dan sarana prasaran. Berdasarkan hasil penelitian diperlukan perbaikan sistem pelayanan online, peningkatan disiplin pegawai dan penegasan penerapan protokol kesehatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
Zulfan Heri;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.12182
Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi tekait dengan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai mengenai pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang ada, seperti halnya dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Namun penerapan dan pengelolaannya belum begitu efektif, terlihat dari anggaran dan koordinasi pengelolaan baranng milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai
Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai
Zulkifli Anwar;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.12183
Masalah perparkiran tepi jalan Kota Dumai masih mempunyai masalah bagi pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan PAD dan untuk pelanggan atau masyarakat pada penerapannya dilapangan masyarakat masih mengeluh masalah pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu perlunya melakukan analisis pelayanan parkir tepi jalan Umum di Kota Dumai berdasarkan persepsi pelanggan dan pengelola parkir. Berdasarkan rumusan masalah maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan : 1). Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan.2). metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan 3). Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan Kurang baiknya kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum kota Dumai diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas pelayanan parkir dimana faktor ruang parkir yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah padat adalah faktor utama yang mempengaruhi kurang baiknya kualitas pelayanan parkir TJU Kota Dumai. Kemudian Faktor sumber daya manusia dinas perhubungan yang melakukan pengawasan langsung terhadap pengelola parkir dan juru parkir pegawai dinas perhubungan tidak sebanding dengan banyaknyak jumlah juru parkir. Dibalik itu semua sistem yang diatur dalam perda atas karcis yang dipakai tidak dilaksanakan, hasil dilakukan berdasarkan distribusi karcis parkir terhadap pengelola parkir dan juru parkir hal ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan parkir, ini menyebabkan petugas parkir mengejar masukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi patokan yang diberiakan oleh dinas perhubungan dan mengenyampingkan tugas mereka memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna parkir
Penempatan Pegawai Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi
Neha;
Febri Yuliani;
Dadang Mashur
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/am05jy80
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan kekosongan jabatan di setiap kantor kecamatan, ditambah dengan latar belakang pendidikan pegawai yang tidak sesuai dengan tugas jabatan, serta minimnya pelatihan yang diberikan, dapat menyebabkan penempatan pegawai menjadi tidak optimal. Hal ini juga berdampak pada kesenjangan kompetensi yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif. Ketidaksesuaian ini juga berpotensi menciptakan ketidakpuasan di kalangan pegawai akibat beban kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penempatan Pegawai Kecamatan dan faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan menekankan pada kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan motivasi tim. Penilaian kinerja menjadi dasar utama untuk menilai kemampuan mereka, sementara kesesuaian dengan budaya organisasi juga diperhatikan agar pegawai dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, keterampilan komunikasi dan pengelolaan menjadi nilai penting, sedangkan pendidikan formal dianggap sebagai tambahan yang mendukung. Faktor yang mempengaruhi seperti Kedisiplinan, motivasi, kepribadian berperan besar dalam menentukan posisi yang tepat, sehingga pegawai dapat menjalankan tugas dengan efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik