Articles
Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam Memberi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19
Febri Dwi Ramayanti;
Febri Yuliani;
Adianto
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.581 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.8887
COVID-19 memberi dampak yang sangat besar disemua aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Untuk membunuh mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menutup pelayanan publik. Untuk tetap memberi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan sistem pelayanan online. Melihat banyaknya keluhan dari masyarakat, setelah dikeluarkanya kebijakan diperbolehkan membuka kembali pelayanan tatap muka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi membuka kembali pelayanan dan dilakukan diluar ruangan kantor untuk menghindari kontak langsung antara pegawai dan masyarakat dan untuk menghindari kerumunan didalam kantor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas dan upaya yang telah dilakaukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pandemi COVID-19 serta faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriftif, data penelitian dianalisis dengang metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pendemi COVID-19 masih kurang efektif. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan publik pada saat pandemi COVID-19 adalah menerapkan sistem pelayanan online, renovasi ruangan khusus pelayanan, pembuatan situs web atau platform pelayanan online. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pendemi COVID-19 adalah disiplin pegawai dan sarana prasaran. Berdasarkan hasil penelitian diperlukan perbaikan sistem pelayanan online, peningkatan disiplin pegawai dan penegasan penerapan protokol kesehatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
Zulfan Heri;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.12182
Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi tekait dengan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai mengenai pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang ada, seperti halnya dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Namun penerapan dan pengelolaannya belum begitu efektif, terlihat dari anggaran dan koordinasi pengelolaan baranng milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai
Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai
Zulkifli Anwar;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.12183
Masalah perparkiran tepi jalan Kota Dumai masih mempunyai masalah bagi pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan PAD dan untuk pelanggan atau masyarakat pada penerapannya dilapangan masyarakat masih mengeluh masalah pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu perlunya melakukan analisis pelayanan parkir tepi jalan Umum di Kota Dumai berdasarkan persepsi pelanggan dan pengelola parkir. Berdasarkan rumusan masalah maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan : 1). Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan.2). metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan 3). Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan Kurang baiknya kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum kota Dumai diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas pelayanan parkir dimana faktor ruang parkir yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah padat adalah faktor utama yang mempengaruhi kurang baiknya kualitas pelayanan parkir TJU Kota Dumai. Kemudian Faktor sumber daya manusia dinas perhubungan yang melakukan pengawasan langsung terhadap pengelola parkir dan juru parkir pegawai dinas perhubungan tidak sebanding dengan banyaknyak jumlah juru parkir. Dibalik itu semua sistem yang diatur dalam perda atas karcis yang dipakai tidak dilaksanakan, hasil dilakukan berdasarkan distribusi karcis parkir terhadap pengelola parkir dan juru parkir hal ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan parkir, ini menyebabkan petugas parkir mengejar masukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi patokan yang diberiakan oleh dinas perhubungan dan mengenyampingkan tugas mereka memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna parkir
Penempatan Pegawai Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi
Neha;
Febri Yuliani;
Dadang Mashur
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/am05jy80
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan kekosongan jabatan di setiap kantor kecamatan, ditambah dengan latar belakang pendidikan pegawai yang tidak sesuai dengan tugas jabatan, serta minimnya pelatihan yang diberikan, dapat menyebabkan penempatan pegawai menjadi tidak optimal. Hal ini juga berdampak pada kesenjangan kompetensi yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif. Ketidaksesuaian ini juga berpotensi menciptakan ketidakpuasan di kalangan pegawai akibat beban kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penempatan Pegawai Kecamatan dan faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan menekankan pada kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan motivasi tim. Penilaian kinerja menjadi dasar utama untuk menilai kemampuan mereka, sementara kesesuaian dengan budaya organisasi juga diperhatikan agar pegawai dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, keterampilan komunikasi dan pengelolaan menjadi nilai penting, sedangkan pendidikan formal dianggap sebagai tambahan yang mendukung. Faktor yang mempengaruhi seperti Kedisiplinan, motivasi, kepribadian berperan besar dalam menentukan posisi yang tepat, sehingga pegawai dapat menjalankan tugas dengan efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Di Kota Dumai Provinsi Riau
Artika Pertasari;
Febri Yuliani;
Hasim As’ari
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/ewf85361
Penelitian ini berangkat dari permasalahan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan serta adanya aktivitas yang merusak ekosistem laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kesiapan dalam menerapkan kebijakan tersebut, khususnya di wilayah perikanan Provinsi Riau. Dalam pendekatan output control ini, penangkapan ikan dibatasi melalui penetapan kuota, sehingga kapal yang mengantongi izin tidak lagi diperbolehkan menangkap ikan secara tidak terbatas yang dapat melampaui kapasitas sumber daya perikanan. Selain itu, aspek krusial dari implementasi kebijakan baru ini adalah kewajiban bagi kapal perikanan berizin untuk mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Dumai secara umum sudah siap mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan pemahaman Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap aturan yang ada dan adanya upaya pengawasan yang dilakukan. Namun terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan kendala implementasi seperti koordinasi antara instansi pusat dan daerah dan keterbatasan infrastruktur seperti pengembangan pelabuhan, peningkatan sistem informasi berbasis teknologi, dan pelatihan nelayan. Dengan memperkenalkan teknologi modern dan meningkatkan fasilitas operasional, implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan
Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Rokan Hulu
Angraini, Melly;
Yuliani, Febri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6120
Kabupaten Rokan Hulu merupakan suatu wilayah yang terletak di dekat aliran sungai Rokan, dimana pada aliran sungai tersebut sering terjadinya bencana alam seperti banjir akibat luapan sungai Rokan. Tujuan utama dari studi ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Rokan Hulu yang terjadi hampir setiap tahun. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith yang mencakup empat indikator utama dalam implementasi kebijakan, yaitu kebijakan yang diidealkan (idealized policy), kelompok sasaran (target groups), organisasi pelaksana (implementing organization), dan faktor lingkungan (environmental factors). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan penanggulangan bencana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, namun implementasinya belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi Sarana dan prasarana kurang memadai, masyarakat dan Sosialisasi belum menjangkau ke lapisan masyarakat. Penelitian ini agar dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan BPBD, edukasi masyarakat, dan penguatan koordinasi antara berbagai organisasi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien.
Fisheries Development Policy In Bengkalis District
Sugara, Robi;
Sujianto, Sujianto;
Yuliani, Febri
POLITICO Vol. 23 No. 1 (2023): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/politico.v23i1.262
ABSTRACT As the world's largest archipelagic nation, Indonesia dominates vast oceans and fishing As the world's largest archipelagic nation, Indonesia dominates vast oceans and fishing grounds (rich in fish). The country is already one of the largest aquaculture producers in the world. However, like other sectors of the economy, the country has not fully exploited the potential of the fishing sector to optimize profits. The purpose of this research is 1. analysis of fisheries development policy in Benkali district, 2. It analyzes the factors influencing fisheries development policies in Benkali district. A qualitative research method was used as the research method. The results of this study are included in the Fisheries Development and Development Policy of Benkali District. This consists of transparency, the need for transparency in the organization, especially in relation to the state budget, and the aquaculture development program cannot be separated from participation. Community participation component of fisheries development policy during Benkali's reign. The factors affecting fisheries development in Benkalis consist of conflicting goals, and the Regency government, especially the Benkalis District Fisheries Department, has attempted to coordinate the goals of fisheries development with the district's fisheries management. Keyword : Politics, Fisheries Development, Benkali District
Innovative Governance Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi Pada Penerapan Aplikasi E-Bphtb Di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi)
Vivin Delvya Roza;
Yuliani, Febri;
Adianto, Adianto
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/japs.v6i1.205
This research is motivated by the government's need to innovate which emphasizes the use of creative ideas, technology, and new methods. This study aims to analyze and explain innovative governance in tax services in Kuantan Singingi Regency, as well as to identify inhibiting factors in the implementation of innovation in the form of the E-BPHTB application. This study uses the Sangkala innovative governance theory. This study uses a qualitative research method that is phenomenological approach that uses data collection techniques through interviews, observations and documentation. The results of this study indicate that the implementation of tax services has made a breakthrough in innovative governance in paying BPHTB taxes in the form of innovation in the form of the E-BPHTB application, but has not been implemented properly. Then the obstacles experienced are network limitations in using the E-BPHTB application, lack of IT experts and budget limitations in system development.
Pelaksanaan Digital Governance Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Pekanbaru
Nastasya, Mutiara;
Yuliani, Febri;
As’ari, Hasim
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/japs.v6i1.221
Penerapan Digital Governance melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan IKD dan kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, sebagian masyarakat masih kurang memahami urgensi penggunaan IKD karena ketergantungan pada KTP fisik. Diperlukan sosialisasi yang lebih baik dan pengembangan regulasi untuk mendukung penerapan IKD.
Implementasi Permenkes Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit
Siti Nurhaliza;
Febri Yuliani
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 3 (2022): September : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/khatulistiwa.v2i3.492
Stunting menjadi isu yang mendesak bagi pemerintah untuk segera diselesaikan karena berdampak pada kualias Sumber Daya Manusian (SDM) Indonesia dimasa depan. Dalam implementasi, sangat diperlukan Penanganan Stunting agar pemerintah kabupaten rokan hilir bisa berjalan dengan baik. Namun diketahui, masih dutemukan adanya masalah dalam proses pensosialisasian yang dilakukan. Kebijakan penanggulangan stunting yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sebagai unsur perangkat daerah yang membidangi kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat proses implementasi pemerintah kabupaten rokan hilir dalam penanggulangan masalah stunting. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dilihat dari George Edward yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, Penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir Sudah cukup baik dikarenakan mengalami penurunan yang sangat drastis dari Tahun ke tahun sampai saat ini.