Articles
PENGARUH KEPEMIMPINAN ISLAM TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Toserba Langgeng Sawangan 2019)
Moh Charis Ali Firdaus;
Imam Kamaluddin
Journal of Islamic Economics and Philanthropy Vol. 3 No. 1 (2020): August
Publisher : Universitas Darussalam Gontor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (930.525 KB)
|
DOI: 10.21111/jiep.v3i03.4805
Tujuan dalam peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan di toserba langgeng, bagaimana pengaruh kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan di toserba langgeng, seberapa besar pengaruh kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan di toserba langgeng. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di toserba langgeng 20 orang dengan metode semple jenuh. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan angket (kuesioner) dengan uji validitas dan reabilitas. Teknik analisa data yang digunakan meliputi uji asumsi klasik dan uji regresi sederhana dengan bantuan SPSS Versi 25.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya variable kepemimpinan Islam secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel kepemimpinan Islam sebesar 0,004, dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka ini menandakan bahwa kinerja karyawan secara signifikan dipengaruhi oleh kepemimpinan Islam. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kepemimpinan Islam berpengaruh kecil terhadap kinerja karyawan. Dilihat dari Adjusted R Squere sebesar 0,384, menunjukkan bahwasanya variabel kepemimpinan Islam mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 38,4% dan sisanya 61,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar variable kepemimpinan Islam.Kata kunci: Kepemimpinan Islam, Kinerja Karyawan
THE EFFECT OF WASTE MANAGEMENT ON THE ISLAMIC WORK ETHIC OF MADIUN COMMUNITY
Imam Kamaluddin;
Yunita Yunita Wulandari;
Suyoto Arief;
Muhammad Ridlo Zarkasyi
Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol. 6 No. 1 (2021): June 2021
Publisher : IAIN Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/islimus.v6i1.4141
Work ethic is crucial to the growth of human life. Related to the problem of waste, humans must be able to position themselves with waste around it. As a result, this study will discuss a relationship between one's Islamic work ethic and the form of a Waste Bank in the surrounding area, in order to improve the community's Islamic work ethic. The study is a survey research with a quantitative descriptive approach with primary data obtained from questionnaires distributed to Waste Bank customers. Researchers want to know the influence of the Waste Bank on improving Islamic work ethic of Madiun community. The analysis results show that the value of t-count is greater than the value of t-table (11,788> 1,97612) between the variables Waste Bank (X) and Islamic Work Ethic (Y), indicating that H0 was rejected and Ha was accepted. Thus there is an influence on the existence of a waste bank to increase the Islamic work ethic of the Madiun community. While the amount of influence is 48.4% and 51.6% is influenced by other variables outside the research.
تقديم المصلحة على نصوص الشريعة عند نجم الدين الطوفي
Imam Kamaluddin;
Dwi Langgeng Jauhari
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v2i1.4486
AbstrakPermasalahan pengutaman maslahat atas nash ini muncul untuk pertama kalinyaoleh seorang ulama’ pada pertengahan abad ke VII yaitu Najmuddin At-Thuf yangberpendapat bahwa masalahat lebih kuat daripada dalil syar’i. Penelitian ini bertujuanuntuk: Menunjukkan aturan-aturan dalam penggunaan maslahat yang sudah banyakdisepakati oleh ulama’ terdahulu ataupun masa kini. Menungkap teori maslahat yangdibawa oleh Najmuddin At-Thuf. Mengkritisi beberapa kesalahan dalam teorinya danbeberapa dalil yang dikemukakan oleh Najmuddin At-Thuf yang cenderung menyelisihipara ulama’ mu’tabar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsinya iniadalah jenis penelitian kepustakaan atau penelitian literatur. Penelitian ini menunjukkanbahwa maslahat boleh digunakan sebagai dalil dalam agama Islam dengan syarat harusmelihat aturan-aturan ataupun batasan-batasan yang sudah banyak disepakati olehulama’ sejak periode salaf hingga masa kini. Sedangkan Najmuddin At-Thuf yang hiduppada masa abad ketujuh dan kedelapan adalah seorang pencinta ilmu banyak menimbailmu di berbagai negara, dialah orang yang pertama kali mengemukaan bahwa jika adadalil syar’i maupun ijma’ yang bertentangan dengan maslahat maka maslahat lebihdiutamakan. Meskipun Najmuddin At-Thuf memberikan beberapa aturan dalam teorimaslahatnya tetapi teorinya terlalu liberal sehingga banyak dari ulama’ yang menentangkonsep maslahatnya. Disamping konsep maslahatnya itu liberal dan berani sehinggabanyak ditentang, terdapat juga beberapa kerancuan dalam konsepnya dimana antarasatu pernyataan tidak konsisten dengan pernyataan yang lainnya, dan yang membuatkelemahan teori Thuf juga adalah tidak adanya contoh satupun dimana dalil syar’ibertentangan dengan maslahat, sehingga teori ini hanyalah teori yang tidak dapatdibuktikan secara nyata. Maka dari itu, umat islam pada zaman ini harus berhati-hatidengan konsep-konsep liberal yang seolah-seolah membangun agama tetapi sejatinyamenghancurkan agama.Kata Kunci: Maslahat, At-Thuf, Liberal, Syubhat Thuf.
عقوبة التشهير بوسائل الإعلام الاجتماعية في القانون الإندونيسي رقم 91عام 6102في المعلومات والمعاملات الاكترونية في نظر الفقه الجنائي الإسلامي
Muhammad Hamim Haidar;
Imam Kamaluddin
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v2i1.4489
AbstrakArtikel ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pencemarannama baik melalui media sosial menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi danTransaksi Elektronik. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerangkehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnyaterang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik melalui media sosialmelanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 ( Tujuh ratus lima puluh jutarupiah). Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pencemaran nama baik termasukdalam kategori jarimah ta’zir, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Hal ini karenaperbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehinggadapat menjatuhkan martabat orang itu. Dalam memberikan hukuman bagi pelakupencemaran nama baik melalui media sosial, hakim dalam hal ini diberi kewenanganuntuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir dengan mempertimbangkanUndang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan UU Nomor 19 Tahun2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci: Pencemaran nama baik, media sosial, hukum pidana Islam.
Eksplorasi Kebijakan dan Hukum Tentang Green Economy ditinjau dengan Islamic Legal Maxims di Indonesia
Kamaluddin, Imam;
Setiawan, Bagus;
Jakiyudin, Ahmad Havid
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i1.6465
Based on Indonesian ideals of environmental concern, the green economy was started to transform economic development. The green economy is a spoke of sustainable development because of its revolutionary and transformative effects in the fields of economics, society, and the environment. Unintentionally, numerous laws and regulations include provisions related to the green economy. It is fascinating to analyze from the standpoint of Islamic legal maxims (fiqh rules or qawaid fiqhiyyah) in order to illuminate the significance and motivation behind the adoption of pertinent legal rules and policies. This study intends to investigate the substance of legal studies on the green economy in Indonesia before further analyzing it in light of Islamic legal principles. The research findings are interpreted using a normative juridical research technique. The study of positive law and the literature on Islamic law are sources of information. The study's findings indicate that there isn't a particular law that has provisions related to the green economy in terms of terminology. However, laws and government rules pertaining to environmental protection from an economic standpoint can be found that contain the substance. Therefore, in Presidential Decree No. 98/2021, the government more thoroughly regulates it. Government initiatives and laws pertaining to the green economy can be seen from the perspective of Islamic legal maxims as fulfilling fiqh norms. The current policy is a legal requirement that obliges the legal community to abide by it and contribute to the realization of a green economy. It represents the government's goal to eliminate the risks brought on by environmental degradation.
Studi Fenomenologi Mandatory Sertifikasi Halal Di Papua: Pendekatan Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah
Kamaluddin, Imam;
Jakiyudin, Ahmad Havid;
Roslan, Isma Aulia
Indonesia Journal of Halal Vol 6, No 2 (2023): IJH
Publisher : Pusat Kajian Halal Undip
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/halal.v6i2.19322
The halal mandatory forces business actors in Papua to carry out halal certification. So far, business actors in Papua do not know the essence of mandatory halal and its implications. This study aims to examine the mandatory halal phenomenon that applies to business actors in Papua. Imam Abu Zahrah's sharia maqasid approach serves to interpret this phenomenon. A qualitative descriptive research method with a phenomenological study approach was used in this study. Data collection by means of passive participatory observation and exploration of normative juridical literature. The results of the study show that mandatory halal is able to have a positive impact on economic growth and development in Papua. With mandatory halal, business actors in Papua can increase the existence of their products, especially for local products in terms of market expansion. From the perspective of Imam Abu Zahrah's maqashid sharia, the mandatory granting of halal certification fulfills maslahah on three elements. First, tahdzib al fard in the form of providing education to business people in Papua about the importance of halal products for consumers. Second, Iqamah Al'Adalah (upholding justice) in the form of the generalization that all products produced by Muslim or non-Muslim business actors have the right to obtain halal certification. Third, Jalb Al Maslahah (public interest) in the form of rights for consumers throughout Indonesia that the products consumed from Papua are clearly halal for the benefit.
Factor Influencing of GCG and Service Quality to Increase Customer Loyalty in Islamic Bank
Zarkasyi, Muhammad Ridlo;
Nurfattah, Arizqiya;
Kamaluddin, Imam;
Cahyani, Meitria
ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32678/ijei.v15i2.753
This research aims to find out the effect of service quality and the implementation of GCG on customer trust, knowing the effect of trust on customer loyalty, and knowing the effect of service quality and the implementation of GCG on customer loyalty. The data that was successfully collected was then analyzed using SEM with AMOS 24 software. The findings in this study state that: a) The implementation of GCG affects customer trust, as well as the quality of service, and has a positive influence on customer trust. b) There is a positive and significant influence of customer trust on customer loyalty. c) the quality of service and the implementation of GCG do not affect customer loyalty. The existence of the customer trust factor as a mediator is getting stronger with no positive influence on service quality and GCG distribution on customer loyalty.
An Analysis of Mudhrabah Contract, Profit Sharing Rate, and Grant (Hibah) of Mudharabah Influence Customer’s Interest to do Saving Case Study: Muamalat Bank, Sragen Branch in 2017
Kamaluddin, Imam;
Cahyo, Eko Nur;
Triani, Finis
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : University of Darusssalam Gontor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/al-iktisab.v2i1.2396
The purpose of this research is to analyze the influence of mudharaba contract, profitsharing rate and grant of mudharabah muthlaqah contract on customer’s interest to do savingand to ascertain how the mechanism of grant distribution on the mudharabah muthlaqahcontract in Muamalat Bank of Indonesia, branch of Sragen. The findings are that MudharabaContract, Profit Sharing Rate and Grant on the Mudharabah contract, had influenced thecustomer’s interest to do saving in Muamalat Bank. Resulted that F test had shown F point asmuch as 2,783 with significant point as much as 0,165 more than 0.05, while determinationcoefficient was shown by R2 as much as 0.093 or 9,3% had influenced on the customer’sinterest to do saving, while the 90,7% had influenced by other factor.
The Jizyah Concept as the Source of Baitul Maal in Supporting the Country's Economy
Syamsuri, Syamsuri;
Akbar, Rohul;
Lahuri, Setiawan bin;
Kamaluddin, Imam;
Ghozali, Mohammad
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : University of Darusssalam Gontor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/al-iktisab.v4i2.5393
Jizyah is one of the sources of income of baitul maal. Jizyah is an obligation/compensation for the protection of life, property, worship, and military responsibility. Jizyah is defined as a tax paid by non-Muslims. Baitul maal is an institution that has a duty to manage the property of the state, both in the form of income and state expenditure. The modern baitul maal can be interpreted as a financial minister or Indonesian bank that can perform actions in the field of budget and revenue of the state with a view to influence the economic path. This research aims to know if the concept of jizyah can be a source of baitul maal in supporting the country's economy. Research uses a library approach by using analysis content to analyse both primary and secondary data. Then write it with a descriptive method. As for the results of this study, Indonesia is one of the democratic countries, so it is not able to collect taxes only from the kafir dzimmi (non-Muslim). Therefore Indonesia applies various taxes to the community, such as income tax (PPh), value added tax (VAT), sales tax on luxury goods (Vat BM), stamp duty, land and building tax (PBB), land and building rights acquisition (BPHTB) as state income.
Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat Wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia
Wahab, Aco;
Kamaluddin, Imam
Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 12 No. 1 (2023): Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah
Publisher : LPPM STIS Hidayatullah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52051/ulumulsyari.v12i1.202
This article aims to understand the implementation of mandatory bequests (wasiat wajibah) for interfaith heirs in Indonesia and the arguments supporting it, as well as critique the implementation. This study is a library research using a qualitative approach. Primary data sources were obtained from the Supreme Court of Indonesia’s decision No. 368.K/AG/1995, related decisions, and the Compilation of Islamic Law. The implementation of mandatory bequests in Indonesia has experienced an expansion of meaning as seen in the Supreme Court's decision No. 368.K/AG/1995, which grants inheritance to interfaith heirs through mandatory bequests. This decision has subsequently become jurisprudence used by judges in resolving similar cases. The decision aims to ensure the welfare of all heirs; however, it contradicts the hadith prohibiting inheritance between people of different religions. Moreover, the Supreme Court’s decision allows interfaith heirs to receive inheritance through mandatory bequests, leading to the perception that religious differences are not a barrier to obtaining inheritance