Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.2
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Journal of Humanity Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Jurnal Konstitusi FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Konstitusi J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Muadalah : Jurnal Hukum Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Ethics and Law Journal: Business and Notary Indonesian Journal of Entrepreneurship & Startups Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Islamic Studies An Nafi’; Multidisciplinary Science Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal Sosial Politik Humaniora
Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN Sudirman Sudirman; Marilang Marilang; Ismail Suardi Wekke
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.647

Abstract

Fokus penelitian ini adalah menemukan resolusi fikhi lingkungan terhadap keadilan lingkungan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan diskriktif kualitatif dengan pendekatan fikhi ligkungan. Lingkungan yang selalu dieksplaotasi baik berskala besar maupun kecil lambat laung memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Meskipun secara institusional ada kementrian dan lembaga khusus yang menangani kegiatan terhadap lingkungan, namun masih sering terdapat oknum yang memenfaatkan kelalaian aparat terkait. Terlebih lagi konsep keadilan lingkungan masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit di wujudkan. Sehingga permasalahan lingkungan masih membutuhkan solusi dalam penanganannya. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam penanganan eksploitasi lingkungan adalam fikhi lingkungan. Sehingga dirumuskan beberapa hal berikut; (1) pembahasan lingkungan adalan pembahasan yang urgen dalam supremasi hukum islam khususnya dalam fikhi lingkungan; (2) kedilan lingkungan adalah amanat syaariat yang harus diwujudkan dalam mencapai kemaslahatan manusia.
Fungsi Asas Kepercayaan Mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Nusriyanti Asri; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19089

Abstract

Penelitian ini menganalisis suatu fungsi asas kepercayan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli melalui elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk menganalisis peran dan fungsi asas kepercayaan serta mengetahui faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang undangan, literature, pendapat ahli, makalah-makalah. Penulis menganalisis Bagaimana peran dan fungsi asas kepercayaan dalam memberikan perlindungan hukum konsumen melalui transaksi jual beli online bahwa Asas kepercayaan ini juga sangat penting dalam melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui timbulnya rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak disini dapat mengikatkan dirinya kepada suatu kontrak yang telah mempunyai suatu kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang sebagaimana telah di tentukan pasal 1338 ayat (1) KHUP Perdata. Namun dapat menganalisa faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan diantara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli online terdapat pada pasal 9 UU RI ITE tentang “Pelaku usaha yang hanya menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan”
Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Tentang Frasa Pekerjaan Lain dalam Undang-Undang Pemilu Ahmad Muh. Randi Azhari Azis; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19972

Abstract

Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik tekah disusun mellalui dan oleh hukum, yaitu zaman sejarah yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 SM) antena pernah mempuyai tidak kurang dari 11 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian constitutionnes memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh parah kaisar atau para preator. Termasuk didalamnya pernyaataan-pernyataan pendapat para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-undang. Konstitusi, Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentul L’Etat General di Francis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan orda et unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham ini merupakanb cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.
THE EFFORTS OF MARITAL RECONCILIATION IN REDUCING DIVORCE RATES Hasnidar; Supardin; Marilang
International Journal of Islamic Studies Vol 2 No 1 (2022): June
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ijis.v2i1.32313

Abstract

This study discusses the arguing family members are involved in the application of the concepts and procedures of engaging a third party or intermediary. This research is a research library. Based on the research findings that have been discussed, husband-wife disputes and mediators can prevent divorce, and can apply and implement the following principles and mechanisms in the process of reconciliation efforts: fairness, realistic and evidence-based, systematic, tactical, strategic, and courageous; the decision through a non-litigation process to appoint family or community leaders; the decision through a semi-litigation process by presenting the parties and concluding with a written assessment by conciliation or expert judgment, so that it might affect how effective it is at reducing the divorce rate, including effective, less effective, and ineffective.
Examining Call for the Dissolution of Indonesian Ulema Council: Siyāsah Syar’íyyah Perspective Abdul Syatar; Muhammad Imran; M Ilham; Kurniati Kurniati; Marilang Marilang; Kamaluddin Nurdin Marjuni
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v22i2.6678

Abstract

The religious authoritative institution of the Indonesian Ulema Council (MUI), is facing infiltration by members connected with acts of terrorism. This leads to public demands for its dissolution under the banner of "Joint Enemy Terrorism". Therefore, this study aimed to assess the possibility of dissolving MUI by reviewing the root causes of terrorism within the religious institution. Through the lens of Islamic political analysis and a critical examination of various data sources, it became evident that the discourse advocating for the dissolution centered around the hashtag #BubarkanMUI#. This hashtag campaign was initiated to frame the participation of MUI members in extremist activities, thereby posing a threat of criminal terrorism. MUI, on the other hand, was beyond dispute due to its strong and legally entrenched position. In this context, the prospect of the dissolution became irrelevant, impractical, and challenging to materialize primarily due to membership issues. The existence of MUI was strengthened and secured through several laws mandating its engagement, including the certification of halal products and regulation of Sharia banking. This showed the religious institution must embark on a thorough evaluation and enhancement of both its structural framework and membership recruitment processes. Regarding the authority to dissolve non-political institutions and organizations, this prerogative should be entrusted to the Constitutional Court, serving as a judicial entity responsible for safeguarding democracy, human rights, and constitutional principles.
Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam Satriani Satriani; Marilang Marilang; Rahman Syamsuddin
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.179

Abstract

This study aims to examine the general review of child adoption, analyze the lawsuit for annulment of adoption of adopted children, and the perspective of Islamic law related to adoptive parents who ask for compensation. The research method used is normative legal research with a literature approach. The results show that; Adopted children are entitled to maintenance and nafkah from adoptive parents. Adopted children do not have inheritance rights from the adoptive family. Adopted children can retain their biological family name or replace it with the name of the adoptive family. Adoption does not change the mahram relationship. Adopted children are entitled to the same protection as biological children. In Islam, adoption is not recognized. Adoptive parents may not ask for back grants to adopted children, including compensation for care. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan umum tentang adopsi anak, menganalisis gugatan pembatalan adopsi anak angkat, dan perspektif hukum Islam terkait orang tua angkat yang meminta ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Anak angkat berhak mendapatkan pemeliharaan dan nafkah dari orang tua angkat. Anak angkat tidak memiliki hak waris dari keluarga angkat. Anak angkat dapat mempertahankan nama keluarga biologisnya atau menggantinya dengan nama keluarga angkat. Pengangkatan tidak mengubah hubungan mahram. Anak angkat berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak biologis. Dalam Islam, adopsi tidak diakui. Orang tua angkat tidak boleh meminta kembali hibah kepada anak angkat, termasuk ganti rugi pengasuhan.Kata Kunci: Adopsi anak, hukum Islam, pembatalan adopsi, gugatan rekonvensi
Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mustadh’afin: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Amrin, Shafwan; Marilang
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.24275

Abstract

This article describes the Mustadh'afin people as people who are weakened from various aspects, both from the lack and lack of attention from the government or the largest Muslim community in Indonesia. Islamic law as the law of causal belief at the end of life makes the Mustadh'Afin people still lack of concern for helping and helping each other and Positive Law as a basic reference for laws or regulations that have been firm to protect, guide and maintain marginalized people. The mustadh'afin as the axis of social dynamics in the scope of the state, where there is a lack of role and empowerment from the parties responsible for addressing and supporting their gap issues. Islam and Positive Law. Because conditionally now it has been shown how the life and fate of the Mustadh'afin themselves are. The results of this study The Mustadh'Afin as a people who are weakened, in Islamic Law has become an order to protect it as in several holy verses of the Qur'an and Hadith, and Positive Law has been firm in several laws to protect and maintain the Mustadhg' Affin. The mandate of the 1945 Constitution emphasizes the obligation of the state to provide the greatest prosperity for the people, and it is the responsibility of the government to meet the needs of its citizens.
Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Tubuh Sales Promotion Girl; Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Tanjung, Abdul Jalil; Marilang
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.24276

Abstract

The topic of discussion in this journal is the legal protection against exploitation of the sales promotion girl (SPG) body which is discussed in the legal order in Indonesia. Sales Promotion Girl (SPG) then received various forms of physical and non-physical exploitation which referred to Law no. 13 Regarding Manpower and the Criminal Code. Sales Promotion Girl (SPG) is a profession for women who are active in marketing or promoting a product by the company. Sales Promotion Girl (SPG) in carrying out their work not infrequently workers have to go to the field in the midst of a crowd to sell or promote products from companies where most of the consumers are men. The Sales Promotion Girl (SPG) body seems to play an important role in marketing the company's products because attractive appearance is the main criterion in this job, workers often experience other forms of exploitation and abuse at work. the author takes the understanding that there is exploitation of women's bodies as Sales Promotion Girl (SPG) and how the law provides legal protection against forms of exploitation experienced by Sales Promotion Girl (SPG) workers and how the analysis of Islamic law and positive law on the exploitation of women's bodies as sales promotion Girls (SPG).
Revitalisasi Fikih Keluarga Sebagai Instrumen Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Ismi, Nur; Kurniati, Kurniati; Marilang, Marilang
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.47489

Abstract

The phenomenon of child sexual violence is becoming more frequent, children should receive special protection for their physical and mental health. This aims to ensure that children can grow and develop well and be protected from the threat of dangerous crimes in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Parents play an important role in preventing sexual violence against children, therefore knowledge and attitudes, as well as parental behavior towards sex education are very important. In this research, two main themes will be discussed, namely; the concept of parenting from a family jurisprudence perspective and the role of parents in preventing sexual violence against children from a family jurisprudence perspective. The question arises whether parents' parenting patterns for children have been regulated in Islamic law, and what is the correct parenting pattern according to family jurisprudence that can prevent sexual violence against children. This research uses the results of a literature search containing theories relevant to the research problem. In this research, an assessment was carried out regarding the concepts and theories used based on literature related to the topic and available. This research is descriptive research which focuses on a systematic explanation of the facts obtained when the research was conducted. From this research it can be understood; The concept of ḥaḍānah or care is explained in three general parts, namely regarding the requirements for a caretaker, the classification of people who have custody, and the length of the care period. The role of parents and family is an important part of the social environment which is needed as a center for children's development towards sexual maturity. Parents must understand and convey sex education to their children. Among the efforts to prevent sexual violence against children are training children to ask permission before entering their parents' room, separating children's beds, getting children used to lowering their eyes and covering their private parts, as well as several other methods which will be explained by the author.
Prospek Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia Wiwik, Wiwik Triulan; Kurniati; Marilang
ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol 8 No 1 (2024): Juni
Publisher : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ifk.v8i1.46899

Abstract

This was motivated by religious problems related to differences between Islamic mass organizations in the method of determining the start of the Hijriah month between Nahdlatul Ulama (imkanrukyat) and Muhammadiyah (wujudul hilal). This research aims to analyze the prospects of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the Unification of the Islamic Calendar in Indonesia. This research method is library research using an Islamic law and astronomy approach. Based on the existing methods, efforts to unify are carried out on both a national and international scale. It is necessary to have a clear, directed mechanism and jointly unite steps to realize the Islamic calendar in Indonesia. For this reason, the proposed calendar usage is the Uhadi calendar (unified Islamic calendar) and the Tawlifi calendar (Synthesized Islamic calendar). With an agreed calendar, it is hoped that this will be the best way without winning or defeating one party and still maintaining the Islamic brotherhood in Indonesia. This research has limitations so it is hoped that future researchers will complete the shortcomings and develop this research.
Co-Authors A Qadir Gassing A. Ummu Fauziyyah Abbas, Abdul Harris Abd. Qadir Gassing Abd. Qadir Gassing Abdul Halim Talli Ahmad Muh. Randi Azhari Azis Aidid, Hasyim Akmal, Andi Muhammad Ali Imron Amin, Imran Rosyadi Amin, Miftahul Amrin, Shafwan Andi Husnul Andi Ratu Bulqis Arbani, Tri Suhendra as-Siddiq, Hasbi Ashabul Kahfi, Ashabul Asman Asman Asmar, Abd. Rais Asmi, Nurul ASNI Atifah, Nurul Rezeki Azhar Sinilele Cindy Eryka Fita Loka A Dedi Aswandi ERLINA erlina erlina Fadli Andi Natsif Farham Rahmat Firda, A. Gassing, A Qadir Gassing, Abd. Qadir Haerandi A Hamsah Hasan, Hamsah Hamsir Hamsir Hamsir Hamzah Hasan Haq, Aisyah Maulidatul Hariani, Nur Fitri Hasbi Hasbi Hasnidar Hasyim Aidid Hilmiah Hilmiah Indra Satriani Intan Sakinah Auliah Islamul Haq Ismail Suardi Wekke Ismi, Nur Israh Maudya Makmur Istiqamah Istiqamah Istiqamah Jamaluddin Jufri Kamaluddin Nurdin Marjuni Kasjim Salenda Kifliansyah, Baso Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Lomba Sultan M Ilham M. Hajir Nonci M. Yogi Riyantama Isjoni Mangkualam, Asnawi Anwar Mappasessu, Mappasessu Misbahul Munir Muh Tabran Muh. Arfah Arif Putra Muhaimin Malaba Muhammad Afdhal Azis Muhammad Imran Muhammad Najib Muhammad Shuhufi, Muhammad Muhammad Syarwan Syarif Muhammad Tahir Musafir Pababbari Musyfikah Ilyas Nirwana Nirwana Nur Fatma Anggraeni Nur, Muhammad Azhar Nurahmad Nurhildawati Nurhildawati Nurjannah Nurjannah Nurjannah Nurjannah Nurjannah, St. Nusriyanti Asri Palangkey, Rahmi Dewanty Putri, Eka Aulia Rahantan, Ahmad Rahman Syamsuddin Rahmi Dewanty Palangkey Riana Riana Ridwan, Muh. Saleh Rifat, Andi Muh. Iqrah Risdayanti Risnawati Risnawati Rohman, Baitur Rosmini Rosmini Sabisa, Siboyanga Sakina Sasmitha, Nisha Pratiwi Satriani Satriani SATRIYAS ILYAS Sri Buyung Sri Sudono Saliro Subehan Khalik Sudirman Sudirman Supardin Syamsu Rijal, Tabhan Syatar, Abdul Tabhan Syamsu Rijal Tanjung, Abdul Jalil Usman Jafar Widya wati Wiwik, Wiwik Triulan Wulandari, Rezky Ayu Zulfikar