Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.667

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-'Adalah Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Journal of Humanity Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Jurnal Konstitusi FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Konstitusi J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Muadalah : Jurnal Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Ethics and Law Journal: Business and Notary Indonesian Journal of Entrepreneurship & Startups Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) An Nafi’; Multidisciplinary Science Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal Sosial Politik Humaniora

Marilang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Author-ID : 466136

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009) Hilmiah Hilmiah; Marilang Marilang; Erlina Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) UU No.5 Tahun 1999 terhadap jasa pelayanan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan putusan antara Majelis KPPU dan Hakim Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus pelangggaran Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka merujuk dari hasil penelitian ini, Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusannya dinilai keliru sehingga perlu diluruskan.Sedangkan, KPPU dan Mahkamah Agung telah tepat dalam menjatuhkan putusannya sehingga perlu dipertahankan.Kata kunci: Diskriminasi, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA Nurhildawati Nurhildawati; Marilang Marilang; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar dalam Penanganan Kasus Kartel usaha. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik wawancara dan observasi. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penanganan tersebut berjalan kurang efektif karena pencegahan yang dilakukan KPPU tidak ada target pertahun dan belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah dan penegakan hukumnyapun bisa memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak mengatur berapa kali perpanjangan waktu pemeriksaan perkara. Implikasi dari penelitian ini adalah KPPU harus meningatkan sosialisai pencegahan kartel keseluruh lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih menigkatkan kualitas keahlian penegakan hukum di KPPU.Kata Kunci: Kartel, KPPU, Monopoli.

EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Dedi Aswandi; Marilang Marilang; Nurjannah Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Jenis penenelitian ini tergolong normatif-empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dengan tehnik pengolaan data dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara dan observasi dan sumber data sekunder yaitu referensi buku dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen sudah cukup efektif dan menjadi wadah yang efisien untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dikarenakan prinsip yang digunakan yakni Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut data yang diperoleh sebanyak 27 kasus yang masuk ke BPSK, 13 Kasus yang telah selesai ditahap mediasi dan 4 kasus pada tahap konsiliasi, selebihnya 10 kasus yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Adapun factor penghambat penyelesaian sengketa konsumen di BPSK antara lain:1. Salah satu pihak tidak hadir,2. Pelaku usaha yang merasa besar, 3. Permasalahan saran dan prasarana.Kata Kunci : Efektivitas; Konsumen; Sengketa

Legalitas Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Angkot Pete-Pete di Kota Makassar Nirwana Nirwana; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13056

AbstrakPelanggaran oleh supir angkot (pete-pete) di Antang Manggala Kota Makassar dari waktu ke waktu telah meningkat, Ini disebabkan oleh manusia itu sendiri kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentigan-kepentingan manusia ceroboh, Lalai, bahkan kesengajaan menjadi actor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penegakan hokum dan sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas oleh Angkot (Pete-pete). Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 273-pasal 313 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan ialah Pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL Haerandi A; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran badan pengawas obat dan makanan terkait peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar kurang berjalan dengan baik. Untuk mencengah peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar, maka pihak BPOM harus lebih meningkatkan kinerja dengan cara rutin melakukan pemeriksaan untuk mengawasi peredaran obat tradisional ilegal. Implikasi dari penelitaian ini adalah: Hendaknya BPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peredaraan obat tradisional ilegal harus lebih telitih terhadap peredaran obat tradisional ilegal, baik sebelum diedarkan dan/atau setelah beredar di pasaran.

Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai Nur Fatma Anggraeni; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14246

Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasusu Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018), dengan mengemukakan permasalahan dibagi dua yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian bersumber dari bahan primer dan sekunder yaitu mengolah data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti surat dana alat bukti saksi. Adapun analisis penulis yaitu akta dibawah tangan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan megikat seperti kekuatan akta autentik sesuai yang diatur dalam Pasal 1874 yang membahas bahwa salah atu syarat formil akta dibawah tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur.

Keberlakuan Asas Lampaunya Waktu (Rechtverwerking) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Muhammad Irfan; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15280

Penelitian ini bertujuan mengetahui keberlakukan asas lampaunya waktu (Rechtverwerking) dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia serta untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan rechtverwerking terhadap kasus sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1083/K/Pdt/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa keberlakuan rechtverwerking dalam hukum pertanahan di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial dan diterapkan dalam berbagai yurisprudensi pengadilan sehingga dalam penerapannya rechtverwerking sangat digantungkan pada putusan hakim yang mengadili perkara. Keberadaan rechtverwerking saat ini telah diwujudkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan dari sistem publikasi negatif pendaftaran dan sebagai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah sebagaimana diwujudkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/2016. Hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/ 2016 adalah hakim melihat pada unsur/syarat rechtverwerking sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni telah diterbitkan sertipikat, lewat waktu 5 (lima) tahun, dikuasai oleh pemegang sertipikat, dan tidak adanya protes atas gugatan dalam waktu yang ditentukan. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim kurang mempertimbangkan mengenai unsur itikad baik Penggugat maupun Tergugat dalam perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.

Kedudukan Akta Tanah Yang Dibuat Oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Risnawati Risnawati; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15362

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan akta tanah yang dibuat oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) di Kecmatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perudang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan akta tanah yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba memiliki kekuatan hukum sempurna karena bentuk akta sesuai dengan undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Camat itu sendiri, dan akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang Muhaimin Malaba; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16973

The rights of suspects are part of Human Rights (HAM). In the criminal justice system, investigators who examine suspects (who should be suspected of committing a criminal act) must position the suspect as a subject of criminal investigation (not an object) based on the principle of presumption of innocence and with all rights that must be fully respected, protected and fulfilled by investigators. for the sake of creating legal certainty (equality before the law). This is what must be understood and guided in every law enforcement for all parties involved in the process of examining criminal acts so that the examination process by means of the inquisitor or inquisitorial system does not recur.

Maqashid Shariah: Implementation of the Salus Populi Suprema Lex Esto Principle in the Litigation Process During the Covid-19 Pandemic A. Ummu Fauziyyah; Abd. Qadir Gassing; Marilang Marilang
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 7, No 2 (2021): 11 Articles, Pages 181-378
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/fitrah.v7i2.4527

The Covid-19 pandemic which has been afflicting Indonesians since the beginning of 2020 has a tremendous influence on their lives in variety of ways. The Indonesian government has taken steps to ensure that citizens are protected and that the number of positives is reduced. Keeping the rights of people seeking justice to continue litigating during the Covid-19 pandemic while simultaneously guaranteeing the safety of those infected with the virus is problematic in the field of law enforcement and justice during the Covid-19 epidemic. As a result, the government through the Supreme Court of Indonesia used the Salus Populi Suprema Lex Esto principle which means that people's safety is the highest law by passively using technology in litigation and increasing the supporting facilities for strict health protocols throughout the judiciary, including the Sungguminasa Religious Court. In the context of Maqashid Syariah, the goal of this study was to show and explain the harmony of the use of the Salus Populu Suprema Lex Esto Principle during the Covid-19 Pandemic. This study took a qualitative and empirical approach. The study of primary data source was interviews conducted by judges and court personnel. Collecting, decreasing, presenting, and describing results were all part of the data analysis process. The findings of the investigation revealed that during the Covid-19 epidemic, the government's efforts to uphold justice while preserving the safety of the human soul, such as Maqashid Syariah's of the hifz an-nafs, which is at the primary level was dharuriyyah

Co-Authors A, Asriawan A, Asrullah A. Ummu Fauziyyah Abbas, Abdul Harris Abd. Qadir Gassing Abd. Qadir Gassing Abd. Rais Asmar Abdul Halim Talli Ahmad Muh. Randi Azhari Azis Aidid, Hasyim Akmal, Andi Muhammad Ali Imron Amin, Imran Rosyadi Amin, Miftahul Amrin, Shafwan Andi Husnul Andi Ratu Bulqis Arbani, Tri Suhendra as-Siddiq, Hasbi Ashabul Kahfi, Ashabul Asman Asman Asmi, Nurul ASNI Atifah, Nurul Rezeki Azhar Sinilele Bahar, Elsa Wildia Cindy Eryka Fita Loka A Dedi Aswandi ERLINA erlina erlina Fadli Andi Natsif Farham Rahmat Firda, A. Gassing, A Qadir Gassing, Abd. Qadir Haerandi A Hamsah Hasan, Hamsah Hamsir Hamsir Hamsir Hamzah Hasan Haq, Aisyah Maulidatul Haq, Fitri Maylan Hariani, Nur Fitri Hasbi Hasbi Hasnidar Hasyim Aidid Herman, Muhammad Akbar Hilmiah Hilmiah Indra Satriani Intan Sakinah Auliah Islamul Haq Ismail Suardi Wekke Ismi, Nur Israh Maudya Makmur Istiqamah Istiqamah Istiqamah Jailuddin, Syuaib Jamaluddin Jufri Kamaluddin Nurdin Marjuni Kasjim Salenda Kifliansyah, Baso Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Lomba Sultan M Ilham M. Hajir Nonci M. Yogi Riyantama Isjoni Mangkualam, Asnawi Anwar Mappasessu, Mappasessu Misbahul Munir Muh Tabran Muh. Arfah Arif Putra Muhaimin Malaba Muhammad Afdhal Azis Muhammad Imran Muhammad Najib Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Muhammad Syarwan Syarif Muhammad Tahir Musafir Pababbari Musyfikah Ilyas N, Nurhaerat Nirwana Nirwana Nonci, Hajir Nonci, M Hajir Nonci, M. Hajir Nonci, Muhammad Hajir Nur Fatma Anggraeni Nur, Muhammad Azhar Nurahmad Nurdiyanto, Irwan Nurhildawati Nurhildawati Nurjannah Nurjannah Nurjannah Nurjannah Nurjannah, St. Nusriyanti Asri Palangkey, Rahmi Dewanty Putri, Eka Aulia Qorina, Ulfa R, Rahmawati Rahantan, Ahmad Rahman Syamsuddin Rahmi Dewanty Palangkey Riana Riana Rifat, Andi Muh. Iqrah Risdayanti Risnawati Risnawati Rohman, Baitur Rosmini Rosmini S, Samsidar Sabisa, Siboyanga Sakina Sakti, Salwa Nurfauziyah Sasmitha, Nisha Pratiwi Satriani Satriani SATRIYAS ILYAS Siola, M. Nasir Siola, Nasir Sri Buyung Sri Sudono Saliro Subehan Khalik Sudirman Sudirman Supardin Syamsu Rijal, Tabhan Syatar, Abdul Tabhan Syamsu Rijal Tanjung, Abdul Jalil Usman Jafar Widya wati Wiwik, Wiwik Triulan Wulandari, Rezky Ayu Zikri, Abdalul Zulfikar

Title

Found 94 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 94 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 94 Documents
Search