Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.2
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Journal of Humanity Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Jurnal Konstitusi FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Konstitusi J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Muadalah : Jurnal Hukum Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Ethics and Law Journal: Business and Notary Indonesian Journal of Entrepreneurship & Startups Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Islamic Studies An Nafi’; Multidisciplinary Science Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal Sosial Politik Humaniora
Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Eksistensi Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Bantaeng Jufri; Kurniati; Marilang
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 1 (2024): Education and Islamic Studies (Januari-Juni)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i1.303

Abstract

Menjadi Penyuluh Agama Islam merupakan pilihan profesi yang sangat membanggakan. Disebabkan karena selain memenuhi kewajiban agama untuk mengajak pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran atau sering diistilahkan amar makruf nahi mungkar, juga untuk memenuhi tugas kedinasan sebagai Pegawai Kementerian Agama yang diberi tugas dan wewenang penuh untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama serta konsultasi dan pembangunan dengan bahasa agama di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan sebagai Penyuluh Agama Islam ini merupakan penghargaan dari pemerintah kepada tokoh-tokoh agama dengan harapan mereka dapat berperanserta mensukseskan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang agama. Dengan demikian, keberadaan Penyuluh Agama Islam di tengah-tengah masyarakat ini sangat signifikan dan diperlukan. Penyuluh Agama Islam menjadi inspirator, motivator, stabilisator, dan dinamisator pembangunan di tengah-tengah masyarakat dengan bahasa agama Islam. Hal ini disebabkan karena pembangunan nasional bangsa Indonesia bukan hanya dimensi fisik-material, tetapi harus diimbangi juga dengan pembangunan mental-spritual. Sebagaimana dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya disebutkan “Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesiaa Raya”. Dalam lagu ini terdapat bahasa bangunlah jiwanya di sinilah pentingnya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam untuk membangun jiwa spiritual masyarakat Indonesia yang agamis danmoderat. Peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam untuk membangun jiwa keagamaan masyarakat yang moderat sangat dibutuhkan. Karena ancaman bangsa Indonesia sekarang ini adalah maraknya paham-paham keagamaan yang radikal dan liberal yang dapat memecah-belah umat Islam bahkan akan menghancurkan suatu bangsa.
Problematika Pemberlakuan Hukum Islam di Negara Nomokrasi Indonesia Muhammad Tahir; Kurniati; Marilang
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.342

Abstract

Artikel ini membahas tentang bagaimana teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari perpustakaan seperti buku-buku sejarah. Hasil penelitian ini adalah sejarah hukum Islam di Indonesia diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa para ulama yang kemudian masuk kepada wilayah kerajaan. Tantangan berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah belum ditransformasinya hukum Islam ke dalam hukum nasional, tantangan politik, tantangan kultural, tantangan sosial. Solusi dalam penerapan hukum Islam di Inonesia adalah transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, Adaptasi hukum Islam dan hukum nasional serta budaya masyarakat yang perlu menerapkan hukum Islam dalam kehidupan.
Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa) Wulandari, Rezky Ayu; Marilang, Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16485

Abstract

Penulis membahas tentang peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di kab.Gowa. Maraknya tindakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak dibawah umur dibuktikan dari data yang saya dapatkan pada kepolisian resort gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Sumber data penelitian adalah Polres Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual kepada anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan preventif dan respresif. (2) Faktor yang menghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak dapat diperdaya dengan segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Implikasi dari penelitian ini adalah aparat kepolisian yang menangani langsung tetang masalah hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya. Serta kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
Efektivitas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah: Studi Kabupaten Gowa Amin, Imran Rosyadi; Marilang; Asmar, Abd. Rais
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21153

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.
Implementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim di Kabupaten Jeneponto Rifat, Andi Muh. Iqrah; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21754

Abstract

Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Buildings and the Joint Decree (SKB) of 2 Ministers on the Construction of Non-Muslim Houses of Worship by describing some of the results of the research while on site. This research in Kec. Binamu Kab. Jeneponto, field research with an empirical approach which is one of the research methods that uses descriptive data in the form of words from related parties which is then supported by various literary sources from books, journals, articles, theses and other written works. The results obtained by the author in this study Implementation of Ministerial Decree No. 2, 8 and 9 of 2006 and Regional Regulation No. 3 of 2014 Regarding Buildings, everything has been clearly regulated and has been running properly. Without exception the construction of houses of worship which often triggers conflicts to this day. Even though it is clear that the provisions in the above rules do not distinguish between the construction of Muslim and non-Muslim houses of worship. Because the administrative requirements are the same.
Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak Sasmitha, Nisha Pratiwi; Marilang; Arbani, Tri Suhendra
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22047

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang analisis terhadap transaksi jual beli melalui e-commerce terkait kesepakatan para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis, dan pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce serta akibat hukumnya jika tidak terpenuhi kesepakatan sempurna dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli dan makalah-makalah. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Application of Criminal Offenders Misuse of National Identification Numbers for Phone Card Registration in Makassar City Sri Buyung; Marilang; Kahfi, Ashabul
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22403

Abstract

The research aims to investigate the protection of privacy rights for SIM card users under the registration system and identify obstacles faced by individuals misusing others' National Identification Numbers (NIK) without consent. This study employs a combination of normative legal research and empirical legal research, focusing on telecommunications businesses in Makassar City, South Sulawesi Province. Data collection involves primary and secondary sources. The findings indicate that despite the absence of specific laws on starter pack registration, Indonesian citizens are protected by constitutional, administrative, ITE (Information and Electronic Transactions), and personal data protection laws. However, obstacles exist in enforcing criminal offenses related to NIK misuse, including outlet registration by actors lacking buyer identities due to fierce competition and public preference for instant solutions without considering the consequences of using others' NIK for SIM card registration.
Responsible Mining Governance: Minimizing Environmental Impact for a Better Future Marilang
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v11i1.48065

Abstract

Mining management regulations aim to create new buildings that meet the needs of the community. Good mining management can transform Indonesia into the country with the strongest economy in the world through the implementation of the concept of Indonesia. The proposal aims to strengthen the character of the NKRI as a legitimate state and prosper its people through the exploitation of mineral resources. This study has already demonstrated Indonesia's responsibility for building communities in mining areas under Article 33 UUD 1945. The Mining Management System in the national legal system is intended to organize mining with a vision of the welfare state. This prompted him to strengthen the legislation as the basis for the validity of a national mining policy. Mining governance is framed in a legal framework of social justice as a manifestation of the welfare state. Mining activities that do not prosper the people will lose their legitimacy (Pancasila), constitutional (UUD 1945), and social. Total mining governance is based on the principle of sustainable development for the well-being of the people.
Analysis of the Theory of the Enactment of Islamic Law: Implications and Challenges in the Indonesian Context Mappasessu, Mappasessu; Marilang, Marilang; Akmal, Andi Muhammad
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): JHK-June
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i4.175

Abstract

Applying Islamic law, there needs to be a deep understanding of the theory of the enactment of Islamic law by the principles of national law, justice, and national values, this paper dissects the analysis of the theory of the enactment of Islamic law, How is the conceptual framework of the theory of the enactment of Islamic law in Indonesia, and What is the purpose of understanding the theory of the enactment of Islamic law in Indonesia, using the library research method is a study whose data is in the form of theories, concepts of thoughts and ideas, examining data and events that have occurred among Muslims in Indonesia in previous research, writing books and articles then continued research using relevant legal reasoning methodologies whose results found a condition that we can realize the complexity and challenges in integrating aspects of Islamic law into a country's national legal system,  including in the Indonesian context.
Prinsip Dasar Restorative Justice dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Nur, Muhammad Azhar; Jafar, Usman; Marilang, Marilang; Shuhufi, Muhammad
Jurnal Diskursus Islam Vol 12 No 2 (2024): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v12i2.50767

Abstract

The central issue of this study was the concept of restorative justice for children in confrontation with the law from an Islamic legal standpoint. This was a qualitative study employing a normative (syar'i) methodology. This study utilized primary data sources, including information from the Police, Prosecutors, Judges, and Social Institutions. And secondary sources such as books, journals, and articles. This study utilized observation, interviews, documentation, and reference tracking to acquire its data. Data processing and analysis procedures were implemented in a series of processes, including data selection, data examination, data classification, and data compilation. Based on the findings of this study, the fundamental elements of restorative justice in resolving criminal cases involving children in confrontation with the law are child protection, the best interests of the child, and kinship. In criminal cases involving children in dispute with the law, the concepts of restorative justice were implemented through mediation, deliberation, consensus, direction, and supervision of children. In criminal cases involving children in dispute with the law, the practice of restorative justice has the social effects of eradicating the stigma or labeling of children as mischievous, as well as promoting child growth and child development.
Co-Authors A Qadir Gassing A. Ummu Fauziyyah Abbas, Abdul Harris Abd. Qadir Gassing Abd. Qadir Gassing Abdul Halim Talli Ahmad Muh. Randi Azhari Azis Aidid, Hasyim Akmal, Andi Muhammad Ali Imron Amin, Imran Rosyadi Amin, Miftahul Amrin, Shafwan Andi Husnul Andi Ratu Bulqis Arbani, Tri Suhendra as-Siddiq, Hasbi Ashabul Kahfi, Ashabul Asman Asman Asmar, Abd. Rais Asmi, Nurul ASNI Atifah, Nurul Rezeki Azhar Sinilele Cindy Eryka Fita Loka A Dedi Aswandi ERLINA erlina erlina Fadli Andi Natsif Farham Rahmat Firda, A. Gassing, A Qadir Gassing, Abd. Qadir Haerandi A Hamsah Hasan, Hamsah Hamsir Hamsir Hamsir Hamzah Hasan Haq, Aisyah Maulidatul Hariani, Nur Fitri Hasbi Hasbi Hasnidar Hasyim Aidid Hilmiah Hilmiah Indra Satriani Intan Sakinah Auliah Islamul Haq Ismail Suardi Wekke Ismi, Nur Israh Maudya Makmur Istiqamah Istiqamah Istiqamah Jamaluddin Jufri Kamaluddin Nurdin Marjuni Kasjim Salenda Kifliansyah, Baso Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Lomba Sultan M Ilham M. Hajir Nonci M. Yogi Riyantama Isjoni Mangkualam, Asnawi Anwar Mappasessu, Mappasessu Misbahul Munir Muh Tabran Muh. Arfah Arif Putra Muhaimin Malaba Muhammad Afdhal Azis Muhammad Imran Muhammad Najib Muhammad Shuhufi, Muhammad Muhammad Syarwan Syarif Muhammad Tahir Musafir Pababbari Musyfikah Ilyas Nirwana Nirwana Nur Fatma Anggraeni Nur, Muhammad Azhar Nurahmad Nurhildawati Nurhildawati Nurjannah Nurjannah Nurjannah Nurjannah Nurjannah, St. Nusriyanti Asri Palangkey, Rahmi Dewanty Putri, Eka Aulia Rahantan, Ahmad Rahman Syamsuddin Rahmi Dewanty Palangkey Riana Riana Ridwan, Muh. Saleh Rifat, Andi Muh. Iqrah Risdayanti Risnawati Risnawati Rohman, Baitur Rosmini Rosmini Sabisa, Siboyanga Sakina Sasmitha, Nisha Pratiwi Satriani Satriani SATRIYAS ILYAS Sri Buyung Sri Sudono Saliro Subehan Khalik Sudirman Sudirman Supardin Syamsu Rijal, Tabhan Syatar, Abdul Tabhan Syamsu Rijal Tanjung, Abdul Jalil Usman Jafar Widya wati Wiwik, Wiwik Triulan Wulandari, Rezky Ayu Zulfikar