Articles
Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa)
Wulandari, Rezky Ayu;
Marilang, Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16485
Penulis membahas tentang peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di kab.Gowa. Maraknya tindakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak dibawah umur dibuktikan dari data yang saya dapatkan pada kepolisian resort gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Sumber data penelitian adalah Polres Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual kepada anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan preventif dan respresif. (2) Faktor yang menghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak dapat diperdaya dengan segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Implikasi dari penelitian ini adalah aparat kepolisian yang menangani langsung tetang masalah hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya. Serta kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
Efektivitas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah: Studi Kabupaten Gowa
Amin, Imran Rosyadi;
Marilang;
Asmar, Abd. Rais
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21153
Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.
Implementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim di Kabupaten Jeneponto
Rifat, Andi Muh. Iqrah;
Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21754
Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Buildings and the Joint Decree (SKB) of 2 Ministers on the Construction of Non-Muslim Houses of Worship by describing some of the results of the research while on site. This research in Kec. Binamu Kab. Jeneponto, field research with an empirical approach which is one of the research methods that uses descriptive data in the form of words from related parties which is then supported by various literary sources from books, journals, articles, theses and other written works. The results obtained by the author in this study Implementation of Ministerial Decree No. 2, 8 and 9 of 2006 and Regional Regulation No. 3 of 2014 Regarding Buildings, everything has been clearly regulated and has been running properly. Without exception the construction of houses of worship which often triggers conflicts to this day. Even though it is clear that the provisions in the above rules do not distinguish between the construction of Muslim and non-Muslim houses of worship. Because the administrative requirements are the same.
Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak
Sasmitha, Nisha Pratiwi;
Marilang;
Arbani, Tri Suhendra
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22047
Penelitian ini menganalisis tentang analisis terhadap transaksi jual beli melalui e-commerce terkait kesepakatan para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis, dan pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce serta akibat hukumnya jika tidak terpenuhi kesepakatan sempurna dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli dan makalah-makalah. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Application of Criminal Offenders Misuse of National Identification Numbers for Phone Card Registration in Makassar City
Sri Buyung;
Marilang;
Kahfi, Ashabul
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22403
The research aims to investigate the protection of privacy rights for SIM card users under the registration system and identify obstacles faced by individuals misusing others' National Identification Numbers (NIK) without consent. This study employs a combination of normative legal research and empirical legal research, focusing on telecommunications businesses in Makassar City, South Sulawesi Province. Data collection involves primary and secondary sources. The findings indicate that despite the absence of specific laws on starter pack registration, Indonesian citizens are protected by constitutional, administrative, ITE (Information and Electronic Transactions), and personal data protection laws. However, obstacles exist in enforcing criminal offenses related to NIK misuse, including outlet registration by actors lacking buyer identities due to fierce competition and public preference for instant solutions without considering the consequences of using others' NIK for SIM card registration.
Responsible Mining Governance: Minimizing Environmental Impact for a Better Future
Marilang
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v11i1.48065
Mining management regulations aim to create new buildings that meet the needs of the community. Good mining management can transform Indonesia into the country with the strongest economy in the world through the implementation of the concept of Indonesia. The proposal aims to strengthen the character of the NKRI as a legitimate state and prosper its people through the exploitation of mineral resources. This study has already demonstrated Indonesia's responsibility for building communities in mining areas under Article 33 UUD 1945. The Mining Management System in the national legal system is intended to organize mining with a vision of the welfare state. This prompted him to strengthen the legislation as the basis for the validity of a national mining policy. Mining governance is framed in a legal framework of social justice as a manifestation of the welfare state. Mining activities that do not prosper the people will lose their legitimacy (Pancasila), constitutional (UUD 1945), and social. Total mining governance is based on the principle of sustainable development for the well-being of the people.
Paradigma dan Konsep Integrasi Ilmu
M, Marilang;
Bahar, Elsa Wildia
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 12 (2024): July
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12738729
This paper aims to find out what the paradigm and concept of knowledge integration are related to high specialization in varios disciplines which causes fragmentation of knowledge. This creates challengs in dealing with the complexity of global problems that cannot be solved with asingle discipline approach. A new paradigm is needed that encourages the ontegration of knowledge to be crucial in facing the dynamics of the times that demand comprehensive and collaborative solutions. The method used for this paper is qualitative research using library study data collection techniques. A paradigm is a person’s way of viewing themselves and their environment which will influence them in thinking , behaving and behaving. Apart from that , paradigm can also mean a set of assumptions, concepts, values and practices that are applied in viewing reality in the same community, especially in intellectual disciplines and integration is a combination of separate parts into one whole , in other words integrated means holistic or comprehensive. While syncretism is an effort to combine general knowledge with religious knowledge to create a new form of science and islam.
Harmonisasi Pluralitas Dalam Bingkai Hukum Islam di Indonesia
A, Asriawan;
K, Kurniati;
M, Marilang
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12745121
Plurality in Indonesia is not a new problem, but something that has existed for a long time. Indonesia was built from a nation-state structure that cannot avoid the inevitability of diversity. History has written its reality through the form of Indonesian independence as a result of working together from the pluralistic strength of this nation. This research is a library research (Library Research) which aims to analyze the form of harmonization of plurality within the frame of Islamic law in Indonesia and the implementation of plurality within the frame of Islamic law in Indonesia. In this research, the authors used a normative approach, namely an approach with the aim of finding plurality in Indonesia, so that it is hoped that they can analyze the form of harmonization and implementation of plurality within the framework of Islamic law in Indonesia. Based on the research results, the form of harmonization of plurality within the framework of Islamic law is emphasized in QS. al-Hujurat/33. Islam does not deny plurality in society, because plurality itself is considered something that is God's law. The plurality of religions that have existed for a long time in Indonesia should be accepted by all religious adherents if we want to create a harmonious, harmonious and peaceful nation even though theology is different. In terms of implementation, it can be seen from the presence of religious tolerance in Indonesia. Recognition of religious, ethnic and racial diversity in Islamic law will create an inclusive and fair foundation for all Indonesian citizens. If the understanding and implementation of plurality within the framework of Islamic law is successfully achieved, then society will experience progress towards harmony and justice.
Analysis of the Theory of the Enactment of Islamic Law: Implications and Challenges in the Indonesian Context
Mappasessu, Mappasessu;
Marilang, Marilang;
Akmal, Andi Muhammad
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): JHK-June
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61942/jhk.v1i4.175
Applying Islamic law, there needs to be a deep understanding of the theory of the enactment of Islamic law by the principles of national law, justice, and national values, this paper dissects the analysis of the theory of the enactment of Islamic law, How is the conceptual framework of the theory of the enactment of Islamic law in Indonesia, and What is the purpose of understanding the theory of the enactment of Islamic law in Indonesia, using the library research method is a study whose data is in the form of theories, concepts of thoughts and ideas, examining data and events that have occurred among Muslims in Indonesia in previous research, writing books and articles then continued research using relevant legal reasoning methodologies whose results found a condition that we can realize the complexity and challenges in integrating aspects of Islamic law into a country's national legal system, including in the Indonesian context.
Konstruk Teori dan Paradigma Pengetahuan
M, Marilang;
N, Nurhaerat
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 3 (2024): Madani, Vol. 2, No. 3 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12702832
The aim of this research is to explain, analyze and understand the theoretical construct of the philosophy of science paradigm. The type of research used is data collection techniques, library research, which examines, searches for and collects information from various sources. Basically, a theory is formulated to explain existing phenomena. Building a theory which is an abstract of a number of concepts agreed upon in definitions will experience development, and this development occurs when the theory is no longer relevant and no longer functions to solve problems. Acceptance of a theory in the scientific community does not mean that the theory has absolute truth. Every theory is always influenced by the assumptions and methods of the scientist who formulated it. The ability of a theory to predict what will happen is a criterion for the validity of the theory. Therefore, it is necessary to understand theoretical constructs as a basis for scientific research.