Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.667
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Journal of Humanity Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Jurnal Konstitusi FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Konstitusi J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Muadalah : Jurnal Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Ethics and Law Journal: Business and Notary Indonesian Journal of Entrepreneurship & Startups Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) An Nafi’; Multidisciplinary Science Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal Sosial Politik Humaniora
Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Professional Ethics and Notary Responsibilities Review of Law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics of 2015 Muh Tabran; marilang; Hamsir; Firda, A.
Indonesian Journal of Entrepreneurship and Startups Vol. 1 No. 2 (2023): July 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijes.v1i2.4751

Abstract

Notary professional positions that provide a form of service to the community, notaries need to determine moral standards in carrying out duties, and authority and obligations. the importance of the role and position of a notary in society, the notary is obliged to uphold the morals, dignity and honor of public officials. Professional ethics and moral responsibility of a notary is the basis for the implementation of notary professional ethics and is governed by notary profession law. In essence, a notary is a general legal official who is authorized to act honestly in all actions, agreements and statutory regulations. Personnel who occupy the position of notary public must comply with the Law on Notary Practices and the Code of Professional Ethics. When carrying out duties and serving social interests, a person must maintain his dignity and may not take illegal actions against the provisions in carrying out the duties of a notary
Analysis of Islamic Law on Consumer Protection in Hajj and Umrah Business in Indonesia Palangkey, Rahmi Dewanty; Gassing, A Qadir; Salenda, Kasjim; Marilang,, Marilang; Syamsu Rijal, Tabhan
al-'adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v18i1.7533

Abstract

This research is motivated by the failure of thousands of Umrah pilgrims to go to Mecca since 2017 but do not get their rights as consumers. Several facts prove that although regulations related to Hajj and Umrah organizers as well as the Consumer Protection Act have explicitly regulated consumer rights, in reality the pilgrims who are victims of hajj and umrah travel agency fraud are still not getting consumer protection. This research is a descriptive qualitative research using a normative juridical approach. Sources of data used in this study are primary data and secondary data obtained from interviews and document studies. This study concludes that the presence of Law No. 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah contains the spirit of upholding consumer protection in the Hajj and Umrah business. However, its success is largely determined by the extent to which the regulator empowers internal supervisors to prevent irresponsible practices of hajj and umrah travel agencies. On this side, unfortunately, the role of guidance, supervision and legal protection carried out by the Indonesian Ministry of Religion as a regulator in protecting Hajj and Umrah pilgrims seems to be still at a very low level.
Sejarah Perkembangan Filsafat Ilmu Zulfikar; Marilang
JSPH : Jurnal Sosial Politik Humaniora Vol. 1 No. 1 (2024): April
Publisher : CV Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filsafat merupakan proses berpikir secara mendalam dan juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh. Filsafat akan menggali hakikat ilmu yang tidak ada hentinya untuk mencapai sasaran yaitu kebenaran dan kenyataan. Kelahiran suatu ilmu tidak dapat dipisahkan dari peranan filsafat. Maka dengan mengulas sejarah kita akan mengetahui bagaimana perkembangan filsafat ilmu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Filsafat pertama kali muncul pada zaman Yunani kuno oleh Thales, yang mengatakan bahwa alam ini berasal dari air karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Terdapat pula bebrapa ahli filsafat yang lain diantaranya, Heracelitos, permenides, Plato dan Aristolteles. Pada periode pertengan filsafat mengalami kemunduran diakibatkan adanya doktrin dari pihak gereja-gereja yang membatasi pemikiran-pemikiran para ilmuan kala itu. Filsafat kembali berkembang pada periode modern, seperti pemikiran rasionalisme, empirisme dan kritisme disamping itu ajaran-ajaran gereja memudar.
DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR Marilang, Marilang
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5383

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Kenyataan tersebut menuai tanggapan dan kritik dari banyak kalangan, utamanya para pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak yang juga disertai dengan alasan-alasan logis. Alasan-alasan yang menolak dan yang menerima, tentu disertai alasan masingmasing dari segi manfaat dan mudharatnya. Pertimbanganpertimbangan hukum pemberian dispensasi perkawinan itulah yang akan dijadikan fokus kajian penulis dengan pendekatan sosiologi hukum, terkhusus hukum progressif
KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH Marilang, Marilang M
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7549

Abstract

Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung norma hukum “Anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan bahwa norma hukum dalam pasal ini melanggar konstitusi karena menimbulkan ketidakadilan sosial (diskriminasi)terhadap anak luar nikah dibandingkan dengan anak sah. Kemudian, melalui putusan tersebut, MK mengganti dengan norma hukum baru bahwa “Anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, melainkan juga terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka memiliki hubungan darah”. Secara yuridis normatif, putusan MK tersebut memberikan landasan jaminan keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah seperti juga anak sah dalam bentuk pemenuhan hak-hak keperdataannya oleh ayah biologisnya sekalipun dalam batas-batas tertentu. Namun ketika hendak dikontekstualkan, ternyata putusan MK tersebut menghadapi permasalahan-permasalahan mendasar yang membutuhkan pencermatan secara akademik, terutama:1. Sejauh manakah keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi? 2. Dalam bentuk keadilan sosial bagaimanakah terhadap anak luar nikah yang dimaksud putusan MK? 3. Bagaimanakah putusan MK memberikan jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan dalam mewujudkan keadilan soaial terhadap anak luar nikah? Beberapa permasalahan ini akan diteliti dan dikaji melalui metode penelitian pustaka dengan pendekatan filsafat keadilan sosial. Kajian terhadap masalah tersebut ditemukan bahwa: 1. Keadilan yang dimaksud putusan MK adalah keseimbangan distribusi hak-hak keperdataan antara anak sah dengan anak luar nikah oleh ayahnya; 2. Bentuk keadilan dimaksud putusan MK adalah meliputi hak-hak keperdataan yang terbatas bagi anak luar nikah dibandingkan dengan anak sah; 3. Putusan MK belum memberikan jaminan perlindungan terhadap perwujudan hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam Hasan, Hamsah; Marilang, Marilang; Kurniati, Kurniati
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 14 No 2 (2021): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v14i2.2076

Abstract

This study focuses on the socio-political influence on the formation of Islamic law and vice versa. The establishment of Islamic law or tarikh al-Tasyri has begun since the early days of prophethood, the Khulafauurasyidin, Umawiya, Abbasid, Ottoman-era until entering the era of the Nation-State in the 15th century Hijriah. This research is a library research-based by tracing various references related to the discussion. This study found that the formation of Islamic law was marked by the birth of several products of Islamic law legislation that had existed from the late 80s until the early 90s. The birth of Islamic law products cannot be separated from the socio-political influences. The continuity of the existence of Islamic law and the state socio-politics influence and reinforce each other. In fact, this phenomenon is not only in Indonesia but also in many Muslim-majority countries.
Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City saliro, srisudonosaliro; Marilang, Marilang; Kurniati, Kurniati
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 14 No 1 (2021): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v14i1.2079

Abstract

This paper aims to describe and analyze the reality of the involvement of local governments in legal aspects that have a function as a means of connecting dialogue that the Singkawang City FKUB will carry out within the framework of maintaining social harmonization between religious communities in this city. This paper will focus on the communication of tolerance carried out by FKUB based on the means of legislation and regulations set by the local government. This type of research is qualitative, and the technique of obtaining data is using observations and interviews. This paper finds that local government laws related to harmonization are contained in the Regional Regulation on the RPJMD and the Mayor's Decree. FKUB's efforts in building social harmonization are by establishing FKPELA and FK. PLATO as a more specific forum for dialogue. The absence of other regional laws and regulations on harmonization arrangements as a derivative form of the RPJMD makes the tolerance communication built by the provincial government unable to connect for FKUB to innovate in conducting a dialogue about tolerance. Thus, the involvement of local governments in the harmonization aspect is only limited to slogans and formalities and places more emphasis on the role of FKUB.
Produk Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia Nurahmad, Nurahmad; Marilang, Marilang; Ilyas, Musyfikah
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7747

Abstract

Islamic legal products play a strategic role in shaping Indonesia’s pluralistic and dynamic national legal system. This study aims to analyze the concepts and characteristics of Islamic legal products, evaluate their implementation within the national legal framework, and identify the supporting and inhibiting factors affecting their application. A qualitative method was employed using a normative-juridical and socio-legal research approach, involving analysis of primary and secondary sources such as statutory regulations, fatwas, Islamic legal literature, and institutional documents. The findings reveal that Islamic legal products possess a high degree of flexibility and adaptability, grounded in the core principles of justice, public interest (maslahah), and balance, which are contextually responsive to contemporary socio-economic dynamics. Their implementation in the national legal system is realized through normative integration into formal regulations and social acceptance via institutional practices, particularly in the areas of Islamic banking, fintech, and the management of zakat and waqf. Supporting factors include adaptive regulations, clear fatwa guidelines, and growing public awareness. In contrast, inhibiting factors consist of legal system pluralism, limited codification of Islamic law, and low legal literacy among the public. This study concludes that stronger synergy between Islamic and national law is essential to building a responsive, inclusive, and sustainable legal system. Collaboration among fatwa institutions, regulators, academics, and society is key to achieving regulatory harmonization that addresses the challenges of modernization and digital transformation while ensuring justice and social welfare for all.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020) Hariani, Nur Fitri; Ridwan, Muh. Saleh; Marilang, Marilang
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perdata anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan teologi normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil surrogate mother juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat dibuktikan dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Anak hasil surrogate mother adalah anak bilogis dari pasangan suami isteri yang sah namun dalam hukum positif dan hukum islam anak hasil surrogate mother anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak melalukan perbuatan zina secara langsung, namun esensi dari perbutaan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara, yaitu tidak boleh menggunakan nama ayah dalam nama anak tersebut, tidak berhak mendapat perwalian ketika ingin menikah, serta tidak berhak mewarisi harta dari orang tuanya. Meski demikian, anak tersebut masih bisa menjadi anak dari pasangan suami isteri tersebut dengan cara pengangkatan anak, dari ibu surrogatenya (ibu kandung) ke orang tua biologis (asal sperma dan ovum) dan mendapatkan hak1) hak perlindungan (elimentasi); 2) hak mendapatkan biaya hidup; 3) hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) hak untuk biaya pendidikan, serta 5) wasiat wajibah.
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar Kifliansyah, Baso; Marilang, Marilang; Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.24036

Abstract

The main problem of this research is the Juridical Analysis of Land Ownership Disputes in Takalar Regency. This research is descriptive research using qualitative data, data obtained through field studies (Field Research). so that the data collection method is sourced from informant data from both the Plaintiff and the Defendant, the Takalar District Court, and from the government in this case the Lakatong Village. Data was collected through the methods of observation, interviews and documentation. Furthermore, the data obtained will be analyzed through a Juridical Sociology approach. The conclusions from the results of this study are: 1) the problem is that the land located in Kaporengeng, Lakatong Village, Manggarabombang District, Takalar Regency (the object of the current dispute) is the land owned by Samsu B Peleng based on the detailed letter of Pesil No. 8a D1 Kohir 30 covering an area of ​​± 10 acres (1000 m²) with boundaries according to the results of local inspections, 2) based on legal considerations for the petitum which basically states that ACCUSED I controls the Disputed Land I, Rinkik land with an area of ​​:±4Are(± 400M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an unlawful act (onrechtmatige daad) and ACCUSED II is in control of Disputed Land II, detailed land with an area of ​​:±2Are (±200M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an act Against the law (onrechtmatige daad), 3) ​​Dictum / Amar Decision is to partially grant the claim of the plaintiffs. Keyword: Land Dispute, Property Rights
Co-Authors A, Asriawan A, Asrullah A. Ummu Fauziyyah Abbas, Abdul Harris Abd. Qadir Gassing Abd. Qadir Gassing Abd. Rais Asmar Abdul Halim Talli Ahmad Muh. Randi Azhari Azis Aidid, Hasyim Akmal, Andi Muhammad Ali Imron Amin, Imran Rosyadi Amin, Miftahul Amrin, Shafwan Andi Husnul Andi Ratu Bulqis Arbani, Tri Suhendra as-Siddiq, Hasbi Ashabul Kahfi, Ashabul Asman Asman Asmi, Nurul ASNI Atifah, Nurul Rezeki Azhar Sinilele Bahar, Elsa Wildia Cindy Eryka Fita Loka A Dedi Aswandi ERLINA erlina erlina Fadli Andi Natsif Farham Rahmat Firda, A. Gassing, A Qadir Gassing, Abd. Qadir Haerandi A Hamsah Hasan, Hamsah Hamsir Hamsir Hamsir Hamzah Hasan Haq, Aisyah Maulidatul Haq, Fitri Maylan Hariani, Nur Fitri Hasbi Hasbi Hasnidar Hasyim Aidid Herman, Muhammad Akbar Hilmiah Hilmiah Indra Satriani Intan Sakinah Auliah Islamul Haq Ismail Suardi Wekke Ismi, Nur Israh Maudya Makmur Istiqamah Istiqamah Istiqamah Jailuddin, Syuaib Jamaluddin Jufri Kamaluddin Nurdin Marjuni Kasjim Salenda Kifliansyah, Baso Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Lomba Sultan M Ilham M. Hajir Nonci M. Yogi Riyantama Isjoni Mangkualam, Asnawi Anwar Mappasessu, Mappasessu Misbahul Munir Muh Tabran Muh. Arfah Arif Putra Muhaimin Malaba Muhammad Afdhal Azis Muhammad Imran Muhammad Najib Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Muhammad Syarwan Syarif Muhammad Tahir Musafir Pababbari Musyfikah Ilyas N, Nurhaerat Nirwana Nirwana Nonci, Hajir Nonci, M Hajir Nonci, M. Hajir Nonci, Muhammad Hajir Nur Fatma Anggraeni Nur, Muhammad Azhar Nurahmad Nurdiyanto, Irwan Nurhildawati Nurhildawati Nurjannah Nurjannah Nurjannah Nurjannah Nurjannah, St. Nusriyanti Asri Palangkey, Rahmi Dewanty Putri, Eka Aulia Qorina, Ulfa R, Rahmawati Rahantan, Ahmad Rahman Syamsuddin Rahmi Dewanty Palangkey Riana Riana Rifat, Andi Muh. Iqrah Risdayanti Risnawati Risnawati Rohman, Baitur Rosmini Rosmini S, Samsidar Sabisa, Siboyanga Sakina Sakti, Salwa Nurfauziyah Sasmitha, Nisha Pratiwi Satriani Satriani SATRIYAS ILYAS Siola, M. Nasir Siola, Nasir Sri Buyung Sri Sudono Saliro Subehan Khalik Sudirman Sudirman Supardin Syamsu Rijal, Tabhan Syatar, Abdul Tabhan Syamsu Rijal Tanjung, Abdul Jalil Usman Jafar Widya wati Wiwik, Wiwik Triulan Wulandari, Rezky Ayu Zikri, Abdalul Zulfikar