Claim Missing Document
Check
Articles

Relevansi Aliran Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia M. Saleh; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4649

Abstract

Penelitian ini membahas relevansi aliran positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia yang masih berakar kuat pada tradisi hukum kontinental peninggalan masa kolonial Belanda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip positivisme hukum—seperti pemisahan antara hukum dan moral, asas legalitas, serta konsep kepastian hukum—mempengaruhi sistem hukum Indonesia baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif kualitatif, melalui analisis literatur dan pandangan para pemikir hukum terkemuka seperti John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart, serta implikasinya terhadap praktik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan positivisme hukum memberikan kepastian hukum yang kuat, namun sering kali mengabaikan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Paradigma ini juga menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum karena membatasi interpretasi hakim hanya pada teks undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih responsif dan humanistik agar hukum di Indonesia tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Transformasi Paradigma Hukum: Perbandingan antara Positivisme, Common law, Hukum Responsif, dan Pluralisme Hukum dalam Konteks Global Andri Darmawan; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4731

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika transformasi paradigma hukum yang berkembang dari positivisme dan Common law menuju model hukum yang lebih responsif dan pluralistik. Fokus utama diarahkan pada interaksi antarparadigma hukum dalam membentuk sistem hukum modern yang adaptif terhadap perubahan sosial dan globalisasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji teori-teori klasik dan kontemporer dari pemikir seperti Austin, Holmes, Ehrlich, Friedman, dan Cotterrell, serta relevansinya terhadap praktik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positivisme memberikan kepastian normatif, sementara Common law menekankan fleksibilitas dan preseden. Sebaliknya, hukum responsif dan pluralisme hukum menekankan nilai keadilan substantif dan keberagaman sosial. Dalam konteks Indonesia, interaksi keempat paradigma tersebut mencerminkan upaya menuju sistem hukum responsif-pluralistik, di mana hukum negara berinteraksi dengan hukum adat dan agama. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial melalui pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai lokal. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model hukum hibrid yang lebih inklusif dan kontekstual dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern.
Integrasi Norma Hukum Islam (Norma Syariah) ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) Irsyad Noeri; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5895

Abstract

Reformasi hukum pidana nasional Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem hukum nasional. KUHP Baru tidak hanya menggantikan warisan kolonial Wetboek van Strafrecht (WvS), tetapi juga menandai upaya untuk menghadirkan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kepribadian bangsa, serta spiritualitas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Salah satu aspek penting dari pembaruan ini ialah upaya integrasi norma-norma hukum Islam (syariah) ke dalam struktur hukum pidana nasional. Artikel ini bertujuan menelaah bentuk, ruang lingkup, dan kedalaman integrasi norma syariah dalam KUHP Baru dengan melakukan perbandingan terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang relevan, seperti ketentuan mengenai zina, penodaan agama, pidana mati, pencurian, korupsi, dan kesusilaan, yang memperlihatkan pengaruh nilai-nilai Islam baik secara substantif maupun moral. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif dan komparatif dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah sebagai dasar evaluatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi norma syariah dalam KUHP Baru bersifat substantif-normatif, bukan tekstual-formal. Pasal-pasal tersebut menampilkan nilai-nilai Islam dalam bentuk moral publik, perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, serta pencegahan kerusakan (mafsadah). Pembaruan ini menunjukkan adanya titik temu antara prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka restorative justice dan human dignity. Dengan demikian, KUHP Baru dapat dipandang sebagai upaya harmonisasi hukum antara hukum positif, nilai agama, dan prinsip kemanusiaan universal.
Penanganan Sengketa Tanah dalam Kajian Kebutuhan Pengadilan Khusus Pertanahan di Indonesia Widya Wahyu Utami; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5896

Abstract

Penanganan sengketa yang lambat, berlarut-larut, dan sering kali tidak konsisten oleh peradilan umum telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pertanahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terarah dan responsif. Pengadilan khusus pertanahan atau agraria dipandang sebagai solusi yang mampu menghadirkan proses penyelesaian yang lebih spesifik, cepat, dan sesuai dengan karakteristik perkara pertanahan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi penanganan sengketa pertanahan yang saat ini ditangani melalui peradilan umum, analisis terhadap urgensi normatif pembentukan pengadilan khusus pertanahan, serta perumusan desain ideal pengadilan khusus tersebut dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui Peradilan Umum masih sangat tidak efektif dan bersifat fragmentatif. Ketidakefektifan tersebut tercermin dari absennya spesialisasi hakim di bidang agraria serta adanya konflik yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan proses penyelesaian yang berlarut-larut. Karena itu, pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan menjadi urgensi kelembagaan yang penting untuk mendukung keberhasilan Reforma Agraria. Desain ideal pengadilan khusus ini perlu mengadopsi model konsolidasi yurisdiksi, dilengkapi majelis hakim yang memiliki spesialisasi agraria, serta didukung oleh hukum acara yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kompleksitas perkara pertanahan. Dengan demikian, reformasi peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan bertujuan untuk menciptakan mekanisme peradilan yang cepat, sederhana, dan berkeadilan substantif, sekaligus memperkuat kewenangan eksekusi demi menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak pertanahan masyarakat.
Perbandingan Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Islam di Indonesia Muhamad Rizki; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5897

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam tiga rezim hukum utama di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiganya memiliki perbedaan mendasar terkait filosofi pengaturan, konsep harta bersama, waktu pembuatan, serta ruang lingkup substansi perjanjian. Penelitian dilakukan melalui metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif-eksplanatoris melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata menekankan asas kebebasan berkontrak dan mengharuskan perjanjian dibuat sebelum perkawinan. UU Perkawinan memberikan fleksibilitas yang lebih luas, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian sebelum, saat, atau selama perkawinan berlangsung. Sementara itu, KHI memposisikan perjanjian perkawinan sebagai bagian dari akad nikah dan membatasi substansi perjanjian sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan untuk memperkuat kepastian hukum. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk menghilangkan stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan dan memperkuat pemahaman bahwa instrumen tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri dalam kerangka sistem hukum nasional.
Pembentukan Undang-Undang dalam Lensa Hukum Progresif: Moralitas Hukum sebagai Dasar Etis dan Filosofis dalam Membentuk Undang-Undang Tuti Trihastuti Sukardi; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6167

Abstract

Pembentukan undang-undang merupakan proses fundamental dalam sistem hukum yang tidak hanya bersifat teknis-normatif, tetapi juga sarat dengan dimensi etis dan filosofis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan undang-undang dalam perspektif hukum progresif dengan menempatkan moralitas hukum sebagai landasan utama dalam perumusan norma hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pemikiran tokoh hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif menuntut agar pembentukan undang-undang tidak semata-mata berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepentingan sosial. Moralitas hukum berperan sebagai kompas etis untuk mencegah lahirnya undang-undang yang represif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai moral dalam proses legislasi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya hukum yang berkeadilan dan bermakna secara sosial.
Perbandingan Hukum Penanganan Dugaan Malapraktik di Indonesia dan Jepang: Studi No-Fault Compensation System Erni Herdiani; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6168

Abstract

Malapraktik medis merupakan isu krusial dalam hukum kesehatan karena menyangkut keselamatan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam menangani dugaan malapraktik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penanganan dugaan malapraktik medis di Indonesia dan Jepang, dengan fokus pendalaman pada sistem kompensasi tanpa kesalahan (no-fault compensation system) yang diterapkan di Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menitikberatkan penyelesaian melalui mekanisme pidana dan perdata berbasis kesalahan, sedangkan Jepang mengembangkan sistem no-fault compensation sebagai alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan pasien dan pencegahan sengketa. Sistem tersebut memberikan kepastian kompensasi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dokter, sekaligus mengurangi kriminalisasi tenaga medis. Artikel ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan adopsi terbatas sistem no-fault compensation dalam reformasi hukum kesehatan.
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Siber di Indonesia Makkamadin Aras Nai; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6796

Abstract

Kejahatan siber (cybercrime) telah menjadi ancaman serius di era digital, menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, dan sosial bagi korban di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan perlindungan hukum korban kejahatan siber di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber belum optimal karena hambatan dalam aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Melalui pendekatan hukum responsif, penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas lembaga, edukasi masyarakat, serta mekanisme restitusi dan kompensasi yang efektif bagi korban.
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pengkhianatan terhadap Negara dan Terorisme Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam Sistem Hukum Civil Law di Indonesia Sujoko Bagus; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam sistem hukum civil law di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengkhianatan terhadap negara dalam KUHP masih merefleksikan paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada perlindungan keamanan negara, sedangkan pengaturan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengadopsi pendekatan hukum pidana modern yang menitikberatkan pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan luar biasa. Perbedaan filosofi pemidanaan tersebut menimbulkan tantangan dalam konsistensi penerapan sanksi pidana dan kepastian hukum. Studi kasus terorisme dan perkara makar menunjukkan bahwa pendekatan represif memiliki keterbatasan apabila tidak didukung kebijakan non-penal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi norma, penguatan pengawasan yudisial, serta integrasi pendekatan penal dan non-penal guna menciptakan sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.
Akibat Hukum bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak Melaksanakan Ganti Rugi dalam Kasus Tort dan Kecelakaan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Meni Apriani; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7053

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban ganti rugi dalam kasus tort dan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh pelaku meskipun telah terdapat dasar normatif yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pelaku dalam melaksanakan ganti rugi menimbulkan akibat hukum lanjutan berupa upaya eksekusi perdata, serta tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik, mekanisme eksekusi putusan perdata masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum optimal dan memerlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, serta pengembangan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, pembaruan kebijakan hukum perdata menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban.
Co-Authors Abdul Kadir Abdurrahman Saleh Adillah Yuswanti Aga Kurniawan Agung Fernando Agus Dastam Albert Prasetya Alfin Suherman Amrizal Siagian Amstono, Indra Lutrianto Andin Wisnu Sudibyo Andri Darmawan Anthony Rahardjo Anugrah Pratama Apri Aji Setyawan Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Badra Fahrizal Bahrul Ulum Bambang Sujatmiko Beby Savitri Biem Triani Benjamin Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Chandra, Joemarthine Dedy Syahputra, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Eben Patar Opsunggu EDI SARWONO Effendi, Lutfi Eka Widadi Endro Satoto Erikha, Annisa Erni Herdiani Eva Nurlaelisa Christianty Fajar Ronal Harry Pasaribu Fathony, Muhamad Ferianasari, Ineke Winda Fernando, Agung Fonda, Hanif Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Harry Pasaribu, Fajar Ronal Hasmida Hutagalung, Tiur Hendro Widodo Hermawan, Didy Herni zubir Ichsan Maulana Irsyad Noeri Iwansyah, Iwansyah Jaka Tiwana Alfianda Kartika, Ade Netra Karyono Karyono Kristofer Oscar Lindri Purbowati M. Irwan Susanto M. Saleh Makkamadin Aras Nai Mangunsong, Togi Maruhum Marcika Rizky Hidayah Putri Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Marwa, Soffa Megawati Barthos Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Meni Apriani Mochamad Fazri Rafli Pratama Moh Zakky Muchtarom, Achmad Muh Rustiawan Ardiansyah Muhamad Hasyim Muhamad Rizki Muhammad Gustryan Muhammad Halim, Muhammad Muhidin Muhidin Mustopa Mustopa Nasution, Izhar Zahri Noval, Cepi Nur Setiawan, Dwi Opsunggu, Eben Patar Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Patar Opsunggu, Eben Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Rahardjo, Anthony Ramlan Ramlan Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Riyadi Eko Prasetyo Riyandra, Reza Rochmadi Rochmadi Rohmad Adi Yulianto Rosando Rosando Rusdi Safira Widya Attidhira Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saleh, Abdurrahman Saputra, Firman Sari, Amalia Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Soffa Marwa Sonny Wibisono Sujoko Bagus Sumartono Sumartono sunardi sunardi Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Syamsiar, Syamsiar Tricho Dike Fierrera Tuti Trihastuti Sukardi Wibisono, Sonny Wicaksono, Anggi Widya Wahyu Utami Wiweka Wiweka Yuliana Kemalasari, Ni Putu Yuwono, M. Sunandar Zulkarnain, Hadi