Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.561
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi AL-Fikr Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum JICSA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Indonesia Journal of Halal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Journal De Facto Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu MILRev: Metro Islamic Law Review Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pendidikan Agama Islam Belalek Samawa (sakinah, Mawaddah Warahmah) Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Hukum Islam International Journal of Education, Vocational and Social Science Kalam Al Gazali: Education and Islamic Studies Journal Ulil Albab Jurnal Ar-Risalah ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research Service Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Journal of Islamic Studies Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Abdul Rauf Muhammad Amin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kajian Lafaz dalam Teks Hukum Islam: Analisis Dalālat Al-Manṭūq dan Implikasinya terhadap Istinbāṭ Al-Ḥukm Nurmilasari; Abd. Rauf Muhammad Amin; Fatmawati
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1 (2026): January-June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v8i1.1807

Abstract

The analysis of wording (lafaz) in Islamic legal texts occupies a central position in the methodology of Islamic jurisprudence, particularly in the process of legal derivation (istinbāṭ al-ḥukm). Explicit textual meaning (dalālat al-manṭūq) represents the most direct form of legal indication and functions as a primary reference before engaging implicit meanings or analogical reasoning. However, contemporary legal discussions often reveal inconsistencies in understanding the scope and authority of explicit meaning, leading to divergent legal conclusions. This article examines the forms and classifications of dalālat al-manṭūq and analyzes their implications for legal reasoning within the framework of uṣūl al-fiqh. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the discussion is grounded in a critical review of classical and contemporary uṣūl al-fiqh literature. The findings demonstrate that dalālat al-manṭūq al-ṣarīḥ holds strong legal authority due to its clarity and minimal interpretative ambiguity, while dalālat al-manṭūq ghayr al-ṣarīḥ, although still authoritative, requires careful contextual and linguistic analysis. The study highlights the continuing relevance of precise textual interpretation in responding to modern legal challenges and emphasizes that methodological rigor in understanding explicit meaning is essential to ensure legal rulings remain aligned with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah).
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah (Studi Kasus Tahun 2022-2024) Nurjannah; Abd. Rauf Muhammad Amin; Andi Muhammad Akmal; Lomba Sultan; Supardin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.386

Abstract

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024 menjadi latar belakang penelitian ini. Beberapa submasalah dalam pokok masalah tersebut , yaitu: 1) Bagaimana realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024, 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, dan 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah. Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (syar’i), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosio­logis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah 64 penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 perkara dikabulkan, 2 ditolak, 2 digugurkan, dan 5 dicabut . Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene adalah 1) Pertimbangan dalam hukum: al-Qur’an, Hadis, Kaidah Fikih, Putusan Hakim, dan Undang-Undang. 2) Pertimbangan hakim di luar hukum. Kemudian analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah adalah Hakim dalam penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih menolak mafsadat lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Implikasi dari penelitian ini : 1) Diharapkan pemerintah Kab. Majene melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan pencegahan pergaulan bebas. 2) Diharapkan keluarga melakukan  pengawasan cermat, menanamkan nilai moral dan memberikan pendidikan agama. 3) Diharapkan kepada pemerintah memberikan sanksi administrasi bagi pelaku perzinahan.  
Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP (Platelet Rich Plasma) Perspektif Kaidah Al- Ḍararu Yuzāl (Studi Kasus ZAP Klinik Makassar) Shabrina Syifa Salsabila; Abd. Rauf Muhammad Amin; Abdul Wahid Haddade; Kurniati; Fatmawati
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.363

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (Platelet Rich Plasma) perspektif kaidah al-Ḍararu Yuzāl studi kasus ZAP klinik Makassar. Adapun tujuan dari sub masalah, yaitu: 1) Untuk Menganalisa Urgensi Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. 2) Untuk Menganalisa Praktik Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. 3) Untuk Menganalisa Kaidah al-Ḍararu Yuzāl Dalam Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain data yang diperoleh dari lapangan, diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas berkaitan dengan permasalahan ini. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Perawatan kecantikan PRP menggunakan plasma darah sebagai media utamanya. PRP ini telah melalui proses istiḥālah yaitu perubahan dari darah utuh menjadi plasma yang sudah dipisahkan oleh alat sertigugasi maka hukum penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP setelah istiḥālah adalah suci 2) PRP (Platelet Rich Plasma) yang dilakukan di ZAP Klinik Makassar memiliki perawatan kecantikan yang hygenis dan aman. Perawatan PRP (Platelet Rich Plasma) merupakan proses konsentrasi trombosit (platelet) yang digunakan untuk perawatan dermatologi dan estetika, seperti kebotakan, peremajaan kulit, dan pemulihan bekas luka. 3) Perawatan kecantikan PRP ini hasilnya sangat bergantung pada kualitas darah pasien perawatan kecantikan itu sendiri bahkan berpotensi membawa kemudaratan jika terdapat ketidakcocokan.
Sadd Al- Dzari‘ah Sebagai Instrumen Peninjauan Maqāṣid Al-Syarī‘ah Terhadap Putusan Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan dalam KHI Muh. Fadliansyah. M; Abd. Rauf Muhammad Amin; Fatmawati
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 3 Juli 2026: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v5i3.1155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis latar belakang penetapan Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa percobaan pembunuhan menjadi penghalang dalam kewarisan, dan (2) menelaah pasal tersebut dalam perspektif maqāṣid al-syari’ah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder berupa kitab klasik, jurnal ilmiah, buku akademik, dan sumber digital yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan percobaan pembunuhan sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 huruf (a) KHI didasarkan pada adopsi Pasal 838 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara substantif, perumusan KHI mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah, serta memperhatikan sistem hukum nasional yang telah berlaku sebelumnya, termasuk KUH Perdata yang diberlakukan sejak 1 Mei 1848, jauh sebelum diresmikannya KHI pada tahun 1991. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, ketentuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip sadd al-dzarī‘ah yang bertujuan mencegah kemudaratan. Larangan tersebut dikategorikan sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams). Implikasi penelitian ini meliputi pentingnya fleksibilitas dalam merespons dinamika hukum, serta perlunya perhatian pemerintah terhadap prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam perumusan dan evaluasi kebijakan hukum nasional.
THE DYNAMICS OF THE MEANING OF THE TERM AL AMR IN ITS DESIGNATION AND APPLICATION IN NASH AND ITS LEGAL IMPLICATIONS Kaisar Rahul; Fatmawati; Abd. Rauf Muhammad Amin
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i2.5959

Abstract

This study analyzes the semantic dynamics of lafaz al-amr (imperative form) in the context of its designation and application in Islamic scriptural texts (nash) and its implications for legal determination. Despite numerous studies on al-amr, in-depth research on meaning variations based on linguistic, historical, and socio-cultural contexts, as well as their legal implications, remains limited. The research problems are: how does the semantic dynamics of al-amr function in various contexts of nash, and what are the legal implications of different interpretations of al-amr. This research employs a qualitative method with a normative-juridical approach through textual analysis of Quranic verses and hadiths containing the shighat al-amr (imperative formula). The findings indicate that the meaning of al-amr is contextual and variable, depending on the form of shighat, qarinah (contextual indicators), and socio-historical context. Its legal implications encompass obligatory (wajib), recommended (sunnah), permissible (mubah), or advisory (irsyad), which require comprehensive interpretation to maintain the relevance and justice of Islamic law application in contemporary contexts.
Hierarki Zahir al-Dalalah dan Penerapannya dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer: Studi terhadap Fatwa Transaksi Digital DSN-MUI Muhammad Halilullah; Darmawati H; Abdul Rauf Muhammad Amin
Eshraq: Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Mei
Publisher : Eshraq: Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transaksi digital yang pesat menuntut adanya landasan hukum Islam yang jelas dan metodologis. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa nasional telah menerbitkan sejumlah fatwa terkait keuangan digital, namun belum banyak kajian yang menganalisis fatwa-fatwa tersebut melalui kerangka zahir al-dalalah sebagai instrumen metodologis ushul fiqh. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana hierarki zahir al-dalalah (zahir, nash, mufassar, dan muhkam) bekerja sebagai pisau analisis terhadap tiga fatwa digital DSN-MUI, yaitu Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis ushul fiqh normatif, kajian ini menemukan bahwa DSN-MUI secara implisit mengoperasikan logika hierarki zahir al-dalalah meski tidak selalu menggunakan terminologinya secara eksplisit. Dalil-dalil yang berstatus zahir digunakan dengan pendekatan takhsis berbasis maqasid; dalil berstatus nash ditegaskan sebagai prinsip hukum pokok; sedangkan dalil muhkam tentang larangan riba dan gharar menjadi batas absolut yang tidak dapat dinegosiasikan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya kodifikasi metodologi berbasis hierarki zahir al-dalalah dalam pedoman ijtihad DSN-MUI guna meningkatkan konsistensi dan transparansi metodologis penetapan fatwa.
Tradisi Mappacci di Era Kontemporer pada Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Rini Rahmadani; Abd Rauf Muhammad Amin; Zaenal Abidin
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026): September : Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i3.6545

Abstract

Tradisi Mappacci merupakan salah satu ritual adat dalam pernikahan masyarakat Bugis yang hingga kini tetap dipraktikkan di tengah dinamika modernitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Tradisi Mappacci dalam konteks masyarakat kontemporer melalui perspektif Maqāṣid Syarī‘ah guna menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain normatif-empiris, memadukan data lapangan berupa wawancara dan observasi dengan kajian literatur hukum Islam, antropologi, dan sosiologi budaya. Analisis difokuskan pada pemaknaan ritual, transformasi pelaksanaan, serta implikasinya terhadap lima tujuan Maqāṣid Syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyederhanaan simbol dan perubahan teknis akibat modernisasi, esensi religius dan moral Mappacci tetap terjaga melalui praktik doa, restu keluarga, dan nasihat pernikahan. Tradisi ini berkontribusi pada penguatan kesadaran beragama, kesiapan mental-spiritual calon pengantin, dan pemeliharaan keharmonisan keluarga serta keturunan. Namun demikian, kecenderungan komodifikasi ritual menimbulkan potensi konflik dengan prinsip pemeliharaan harta ketika pelaksanaan tradisi berorientasi pada kemewahan dan konsumsi simbolik. Studi ini menyimpulkan bahwa Tradisi Mappacci masih dapat dipertahankan sebagai praktik adat yang sah sepanjang direkonstruksi secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini memperkuat posisi pendekatan maqāṣid sebagai kerangka analisis adaptif dalam menilai keberlanjutan tradisi lokal di tengah perubahan sosial
Analisis Praktik Belis Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot Flores Timur Dalam Perspektif Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah Ardiansyah S. Watowiti; Abd. Rauf Muhammad Amin; Imran Anwar Kuba
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026): September : Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i3.6727

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik belis dalam perkawinan adat masyarakat Lamaholot Flores Timur dengan tujuan menganalisis legitimasi dan kemaslahatannya dalam perspektif kaidah al-‘ādah al-muhakkamah dan dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī’ah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pluralisme hukum yang menempatkan adat dan hukum Islam dalam relasi yang tidak selalu harmonis, khususnya ketika praktik adat berpotensi memberatkan atau menghambat perkawinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Data normatif diperoleh melalui kajian sumber hukum Islam dan literatur ushul fiqh, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan pada masyarakat Lamaholot Muslim di Flores Timur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjadikan kaidah al-‘ādah al-muhakkamah dan maqāṣid al-syarī’ah sebagai kerangka evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis berfungsi sebagai institusi adat yang menjaga kehormatan perempuan, memperkuat ikatan kekerabatan, serta memberikan legitimasi sosial terhadap perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, belis dapat dikategorikan sebagai adat yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan nash, tidak menggantikan mahar, dan tidak menimbulkan mudarat. Namun, eskalasi nilai belis berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan menghambat tujuan perkawinan apabila tidak dimoderasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belis Lamaholot merupakan adat yang bersifat kondisional dan memerlukan pengawasan normatif berkelanjutan agar tetap sejalan dengan tujuan syariat. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya peran tokoh adat dan agama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan kemaslahatan keluarga.
Istihsan Sebagai Metode Ijtihad Dalam Menjawab Problematika Fikih Kontemporer Ummul Inayah; Fatmawati; Abd. Rauf Muhammad Amin
Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Pendidikan agama Islam (September)
Publisher : Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the concept of istihsan in ushul fiqh and its implementation in addressing contemporary fiqh problems in the modern era. The development of science and technology has given rise to various new issues in the fields of muamalah, Islamic banking, and medicine that are not explicitly explained in classical fiqh. The purpose of this study is to analyze the concept of istihsan, its position as a method of ijtihad, and its application in digital transactions, Islamic banking, and the medical field. The method used is library research with a qualitative normative-ushul approach through descriptive analysis of classical and contemporary ushul fiqh literature. The results show that istihsan is an ijtihad method that provides flexibility in determining Islamic law by moving away from general qiyas towards stronger evidence based on benefit, and functions as a bridge between normative texts and maqasid sharia. Its implementation is seen in the validity of online contracts, the development of Islamic banking products, and the permissibility of medical procedures such as organ transplants under certain conditions. This research confirms that Islamic law is dynamic and adaptive to developments in the era through istihsan as an important instrument in contemporary ijtihad.
Co-Authors A, Abriansyah ABD. Karim Faiz Abd. Qadir Gassing HT Abdul Rahim, Abdul Rahim Abdul Wahid Haddade Abubakar, Achmad Achmad Musyahid Idrus Achruh, Andi Ahmad Arief Akmal, Andi Muhammad Alwi, Mujahid Andi Achruh Andi Muhammad Akmal Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Djufri Ardiansyah S. Watowiti Aristan Ashari Ananda, Iva Athambawa, Mahroof Bhatti, Muhammad Safdar Cut Muthiadin Darmawati H Darmawati H, Darmawati Darussalam Darussalam, Darussalam Dessy Artina Dwi Sumardianti Emilda Firdaus F, Faisal Fatmawati Fatmawati Fatmawati Firmansyah, Yuman Gagaring Pagalung Gazali, Muh. Rakasiwi A. Hannani Harwis Alimuddin Ilham, Ade Ihwana Imran Anwar Kuba Indradewa, Rhian Islamul Haq K., M. Yusuf Kaisar Rahul Kasfina, Ina Kurniati Kurniati Kurniati Kurniawan, Muhammad Zuhud Lisa Anugrah Lomba Sultan Luthfi, Mukhtar Masita, Masita Masriany, Masriany Mayyadah, Mayyadah Mirna Yunita Muammar Bakry Muh. Fadliansyah. M Muhammad Halilullah Muhammad Shuhufi Muhammad Suhufi, Muhammad Mujahid Alwi Mustafa, Zulhas’ari Musyfikah Ilyas Nasrah Hasmiati Attas Nisardi, Muhammad Fitrah Nita Zikriani Nurdalia Bate Nurhadi, Ativa Nurjannah Nurmilasari Nurmilasari R, Riska Rahim, Wahida Rahmawati, Rahmawati Ridwan, Mukminati Rini Rahmadani Rusdin Rusdin Sahin, Andini Salman Fattah Salsabila, Shabrina Syifa Samsidar Jamaluddin Saputra, Ilham Shabrina Syifa Salsabila St Halimang Subli, Mohamad Sukmawaty, Eka Sulaiman Sulaiman Sultan, Nurul Lutfiah Sumardianti, Dwi Supardin Syamsuddin, Darussalam Syarif, Muhammad Fazlurrahman Syatar, Abdul Taqwim, Andi Ahsan Umar Laila Umar Sulaiman Ummul Inayah Zaenal Abidin Zulfahmi Alwi