Claim Missing Document
Check
Articles

PANDANGAN TENAGA PENDIDIKAN MENGENAI GAJI GURU HONORER DI INDONESIA TERHADAP SILA KELIMA PANCASILA DI SMPN 24 MEDAN Philip Marchello Hasonangan Sinaga; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novrida Reanti Purba; Juwita Helena Sitompul; Rimma Anisa Siagian; Rohana Manalu; Tasya Ananda Putri Harahap
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 01 (2025): Volume 11 No. 01 Maret 2025 In Proccess
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i01.5736

Abstract

The welfare of honorary teachers in Indonesia is still an issue that requires serious attention, especially in relation to the implementation of social justice values as contained in the Fifth Principle of Pancasila, namely Social Justice for All Indonesian People. One of the main problems faced by honorary teachers is the low salary that is not commensurate with their workload and responsibilities in the world of education. This study uses a qualitative descriptive method to explore the views of educators on the issue of honorary teacher salaries in relation to the principle of social justice. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation in order to gain a deeper understanding of the reality faced by honorary teachers. The number of respondents in this study was five people from educators at SMPN 24 Medan, who were selected based on their relevance and experience in dealing with the issue of honorary teacher welfare. The results of this study are expected to provide a clearer picture of how honorary teachers view their welfare in the context of social justice and the extent to which existing policies reflect the principles of justice mandated by Pancasila.
Tinjauan Keterlibatan Saksi Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Sei Rampah Yosua Gabe Maruli Sijabat; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Pika Lumban Batu; Pebriana Asina Panjaitan; Lammarito Lumban Gaol; Erbina Br Sembiring
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Dengan adanya saksi di persidangan perkara perdata, maka menjadi suatu keterlibatan di dalam jalannya persidangan sebagai penyampaian pembuktian. Seperti halnya keterlibatan saksi di perkara perdata dalam hal warisan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi langsung sebagai metode pengumpulan data utama. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di ruang sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 September 2025. Secara substansif, perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah menunjukkan bahwa sengketa warisan sering kali muncul karena kurangnya pencatatan dan sertifikasi tanah yang resmi. Pembuktian melalui saksi serta dokumen seperti SKT dan perjanjian sewa menjadi dasar penting dalam menegakkan keadilan. Putusan yang cenderung mendukung Penggugat mencerminkan penerapan hukum acara perdata yang berpedoman pada kejelasan bukti dan konsistensi kesaksian
ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH (STUDI KASUS PEREDARAN NARKOTIKA Mira Cahya; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Pika Lumban Batu; Nasywa Yasmin Purba; Nike Margaretha Br Sembiring; Pingky Monica Hasugian
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Jurnal ini membahas secara mendalam proses persidangan perkara pidana narkotika dengan terdakwa Dedi Pardiyan di Pengadilan Negeri Sei Rampah, nomor perkara 352/Pid.Sus/2025/PN Srh. Kasus ini menggambarkan penerapan hukum acara pidana dalam perkara narkotika di tingkat lokal serta menyoroti peran masing-masing aktor hukum, mulai dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hingga majelis hakim. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti memiliki sabu seberat 0,81 gram yang telah dibagi ke dalam beberapa paket kecil, disertai barang bukti berupa uang tunai Rp420.000,- dan telepon genggam yang digunakan untuk transaksi. Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (peredaran narkotika), serta Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan subsider (kepemilikan). Dalam prosesnya, muncul perdebatan antara pendekatan represif melalui hukuman penjara dan pendekatan rehabilitatif bagi pecandu. Selain meninjau aspek yuridis, laporan ini juga mengkaji dampak sosial dari kasus tersebut terhadap masyarakat pedesaan, serta efektivitas hakim dalam menjaga asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana hukum pidana bekerja dalam menghadapi kejahatan narkotika di tingkat akar rumput
Pengaruh Implementasi Sila Ke-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Dalam Penurunan Perilaku Bullying Di Kelas C Prodi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan Ega Pratama; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Agata Putri Handayani Simbolon; Najwa Latifah Hasibuan5
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sila ke-2 Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," terhadap pengurangan perilaku bullying di kelas C Prodi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang melibatkan mahasiswa sebagai responden. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan pola-pola data, serta regresi linier sederhana untuk mengevaluasi hubungan antara implementasi nilai-nilai kemanusiaan dengan penurunan bullying di lingkungan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai sila ke-2 berkontribusi signifikan dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif, kondusif, dan bebas dari kekerasan. Mahasiswa yang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini cenderung menunjukkan sikap empatik, adil, serta menghargai perbedaan antarindividu. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran untuk membangun karakter mahasiswa yang menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan akademik yang harmonis dan berkeadaban.
Penerapan Sila Ke-5 Keadilan Sosial Dalam Angka Putus Sekolah Terhadap Kurangnya Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bos Di Sd 064034 Medan Najwatul Khoiriah; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Adamsyach Prana Walidin; Fauzan Azima; Khairul Fahmi Sagala
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2068

Abstract

Bersikap adil sebagaimana tercantum pada Pancasila sila ke-5 merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, banyak halangan yang ada dalam bersikap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diterapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) pada dunia pendidikan Sekolah Dasar (SD) tepatnya pada SDN 064034 dan dampaknya pada angka putus sekolah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan wawancara untuk menggali bagaimana pendapat guru dan juga wali murid terhadap efektivitas penggunaan dana BOS pada SDN 064034. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dari para guru dan juga wali murid beserta angka putus sekolah pada SD tersebut guna memperoleh keterkaitan antar penyalahguunaan dana BOS dan juga angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD 064034 berlaku adil dalam penggunaan dana BOS dan memiliki angka putus sekolah yang kecil membuktikan bahwa nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia telah dijalankan dengan baik.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAKAN PENIPUAN ONLINE BERBASIS DIGITAL Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Nazla Ritonga; Erniati Silalah; Rotua Florentina Natalia Simanjuntak
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2881

Abstract

Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Identitas digital telah meraih signifikansi yang semakin memuncak dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi yang pesat mengharuskan semua orang melindungi data pribadinya agar terhindar dari penipuan online. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak tindakan penipuan online  dan mengevaluasi Teknik  keamanan data pribadi pengguna serta peran kerangka hukum dalam pencegahan penipuan online. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mayoritas responden menganggap diri mereka sendiri bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kemauan untuk mengambil tindakan dalam mengamankan informasi pribadi di era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, dan hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sikap dan pengetahuan responden terhadap masalah tersebut. Tingginya tingkat kesadaran ini menunjukkan perlunya edukasi yang berkelanjutan tentang praktik terbaik untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam penanggulangan dari tindak penipuan online yang saat ini sangat meningkat pada era digital ini, akan tetapi masyarakat masih terlalu banyak yang menyepelekan kepentingan dari hal tersebut.
ANALISIS PERAN ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENCEGAH PENYEBARAAN NARKOBA (STUDI KASUS: DI MASYARAKAT DESA SILINDA) Dwi Aulia Anggraini; Sindari Br. Barus; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Laney Sartika
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2882

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran organisasi keterlibatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Silinda, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami peran PKK dalam mengedukasi masyarakat pedesaan yang pengetahuannya tentang bahaya narkoba masih terbatas dan akses terhadap layanan kesehatan mental yang juga terbatas. Metode penelitian yang digunakan melibatkan tiga responden anggota PKK untuk menggali solusi atas masalah penyalahgunaan narkoba di Desa Silinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh PKK memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengawasan, PKK berhasil mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba dan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif. Program penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan narkoba dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap pengaruh narkoba.  Pelatihan yang diberikan oleh PKK juga membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh anggota PKK memberikan dukungan moral dan psikologis bagi individu yang berisiko, serta membantu dalam mendeteksi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba lebih dini
PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT MINORITAS DALAM MELAKSANAKAN IBADAH TERHADAP TINDAKAN PAKSA PEMBUBARAN IBADAH DALAM PRESPEKTIF PASAL 303 (3) UU NO. 1 TAHUN 2023 Muhammad Aqsa Sitompul; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Amanda Nasution; Fitriyani Surbakti
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2889

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelindungan Hukum Masyarakat Minoritas Dalam Melaksanakan Ibadah Terhadap Tindakan Paksa Pembubaran Ibadah Dalam Prespektif Pasal 303 (3) UU No. 1 Tahun 2023 di Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis pustaka. Adapun jumlah responden berjumlah 5 orang. Dan hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah perlu diperkuat melalui upaya konkret dalam penegakan hukum, pembentukan regulasi yang lebih efektif, serta promosi toleransi dan dialog antaragama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Metodologi deskriptif kualitatif diterapkan, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi di Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai dan lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran ibadah sering kali dipicu oleh perbedaan pemahaman agama, kurangnya toleransi, dan pengaruh radikalisme. Pemerintah lokal memainkan peran sebagai penengah dalam konflik ini, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak beragama. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan penegakan hukum yang adil dan transparan, pembentukan regulasi yang lebih tegas dan efektif, serta promosi toleransi dan dialog antaragama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua kelompok agama. Perlindungan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah harus diperkuat melalui upaya konkret untuk menjamin kebebasan beribadah bagi semua kelompok, terutama minoritas.
ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES REKRUTMEN PEGAWAI HONOR UNTUK MENCEGAH PRAKTIK KKN DAN MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE M. Hadi Pratama; Joselin Panjaitan; Parlaungan Gabriel Siahaan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2891

Abstract

Maraknya kasus kecurangan dan praktik KKN dalam proses rekrutmen di berbagai daerah menunjukkan bahwa perlu adanya reformasi menyeluruh, yang dimulai dari sistem rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen pegawai honor di sekolah menjadi krusial untuk memperbaiki citra birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen pegawai honor di SMP Negeri 35 Medan untuk mencegah praktik KKN dan mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan motode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah responden sebanyak 3 orang. Dan hasil penelitian ini menunjukkan Dalam rekrutmen pegawai honor di SMP Negeri 35 Medan, terlihat perlunya peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat untuk memastikan proses seleksi yang transparan dan demokratis. Meskipun upaya telah dilakukan, kendala seperti keterbatasan logistik dan biaya tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Implementasi prinsip-prinsip good governance menjadi kunci dalam menjaga integritas dan efektivitas proses rekrutmen untuk mendukung tujuan organisasi secara optimal.
Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Implementasinya dalam Putusan Pengadilan di Indonesia Siti Ansari Tambunan; Parlaungan Gabriel Siahaan; Fadillah Tisali; Zianna Mira Simatupang; Mei Ampudan Lumbangaol; Mhd Rizki Alhasbi Tjg
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 4 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v4i1.8414

Abstract

Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai Pasal 1252 KUHPerdata yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan melalui tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, maupun pembatalan perjanjian. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik, alat bukti, dan kondisi para pihak dalam memutus perkara wanprestasi. Selain melalui litigasi, penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Dengan demikian, pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdata telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa perjanjian, namun masih diperlukan konsistensi penerapan hukum guna menciptakan kepastian dan keadilan bagi para pihak.
Co-Authors Adamsyach Prana Walidin Ade Fitri Sihombing Adelina Aritonang Adelina Sitanggang Adeline Pastika Muham Adinda Salwa Azzahra Sani Adrian Daulay Agata Putri Handayani Simbolon Aidil Azhary Lubis Aldiwongki Bartolomeus Turnip Alex Prayoga Sidabutar Ali Asdon Tanjung Alissa P Simbolon Almaidah Siregar Amelia Situmorang Anastasya Fricilla Sinaga Anis Safrita Anisah Mufidah Anjelina Pasaribu Anna Maudina Manurung Arinda Risna Cherylia Siregar Arsiska Sari Asher Ebenneazer Ginting Azizah Nur Nasution Bartolomeus Marulitua Simanjorang Bayu Adrian Bella Ayu Anzalia Bella Natasiya Benni Sitanggang Bila May Boy Dippu Tua Simbolon Cici Stevani Siahaan Cindy Ayu Lestari Dandi Abram Situmorang Dandi Putra Bintang Daniel R. Sihite Debora Merlani Purba Debora Simamora Della Pebriani Simamora Delva Fitria Denni Iwan Permata Saragih Deo Agung Haganta Barus Desriani Ronay Fiona Purba Devi Permata Br Bangun Devi Putri Thesia Dewi Amanda Nasution Dewi Fika Lumban Batu Dewi Pika Lb Batu Dewi Pika Lbn Batu Dewi Pika Lumban Batu Dewi Pika Lumban Batu Dewi Sartika Dhiva Dalna Yuzar Dian Uli Anatasia L Tobing Dina Pratiwi Tambun Dwi Aulia Anggraini Dwi Heri Efrilia Ega Pratama Eirene Dahlia Sidabutar Eka Mei Riska Br Sitepu Eka Putriani Sihombing Elisabet Juniawati Pardede Elsa Monica Br, Sirait Elvredro Banjarnahon Endhita Putri Erbina Br Sembiring Erbina Sembiring Ernes Tifani Anastasia br Saragih Erniati Silalah Esra Natasya Sitepu Fadillah Melani Putri Fadillah Tisali Fahreza Rizki Tabrani Fany May Sarah Sitohang Fariz Aditya Fauzan Azima Febiola Br Sembiring Feby Oktavia br Tarigan Fitriyani Surbakti Friska Lorentina Purba Hanna Izzati Ar Raudhah Hanna Tresia Sidabutar Herti Noita Simbolon Ibda Maghni Tarigan Ida Nurjana Tamba Ikhsanul Fadly Butar-butar Imel Simbolon Indah Puja Claudia Damanik Ira Yenita Malau Irenita Perangin Angin Isnaniah Isnaniah Iwain O. Nababan Jekson Saragih Jelita Mawar Doloksaribu Jessica Evi Margaretha Jihan Aisyah Rahmadania Jonatan Marbun Joselin Panjaitan Joy Prana Bangun Juli Ramayani Juliandi Juliandi Junaidi Junaidi Juwita Helena Sitompul Kahirunnisyah Nasution Kesya Oktariana Br Surbakti Khairul Fahmi Sagala Khairunisa Khairunisa Kirana Pranata S. Brahmana Krisdayanti Manik Kristina Pujasari Sitompul Lammarito Lumban Gaol Lammarito Lumbangaol Laney Sartika Laras Sati Sintania Lensi sigalingging Loficha Metesa Br Ginting M. Hadi Pratama Maniar Nainggolan Mantasia Hasibuan Marcel Zefanta Tarigan Marchello Benedictus Pinem Marco Vito Naibaho Maria Clara Elfrisma Manalu Marina Gabriella Mario Fany Manurung Marlina Elisa Marpaung Martua Felix Jonathan Mei Ampudan Lumbangaol Mela Yanna Silitonga Melva Simangunsong Mhd Ilham Hidayat Rastami Mhd Rizki Alhasbi Tjg Mira Cahya Mitha Alvia Rosha Monica Tiur Simamora Muhammad Aqsa Sitompul Muhammad Habib Husin Muhammad Rajali Muhammad Rifky Najwa Latifah Hasibuan5 Najwatul Khoiriah Nasywa Yasmin Purba Natanael Naibaho Natasya Agatha Putri Jawak Nazazwa Sasqila Nazla Ritonga Neri Aisyah Nike Margaretha Br Sembiring Nobel Arta Zalukhu Nova Lestari Dalimunthe Novrida Reanti Purba Novridah Reanti Purba Novridah Reanti Purba Novridah Reanti Purba Novry Purba Nur Anisa Simbolon Nur Hidayah Hasibuan Nur Janna Nurul Azmy Pratiwi Ovi Oktavia K Sihombing Paiman Nadeak Pebriana Asina Panjaitan Pebryna Riosa Siburian Peter Patiangbanua Purba Philip Marchello Hasonangan Sinaga Pingky Monica Hasugian Piona Okta Piana Poliman Padang Pretty Grace Banjarnahor Putri Adinda Manurung Putri Jesika Putri Permata Assiddiq Harahap Putri Widia Ningsih Rahma Yani Hasibuan Rahmi Siregar Rama Rizky Septienda Saragih Ramona Febiola Simorangkir Ramsul Nababan Rani Sabeta Nainggolan Ratu Chintia Zahara Sihaloho Ray Dinho Simatupang Raysa Diva Zalianti Reh Bungana Beru Perangin-angin Reh Bungana Br PA Reh Bungana Br. PA Reh Bungana Parangin angin Reh Bungana Perangin-angin Reni Berlian Silalahi Retno Rezky Fajriana Rian T R Simanjuntak Rimma Anisa Siagian Rindiani Lumban Gaol Rini Armianti Berutu Risa Rozzaqi Rambe Risky Sakti Lumban Gaol Rizky Khairani Br Gintin Rohana Manalu Rohma Safitri Roma Nauli Stephany Br Bintang Rona Rindamelani Hutasoit Roselli Anjelina Lumbansiantar Rotua Florentina Natalia Simanjuntak Ruth Astrinata Sihite Ruth Lidya Siboro Ruth Yesika Siahaan Sadnes Sinaga Salman Lubis Samuel Sihite Sania Dwi Aura Saparutdin Brutu Sarah Miranda Gultom Sarah Sabina Sari Sesilia Depari Satya Nofryanti Seevaira Chyta Simanullang Selpi Andryani Br Sibagariang Shelly Dwira Simorangkir Shelly Elprida Gajahmanik Sindari Br. Barus Siti Ansari Tambunan Siti Fatimah Sari Ritonga Sri Hadiningrum Stefy Margaretha Suci Izdihar Hulwa Sulastri Krisdayanti Sinambela Syarifa Aini Tara Ashiilah Taslima Amelia Taufik Tasya Ananda Putri Harahap Tawarika M. Pandiangan Teddy Pascha S.Depari Tessa Lonika Simanullang Tri Mei Rosalya Purba Trima Uasito Tampubolon Triska Marsha Olivia Valtino Gabriel Gultom Vika Oktavia Situmorang Vinolya Lidevia Br Manik Viona Francesca Purba Wika Wiryanti Siregar Yeni Yolanda Simbolon Yenni Enjelina Simatupang Yona Kristin Simbolon Yosua Gabe Maruli Sianggaran Yosua Gabe Maruli Sijabat Zianna Mira Simatupang Zoan Gaharu Parangin-Angin