Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.469
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Arena Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Notarius Jurnal HAM JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JURNAL ILMIAH ADVOKASI AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Suara Hukum Randwick International of Social Science Journal Jurnal Scientia NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Zaaken: Journal of Civil and Business Law International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Notary Journal Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pencerah Bangsa Engineering and Technology International Journal (EATIJ) Recht Studiosum Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahadi : Indonesia Journal of Law Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Multidisiplin Indonesia INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Insan Cendikia SASI Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ULJLS
Sukarja, Detania
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 118 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 118 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
IMPLIKASI HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT JUAL BELI SAHAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TEBATAS Rahmi Pambpha Patresia M; T. Keizerina Devi Azwar; Rudy Haposan Siahaan; Detania Sukarja
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli saham pada Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dapat mengatur persyaratan keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, jual beli saham tersebut juga mempunyai keharusan disetujui oleh organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diawali dengan proses pemanggilan merujuk pada Pasal 81 UUPT. Mekanisme peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas dengan jual beli, waris, maupun pelelangan, segala bentuk peralihan hak atas sahamnya wajib dilakukan dengan akta pemindahan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait jual beli saham Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diawali dengan proses pemanggilan mengacu pada Pasal 82 UUPT. Ketidak sesuaian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait jual beli saham dengan adanya gugatan pada Pengadilan Tinggi, berimplikasi hukum batalnya akta PKR, seluruh RUPS termasuk perubahan Aaggaran Dasar Perseroan Terbatas. Kata kunci: implikasi, jual beli, saham, perseroan, terbatas
Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress Melalui Merger Sylvina Anggita; Sunarmi Sunarmi; Tengku Keizerina Devi Azwar; Detania Sukarja
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v1i4.1397

Abstract

The company's survival efforts or strategy must be to restructure the company through mergers which can give the company a large market share, increase working capital, increase workforce, and obtain technological capabilities which are expected to increase company efficiency. The aim of this research is to determine and analyze the restructuring arrangements for companies experiencing financial distress in Indonesian law. To find out and analyze the implementation of mergers at PT. Indosat TBK. with PT. Hutchison 3 Indonesia. And to find out and analyze the legal consequences of the PT merger. Indosat TBK. with PT. Hutchison 3 Indonesia.The method used in this research is normative research, namely descriptive analytical research, which is sourced from secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was assessed qualitatively with the help of literature research and documentary research. And using a legal approach. Regulations for company restructuring in Indonesian law are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Companies. PT. Indosat TBK. and PT. Hutchison 3 Indonesia carried out a merger to form a Merger Recipient Company. The Merging Companies will be legally dissolved on the Effective Date of Merger as a result of the Business Combination.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui customer due diligence dan enhanced due diligence Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Medan) Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina; Detania Sukarja; Rahmat Anshar Hasibuan
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh berbagai Perusahaan Jasa Keuangan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penjegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan perusahaan- perusahaan yang terlibat melakukan TPPU, salah satu yang menjadi perusahaan penyedia jasa di pasal 17 tersebut ialah koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, bagaimanakah pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, kemudian bagaimanakah implementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau pendekatan yuridis, materi pada tesis ini diambil dari data sekunder, Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil analisis dan penelitian dalam tesis ini adalah ntuk menganalisis dan mengetahui segala pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, menganilisis pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, agar diketahui serta menganalisis mengenai implementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence di koperasi simpan pinjam. Pengaturan Pencegahan TPPU Melalui KSP melalui Pasal 18 UU PPTPPU, Pasal 13 POJK No 12/POJK.01/2017, peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai diatur dalam Pasal 8 PerMenKop dan UKM, Pertanggungjawaban KSP yang terlibat dalam TPPU akan diberikan sanksi administratif, pemidanaan yang dapat digunakan kepada korperasi yaitu dengan pidana pokok dan pidana tambahan, mmplementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence di KSP sudah diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam dengan mengedepankan penilaian-penilaian terhadap nasabah yang hendak melakukan pengajuan pinjamam maupun penyimpanan uang
Kepastian Hukum Perlindungan Merek Dagang Terkenal Dalam Persaingan Industri Consumer Goods (Study Kasus Gudang Garam VS Gudang Baru) Tumanggor, Deynisa Bella; Saidin, OK; Leviza, Jelly; Sukarja, Detania
Engineering and Technology International Journal Vol 4 No 03 (2022): Engineering and Technology International Journal (EATIJ)
Publisher : YCMM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55642/eatij.v4i03.248

Abstract

Kepastian hukum terhadap sengketa merek dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam yang terkenal sebagai jenis barang di kelas 34 yaitu sigaret kretek. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya pada merek dagang terkenal dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum atas pelanggaran persamaan pada pokoknya, bagaimana kepastian hukum terhadap perlindungan merek dagang terkenal dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya secara substantif sudah diatur jelas pada penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan mengajukan gugatan apabila ada yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki. Dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim, Putusan Kasasi No.162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam penegakannya tidak memberikan kepastian hukum karena Gudang Garam secara normatif telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal dan Gudang Baru terbukti memiliki itikad tidak baik dan persamaan pada pokonya dengan Gudang Garam. Dalam hal ini hakim masih harus memperhatikan yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara merek terkenal.
Legal Aspects of Creative Economic Development in Digital Economic Development in Padangsidempuan Mochtar Indra Efendi Siregar; Detania Sukarja; Robert
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.2.10103.366-375

Abstract

Legal aspects of creative economic development in digital economic development by conducting studies in Padangsidempuan City, is important to carry out with the following considerations: There are limitations in terms of legal regulations that both the central government and the regional government of Padangsidempuan City have in supporting the development of the creative economy in digital economic development, so that the implementation of digital economic development in the regions has not run optimally. This research analyzes the legal aspects of developing a digital-based creative economy, the role of local governments in supporting it based on positive laws in Indonesia, as well as the obstacles and the role of the Padangsidempuan City Government in overcoming them. Using a normative juridical method with primary, secondary, literature and field study data, the research concludes that integrated legal support, collaboration between the government and creative economy actors in strategic steps are key to the growth of the digital creative economy in Indonesia, while Padangsidempuan needs to overcome limitations in digital infrastructure, creative education, regulatory harmonization, and intellectual property rights protection. Therefore, it is necessary to develop a strategy for a collaborative model of academia, business and government, or what is called the Triple Helix.
Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai Wahyudi, Ichsan; Sunarmi, Sunarmi; Sembiring, Rosnidar; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.240

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tehnik studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan wawancara langsung di BUMDes Mozaik dan Kepala Desa Pematang Serai. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai saat ini masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi yang baru yaitu PP. No.11 Tahun 2021 dikarenakan BUMDes Mozaik saat ini dalam proses transisi atau penyesuaian terhadap regulasi yang baru. Disarankan perlu adanya peraturan Menteri untuk mendukung program percepatan penyesuaian regulasi BUMDes.
Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sipahutar, Regina Lois Priscilla; Sirait, Ningrum Natasya; Saidin, OK.; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.269

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengenalisis dan mengetahui tentang mengapa pemerintah perlu mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan; kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit ditinjau dari asas kepastian hukum; dan kompetensi pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang mengunakan data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah perlu intervensi terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit melalui Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta perlindungan preventif dan represif yang diatur. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit telah terlaksana namun belum memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 telah terlaksana dengan koordinasi antar pemerintah namun masih terdapat penyelewengan dari segi harga dan pasokan minyak goreng sawit. Saran penelitian ini, dibutuhkan perspektif pemerintah yang khusus terhadap minyak goreng sawit, perlu didukung dengan kajian yang terhadap kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
Tanggung Jawab Hukum atas Kerusakan Produk Impor Hasil Perikanan di Pelabuhan: (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2665 K/Pdt/2022) Bridail, Bridail; Purba, Hasim; Harianto, Dedi; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.302

Abstract

Kekurangan, kerusakan, hingga kehilangan barang selain disebabkan oleh pengangkutannya dapat juga terjadi karena proses pembongkaran dari kapal yang dilaksanakan di pelabuhan seperti kasus antara CV. Sumatera Sejahtera yang menggugat PT. Pelindo Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis batasan tanggungjawab dalam hubungan hukum antara pihak ekspeditur, pengangkut, dan otoritas pelabuhan dalam kegiatan pengangkutan laut; dan menganalisis pertimbangan dan putusan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2665 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, batasan tanggungjawab ekspeditur sebagaimana Pasal 87 KUHD, batasan tanggung jawab pengangkut diatur di dalam Pasal 40 dan 41 UU No.17/2008, batasan tanggungjawab otoritas pelabuhan menyediakan fasilitas kepelabuhan, perizinan, pengawasan, dan menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaran kegiatan pengangkutan laut; Putusan Kasasi No. 2665 K/Pdt/2022 yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama No. 728/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, dinilai tepat, dan telah memenuhi tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Analissis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Sewaktu-Waktu (Studi Putusan Nomor: 238/PDT/2022/PT SBY) Putri, Zelika Annisa; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania; Harianto, Dedi
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8542

Abstract

Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Agreement on E-Commerce for Electronic Business Contracts in Indonesia Wilbert, Wilbert; Siregar , Mahmul; Sukarja, Detania; Natcha, Natcha
Jurnal Suara Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v6n1.p48-67

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 (4IR) has ushered in significant transformations, notably the rise of electronic commerce (e-commerce), which transcends national borders and presents challenges related to state sovereignty, legal certainty, security, and the formation of contracts. To address these complexities, the ASEAN Agreement on E-Commerce aims to facilitate e-commerce across ASEAN countries. Indonesia, as an ASEAN member, has ratified this agreement into national law, impacting various aspects, notably the regulation of digital business contracts. This study seeks to explore these implications through qualitative analysis of secondary data, employing normative legal methodologies and a legal approach. The ASEAN Agreement on E-Commerce introduces additional regulations that establish norms for individuals engaging in cross-border electronic transactions within ASEAN. This framework is crucial for harmonizing legal standards and fostering a conducive environment for international business activities within the ASEAN region.
Co-Authors Affila Agusmidah Agusmidah Agustono Ariska, Jeffrey Ahmad, Akiruddin Ali Mulyo Utomo Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ammanawwara, Ammanawwara Andjelina Panggabean, Lamsumihar Andy Isnanda Anwar, Tengku Keizrina Devi Atika Chyntya Aulia, Kevin Azhar Ismadi Azwar, Tengku Keizerina Devi Barran Hamzah Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bridail, Bridail BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampub Charles Anom Chelin Claudia Cindy Theresia Br Manurung Daniel Perananta Perananta Daulay, Harmona Dea Vony Nifili Zega Dedi Harianto Demak Aspian Devano Yohannes Dian Meinar Ekaputra, Mohammad Elise ELYSIA ZANETA Sinaga Emya Pratidina Sembiring Faisal Akbar Nasution Fitraeva Pane, Yos Fitri Yanni Dewi Siregar Gary Barus Hafizhah, Annisa Harahap, Mhd Dicky Safii Hari Wijaya Harmona Daulay Hasibuan, Rahmat Anshar HASIM PURBA Hasyim Purba Hendri Kurniawan Henry Sinaga Hutabarat, Jenrico Louis Ikhsan Lubis Ikhsan Lubis Ikhsan Lubis Imastian Chairandy Siregar Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza Jeni JAudria Loviana Jesica Pasaribu Keizeirina Devi Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar, T Keulana Erwin Kezerina Devi Khair, Azizan Khairunnisa Sembiring Kristania Felita Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Mayang Sary Br Lubis, Tri Murti Lydia Wirawan Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Malik Hamid Malik, Rahman Manik, Candoro Tua Marbun, Liza Dameria Maria Fitriani Lubis Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mayang Sary Br Lubis Mochtar Indra Efendi Siregar Muhammad Akbar Muhammad Hadi Muhammad Zhafran Nada Indah Fitrahhani Namora*, Ola Fatimah Napitupulu, Bani Praseto Natcha, Natcha Naufal Hidayat NINGRUM NATASYA SIRAIT Ningrum Sirait OK. Saidin Parlin Dony Sipayung Perangin-angin, Donsisko Putri, Zelika Annisa Rahmat Anshar Hasibuan Rahmat Hasibuan Rahmi Handayani Rahmi Pambpha Patresia M Raymond Adytia Depari Rezki Arafah Rina Alamanda Nasution Ririn Aprillyani Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Rommy Hamzah Rosmalinda, Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Rugun Maylinda Rumahorbo, Alberth Mangasi Ruth Siallagan Ryan Samuel Saidin Saidin Saidin, OK Saidin, OK. Salomo Kevin Samuel Midian Tarigan Sarah Indah Nilam Wulandari Sarah Pratiwi Siahaan, Josephine Clara Lamuli Sihombing, Harafuddin Sipahutar, Regina Lois Priscilla Siregar , Mahmul Star Parulian Steven Simanjuntak Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Syafrizal Helmi Situmorang Syarifah Lisa Andriati Sylvina Anggita T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tarigan, Gita Gisela Andriani Br Tarsisius Murwadji Tarsisius Murwadji Tarsius Murwadji Tengku Keizrina Devi Anwar Tony Adam Tri Murti Tri Murti Lubis Tri Murti Lubis Tumanggor, Deynisa Bella Upsa Vision Vanesia Murni Wahyudi, Ichsan Wessy Trisna Wilbert Wilbert Winda Ramadhani Windy Grace Yeni Sandy Bangun, Yeni Sandy Bangun Yesi Ansari Yessica Agnes `Saidin, OK.