Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Arena Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Notarius Jurnal HAM JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JURNAL ILMIAH ADVOKASI AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Suara Hukum Randwick International of Social Science Journal Jurnal Scientia NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Zaaken: Journal of Civil and Business Law International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Notary Journal Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pencerah Bangsa Engineering and Technology International Journal (EATIJ) Recht Studiosum Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahadi : Indonesia Journal of Law Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Multidisiplin Indonesia INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Insan Cendikia SASI Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ULJLS
Sukarja, Detania
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 121 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 121 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris Pada Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Andjelina Panggabean, Lamsumihar; Ginting, Budiman; Sukarja, Detania
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.12974

Abstract

Rangkap jabatan (interlocking directorate) merupakan praktik yang marak dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai rangkap jabatan, terdapat ketentuan yang melarang maupun memperbolehkan praktik rangkap jabatan, namun terlepas dari hal tersebut, praktik rangkap jabatan memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governances). Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai rangkap jabatan (interlocking directorate) di Indonesia, hubungan prinsip-prinsip good corporate governances (GCG) dengan praktik rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas, serta penerapan hukum terhadap kasus rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas di Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip good corporate governances (GCG). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai rangkap jabatan (interlocking directorate) di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor atau bidang masing-masing, namun terdapat ketidaksesuaian dan/atau inkonsistensi diantara ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga praktik rangkap jabatan masih marak terjadi khususnya dalam ruang lingkup Perseroan Terbatas di Indonesia, sementara apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governances), praktik rangkap jabatan memiliki pengaruh terhadap prinsip pertanggungjawaban (responsibility), keterbukaan (tranparancy), dan kemandirian (independency).
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Marbun, Liza Dameria; Ginting, Budiman; Sukarja, Detania
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14075

Abstract

Rumah Susun atau apartemen adalah solusi pemerintah untuk mengatasi adanya peningkatan kepadatan penduduk di seluruh daerah melalui pengembang. Permasalahannya beberapa kasus ditemukan adanya bangunan gedung rumah susun atau apartemen tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam perjanjian pengikatan jual beli setelah dimanfaatkan, tetapi peraturan mewajibkan adanya SLF pada setiap gedung yang termuat dalam Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011 dan Permen Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi. Tentu permasalahan tersebut merugikan pihak konsumen dan dampak buruk untuk kedepannya apabila tidak dilakukan secara tegas, sehingga pengembang harus bertanggung jawab secara hukum. Penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik penelitian studi kepustakaan. Pengolahan data digunakan analisis kualitatif dan sifat penelitian disajikan deskriptif. Hasil penelitian bahwa Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi jual beli rumah susun atau apartemen yang tidak disertai dengan sertifikat laik fungsi merupakan perjanjian melalui sistem pemesanan dengan menandatangani PPJB yang telah dibuat oleh pengembang kepada konsumen, namun adanya pengembang tidak memperoleh persyaratan dalam peraturan yaitu Pasal 24 Angka 35 UU Cipta Kerja (perubahan dari UU Bangunan Gedung). Apartemen The Reiz Condo Medan (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN) oleh PT Waskita Karya Realty selaku pengembang terhadap Lina Sutanto selaku pihak konsumen adalah perjanjian tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan perjanjian tersebut melanggar syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu klausa yang halal, maka perbuatan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, akibatnya kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul.  
Analisis Yuridis Keabsahan Jual Beli Voucher Game Online oleh Anak di Bawah Umur Ammanawwara, Ammanawwara; Azwar, Tengku Keizerina Devi; Sukarja, Detania; Leviza, Jelly
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 1 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i1.3057

Abstract

This article analyzes the regulation of online game access in Indonesia, the validity of purchasing game vouchers by minors, both conventionally and electronically, and the urgency of legal protection in the acquisition of such vouchers by underage individuals. The research method employed is juridical normative, utilizing secondary data, focused on written regulations, legal principles, legal systematics, legal comparisons, and legal history. The findings reveal that Minister of Communication and Information Regulation No. 11 of 2016 governs online game access through the Indonesian Game Rating System (IGRS), categorizing users into four age groups. Purchasing game vouchers by minors is legally permissible but becomes invalid when breaching age or moral requirements and relevant laws. Legal protection necessitates regulations concerning age limits and transactional competency, especially within retail establishments offering game vouchers, to prevent adverse implications of online game usage among children. 
Tinjauan Yuridis Penggunaan Konten YouTube Sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank Siahaan, Josephine Clara Lamuli; Saidin, OK; Sukarja, Detania
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.2644

Abstract

This article aims to assess the compatibility between the regulations of Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy (PP Ekraf) and the practice of using YouTube content as collateral for credit in banks. The problem with this writing also focuses on the execution that can be implemented to use the content in a YouTube account as an object of fiduciary collateral. The legal research used in preparing this writing is normative legal research. The data was analyzed quantitatively, which was collected using library research techniques by interviewing to gather secondary data. This study concludes that YouTube content, as a form of copyrighted material, is considered a digital asset classified as an intangible movable object. This can be used as collateral for credit, subject to certain terms and conditions. In this case, if the debtor fails to fulfill their promise, the guarantee requires that execution be carried out. This can be done through either a public auction or a private sale, depending on the specific terms of the guarantee. If there is a dispute regarding the object of the credit guarantee, Article 40 of PP Ekraf states that the dispute can be resolved through both judicial and extrajudicial means.
KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Ali Mulyo Utomo; Detania Sukarja; Jelly Leviza; T. Keizerina Devi Azwar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.82

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini mulai berkembang ke berbagai sektor. Salah satunya adalah di jasa keuangan. Pada saat ini perkembangannya cukup signifikan, beragam layanan keuangan bermunculan dengan berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk pelayanan dan kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan fintech yaitu pelayanan pinjam meminjam uang secara online. Layanan ini biasanya disebut Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah salah satu produk dari Fintech yang mempertemukan pemilik dana (kreditur) dengan peminjam dana (debitur) dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Mekanisme syarat dan ketentuan dalam proses pinjaman online adalah menggunakan data-data pribadi. Tidak jarang ada oknum-oknum yang memanfaatkan data pribadi debitur untuk menagih hutang melalui pinjaman online dilakukan oleh kretidur, karena data pribadi tersebut sangat terakses oleh penyedia aplikasi (kreditur). Padahal secara regulasi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, aturan tersebut belum terakomodir aturan hak-hak kreditur untuk mengelola data milik debitur dan belum adanya hukuman yang maksimal apabila ditemukan permaslah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data berasal dari data primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui penelusuran studi kepustakan. Penelitian ini nantinya memiliki sifat deskrptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya sistematika pinjaman online yang memerlukan data pribadi sering disalahgunakan dan sering terjadinya pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia platform pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan, spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur. Oleh karena itu, saat ini pinjaman online banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat baik secara materiil maupun immaterial. Maka pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan secara hukum perdata maupun pidana serta telah menerbitkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dari sektor jasa keuangan digital dan pengesahan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap warga negara.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn) Elysia Zaneta Sinaga; Sunarmi; T. Keizerina Devi Azwar; Detania Sukarja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.83

Abstract

Pinjam meminjam dapat dilaksanakan melalui Koperasi. Kian hari Koperasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan simpan pinjam. Koperasi memberikan kemudahan kepada debitur untuk melakukan pinjaman dengan memberikan syarat-syarat pengajuan pinjaman yang mudah. Pinjaman ini harus dibayarkan sesuai dengan isi Perjanjian Pinjam Meminjam yang telah disepakati. Debitur harus mampu untuk melaksanakan klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian tersebut karena Koperasi sebagai kreditur telah memberikan kemudahan bagi debitur untuk mendapatkan modal pinjaman. Kelalaian debitur dengan tidak melaksanakan kewajiban khususnya dalam hal pembayaran merupakan suatu etikad buruk terhadap pelaksanaan perjanjian. Lalainya debitur dalam melaksanakan isi perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan wanprestasi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Bagaimana pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Medan, bagaimana penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam, dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yurids normatif dan empiris. Pengumpulan data menggunakan Teknik studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini dan Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dokumen dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk untuk melengkapi data penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga dapat menjawab permasalahan. Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam melakukannya secara sederhana dengan tetap memenuhi persyaratan dan prinsip pemberian kredit yang dilakukan dengan memenuhi aspek syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dibuatlah suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang mana hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum di antara para pihak yang terikat. Perjanjian tersebutlah yang akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan kebenaran dari adanya suatu perjanjian pinjam meminjam yang juga memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.Sepertiperjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringnya anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau masalah maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia. Asas kekeluargaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem musyawarah. Sistem musyawarah ini lebih menempatkan kepentingan bersama disbanding kepentingan individu. Sistem musyawarah yang bersumber dari asas kekeluargaan menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pinjam-meminjam.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN VOLUNTARY DELISTING DI PASAR MODAL Sarah Indah Nilam Wulandari; Mahmul Siregar; T. Keizerina Devi A; Detania Sukarja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i2.177

Abstract

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor – sektor yang produktif. Dan dipasar saham terdapat aksi korporasi yang dikenal dengan nama delisting saham yaitu merupakan penghapusan suatu emiten di bursa saham secara resmi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya, saham yang sebelumnya diperdagangkan di BEI akan dihapus dari daftar perusahaan publik, sehingga sahamnya tidak dapat diperjual belikan secara bebas di pasar modal. Tidak selamanya saham dapat diperjual-belikan. Emiten yang telah tercatat dan diperdagangkan di BEI bisa keluar atau dikeluarkan apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu pada emiten. Penghapusan ini bisa bersifat sukarela (voluntary delisting) maupun paksaan (force delisting). Voluntary delisting adalah delisting saham secara sukarela yang diajukan oleh emiten sendiri karena alasan tententu. Delisting sukarela ini terjadi karena beberapa penyebab diantaranya emiten menghentikan operasi, bangkrut, terjadi merger, tidak memenuhi persyaratan otoritas bursa, atau ingin menjadi perusahaan tertutup. Penelitian ini menggunakan metode adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah - langkah teoritis dan analisis normatif kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini di peroleh dari penelitian kepustakaan (library research), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang - undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah. Perlindungan terhadap investor masih rendah terutama terhadap investor minoritas. Dan pengaturan kepada voluntary delisting tidak sepenuhnya pasti. Bagi investor di sektor pasar modal, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, kita perlu memfasilitasi perlindungan hukum, seperti kewajiban pengungkapan emiten. Pasar modal yang adil, tertib, dan efisien adalah pasar yang melindungi investor dari praktik bisnis yang tidak sehat dan tidak sehat, sedangkan berinvestasi adalah proses yang berbahaya. Resiko sulit dihindari. perlindungan, yang dapat diberikan oleh pemerintah ketika melakukan bisnis, hanya menjamin bahwa investor menerima informasi lengkap tentang resiko investasi. Salah satu kendala perlindungan investor adalah memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pasca go private. Hal ini terkait apakah perseroan tetap mematuhi surat Kepala OJK tentang kecukupan harga saham pemegang saham publik yang tidak diinginkan.
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTARA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN DENGAN BANK TANAH: Studi Kasus Pemberian Izin Lokasi dan Pengelolaan Tanah eks Hak Guna Usaha Kabupaten Bireuen Andy Isnanda; Henry Sinaga; Detania Sukarja; Faisal Akbar Nasution
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 6 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i6.483

Abstract

Bank tanah bila dilihat dari tugas dan kewenangan nya terdapat tumpang tindih dengan Dinas Pertanahan Aceh. Dimana Dinas Pertanahan Aceh diberi kewenangan oleh pemerintah pusat diantaranya adalah untuk pemberian izin lokasi dan pengelolaan tanah eks Hak Guna Usaha, namun hari ini kewenangan yang sama tersebut juga diperoleh oleh bank tanah, dengan demikian secara pelaksanaan akan menjadi problematika baru dalam pemberian izin lokasi dan pengelolaan tanah yang berkaitan dengan tanah eks Hak Guna Usaha khususnya di Propinsi Aceh Kabupaten Bireuen. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Bireuen / Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, Faktor-faktor terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen dengan bank tanah berkaitan pemberian izin dan pengelolaan tanah eks Hak Guna Usaha antara lain : pertama, Pemberian kewenangan yang sama oleh Pemerintah Pusat terhadap Dinas Pertanahan Aceh dengan bank tanah perihal pengelolaan tanah dan pemberian izin lokasi tanah eks Hak Guna usaha. Kedua, Adanya ketidakpastian mekanisme yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah aceh khususnya perihal pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Aceh. Ketiga, Hadirnya bank tanah mengeliminasi mandat yang sebelumnya di berikan kepada Dinas Pertanahan Aceh khususnya Kabupaten Bireuen. Keempat, Fungsi dan peran bank tanah tidak sesuai dengan amanat Undangundang Tanah eks Hak Guna usaha yang dikelola oleh bank tanah yang seharusnya didistribusikan untuk masyarakat melalui program Reforma Agraria yang dalam hal ini Pemerintah Daerah menjadi panitia pelaksana, nantinya akan berubah menjadi kepentingan bisnis dan komersial bila pemberian dan penetapan izin dilakukan oleh bank tanah. Solusi tumpang tindih agar terlaksana dengan baik antara Dinas Pertanahan Aceh dan bank tanah dalam pemberian izin lokasi dan pengelolaan tanah eks Hak Guna Usaha, hendaknya pemerintah memperhatikan beberapa faktor kesuksesannya, yaitu: pertama, Dinas Pertanahan Aceh sebagai pelaksana aksi, hendaknya pemerintah memberikan satu aturan yang pasti agar tidak terjadi kerancuan hukum. Kedua, Dinas Pertanahan Aceh diberikan kewenangan secara penuh oleh Pemerintah pusat seperti telah tertuang dalam Mou Helsinki dalam pengelolaan dan pemberian izin berkenaan tanah eks Hak Guna Usaha mengingat Dinas Pertanahan yang lebih memahami kepentingan masyarakat luas khususnya masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar tanah eks Hak Guna Usaha. Ketiga, Pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat suatu regulasi hukum khususnya terkait tanah eks Hak Guna Usaha agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu Instansi dengan yang lain. Dengan demikian terjamin dan tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat
Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan : (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn) Dea Vony Nifili Zega; Mahmud Mulyadi; Detania Sukarja; Wessy Trisna
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2308

Abstract

In handling cases of criminal acts of corruption, special rules are imposed that stipulate that without the presence of defendants who have been legally summoned at the court hearing, the trial can still proceed with trial in absentia as stipulated in Article 38 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. However, this provision does not formulate and regulate the investigation of corruption cases in absentia. The purpose of this thesis is to analyze and know the importance of trial in absentia in cases of criminal acts of corruption, to analyze and know the implementation and opportunities and challenges of trials in absentia in cases of criminal acts of corruption against suspects who have never been examined at the investigation stage. The research method used in this thesis is normative research with primary data collection and secondary data using literature study techniques and field studies then the data obtained are analyzed descriptively qualitatively. The urgency of trial in absentia in corruption cases is to realize legal justice in terms of saving state wealth through the return of assets resulting from corruption crimes, providing benefits for many people who have been harmed by social and economic rights as a society. The implementation of trials in absentia in corruption cases as decided in the Corruption Court Decision Number: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn does not only occur in the court examination process but has begun since the investigation stage, where the Suspect is no longer known or has fled after being determined as a Suspect. The trial in absentia of corruption cases against suspects who have never been examined at the investigation stage provides opportunities for the recovery of state financial losses, speeds up the completion of legal proceedings and to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption crimes. The challenges of implementing trials in absentia of corruption cases in terms of legal substance, legal structure, legal culture and fulfillment of human rights.
PELINDUNGAN HUKUM KREDITUR ATAS PERLAWANAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK KETIGA Jannah, Rizki Nurul; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3.9811

Abstract

The existence of a counterclaim from a third party claiming ownership of the collateral is one of several challenges that are sometimes faced in implementing mortgage rights. The following analysis uses the case between PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk with a third party (Henny Susanti, et al.) as the main discussion to examine the bank's rejection of the implementation of mortgage rights obtained by the third party. With this case analysis, it is hoped that the decision ratio used by the panel of judges can be studied in depth. This research uses legislative and case methods to provide normative and prescriptive legal research. The results of this research result in the conclusion that the regulation of the burden of third party land rights used as collateral for the bank's mortgage rights is equivalent to the burden of the collateral provided by the debtor. The bank can file a police report against the party who misuses the credit application process, and the bank can also file a civil lawsuit as a creditor with mortgage rights who has been harmed by the bank's negligence in determining the mortgage rights of a third party. In its legal analysis, the Panel of Judges at the Tangerang District Court prioritized formal elements. This does not apply to the Panel of Judges who have applied positive law correctly at the appeal, cassation and PK levels.
Co-Authors Affila Agusmidah Agusmidah Agustono Ariska, Jeffrey Ahmad, Akiruddin Ali Mulyo Utomo Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ammanawwara, Ammanawwara Andjelina Panggabean, Lamsumihar Andy Isnanda Anwar, Tengku Keizrina Devi Atika Chyntya Aulia, Kevin Azhar Ismadi Azwar, Tengku Keizerina Devi Barran Hamzah Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bridail, Bridail BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampub Charles Anom Chelin Claudia Cindy Theresia Br Manurung Daniel Perananta Perananta Daulay, Harmona Dea Vony Nifili Zega Dedi Harianto Demak Aspian Devano Yohannes Dian Meinar Edgar, Devon Ekaputra, Mohammad Elise ELYSIA ZANETA Sinaga Emya Pratidina Sembiring Faisal Akbar Nasution Fitraeva Pane, Yos Fitri Yanni Dewi Siregar Gary Barus Hafizhah, Annisa Harahap, Mhd Dicky Safii Hari Wijaya Harmona Daulay Hasibuan, Rahmat Anshar HASIM PURBA Hasyim Purba Hendri Kurniawan Henry Sinaga Hutabarat, Jenrico Louis Ikhsan Lubis Ikhsan Lubis Ikhsan Lubis Imastian Chairandy Siregar Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza Jeni JAudria Loviana Jesica Pasaribu Keizeirina Devi Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar, T Keulana Erwin Kezerina Devi Khair, Azizan Khairunnisa Sembiring Kristania Felita Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Mayang Sary Br Lubis, Tri Murti Lydia Wirawan Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Malik Hamid Malik, Rahman Manik, Candoro Tua Marbun, Liza Dameria Maria Fitriani Lubis Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mayang Sary Br Lubis Mochtar Indra Efendi Siregar Muhammad Akbar Muhammad Hadi Muhammad Zhafran Nada Indah Fitrahhani Namora*, Ola Fatimah Napitupulu, Bani Praseto Natcha, Natcha Naufal Hidayat NINGRUM NATASYA SIRAIT Ningrum Sirait OK. Saidin Parlin Dony Sipayung Perangin-angin, Donsisko Putri, Zelika Annisa Rahmat Anshar Hasibuan Rahmat Hasibuan Rahmi Handayani Rahmi Pambpha Patresia M Raymond Adytia Depari Rezki Arafah Rina Alamanda Nasution Ririn Aprillyani Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Rommy Hamzah Rosmalinda, Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Rugun Maylinda Rumahorbo, Alberth Mangasi Ruth Siallagan Ryan Samuel Saidin Saidin Saidin, OK Saidin, OK. Salomo Kevin Samuel Midian Tarigan Sarah Indah Nilam Wulandari Sarah Pratiwi Siahaan, Josephine Clara Lamuli Sihombing, Harafuddin Sipahutar, Regina Lois Priscilla Siregar , Mahmul Situmorang, Patricia Catheleene Joty Star Parulian Steven Simanjuntak Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Syafrizal Helmi Situmorang Syarifah Lisa Andriati Sylvina Anggita T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tarigan, Gita Gisela Andriani Br Tarigan, Klaudius Epikuri Loga Tarsisius Murwadji Tarsisius Murwadji Tarsius Murwadji Tengku Keizrina Devi Anwar Tony Adam Tri Murti Tri Murti Lubis Tri Murti Lubis Tumanggor, Deynisa Bella Upsa Vision Vanesia Murni Wahyudi, Ichsan Wessy Trisna Wilbert Wilbert Winda Ramadhani Windy Grace Yeni Sandy Bangun, Yeni Sandy Bangun Yesi Ansari Yessica Agnes `Saidin, OK.