Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal Cita Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Musamus Law Review Cepalo Progressive Law Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Business, Law, and Education Indonesian Journal of International Law Pancasila and Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah Lex Scientia Law Review JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai Nemui Nyimah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Fardiansyah, Ahmad Irzal
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Pemidanaan pada Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional 2023 Yolanda Fitria Salma; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dona Raisa Monica; Tri Andrisman; Nikmah Rosidah
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1475

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP Nasional 2023) has brought significant changes to the national penal system, particularly in the regulation of sanctions imposed on children who commit criminal offenses. Children as offenders constitute a special legal subject who require a sentencing approach oriented toward protection, guidance, and rehabilitation. This study aims to analyze the regulation and concept of sentencing for children under the perspective of the KUHP Nasional 2023 and to assess its conformity with the principles of child protection and the objectives of the juvenile justice system in Indonesia. This research employs a juridical descriptive method using statutory and conceptual approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the KUHP Nasional 2023 normatively accommodates a more humane sentencing approach by emphasizing the objectives of punishment and providing non-custodial sanctions and rehabilitative measures. However, these provisions remain general and have not been explicitly integrated with restorative justice principles as stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Act. Therefore, regulatory harmonization and consistent implementation are necessary to ensure that sentencing for children truly reflects the best interests of the child and the rehabilitative goals of the juvenile justice system.
Perlindungan Korban KDRT melalui Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan Tiara Utami; Muhammad Farid; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3611

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam praktik penegakan hukum, proses peradilan pidana konvensional sering kali belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban KDRT. Oleh karena itu, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban KDRT melalui penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan, serta mengkaji peran penyidik dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis bagi korban KDRT, khususnya melalui kesepakatan yang menjamin keamanan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum meratanya penerapan kebijakan, serta potensi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta pengawasan yang ketat agar penerapan keadilan restoratif benar-benar berorientasi pada perlindungan korban KDRT.
Constraining Bankruptcy as an Ultimum Remedium: Evidence from Indonesia in Comparative Perspective with the United States and Singapore Santosa, Dewa Gede Giri; Dewi, Erna; Fardiansyah, Ahmad Irzal
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1332

Abstract

Bankruptcy law is fundamentally designed as an ultimum remedium due to its severe legal and economic consequences for debtors, creditors, and broader market stability. However, Indonesian bankruptcy law continues to rely on minimal formal requirements, which may facilitate the misuse of bankruptcy petitions against solvent debtors. This article examines how the principle of ultimum remedium and proportionality has been operationalized in judicial practice through Indonesian Supreme Court Decision No. 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Using a normative legal approach combined with jurisprudential analysis, this study evaluates the Court’s reasoning in limiting bankruptcy despite the formal statutory requirements being satisfied. The analysis is complemented by a comparative perspective with involuntary bankruptcy regimes in the United States and the rehabilitative-oriented insolvency framework in Singapore. The findings demonstrate a judicial shift from formalistic application toward substantive justice, emphasizing economic impact, proportionality, and the availability of non-bankruptcy alternatives. This development signifies an emerging judicial constraint on bankruptcy as a last resort and provides a normative foundation for future reform of Indonesian bankruptcy law.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN EKONOMI DIGITAL (ONLINE SCAM) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Br Meliala, Chetrine; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian
Jurnal Education and Development Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i1.7714

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan ancaman penipuan ekonomi digital (online scam) yang mengakibatkan kerugian materiil dan psikologis bagi masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti UU ITE, KUHP, dan UUPK, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal, khususnya dalam pemulihan kerugian finansial. Kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dengan realitas penanganan kasus di lapangan mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta studi lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan penyidik, praktisi hukum, dan korban. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum bagi korban online scam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih terbatas pada aspek penindakan pelaku, sementara pemulihan kerugian korban menghadapi hambatan kompleks. Faktor penghambat meliputi kesulitan pembuktian digital, koordinasi lembaga yang lemah, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Diperlukan strategi terpadu berupa penguatan kelembagaan, reformasi mekanisme restitusi, dan peningkatan edukasi masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan korban yang komprehensif.
ANALISIS PENANGGULANGAN NON-PENAL TERHADAP KEKERASAN ANAK OLEH PENDIDIK PANTI ASUHAN Rifanya Maharani, Aura; Firganefi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2105

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Pada kenyataannya korban mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan secara berkelompok oleh sesama penghuni panti dan melibatkan pendidik. Cara beroperasinya kejahatan itu memperlihatkan adanya pola sistematis yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan secara berulang tanpa ada mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan non-penal terhadap kekerasan anak oleh pendidik panti asuhan. Menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu, dalam penelitian ini memadukan unsur hukum normative yang selanjutnya didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pencegahan yang cocok kekerasan berbasis sekolah pada upaya penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung dengan menangani berbagai faktor risiko dan menerapkan strategi yang komprehensif. Mulai dari upaya identifikası dan intervensi dini dalam mengenali tanda-tanda awal indikasi kekerasan di antara pengurus serta anak asuh, pelibatan seluruh anak asuh, komunitas, dan Keluarga dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai isu kekerasan di sekolah, hingga pelaksanaan pelatihan kognitif-perilaku dan aktivitas pemantauan serta adaptasi berkelanjutan. Mengenai model pencegahan kekerasan berbasis sekolah dalam studi/kajian kriminologi, kurang lebih sudah banyak juga diadopsi oleh lembaga/Kementerian. Upaya penanggulangan dengan melalui sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialısası sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bandar Lampung terkait upaya pemberdayaan anak sesuai dengan keahliannya. Perlunya menciptakan lingkungan pendidikan dan pergaulan yang aman dan mendidik bagi anak-anak, serta memberikan pemahaman yang benar mengenal bahaya kekerasan dan dampak negatifnya.
Gagalnya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan: Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk) Ramayani, Azizah; Andrisman, Tri; Fathonah, Rini; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Cemerlang, Aisyah Muda
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7969

Abstract

Setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak pada dasarnya menuntut perilaku yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain. Namun, dalam realitas sosial ditemukan adanya anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis normatif dan yuridis empiris dengan narasumber Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta fakta yang terungkap di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan usia, latar belakang sosial, peran anak dalam tindak pidana, dan tujuan pembinaan. Putusan pidana penjara selama empat bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dinilai telah mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek pembinaan, pencegahan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan ultimum remedium, penguatan regulasi Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan anak.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak dengan Menggunakan Restorative Justice Fariza Raisa Rafania; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Maya Shafira; Sri Riski
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026): Januari : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v3i1.1555

Abstract

Violence against children remains a serious violation of human rights that continues to occur in various social environments, including religious-based educational institutions such as Islamic boarding schools, where children are in a highly vulnerable position both physically and psychologically. One case that drew public attention occurred at the Pesona Al-Qur’an Islamic Boarding School in Pesawaran Regency, which was resolved through a restorative justice approach without proceeding to court. This study aims to examine the mechanism of law enforcement against perpetrators of child abuse at the institution and to analyze the factors hindering the implementation of restorative justice in such cases. Using a normative-empirical research method, this study analyzes applicable laws and regulations supported by field data obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that law enforcement was carried out through an investigation by the Pesawaran Resort Police, followed by the termination of prosecution by the Pesawaran District Prosecutor’s Office based on Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Case resolution was conducted through mediation involving the perpetrator, the victim, and their families, facilitated by law enforcement officers, resulting in an agreement in the form of an apology and compensation to the victim. However, the implementation of restorative justice still faces several obstacles, including limited public understanding, concerns about the loss of deterrent effects, power imbalances between victims and perpetrators, potential pressure on victims to accept reconciliation, and weak supervision of post-mediation agreements; therefore, strengthening oversight, improving the understanding of law enforcement officers and the community, and optimizing the role of child protection institutions are essential to ensure that restorative justice truly prioritizes the best interests of the child and provides substantive justice.
Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Fardiansyah, Ahmad Irzal
Jurnal Hukum Progresif Vol 3, No 2 (2007): Oktober 2007
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.043 KB) | DOI: 10.14710/hp.3.2.77

Abstract

Dalam perkembangannya, penegakan hukum pidana telah banyak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan.  Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut, dalam rancangan perubahan KUHP (konsep KUHP baru) banyak hal yang mengalami perubahan, penambahan ataupun juga aturan berupa pengakuan yang mengembalikan hukum pada jati dirinya, yakni tertulis dan tidak tertulis. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan. Penyelesaian sengketa diluar proses tentunya akan membuka ruang bagi hidupnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Permasalahannya adalah belum ada pengaturan bagi mediasi dalam bidang hukum pidana di dalam hukum positif di Indonesia saat ini. Kemudian sejauh mana peluang dapat terimplementasikannya mediasi dalam bidang hukum pidana ini  di dalam masyarakat Indonesia. Mengingat di Indonesia berkembang nilai-nilai yang hidup dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan  persoalan yang dihadapinya, maka dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sudah dimasukan untuk dijadikan hukum positif, aturan mengenai penyelesaian sengketa di luar proses. Tentunya dengan berkembangnya nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, maka sudah barang tentu mediasi pidana merupakan  salah satu alternatif yang dapat berkembang dengan baik, karena sejalan dengan appa yang diinginkan oleh masyarakat.
Perspektif Teori Pemidanaan Gabungan terhadap Pemidanaan Anak yang Melakukan Pengeroyokan Bersama Pelaku Dewasa: Studi Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt Miftahuddin, Muhammad Alfi; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Fathonah, Rini; Achmad, Deni; Ginting, Mamanda Syahputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama pelaku dewasa serta menilai relevansi penerapan teori pemidanaan gabungan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hakim menggunakan teori gabungan sebagai dasar filosofis dan yuridis dalam merumuskan putusan yang tetap menegakkan kepastian hukum namun tetap mengutamakan perlindungan dan pembinaan bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, jaksa, dan akademisi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan pemidanaan anak di lapangan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori pemidanaan gabungan secara konsisten dengan memadukan unsur retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Hakim memastikan terpenuhinya unsur Pasal 170 KUHP namun tetap memprioritaskan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pidana pembinaan di LPKA selama enam bulan dipilih untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk diperbaiki. Kesimpulannya, teori pemidanaan gabungan menjadi kerangka paling tepat dalam pemidanaan anak yang terlibat tindak pidana bersama pelaku dewasa. Putusan yang dijatuhkan telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Kepolisian Septiana, Dela; Achmad, Deni; Farid, Muhammad; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Meidiantama, Refi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4415

Abstract

Maraknya investasi online ilegal telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi online oleh Kepolisian, khususnya pada Subdit V Cyber Crime Polda Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor paling dominan yang memengaruhi penegakan hukum pidana penipuan investasi online yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang optimal memerlukan pembaruan regulasi yang spesifik, peningkatan kapasitas SDM kepolisian, dan transformasi budaya masyarakat.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Agnesia Mutiara Sani Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Andrisman, Tri Angelica Angelica Anggun Rahma Dewi Arsyah Ferdinand Tampati Aura Rifanya Maharani Azelia Nusa Dewiarti Br Meliala, Chetrine Budi Rizki Husin Budiyono Budiyono Dela Septiana Deni Achmad Dermawan, Rian Rizky Dewi, Erna Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Nurtika Diansyah P, Ramadani Fitra Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Emilia Susanti Enggar Sukmawardahni Erika Henidar Utami Erna Dewi Erna Dewi . F.X. Sumarja Fakih, M Fariza Raisa Rafania Fauzan Yudha Hadi Putra Febri Anggraini Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Fristia Bardian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gustiniati, Diah Heni Siswanto Khaoeirun Nissa Larasati, T.A Lies Sulistiani M. Fadel Alfarabi Maharanny, Fegita Malicia Evendia Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Marpaung, Indra Joseph Maya Shafira Maya Shafira Meidiantama, Refi Mien Rukmini Mien Rukmini, Mien Miftahuddin, Muhammad Alfi Moh. Farhan Aditya Putra Muhammad Akbar Muhammad Akib Muhammad Akib Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin MUHAMMAD ILHAM MUHAMMAD RENDI Muhtadi Muhtadi Muhtadi Nanda Salsabila Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nur Jihaan Fauziyyah Nurul Mutiara Aisyah Nusadewiarti, Azelia Pratama, Aldi Yoga Putri Augustine PUTRI WULANDARI Putri, Citra Mutiara Putri, Sarah Adinda Ramayani, Azizah Rasika Alivia Refi Meidiantama Refly Setiawan Regita Surya Prameswari Ria Wierma Putri Rifanya Maharani, Aura Rika Lisiswanti Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Risti Graharti Rizki Maulana Yudi Ronaldo Rukmini, Mien Sahril Fadillah Saketi, Dwi Sani, Agnesia Mutiara Santosa, Dewa Gede Giri Sari, Linda Sari, Sintia Aprilia Sheshilia Regina Salim Sigid Suseno Siti Nikmah Al Azizah Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Syuryadi, Paksi Aan TA Larasati Tamza, Fristia Berdian Tiara Utami Tri Andrisman Trijayanti, Dita Ulia Tirafike Arbalen Vannya Quinta Husin Vita Hestiningrum Yanita, Leli Yolanda Fitria Salma Yusdiyanto Zainudin Hasan Zulkarnain Ridlwan